Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS DAN/ ATAU PESERTA ASURANSI JIWA DALAM AKAD WAKALAH BIL UJRAH PRODUK UNIT LINK SYARIAH Nugraheni, Destri Budi; Ilhami, Haniah
Jurnal Media Hukum Vol 20, No 2 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Syariah unit link life insurance is Syariah Insurancâs productÂ that provide benefits and investment protection by allowing participants to choose the type of investment themselves. This product is abainding by the regulations, including the obligation to implement syriah principle. One form of akad that is used in this product is akad wakalah bil ujrah which authorizes the insurance company to manage the charity fund and investment funds. Legal protection for policyholders and/or participants should be implemented in the insurance policy specifically related to legal protection in the event of a loss in risk management activities and/or investment management activities caused by the willful misconduct, negligence, or breach of contract made by the Company Keywords : wakalah, syariah insurance, legal protection

Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak Haniah Ilhami
Jurnal Konstitusi Vol 17, No 2 (2020)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

This research concludes that the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XV / 2017 which mandates the legislators to revise the age-limit of marriage, is irrelevant in preventing child-age marriages. Indonesian marriage legal system continues to open up opportunities for deviations of the principle of age-limit of marriage through Dispensation of Marriage. This research finds the juridical development on Dispensation of Marriage on the type of marriage requiring Dispensation of Marriage, the applicant of Dispensation of Marriage, the authority to provide Dispensation of Marriage, and the administrative requirements to submit the Dispensation. Based on these developments, several factors that cause irrelevancy of the Constitutional Court Decision Number 22 / PUU-XV / 2017 in preventing child-age marriages are the absence of specific requirements in the application of Dispensation of Marriage to the court, the existence of the Principle of Freedom in procedural law, the voluntary nature attached in the request for Dispensation of Marriage, as well as the extension of provisions of applicants who can submit an application to the court.

Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Khotibul Umam; Yulkarnain Harahab; Haniah Ilhami
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2018.52.2.315-343

Abstract: This research focuses on analyzing the position of Sharia Micro Finance Institution – Bank Wakaf Mikro (Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro/LKMS-BWM) in positive law. Furthermore, this research explores the management and activities of LKMS-BWM in empowering micro-businesses in D.I. Yogyakarta. This is normative legal research and focused on analyzing secondary data, specifically all regulations related to Syariah Micro Finance Institution. The research uses Statutory Approach and Conceptual Approach. The results of this research were analyzed qualitatively. This research finds that: (1) The legal position of LKMS-BWM is an institution incorporated as a Service Cooperative and has a business license known as Sharia Micro Finance Institution; (2) Management and activities of LKMS-BWM in D.I. Yogyakarta involves various stakeholders consisting of donors, LAZNAS BSM UMAT, BWM, and Productive Poor Communities. Financing activities are given in the form of social contracts (qardh) at the first stage and a business contract (tijārah) at the next stage according to the fatwa (Islamic instructions of rules) DSN-MUI. Abstract: Artikel ini mengkaji dan menganalisis kedudukan LKMS-BWM dari perspektif hukum positif, serta tata kelola dan aktivitasnya dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di D.I. Yogyakarta. Ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder, khususnya berupa peraturan perundang-undangan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta analisis data kualitatif. Dari kajian dan analisis yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa: pertama, Kedudukan LKMS-BWM adalah lembaga berbadan hukum Koperasi Jasa dan memiliki izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM adalah branding bagi LKMS sehingga tidak mencerminkan substansi ditinjau dari ketentuan hukum positif, bahkan tidak semua aspek dalam koperasi dan LKM dapat dipenuhi oleh BWM. Kedua, dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta, tata kelola dan aktivitas LKMS-BWM telah melibatkan berbagai stakeholders yang terdiri dari donatur, LAZNAS BSM UMAT, BWM, dan Masyarakat Miskin Produktif. Aktivitas pembiayaan diberikan dalam bentuk akad sosial (qardh) pada tahap pertama dan akad bisnis (tijārah) pada tahap berikutnya sesuai fatwa DSN-MUI.

DEVELOPMENT OF THE REGULATION RELATED TO OBLIGATORY BEQUEST (WASIAT WAJIBAH) IN INDONESIAN ISLAMIC INHERITANCE LAW SYSTEM Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 3 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research examine the development of regulation of wasiat wajibah, its legal consideration and the implementation in Religious Court. This research founds the addition of legatee of wasiat wajibah which are children born out of wedlock, children in unregistered marriage, and stepchildren. The consideration of those addition are relation between Inheritance Law with Marriage Law System, relation of legal rights and responsibilities, status of children through Constitutional Court Decision No.46/PUU VIII/2010, the application of Qiyas method,, and the objective of justice in Inheritance law. In Religious Court, judges only give wasiat wajibah to children born out of wedlock. Penelitian ini meneliti perkembangan pengaturan wasiat wajibah dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, pertimbangan hukumnya, dan implementasinya pada Pengadilan Agama. Penelitian menemukan penambahan kelompok penerima wasiat wajibah yaitu anak yang lahir di luar perkawinan, anak yang lahir di dalam perkawinan tidak tercatat, dan anak tiri yang dipelihara sejak kecil. Pertimbangan hukum yang digunakan adalah keterkaitan Sistem Hukum Waris dengan Sistem Hukum Perkawinan, hubungan Hak dan Kewajiban, status anak dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, penggunaan metode Qiyas, dan tujuan keadilan dalam hukum waris. Dalam implementasinya, Pengadilan Agama hanya memberikan wasiat wajibah kepada anak yang lahir di luar perkawinan

INTERPRETATION OF SYIQAQAND ITS PROCEDURAL LAW AT RELIGIOUS COURT IN YOGYAKARTA Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The objective of this research is to identify the interpretation of syiqaq as a legal reason in divorce lawsuit and its procedural law implemented by the Religious Courts in Yogyakarta. This is an empirical normative research, using the literature research method and field research through Focus Group Discussion (FGD). This research found that syiqaq is interpreted as a specific form of an endless quarrelling which caused danger for either husband or wife. In practice, judges combine procedural law in divorce lawsuit based on syiqaq into the procedural law in other legal reason. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi syiqaqsebagai alasan gugatan cerai oleh hakim dan praktek hukum acara penyelesaian perkara perceraian dengan alasan syiqaqyang diterapkan pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa syiqaqdiinterpretasikan sebagai perselisihan dan percekcokan antara suami istri yang telah menimbulkan bahaya mengancam baik pada para pihak. Dalam prakteknya, hakim menggabungkan proses acara penyelesaian perkara perceraian dengan menggunakan alasan syiqaqke dalam proses beracara untuk perkara yang menggunakan alasan perselisihan terus menerus.

Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia Destri Budi Nugraheni; Haniah Ilhami; Yulkarnain Harahab
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This normative and empirical legal research analyses the nature of compulsory will (wasiyah al-wajib) according to the Compilation of Islamic Law and its implementation in Islamic court trial. We will also discuss a number of legal consideration deliberated by the judges when rendering a verdict in a compulsory will case. Penelitian hukum normatif dan empiris ini akan menganalisis sifat pengaturan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya dalam pengadilan agama. Penelitian ini juga akan membahas beberapa pertimbangan hukum yang digunakan hakim ketika mengeluarkan putusan dalam suatu kasus pemberian wasiat wajibah.

Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Sharia Compliance is important in the management and operational of sharia banks, therefore a sharia supervisory board (Dewan Pengawas Syariah, DPS) is imperative to be established in every sharia-based banks. The problem is, Indonesian sharia banking laws do not clearly regulate the supervisory function of this DPS, hence this study. Kepatuhan Syariah adalah elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, dengan demikian sebuah dewan yang bertugas mengawasi penerapan prinsip syariah (Dewan Pengawas Syariah, DPS) harus dibentuk di setiap bank berbasis syariah. Fokus penelitian ini adalah hukum perbankan syariah di Indonesia yang belum secara jelas mengatur fungsi pengawasan DPS.

REVITALIZATION OF BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) IN PERFORMING COURT-ANNEXED MEDIATION FOR MARITAL DISPUTES IN RELIGIOUS COURT IN D.I.YOGYAKARTA Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research identify the revitalization of Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) after The 14th BP4 National Conference in 2009, in performing Court-annexed mediation for Marital Dispute at Religious Court in D.I. Yogyakarta. This research founds several institutional transformation of BP4 including the Legal Basis, Institutional Form, Institutional Relation with Ministry of Religious Affair, Employement/Management Provisions, and Financial Provisions. In Performing Court-annexed mediation. BP4 in D.I. Yogyakarta has been cooperating with 2 (two) Religious Courts, both in Wonosari and Yogyakarta through Memorandum of Understanding in form of cooperation in the placement of certified mediator from BP4 and cooperation in funding the certified mediators. All Mediators are bound by Regulation of The Supreme Court No. 1 year 2016 concerning Procedures of Court-annexed Mediation, related to Types of Cases Mediated, Mediator’s Fee, Venue of Mediation, Period of Mediation, and Mediator’s requirement.

KONTRIBUSI FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractIdentifying the contributions of Fatwa MUI No. 1 year 2012 in Indonesian Islamic Family Law, this research finds that the Fatwa has contributed in 2 (two) positions. First, the Fatwa contributes to the development of the substance of Islamic family law through its position as the clarification and explanation of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as the confirmation of the prohibition of adultery, as the recommendation for the Government, and as the regulation that provides children’s protection. In the other side, the Fatwa contributes practically in Religious Courts through its contribution as the Judge's guidance, completes the absence of related regulations, and the source of material law. IntisariDalam kajian terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, penelitian ini menemukan bahwa Fatwa MUI No.11 tahun 2012 telah memberikan kontribusi bagi hukum keluarga Islam di Indonesia dalam 2 (dua) bentuk. Pertama, fatwa berperan terhadap pengembangan substansi hukum keluarga Islam karena telah memberikan klarifikasi dan penjelasan atas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengatur larangan perbuatan zina, sebagai rekomendasi bagi Pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait zina, dan memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil zina. Kedua, fatwa berkontribusi dalam tataran praktis di Pengadilan Agama sebagai pedoman Hakim, pengisi kekosongan hukum, dan sebagai sumber hukum materiil.

KEDUDUKAN ASAS KEADILAN BERIMBANG DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM Haniah Ilhami
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 32, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.40268

AbstractIdentifying the interrelation between the Principle of Equality of Justice in Islamic Inheritance Law and the Principle of Non-discrimination in Supreme Court Regulation Number 3 years 2017 concerning Guidance on Presecuting Legal Cases Involving Women, this normative research conducts legal comparisons using a conceptual approach. This research finds the independence the Principle of Equality of Justice, due to the application of the principle which is not determined by the Supreme Court Regulation No.3 / 2017. Furthermore, the principle does not substantially contradict with the Principle of Non-discrimination.IntisariPenelitian ini didasarkan pada adanya persinggungan antara Asas Keadilan Berimbang dengan konsep non diskriminasi yang diusung oleh PERMA No. 3/2017. Asas Keadilan Berimbang membedakan bagian antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki, sementara PERMA No.3/2017 melarang hakim untuk melakukan pembedaan ataupun pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak mengurangi hak-hak tertentu bagi para pihak yang berperkara di pengadilan. Penelitian bertujuan untuk mengkaji kedudukan asas Keadilan Berimbang dalam penyelesaian perkara waris Islam pasca ditetapkannya PERMA No. 3/2017. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam bentuk perbandingan hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) Penelitian menyimpulkan bahwa Asas Keadilan Berimbang merupakan asas yang independen karena penerapan dan penegakannya tidak bergantung serta tidak bertentangan dengan prinsip Non Diskriminasi yang diatur dalam PERMA No.3/2017.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search