<![CDATA[AbstrakHubungan antara agama dan negara menjadi wacana aktual dan dinamis dalam setiap fase perkembangan peradaban baik di dunia Barat maupun di dunia Timur. Perdebatan tersebut berkisar pada masalah bentuk negara, apakah bersifat integral, simbiotik ataukah sekuler. Berangkat dari wacana tersebut, kajian ini meneliti eksistensi hubungan antara agama (Islam) dan negara di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika Martin Heidegger, sedangkan metode kajian yang digunakan adalah metode komparatif. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara historis-normatif, Nabi saw. telah merumuskan Negara Madinah berdasarkan Piagam Madinah yang spiritnya berdasarkan nash al-Qurâan, bukan negara Islam yang berdasarkan pada al-Qurâan secara literal. Para ulama yang menjadi pendiri negara Indonesia juga telah merumuskan Pancasila -sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD-NKRI 1945- sebagai bangunan ideal dalam membangun relasi agama dan negara di Indonesia, sehingga agama dan negara dapat berkembang secara dinamis-dialektis. Susbtansi norma agama diterapkan setelah diundangkan dan sesuai Pancasila dan UUD-NRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, hubungan antara agama dan negara yang ideal dapat dibangun berdasarkan tipologi simbiotik ataupun dinamis-dialektis.Kata Kunci: Negara; Agama; Kemajemukan; Pancasila. AbstractRELIGION AND STATE RELATIONS IN INDONESIA: The relationship between religion and the state has become the actual and dynamic discourse in every phase of the civilization development, both in the West and the East. The discourse mainly focuses on the form of the state whether integral, symbiotic or secular. Departing from the discourse, this study examines the relationship between religion (Islam) and the state in Indonesia. The approach used is Martin Heideggerâs hermeneutics, while the assessment method used is the comparative method. The results of this study indicate that the Prophet, historically and normatively, had formulated the Medina State based on the Medina Charter which its spirit was based on the Qurâan, not based on the Quran literally. By the same line, the Muslim scholars who became the founder of the Indonesian State had also formulated Pancasila- as it was set forth in the Preamble of the NKRIâs 1945 Constitution â as an ideal foundation in establishing the dynamic and dialectical relationship between religion and state in Indonesia. The substance of religious norms was applied after the promulgation of, and in accordance with, Pancasila and the NKRIâs 1945 Constitution. The relationship between religion and the state, therefore, can be built based on the symbiotic or dynamic-dialectical typology.Keywords: State; Religion; Pluralism; Pancasila.]]>
