Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PROSEDUR HUKUM PENGAJUAN PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG HAMIL LUAR NIKAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Aisyah Aisyah
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v6i2.248

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Ketentuan pernikahan anak dibawah umur yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta Bagaimana Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah.Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah riset pustaka  yang dikumpulkan di analisis dengan teknik diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Ketentuan pernikahan anak dibawah umur yang hamil luar nikah berdasarkan Ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam sebagai perwujudan keseragaman hukum di Indonesia menegaskan bahwa wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang mengahamilinya dan dapat dilangsungkan tanpa menunggu dahulu kelahiran anaknya, sedangkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mempertegas kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak tanpa memberikan pengecualian meskipun anak yang akan melangsungkan perkawinan telah hamil terlebih dahulu. Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pernikahan anak dibawah umur kepada Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon atau tempat perkawinan dilangsungkan, Tatacara pengajuan permohonan pernikahan anak dibawah umur  dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.  Berdasarkan hasil penelitian hendaknya disarankan untuk Perlu diperhatikan oleh pemerintah kelemahan dan kekurangan Peraturan mengenai pernikahan anak dibawah umur dengan merevisi sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat tanpa mengurangi esensi dari tujuan perkawinan.Kata Kunci : Prosedur Hukum, Pernikahan Anak, Hamil Luar Nikah.
KONSEP HUKUM PROSEDUR MENGAJUKAN IZIN POLIGAMI PADA PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Aisyah Aisyah
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i1.244

Abstract

Penelitian ini berlaku normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk dipelajari dan menggunakan tinjauan ini sebagai dasar dan teori dalam hal Konsep Hukum Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang berlaku di negara republik indonesia tidak memerlukan dilangsungkannya perkawinan poligami, akan tetapi juga tidak melibatkan dia bebas tanpa aturan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui dan disetujui. Seorang suami dapat melakukan poligami dengan ketentuan utama yaitu suami harus memberikan keadilan kepada suami-istri, jika suami percaya tidak dapat menggunakan keadilan, maka bolehnya beristri seorang saja. Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama yaitu Seorang Suami yang Mengajukan permohonan untuk Beristri lebih dari Seorang maka Meminta Persetujuan atas Peraturan Daerah 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah dipertanyakan harus meminta dan mendengarkan Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima, surat permohonan bergabung melengkapi - lampirannya. Jika Pengadilan memberikan alasan yang cukup bagi pemohon beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya merupakan izin untuk beristri lebih dari seorang. Kata Kunci: Konsep Hukum, Prosedur, Izin Poligami Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama yaitu Seorang Suami yang Mengajukan permohonan untuk Beristri lebih dari Seorang maka Meminta Persetujuan atas Peraturan Daerah 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah dipertanyakan harus meminta dan mendengarkan Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima, surat permohonan bergabung melengkapi - lampirannya. Jika Pengadilan memberikan alasan yang cukup bagi pemohon beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya merupakan izin untuk beristri lebih dari seorang. Kata Kunci: Konsep Hukum, Prosedur, Izin Poligami Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama yaitu Seorang Suami yang Mengajukan permohonan untuk Beristri lebih dari Seorang maka Meminta Persetujuan atas Peraturan Daerah 40 dan 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, kemudian Pengadilan untuk melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang telah dipertanyakan harus meminta dan mendengarkan Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima, surat permohonan bergabung melengkapi - lampirannya. Jika Pengadilan memberikan alasan yang cukup bagi pemohon beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya merupakan izin untuk beristri lebih dari seorang. Kata Kunci: Konsep Hukum, Prosedur, Izin Poligami Kemudian Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan tentang hal-hal yang telah diajukan atas yang harus diajukan dan yang dilihat oleh para suami. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima, surat permohonan bergabung melengkapi - lampirannya. Jika Pengadilan memberikan alasan yang cukup bagi pemohon beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya merupakan izin untuk beristri lebih dari seorang. Kata Kunci: Konsep Hukum, Prosedur, Izin Poligami Kemudian Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan tentang hal-hal yang telah diajukan atas yang harus diajukan dan yang dilihat oleh para suami. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima, surat permohonan bergabung melengkapi - lampirannya. Jika Pengadilan memberikan alasan yang cukup bagi pemohon beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya merupakan izin untuk beristri lebih dari seorang. Kata Kunci: Konsep Hukum, Prosedur, Izin Poligami Jika Pengadilan memberikan alasan yang cukup bagi pemohon beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya merupakan izin untuk beristri lebih dari seorang. Kata Kunci: Konsep Hukum, Prosedur, Izin Poligami Jika Pengadilan memberikan alasan yang cukup bagi pemohon beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya merupakan izin untuk beristri lebih dari seorang. Kata Kunci: Konsep Hukum, Prosedur, Izin Poligami
HAK NAFKAH, MASKAN DAN KISWAH SELAMA DALAM IDDAH TERHADAP BEKAS ISTRI YANG TELAH DICERAI TALAQ DALAM KEDUDUKANNYA QOBLA DUKHUL (Study Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 1173/Pdt.G/2020/PA.RAP) Aisyah Aisyah
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v8i2.1848

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of Mut ah Rights and Eid al-Fitr towards the wife who has been divorced by Talaq in her position as Qobla Dukhul. This research is Normative Empirical, namely research by looking at the existing conditions in the field by linking the legal sources of regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits that will be received from the results of this research are to find out and analyze the legal basis of Mut ah Rights and Iddah livelihoods against a wife who has been divorced by her husband in her position that the wife has not been interfered with at all (Qobla Dukhul) and to know and analyze legal considerations in the decision. Rantauprapat Religious Court No. 1173 / Pdt.G / 2020 / PA.RAP for Divorce talaq in the position of wife of Qobla Dukhul. The results of this study state that if a marriage breaks up due to divorce, according to the provisions of Article 149 and Article 158 of the Compilation of Islamic Law, the ex-husband is obliged to give a proper mutʻah to his ex-wife, either in the form of money or objects, unless the former wife is qobla al dukhul and provides a living , maskan and kiswah to the ex-wife during iddah, unless the ex-wife has been through divorce ba1in or Nusyuz and is not pregnant. In the consideration of the Panel of Judges in Case No. 1173 / Pdt.G / 2020 / PA.RAP stated that because the marriage broke up due to divorce in the Qabla ad-Dukhul State, the Respondent did not have a period of iddah at all and the applicant was released from all legal consequences of divorce such as providing support, maskan and kiswah to ex-wife during iddah.Keywords: Mut'ah, Nafkah Iddah, Qobla Dukhul 
Yuridis Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Mestika Dharma, Medan Evelin Wijaya; Fendy Fendy; Aisyah Aisyah
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (841.797 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v3i2.322

Abstract

The purpose of this study is to examine the policies of granting credit in PT. Bank Mestika Dharma, TBK along with bonded legality of credit agreement with mortgage guarantee and to find out legal certainty for creditors who hold mortgage rights guarantee.  The method of this research is descriptive analytic where the facts found are described in general along with their legal provisions. This research is carried out by doing on the spot and books research by looking the problems and compared with laws and/or implementing regulations which related to the binding of these mortgage rights guarantee. The results of this research is knowing that the collateral binding is very important for all financial institutions which perform their function as intermediation. In PT. bank Mestika Dharma, TBK, every credit must have credit agreement by binding certain guarantees, one of them is mortgage rights guarantee as regulated in UU No.4 in 1996 where this right will give creditor who have this mortgage rights guarantee to take precedence in obtaining payment of the claim from the sale of objects belonging to the debtor and based on the binding value rather than othe creditors in paying their obligation. 
Tinjauan Yuridis Kedudukan Harta Suami Istri Sebelum dan Sesudah Terjadinya Perkawinan(Studi Kasus Penetapan 39/Pdt/2018/PN Madiun) James Ng; Cynthia Phinaldo; Belinda Nathania; Aisyah Aisyah
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 3 (2021): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) April
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (798.895 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v3i3.555

Abstract

The making of the marriage agreement and the amendment to the marriage agreement are determined and made with the mutual agreement of both parties, in this case, the intention is that the agreement on the making of the marriage agreement is a free agreement and there is no coercion from any party. The purpose of this journal is to find out the share of division between husband and wife’s assets based on the provisions of the applicable laws and regulations, to find out the rules governing the position of husband and wife's assets before and after the occurrence. The research method used by author in this study is the normative method based on data sources, which requires secondary data. Inherited property is assets obtained from each prospective of husband and wife, the property is fully controlled by the owner of the property and cannot be mixed by other parties. The position of husband and wife's assets after the marriage is actually joint property, if there is no agreement to separate the assets, then after the issuance of the letter of determination of assets, the assets obtained after the issuance of the determination letter will become personal or individual property.
TINJAUAN YURIDIS DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK HALAL OLEH PELAKU USAHA (STUDI PADA WARUNG BAKSO RISKI) Aisyah Aisyah; Bimbi Naimah; Rika Rahayu Sitompul; Samuel Purba
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2021): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v10i2.1824

Abstract

ABSTRACTThe inclusion of halal certification in product packaging by a company/business actor is a form of legal protectionfor consumers and support for the development of the halal food industry. Halal certification has changed itsnature, which was originally voluntary to become mandatory after the Law of the Republic of Indonesia Number33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In writing this article, using data collection methods throughlibrary research research methods and field research. The research used is a combined normative and empirical legalresearch. The type of normative legal research is a series of activities carried out with the aim of getting a referenceto a problem taken by using legal materials as an indicator. While empirical legal research is research which usesprimary/basic data, namely data taken directly from the affected community as a main source in research, datacollection is carried out by interviewing relevant sources. ABSTRAKPencantuman sertifikasi halal dalam kemasan produk oleh suatu perusahaan/ pelaku usahaadalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan dukungan kepadaperkembangan industri pangan halal. Sertifikasi halal mengalami perubahan sifat, yang pada2awalnya bersifat sukarela menjadi wajib (mandatory) setelah adanya Undang-Undang RepubllikIndonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam penulisan artikel ini,menggunakan metode pengumpulan data melalui metode penelitian studi kepustakaan danpenelitian lapangan. penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif serta empirisyang disatukan. Jenis penelitian hukum normatif adalah serangkaian kegiatan yang dilakukandengan tujuan mendapatkan referensi terhadap sebuah permasalahan yang diambil denganmenjadikan bahan-bahan hukum sebagai indikatornya. Sedangkan penelitian hukum empirisadalah penelitian yang mana menggunakan data primer/dasar, yaitu data yang diambil langsungdari masyarakat yang terdampak sebagai sebuah sumber utama dalam penelitian, pengambilandata dilakukan dengan tahap wawancara pada narasumber terkait.
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Aisyah Aisyah; Immanuel Simanjuntak; Masitah Pohan
JURNAL MERCATORIA Vol 13, No 2 (2020): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v13i2.4155

Abstract

Tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Menurut UU nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime. Kerugian keuangan di Republik Indonesia karena tindak pidana korupsi tidak bisa menutupi terhadap gelisah, keresahan warga masyarakat yang cukup tinggi mengenai penegakan hukum pada tindak pidana korupsi di negara Republik Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan Negara Republik Indonesia ialah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh Negara Indonesia untuk mengembalikan kerugian keuangan negara atas kejahatan tindak pidana korupsi. Dimana kejahatan dengan menyembunyikan uang atau harta kekayaan tindak pidana korupsi dari pemerintah atau organisasi dengan cara memasukkan dana atau uang itu ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga uang tersebut terlihat seperti berasal dari kegiatan yang legal, sedangkan tindak pidana korupsi yaitu seseorang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar kewenangannya dan orang yang menerima pemberian juga termasuk tindak pidana. Upaya untuk memulihkan kekayaan hasil kejahatan atau tindak pidana korupsi terjadilah tindakan pemulangan keuangan atas kerugian negara sebagai tambahan pidana di putusan pengadilan pidana oleh hakim terhadap kekayaan yang dimiliki terpidana tindak pidana korupsi.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN) Immanuel Simanjuntak; Angelica Florencia C. Zega; Daniel Gidion Tambunan; Aisyah Aisyah; Azwir Agus
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3500

Abstract

Diversi ialah proses dengan tahap penyelesaian perkara dari proses peradilan.ke..proses informal atau di luar proses peradilan, yang berarti sebagai salah satu dari bentuk upaya perdamaian korban dengan anak pelaku di luar dari berjalannya upaya hukum....Apabila proses diversi tidak tercapai, maka proses hukum akan ditempuh. Penelitian ini agar mengetahui dan memahami kajian yuridis dimana anak berperan sebagai pelaku pada perbuatan persetubuhan anak di bawah umur, menurut Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Digunakan metode penelitian normative dengan pendekatan kualitatif untuk analisis data dalam melakukan penelitian ini. Persetubuhan sendiri adalah bagian dari Kejahatan terhadap Kesusilaan yang dapat dilihat tertulis dalam bab XIV KUHP. Pada Pasal 287 ayat 1 dalam diatur perihal persetubuhan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan dengan usia belum menginjaki angka 15 tahun, dapat diancam dengan sanksi badan hingga 9 tahun lamanya, namun pada kajian yuridis dengan pelaku anak, pidana penjara ialah ultimum remedium. Adapun pertimbangan hakim dalam amar putusan telah menimbang berdasarkan kesaksian dari korban, pelaku, orang tua, serta laporan Pembimbing Kemasyarakatan, dalam menetapkan sanksi.
Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Data Pengadilan Negeri Medan) Immanuel Simanjuntak; Aisyah Aisyah; Mazmur Septian Rumapea
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 10 No. 3 (2021): Volume 10 Issue 3, Agustus 2021
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v10i3.2183

Abstract

Latar Belakang: Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik. Metode Penelitian: Metode penelitian hukum merupakan jenis penelitian yang sistematik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif , sebagai penelitian hukum normatif maka fokus penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan eksplanatif, untuk menggambarkan secara lengkap, menyeluruh dan mendalam aturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang didasarkan pada penjelasan-penjelasan maupun argument-argumen terkait dengan peran hakim dalam mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dalam negara hukum. Hasil Penelitian: Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan (sumber penulusaran online) bahwa banyak kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga di kategorikan sebagai tindak pidana luar biasa, yang mana dalam hal ini mengakibatkan banyak kerugian keuangan Negara baik di pusat maupun di daerah. Jika di lihat data perkara tindak pidana korupsi, dapat di uraikan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan yaitu sebanyak 168 kasus. Setelah melihat berbagai ketentuan mengenai keuangan negara tersebut, maka lembaga yang berwenang untuk dijadikan sebagai lembaga yang berhak menghitung kerugian keuangan negara apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dapat dipergunakan oleh penyidik adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kesimpulan Berdasarkan data yang di dapat dari pengadilan negeri medan bahwa sebanyak 168 kasus tindak pidana korupsi yang terjadi, yang mana dalam hal ini untuk mengungkapkan kerugian keuangan negara perlu peran Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara.