Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI JOURNAL EQUITABLE KERTHA WICAKSANA JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Innovative: Journal Of Social Science Research
Raja Desril
Universitas Muhammadiyah Riau
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL EQUITABLE

 1 
PENEGAKAN HUKUM POLDA RIAU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA Desril, Raja; Sari, Ainun
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (368.162 KB)

Abstract

Keberhasilan penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika merupakan keberhasilan pertama dalam kepolisian khususnya Ditres Narkoba Polda Riau. Dalam keberhasilan tersebut terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau yaitu upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak penyelidik dan penyidik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa upaya penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dibagi atas dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara keseluruhan upaya Ditres Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika terdiri atas empat tindakan yaitu membuat laporan polisi, mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti, mencatat atau mencari saksi dan melakukan pemblokiran terhadap rekening terlapor dan rekening lainnya yang dicurigai.
PENEGAKAN HUKUM POLDA RIAU DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA Raja Desril; Ainun Sari
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1373

Abstract

Keberhasilan penegak hukum dalam menangani tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika merupakan keberhasilan pertama dalam kepolisian khususnya Ditres Narkoba Polda Riau. Dalam keberhasilan tersebut terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang dilakukan Ditres Narkoba Polda Riau yaitu upaya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut terdapat beberapa hambatan yang dihadapi pihak penyelidik dan penyidik. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa upaya penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika dibagi atas dua tahap yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara keseluruhan upaya Ditres Narkoba Polda Riau dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkotika terdiri atas empat tindakan yaitu membuat laporan polisi, mengamankan barang bukti untuk selanjutnya melakukan penyitaan barang bukti, mencatat atau mencari saksi dan melakukan pemblokiran terhadap rekening terlapor dan rekening lainnya yang dicurigai.
KEBIJAKAN FORMULASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA robyanugrah; Raja Desril
JOURNAL EQUITABLE Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v6i1.2683

Abstract

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu kaidah dalam hukum pidana yang berguna untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat atau tidaknya diberikan sanksi pidana. Dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini pedoman penentuan suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan ditentukan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan sebutan asas legalitas. Penentuan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana Indonesia sering kali berbenturan dengan konsep melawan hukum yang dianut oleh masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum yang sedang melakukan pembaharuan hukum pidana terutama lewat pembentukan KUHP Nasional berusaha untuk merumuskan konsep perbuatan melawan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai social, yuridis dan filosofis bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa sekarang, dan menganalisis kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum yang dicita-citakan pada masa akan datang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis normative dan spesifikasi penelitian diskriptif analitis
Co-Authors Ainun Sari Aksar Aksar Aksar Desi Sommaliagustina Elviandri, Elviandri Hari Sutra Disemadi Miftahur Rachman Mulia Akbar Santoso Raihana Raihana Raihana Raihana Roby Anugrah Roby Anugrah robyanugrah Sari, Ainun Tri Wahyuni Lestari Triwahyuni Lestari