Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.922
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mentari Jurnal Konstitusi Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Indonesian Journal of International Law Jurnal Konstitusi Student Journal of International Law Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Student Journal of International Law
Sanusi Bintang
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA FOTO PRODUK YANG DIPUBLIKASIKAN MELALUI INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 ( Suatu Penelitian di Banda Aceh ) Cut Gebrina Tassha; Sanusi Bintang
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 9 ayat (3) UUHC melarang memperbanyak atau menggunakan suatu karya cipta, termasuk karya fotografi demi kepentingan komersial tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Namun dalam pelaksanaanya di Kota Banda Aceh masih banyak terjadi pelanggaran terhadap karya fotografi yang dilindungi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf k berupa hak cipta milik online shop yang dikomersialisasi tanpa izin pencipta. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hak cipta karya foto yang dipublikasikan melalui instagram, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, dan upaya penyelesaian sengketa yang ditempuh pelanggaran hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui Instagram di Banda Aceh. Penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan melalui Instagram belum terlaksana dengan baik hal ini bisa dilihat dari tidak adanya laporan pemegang hak cipta atas pelanggaran terkait karya fotografi di wilayah Banda Aceh.  Selain itu, tidak pernah terjadinya proses penegakan hokum terkait pelanggaran hak cipta karya fotografi dan masih banyaknya pelaku pelanggaran hak cipta karya fotografi dan masih banyaknya pelaku pelanggaran yang bebas mengambil hasil karya produk tanpa seizin pemegang hak cipta yang mengakibatkan kerugian. Upaya yang dilakukan oleh pencipta karya fotografi dengan cara melakukan mediasi, menetapkan ganti rugi dan melaporkan terhadap lembaga dan instansi yang terkait terhadap pelanggaran terhadap hak cipta karya foto produk yang dipublikasikan di Instragram. Disarankan pada pelaku pelanggaran agar melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UUHC. Terhadap pihak Kemenkumham melakukan sosialisai secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat memahami perlindungan hak cipta. Kemudian, pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggaran hak cipta atas fotografi.Kata Kunci : hak cipta karya foto produk, perlindungan hak cipta , undang nomor 28 tahun 2014
Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal Di Kota Banda Aceh Rahmadzi Rahmadzi; Sanusi Bintang
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.378 KB)

Abstract

Pasal 1320 KUHPerdata, dikatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Keterangan Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdata disebut sebagai unsur subjektif, dan Pasal 1320 ayat (3) dan(4) KUHPerdata disebut sebagai unsur obejektif. Pelanggaran terhadap unsur subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan Negeri. Penulisan artikel ini bertujuan untuk implementasi perjanjian sewa menyewa lapangan Futsal di  Kota Banda Aceh., menjelaskan faktor penyebab wanprestasi yang pernah timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapangan futsal di Kota Banda Aceh. dan, untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa lapangan futsal yang dilakukan oleh konsumen di bawah umur. Data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan Perundang-Undangan, serta pendapat parasarjana yang berkenaan dengan masalah yang di teliti. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Untuk itulah sewa menyewa masih dirasa sangat penting termasuk di dalamnya adalah sewa menyewa lapangan futsal, Faktor penyebab terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa lapangan futsal yang sering terjadi adalah penyewa tidak mengindahkan peraturan baku yang telah diterapkan oleh pemilik lapangan futsal, misalnya bersandar di jaring pembatas lapangan sehingga dapat merusak jaring tersebut, memakai sepatu yang tidak dipruntuhkan untuk bermain futsal, sehingga rumput akan cepat rusak, meludah di dalam lapangan, tidak cukup anggota pemain, sehingga melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak, Upaya Penyelesaian yang ditempuh akibat terjadinya wanprestasi dengan cara musyawarah mufakat agar tercapainya perdamaian antara pihak pemilik lapangan futsal dengan penyewa. Saran kepada pihak pimilik lapangan futsal agar menyempurnakan subtansi perjanjian sewa menyewa lapangan futsal dengan menambahkan ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan, Disarankan kepada penyewa agar mempunyai itikad baik untuk memetuhi perjanjian sewa menyewa yang telah dilangsungkan guna menghindari terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapangan futsal.
Daerah sebagai Pihak dalam Kontrak Penanaman Modal Internasional (Studi Kasus Provinsi Aceh) Sanusi Bintang
Jurnal Konstitusi Vol 13, No 4 (2016)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.308 KB) | DOI: 10.31078/jk1348

Abstract

Legal certainty is an important factor in developing international investment contracts in regional areas. How ever, it cannot be accomplisehed yet because of, among others, obscurance and inconsistance of laws regulating capacity to contracts for regional sub-divisions in Indonesia. The capacity to contract of the regional sub-divisions can be ascertained based on criteria of definition of the international contracts which is different from treaties, legal personality theory on the subject, and object concerning local government affairs. This article concludes that regional sub-divisions, such as Aceh Province, has capacity to be a party to international contracts, therefore, inconsistence laws should be adjusted.
MATERNITY PROTECTION OF WOMEN WORKERS: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIAN AND MALAYSIAN LABOR LAWS Badratun Nafis; Sanusi Bintang
Student Journal of International Law Vol 1, No 2: December 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.341 KB) | DOI: 10.24815/sjil.v1i2.19274

Abstract

This study analyses the similarities and differences of maternity protection under Indonesia and Malaysia's Labor Law. The method used in this research is a normative and comparative approach. This study shows several differences in maternity protection from both laws, such as the duration of maternity leave and the provision of breastfeeding entitlement. However, few similarities are also found, such as both laws provide social and health protection under the labor law. Malaysian lawmakers should revise the Employment Act 1955, which covers work protection and breastfeeding, and both countries should ratify the Maternity Protection Convention of 2000 to better protect women workers in the workplace.Keywords: Maternity protection, Women worker, International convention, Indonesia and Malaysia labor law. 
THE APPLICATION OF STRICT LIABILITY PRINCIPLE IN ACEH PROVINCE'S FOREST FIRE CASES Munira Rezkina; Sanusi Bintang
Student Journal of International Law Vol 1, No 2: December 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (492.97 KB) | DOI: 10.24815/sjil.v1i2.19276

Abstract

This article investigates the reason that is likely to cause inaccurate interpretation by an Indonesian Court and the application of the 'strict liability' principle in Aceh forest fire cases. Mainly, this article discovers the cause of inaccurate interpretation of strict liability is an insufficient legal instrument and the lackness of law enforcement while applying the strict liability principle. It is proposed to amend the law and regulations that are inconsistent with one another to ensure the principle's application and outlines a comprehensive procedure for imposing strict liability on the plaintiff, defendant, and judge. Keywords: Strict liability principle; Strict liability; Forest fire; Aceh forest fire cases; Environmental law. 
Hambatan Hukum dalam Penanaman Modal Asing Agribisnis Kehutanan di Provinsi Aceh Mujibussalim Mujibussalim; Mahfud Mahfud; Sanusi Bintang; Fikri Fikri
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 3 (2014): Vol. 16, No. 3, (Desember, 2014)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research shows, that regulations which can ve a hurdle in the implementation of foreign investment in Aceh Province namely relating to ... usage in the rule of each article is not well and correct, lack of special the regarding negative investmen in qanun (local law) Aceh concerning Capital Investment, the rule on cooperation with UMKM (small emerprise) for all industries of foreign investment is not corect and complete, the absence of concerning capital investmen of agriculture forestry. Beside the rules on foreign capital investment problems in the sector of agriculture business of is still found in several source and the rule regarding the settlement of is laso not good yet and complete. Legal Hurdles in Foreign Agribusiness Capital Investment in Aceh Province
Hak Bantuan Hukum Prodeo dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional Muhammad Salda; Sanusi Bintang; Teuku Muttaqin Mansur
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i1.11395

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan hak bantuan hukum dalam konsep hukum Islam dan hukum nasional. Bantuan hukum dalam hukum nasional ditujukan bagi mereka yang tidak mampu membayar penasihat hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian hak bantuan hukum prodeo dalam hukum Islam dan hukum nasional mempunyai tujuan yang sama yaitu mewujudkan keadilan. Terdapat perbedaan pada sumber hukumnya. Hukum Islam bersumber pada al-Quran, Hadits, dan ijtihad. Sumber hukum nasional adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sumber dana bantuan hukum dalam hukum Islam dari baital mal. Sedangkan dalam hukum Nasional bersumber dari anggaran Mahkamah Agung dan APBA. Letak perbedaan pada sumber hukum keduanya, sumber pembiayaan dari pemenuhan hak bantuan hukum prodeo dan dalam hal kategori orang-orang yang menerima bantuan hukum prodeo, namun mempunyai tujuan yang sama yaitu perwujudan keadilan. Prodeo Legal Aid in Islamic Law and National Law This study aims to analyze the differences between the legal aid rights in the concept of Islamic law and national law. Legal aid in national law is aimed at those who cannot afford legal counsel. This research uses empirical juridical research methods. The study found that the granting of prodeo legal aid in Islamic law and national law had the same goal of realizing justice. There is a difference in the legal source. Islamic law is based on the Al-qur’an, Hadith and ijtihad. However, national legal sources are the 1945 Constitution and Law Number 16/2011 concerning Legal Aid. The source of funding for legal aid in Islamic law comes from Baital Mall. Whereas in National law sourced from the budget of the Supreme Court and APBA. Although there are differences in legal sources, sources of financing and differences in the categories of people who receive prodeo legal assistance, both have the same goal of realizing justice.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia Sanusi Bintang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 1 (2018): Vol. 20, No. 1, (April 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i1.9897

Abstract

Desain tata letak sirkuit terpadu sebagai cetak biru untuk sirkuit terpadu, digunakan dalam berbagai produk teknologi informasi, seperti komputer, telepon selular, dan peralatan komunikasi, memiliki ciri khas tersendiri yang tidak sesuai untuk ditempatkan dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual yang ada, karena itu, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus (sui generis). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Indonesia telah mengundangkan hukum tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tetapi undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang ada berkaitan dengan kelengkapan dan kualitas norma serta penegakan hukumnya. Kelemahan tersebut tidak hanya dari aspek teknik perancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berakar pada budaya hukum. Design of Integrated Circuits as Intellectual Property Rights in Indonesian Laws Design of integrated circuits as blue prints for integrated circuit used in various products of information technology, such as computer, cellular phone, and telecomunication media, has its own characteristics which is not fit to be put under the previous intellectual property law regimes, therefore, it needs to be regulate under a specific legislation (sui generis). This research utilizes doctrinal legal research method by applying statute approach and comparative approach. Indonesia has enacted laws on Design of Integrated Circuits, but the law has certain limitations. The limitations is regarding the adequacy of subject matter, the quality of norms, and the legal enforcement. The limitations is not only from the aspect of technical legal drafting, but also rooted on legal culture.
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Baku Elektronik Nurhafni Nurhafni; Sanusi Bintang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i3.10969

Abstract

Artikel ini ingin menjawab bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian baku elektronik pada telekomunikasi seluler. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan klausula baku sebagai ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, yakni berusaha dengan bahan hukum meng-analisis klausula baku telekomunikasi seluler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kepada konsumen dalam kontrak elektronik Telkomsel, perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk memberikan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara pengajuan klaim keberatan pelanggan baik lisan maupun tulisan melalui Grapari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan apabila ditetapkan suatu ganti rugi, maka ganti rugi yang dibayar pihak PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk berbentuk ganti rugi pengembalian uang atas kesalahan penghitungan biaya tagihan. Consumer Law Protection in Electronic Standard Agreement This article aims to answer how consumer protection in an electronic standard agreement on cellular telecommunications. The Consumer Protection Law stipulated that standard clauses as provisions and conditions that have been unilaterally prepared and determined by business actors. This is normative juridical research, using legal materials to analyze the standard clauses of cellular telecommunications. This research found that the protection of consumers in Telkomsel electronic contracts, Indonesia Telecommunication Company provides an alternative dispute resolution by submitting customer objection claims both oral and written through Grapari Indonesia Telecommunications Company and if a compensation is stipulated, then it will be paid by Indonesia Telecommunication Company in the form of refund for the error calculation of bill fees.
Konflik Antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional Vera Yanti Artega; Adwani Adwani; Sanusi Bintang
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 21, No 1 (2019): Vol. 21, No. 1 (April 2019)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v21i1.11269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum internasional terhadap negara yang disadap secara melawan hukum oleh negara lain dan menjelaskan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan Indonesia dalam  menyelesaikan konflik antar negara akibat penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional belum memberikan perlindungan yang cukup kepada negara yang disadap oleh negara lain. Adapun metode penyelesaian sengketa yang digunakan Indonesia dalam menyelesaikan kasus penyadapan dengan Australia adalah penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui cara negosiasi. Oleh karena itu, peraturan mengenai penyadapan lintas negara harus segera dibentuk, sehingga perlindungan hukum terhadap negara yang disadap bisa dilakukan. Serta kedua negara harus membentuk code of conduct. Inter-State Conflict Under International Law International relation between two countries at some time could evoke problems which are caused by the cheating action of one party, such as interception resulting in conflict between them. This study aims to explain the protection of international law against countries that are illegally intercepted by other countries and explain the method of dispute settlement conducted by Indonesia in resolving inter-state conflicts resulting from Australian interception to Indonesia in 2013. This study uses a normative-juridical legal research method, by using legislation, case study , and conceptual approach with library data sources. The result shows that international law has not provided sufficient protection to countries intercepted or tapped by other countries. The method of dispute resolution used by Indonesia in solving wiretapping case with Australia is the peaceful settlement of international disputes through negotiation. Therefore, regulations concerning cross-country intercepting must be established immediately, thus legal protection of the tapped countries could be proceeded, and the two countries must establish a code of conduct.
Co-Authors Badratun Nafis Cut Gebrina Tassha Fikri Fikri Fikri Fikri Mahfud Mahfud Muhammad Salda Mujibussalim Mujibussalim Munira Rezkina Nina Fajri Risky Nurhafni Nurhafni Prof. Dr. Adwani, M.Hum Putri Fajrianuari Rahmadzi Rahmadzi Ridha Rahman Teuku Muttaqin Mansur Vera Yanti Artega