Kornelius Benuf
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Fintech peer to peer lending as a financing alternative for the development MSMEs in Indonesia Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi; Kornelius Benuf
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 28 No. 2 (2020): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The main problem faced by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors is limited access to finance. The presence of Fintech Peer to Peer Lending companies in Indonesia is the answer to the limited access to finance faced by MSME entrepreneurs. However, the presence of Fintech Peer to Peer Lending for MSMEs in Indonesia can cause legal problems. This study aims to find a juridical basis for the relation between Fintech Peer to Peer Lending organizers and MSME entrepreneurs and to find constitutional protection for Fintech Peer to Peer Lending organizers and MSME entrepreneurs. The method used is juridical empirical, using primary data in the form of primary and secondary legal materials. The study outcomes concluded that the weak legal protection for the lenders (borrowers), which in this case is MSMEs, is due to the insufficiency of strict legitimate rules in managing the Fintech Peer to Peer Lending business. So that the implementation of the Peer to Peer Lending Fintech business needs to be regulated under the Law so that it can be charged with criminal sanctions.
Konflik Kekuatan Hukum (Daya Mengikat) antara Akta Perdamaian dengan Putusan Mahkamah Agung Ery Agus Priyono; Slamet Hariyono; Andi Sunarto; Kornelius Benuf
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7877

Abstract

-
Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok Bagus Rahmanda; Kornelius Benuf
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11111

Abstract

Penggunaan teknologi khususnya internet saat ini menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Hampir semua kalangan menggunakan media sosial sebagai wadah ataupun sarana mereka dalam melakukan komunikasi ataupun sekedar mengekspresikan diri. Banyak sekali saat ini ragam jenis sosial media yang terdapat di Indonesia. Salah satu sosial media yang terdapat di Indonesia dan saat ini juga sedang mengalami perkembangan dan trend yang signifikan adalah media sosial Tiktok. Bentuk media sosial Tiktok dalam bentuk video tersebut, seringkali ketika pengguna membuat video Tiktok itu menggunakan lagu sebagai suara latar video. Penelitian ini akan membahas mengenai Bagaimana perlindungan hukum pengguna aplikasi Tiktok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diupload di Tiktok? Bagaimana penyelesaian sengketanya apabila terjadi permasalahan hukum?  Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat bentuk perlindungan hukum pengguna aplikasi TikTok terhadap pemegang hak cipta atas lagu yang diunggah di Tiktok di antaranya yaitu berupa perjanjian kerjasama yang tertuang dalam User Generated Content. Tentunya, bentuk perlindungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa aturan-aturan khusus bagi karya-karya musik dan artis rekaman yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual.
URGENSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN FINTECH PEER TO PEER LENDING AKIBAT PENYEBARAN COVID-19 Kornelius Benuf
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.97 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v9i2.427

Abstract

Penyebaran Covid-19 mengakibatkan masyarakat yang memiliki pinjaman di lembaga pemberi pinjaman, kesulitan membayar angsurannya. Pemerintah merespon hal tersebut dengan mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional, namun kebijakan tersebut tidak men-cover konsumen Fintech Peer to Peer Lending, hal ini menimbulkan kekosongan hukum, karena konsumen Fintech Peer to Peer Lending tidak memiliki perlindungan hukum akibat penyebaran Covid-19. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak penyebaran Covid-19 terhadap konsumen Fintech, dan bagaimana urgensi kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen Fintech akibat penyebaran Covid-19. Permasalahan ini akan dibahas dengan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan OJK tentang pencegahan Covid-19 dan literatur terkait, dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan konsumen Fintech Peer to Peer Lending terkena dampak penyebaran Covid-19, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, berupa stimulus yang diberikan kepada penerima dan pemberi pinjaman Fintech Peer to Peer Lending.
TELAAH YURIDIS PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN KEPADA PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) Nur Adhim; Siti Mahmudah; Kornelius Benuf
Justitia et Pax Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i1.3070

Abstract

UUPA regulates that legal subjects to land rights, including land with the right to Building Rights (HGB), are owned by Indonesian citizens or legal entities established under Indonesian law and domiciled in Indonesia. A different thing happened when the issuance of a Circular from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning (ATR) stated that a CV could apply for land rights in the form of HGB. The difference in the substance of the rules is the problem. This problem will be analyzed using normative juridical research methods, using secondary data, in the form of primary legal materials, and secondary legal materials. The author concludes that a CV cannot be granted a HGB certificate, because a CV is not a Legal Entity, and if it is done on behalf of another person or nominee there is a criminal threat.
POTENSI PERJANJIAN LEASING DALAM PEMBIAYAAN KAPAL NELAYAN Siti Malikhatun Badriyah; Siti Mahmudah; Amiek Soemarmi; R. Suharto; Marjo Marjo; Hendro Saptono; Kornelius Benuf
Masalah-Masalah Hukum Vol 51, No 4 (2022): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.51.4.2022.422-432

Abstract

Nelayan dalam penangkapan ikan membutuhkan kapal sebagai modal utama. Walaupun demikian tidak semua nelayan memiliki kapal sendiri karena tidak memiliki modal. Leasing untuk pengadaan kapal nelayan berpotensi besar untuk dikembangkan. Proses leasing yang relatif lebih sederhana dari pembiayaan melalui bank menjadikan leasing sangat potensial dalam pembiayaan usaha bagi para pihak yang kurang memiliki akses perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi perjanjian leasing dalam pembiayaan kapal nelayan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio legal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian leasing sangat potensial untuk dikembangkan dalam pengadaan kapal nelayan, namun belum banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip perjanjian leasing.