Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.286

P-Index

This Author published in this journals

All Journal USU LAW JOURNAL JURNAL MERCATORIA Awang Long Law Review Ilmu Hukum Prima JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Hukum Bisnis

Immanuel Simanjuntak

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Author-ID : 2472728

Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

KEDUDUKAN OERASI TANGKAP TANGAN (OTT) PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Immanuel Simanjuntak Simanjuntak
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Operation Catching Hands is indeed not intended as a legal term let alone implementing a norm, but a name of the type of operation carried out by the Corruption Eradication Commission, the Police or others based on Article 18 of the Criminal Procedure Code. Article 18 of the Criminal Procedure Code is an example of a norm, which basically stipulates that those authorized to carry out arrests are carried out by police officers and must be accompanied by an arrest warrant. So that civil servants who are convicted of corruption cases are terminated disrespectfully according to article 87 paragraph (4) letter b of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus.

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA SAAT PROSES PENYIDIKAN DAN KAITAN PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM (Studi Putusan Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Mdn) Immanuel Simanjuntak; Alvi Syahrin; Bismar Nasution; Mahmud Mulyadi
USU LAW JOURNAL Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (985.646 KB)

ABSTRACT Indemnification of state financial in consequence of corruption is a law enforcement system that requires a process of negation of rights to assets the perpetrator of the State, the victims in a way done by way of confiscation, freezing, confiscation well within the competence of local, regional and international levels so that the wealth can be returned to the state ( victims) are legitimate. Keywords: Returns Losses State Finance Investigation Process, Execution Judge Decision

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Aisyah Aisyah; Immanuel Simanjuntak; Masitah Pohan
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.4155

Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Kerugian keuangan di Republik Indonesia karena tindak pidana korupsi tidak bisa menutupi terhadap gelisah, keresahan warga masyarakat yang cukup tinggi mengenai penegakan hukum pada tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan Negara Republik Indonesia ialah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas kejahatan tindak pidana korupsi. Dimana kejahatan dengan menyembunyikan uang atau harta kekayaan tindak pidana korupsi dari pemerintah atau organisasi dengan cara memasukkan dana atau uang itu ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan yang legal, sedangkan tindak pidana korupsi yaitu seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kewenangannya dan orang yang menerima pemberian juga termasuk tindak pidana. Upaya untuk memulihkan kekayaan hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi terjadilah tindakan pemulangan keuangan atas kerugian negara sebagai tambahan pidana di putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap kekayaan yang dimiliki terpidana tindak pidana korupsi.

JURIDICAL STUDY ON CRIMINAL IN THE CRIME OF HUMAN TRAFFICKING ACCORDING TO LAW NO. 21 OF 2007 (CASE STUDY OF DECISION NO. 3119/PID.SUS/2020/PN. MDN) Immanuel Simanjuntak; Dimarciano Abelardi Sagala; Melinda Putri Ayu Tumangger; Arina Uly Febiola Sihite
Awang Long Law Review Vol 4 No 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Human trafficking is a modern form of slavery. The victims are trafficked not only for prostitution but also include other forms of exploitation where in this case Human rights are violated, such as forced labor or forced services, slavery, or practices similar to the slavery are also traded. This case has become a symptom all over the world especially in Indonesia, the development of the era and social medial at this time is dangerous and makes people more and more willing to do whatever without worrying about their own safety. The problem in this research is the application of law against the perpetrators of the criminal act of Human trafficking reviewed in law number 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of Human trafficking, the factors causing the crime of Human trafficking, as well as the judge's considerations in sentencing the perpetrators of the crime of Human trafficking in the decision No.3119/ Pid.Sus /2020/ PN.Mdn This study is using a normative juridical research method which is a community social research followed by a literature study by examining the secondary data obtained by conducting a literature study. The consideration of the judges of the Medan State Court in deciding the case No.3119/ Pid.Sus /2020/ PN.Mdn has considered this case well based on the proven evidence and facts in the trial. The aggravating and mitigating circumstances halve been considered by the panel of judges, so that the judge's decision has fulfilled a sense of justice for the community.

STUDY OF THE CRIME OF TRAFFICKING IN PERSONS ON SHIPPING (PN TUAL DECISION NUMBER 106/PID SUS/2015/PN TUL) Immanuel Simanjuntak; Silvi Azmi; Daniel Maroloan Nainggolan
Awang Long Law Review Vol 4 No 2 (2022): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

The crime of trafficking in persons (human trafficking) is a very complex crime that is difficult to eradicate. In cases of criminal acts of trafficking in persons, usually it does not only involve one area of life but more than one area of life. The practice of trafficking in persons is rife in the world, especially in the world of shipping. The crime of trafficking in persons (human trafficking) is a very complex crime that is difficult to eradicate. In cases of criminal acts of trafficking in persons usually do not only involve one area of life but more than one area of life. The crime of trafficking in persons also often occurs not only in the territory of a country but also outside the territory of a country. However, there is more attention devoted to the case of trafficking in persons in the shipping world. For this reason, this study aims to determine the factors that cause the occurrence of the criminal act of trafficking in persons, the sanctions obtained by the perpetrators in the legal system.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN) Immanuel Simanjuntak; Angelica Florencia C. Zega; Daniel Gidion Tambunan; Aisyah Aisyah; Azwir Agus
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3500

Diversi ialah proses dengan tahap penyelesaian perkara dari proses peradilan.ke..proses informal atau di luar proses peradilan, yang berarti sebagai salah satu dari bentuk upaya perdamaian korban dengan anak pelaku di luar dari berjalannya upaya hukum....Apabila proses diversi tidak tercapai, maka proses hukum akan ditempuh. Penelitian ini agar mengetahui dan memahami kajian yuridis dimana anak berperan sebagai pelaku pada perbuatan persetubuhan anak di bawah umur, menurut Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Digunakan metode penelitian normative dengan pendekatan kualitatif untuk analisis data dalam melakukan penelitian ini. Persetubuhan sendiri adalah bagian dari Kejahatan terhadap Kesusilaan yang dapat dilihat tertulis dalam bab XIV KUHP. Pada Pasal 287 ayat 1 dalam diatur perihal persetubuhan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan dengan usia belum menginjaki angka 15 tahun, dapat diancam dengan sanksi badan hingga 9 tahun lamanya, namun pada kajian yuridis dengan pelaku anak, pidana penjara ialah ultimum remedium. Adapun pertimbangan hakim dalam amar putusan telah menimbang berdasarkan kesaksian dari korban, pelaku, orang tua, serta laporan Pembimbing Kemasyarakatan, dalam menetapkan sanksi.

Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Data Pengadilan Negeri Medan) Immanuel Simanjuntak; Aisyah Aisyah; Mazmur Septian Rumapea
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v10i3.2183

Latar Belakang: Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik. Metode Penelitian: Metode penelitian hukum merupakan jenis penelitian yang sistematik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif , sebagai penelitian hukum normatif maka fokus penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan eksplanatif, untuk menggambarkan secara lengkap, menyeluruh dan mendalam aturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang didasarkan pada penjelasan-penjelasan maupun argument-argumen terkait dengan peran hakim dalam mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam negara hukum. Hasil Penelitian: Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan (sumber penulusaran online) bahwa banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga di kategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, yang mana dalam hal ini mengakibatkan banyak kerugian keuangan Negara baik di pusat maupun di daerah. Jika di lihat data perkara tindak pidana korupsi, dapat di uraikan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan yaitu sebanyak 168 kasus. Setelah melihat berbagai ketentuan mengenai keuangan negara tersebut, maka lembaga yang berwenang untuk dijadikan sebagai lembaga yang berhak menghitung kerugian keuangan negara apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dapat dipergunakan oleh penyidik adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kesimpulan Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan negeri medan bahwa sebanyak 168 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, yang mana dalam hal ini untuk mengungkapkan kerugian keuangan negara perlu peran Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara.

Co-Authors Aisyah Aisyah Alvi Syahrin Angelica Florencia C. Zega Arina Uly Febiola Sihite Azwir Agus Bismar Nasution Daniel Gidion Tambunan Daniel Maroloan Nainggolan Dimarciano Abelardi Sagala Mahmud Mulyadi Mazmur Septian Rumapea Melinda Putri Ayu Tumangger Pohan, Masitah Silvi Azmi

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search