Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SISWA TENTANG BAHAYA PERBUATAN BULLY DI SMP MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU Raja Desril; Aksar Aksar; Triwahyuni Lestari; Raihana Raihana; Elviandri Elviandri; Desi Somalia Agustina
Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI Vol 3 No 1 (2019): Pengabdian Untuk Mu negeRI
Publisher : LPPM UMRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.636 KB) | DOI: 10.37859/jpumri.v3i1.1141

Abstract

Bullying behaviour in a school environment can create a less supportive environment for students self-development, bullying behavior can hurt students, so they feel unwanted and rejected by their environment. This will certainly bring effect to the various activities of the students in the school. Causes of bullying due to family factors, environmental factor, school factors and social environmental factors. Bullying is a student who has a physical or social strength that is more appealing to another friend, has a high temperament, and a sense of empathy is low. Victims of bullying often fight against the perpetrators but some of them are subject to the command of the perpetrator and do not dare to fear. To cope with the well-programed bullying, the current countermeasures only include individual approaches by Walikelas, teacher of study field, as well as BK teachers. Keywords: Student law awareness about the dangers of bullying
Efektivitas Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Pada Era COVID-19 di Indonesia Ali Ismail Shaleh; Raihana Raihana
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v2i1.508

Abstract

Pemilih pemula merupakan basis pemilih yang menggunakan hak suara pertama kali pada pilkada serentak 2020, Penelitian ini bertujuan untuk meninjau efektivitas partisipasi pemilih pemula pada pilkada tahun 2020 pada era COVID-19 di Indonesia dan menganalisis hambatan serta solusi bagi KPU dan pemilih pemula di dalam pilkada di era COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti penting dari pertisipasi pemilih pemula pada pilkada 2020 karena memiliki basis/jumlah pemilih yang mengalami peningkatan hingga 9 desember 2020 dan urgensi KPU dalam menjamin keselamatan pemilih pemula di masa pendemi covid 19 di Indonesia.  Kesimpulan dari penelitian ini adalah diperlukan sinergi antar lembaga pemerintahan di pusat maupun daerah/wilayah pemilihan dalam menjaga partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula di masa pendemi COVID-19.Kata kunci: COVID-19, Pemilih Pemula, Pemilihan Kepala Daerah
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMBAGIAN WILAYAH ZEE DAN LANDAS KONTINEN DI SELAT MALAKA MENURUT UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF (UNCLOS) 1982 DAN HUKUM NASIONAL Ahmad Iffan; Raihana -; Asrizal -
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v7i2.1362

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan internasional dan nasional mengenai pembagian landas kontinen dan wilayah ZEE di selat malaka dan perjanjian negara indonesia dan malaysia dalam pembagian wilayah ZEE dan landas kontinen di selat malaka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui analisis dan pengaturan United Nation Convention On The Law Of Sea (UNCLOS) 1982, Hukum Nasional Republik Indonesia dan juga kerjasama antar negara yang berbatasan dengan selat malaka dalam pengaturan pembagian wilayah zee dan landas kontinen di selat malaka dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan seperti buku-buku, jurnal, artikel dan informasi dari website atau data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Hasil penelitian ini adalah diketahui adanya pengukuran awal landas kontinen yang disepakati merugikan Indonesia dari sudut pandang pengukuran yang di tarik dari garis pangkal dan juga hasil penelitian ini menunjukkan adanya perjanjian mengenai batas landas kontinen di selat malaka antara Indonesia dan Malaysia yang sudah sangat lama dan perlu dilakukan perbaharuan sesuai dengan perkembangan zaman. dan fakta menunjukkan bahwa negara Indonesia belum pernah melakukan hubungan bilateral ataupun perjanjian terkait batas ZEO di selat malaka antara negara Malaysia dan Indonesia.
Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Rachman Ma'ruf; Indra Lamhot Sihombing; Fradhil Mensa; Raihana Raihana
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (89.575 KB) | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.207

Abstract

The development of the era of technology and globalization is currently driving the development of information technology. The development of this information technology has spread throughout the world, not only in developed countries but has reached developing countries including Indonesia. This makes information technology has an important position for the progress of a country. The needs of people in the world are also growing so that information technology plays an important role today and in the future. Information technology brings great benefits and interests to countries in the world, especially Indonesia.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cybercrime Berdasarkan Hukum Pidana Akem Doristu Engla; Lardson Dean; Nanda Rizky Rilandi; Raihana Raihana
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.178 KB) | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.214

Abstract

The rapid development of information and communication technology produces a multifunctional internet. This development brings us to the threshold of the fourth revolution in the history of human thought, when viewed from the construction of human knowledge which is characterized by a borderless way of thinking. The acceleration of technology is increasingly increasing which is the material cause of continuous change in all interactions and activities of the information society.
Tinjauan Terhadap Modus-Modus Kejahatan Dalam Hukum Cyber Crime Musa Sahat Tobing; Utari Wulandari; Marito Sari Sihotang; Raihana Raihana
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.079 KB) | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.239

Abstract

When surfing the digital world, you need to be careful about feeling comfortable on social media. Cybercrime is a form of crime that arises because of the use of internet technology. In line with advances in information technology, several crimes have emerged which are often interpreted as crimes committed in cyber space or areas. Rusbagio Ishak, Kadit Serse Polda Central Java said, this cyber crime has the potential to cause losses in several fields: political, economic, socio-cultural. Cyber ​​crime is various kinds of illegal access to a data transmission. In other words, cybercrime is an illegal activity on a computer system or is included in the category of crimes in cyberspace. The target of this cyber crime is a computer connected to the internet network. Cyber ​​crime is carried out with various purposes. Starting from fun testing hacking skills, to serious crimes that can harm the victim financially. One of the cyber crimes that is rife in Indonesia is a social engineering attack or social engineering. Social engineering is a manipulation technique that exploits human error to gain access to personal information or valuable data.
Analisis Terhadap Hubungan Antara Globalisasi Dengan Pembaharuan Hukum di Indonesia Arsyawal Arsyawal; Hans Riduan Hutapea; Ma’as Shobrin; Raihana Raihana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.454

Abstract

Dinamika globalisasi mempengaruhi banyak dimensi, sehingga globalisasi juga berdampak pada perundang-undangan. Dunia pada saat ini telah memasuki globalisasi yang amat pesat. Kultur budaya dari berbagai negara lain dengan mudah masuk ke dalam suatu negara. Keadaan demikian menimbulkan adanya culture shock yang mempengaruhi sosial suatu negara. Hal ini tentu mempengaruhi aspek hukum dari suatu negara. Salah satu bagian penting yang memiliki pengaruh besar dalam hal ini adalah teknologi. Perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut mengakibatkan dunia seakan seperti tanpa batas baik mengenai informasi-informasi yang berkaitan dengan segi kehidupan social, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan dan banyak lagi. Hal ini terjadi menggelobal di seluruh belahan dunia manapun dan dinegara manapun seperti tanpa batas berkembangnya dan terampaikannya berbagai informasi dikarenakan pengaruh globalisasi informasi ini. Perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat mengakibatkan hubungan hukum di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan berbagai kejahatan dan kegiatan hukum lainnya yang belum ada pengaturannya dikarenakan modus yang digunakan adalah modus-modus baru kejahatan dalam dunia hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan dari perkembangan teknologi terhadap kemajuan hukum suatu negara, terkhusus dalam penelitian ini adalah negara Indonesia. Hasil kajian ini akan menggambarkan mengenai hubungan antara globalisasi dengan pembaharuan hukum di Indonesia.
Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta Di Indonesia Raihana Raihana; Syafruddin Syafruddin; Dion Welli; Sugiharto Sugiharto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.456

Abstract

Hak cipta di Indonesia merupakan perwujudan dari teori perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman. Pengaturannya berubah ketika muncul penemuan-penemuan baru dalam menghasilkan suatu ciptaan. Setidaknya terdapat dua hal penting yang harus dipahami yaitu Hak Cipta dan Pencipta. Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Objek pembahasan dalam hak kaekayaan intelektual pada dasarnya terbagi atas dua, yaitu Hak Kekayaan Industrian dan Hak Cipta. Kemudian Hak Kekayaan Industri terbagi menjadi Hak Paten, Rahasia Dagang, Merek, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Kompetensi Tersebulung(Muhammad Akham Subroto & Suprapendi, 2008), Hak Cipta pengecualian dalam kategori ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana pengaturan hukum tentang hak Cipta di Indonesia dan realitas mengenai penegakan hak Cipta di Indonesia.
Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik M. Irvan Ramadan; Hendra Gunawan; Raihana Raihana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.554

Abstract

Seiring perkembangan dunia globalisasi, aktivitas manusia hampir semuanya dilakukan melalui sarana dan media elektronik. Hal ini menyebabkan semakin berkembang pula tindak pidana yang terjadi dalam bentuk tindak pidana elektronik. Salah satu bagian sentral dalam elektornik adalah media sosial. Di media sosial, setiap orang bebas menyampaikan pendapatnya. Namun terkadang, terdapat beberapa kalimat atau tulisan yang dapat menyebabkan orang lain terganggu akan hal tersebut bahkan data dilaporkan sebagai dugaan pencemaran nama baik. Kajian ini mengkaji mengenai kedudukan dan fungsi alat bukti dalam tindak pidana elektronik. Kajian ini terdiri dari polisi, pengacara, penuntut umum (jaksa), dan hakim. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan memfokuskan pembahasan terhadap kedudukan dan fungsi alat bukti dalam tindak pidana elektronik. Hasil penelitian ini menggambarkan kedudukan dan fungsi alat bukti dalam tindak pidana elektronik.
Analisis Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Hafidz Syukri Hamdani; Dedi andriyan; Raihana Raihana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.661

Abstract

Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan tindak pidana gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan nilai hidup di Indonesia dan untuk mengetahui tentang peranan hukum yang ideal dalam pengaturan gratifikasi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder tentang tinjauan yuridis tindak pidana menerima gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Sumber data yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, gratifikasi pada hakekatnya bukan suatu tindak pidana, dalam hal ini kualifikasi deliknya justru terdapat pada “penerima gratifikasi”. Gratifikasi sendiri dalam formulasinya masih belum jelas, karena dalam Pasal Gratifikasi tersebut tidak disebutkan batasan minimal nominal seseorang dapat dikenakan Pasal Gratifikasi tersebut. Gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001, meskipun pada sejarahnya gratifikasi secara tersirat sudah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, namun terjadi pembaruan hukum pidana khusus korupsi. Hal ini dilakukan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dirasakan sulit pemberantasannya sehingga diperlukan suatu undang-undang yang ampuh.