Garuda - Garba Rujukan Digital

The Constitutionality of State Authority Over Water Resources Management Based on Human Rights Principles Ricko Anas Extrada; Kamarusdiana Kamarusdiana
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v5i1.20769

This study intends to investigate the contrast between the private sector's implementation of water privatization in Indonesia and the state's responsibility for managing water resources in light of human rights standards. In accordance with the mandate of the constitution, which states in Article 33, paragraph 3, that "Earth and water, as well as the natural resources contained therein, are under the control of the state and used for the greatest prosperity of the people," the state controls and uses all natural resources for the benefit of the people. This research employs normative legal research methods, while its methodology is a statutory approach, library research methods, and a conceptual approach that will be harmonized with statutory provisions. According to the findings of this study, the state is responsible for managing water resources in compliance with the constitutional requirement to ensure, defend, and fulfill human rights to water. Water administration by the private sector (water privatization) that is monopolistic, exclusive, and materialistic is contrary to the spirit of the Indonesian constitution and the foundation of the nation. In addition, based on the decision of the Constitutional Court to invalidate the Water Resources Law, it mandates that the state manage water resources for the sake of societal welfare.

Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Azhary Ramadhan; Kamarusdiana Kamarusdiana; Soefyanto Soefyanto
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i1.19581

This study aims to determine the application of restorative justice in Indonesia in child criminal cases. This study aims to answer whether the principles of restorative justice can be applied in Indonesia with the prevailing legal system, as well as to answer whether the application of diversion against juvenile justice in Indonesia is in accordance with the principles of restorative justice. This research is a normative legal research using the statue approach or the law approach with primary data sources, namely the Law on the Juvenile Criminal Justice System Number 11 of 2012, with data processing based on data on the application of diversion in Indonesia, then analyzed in the form of statements and diagrams. This study uses the theory of Lawrence M. Friedman which is associated with Islamic law, as well as the theory of Restorative Justice and the theory of legal benefits. The results showed that the application of restorative justice in Indonesia found that law enforcers in implementing diversion were still quite low, because according to records there were still many law enforcers at the level of the police, prosecutors and courts who had not been effective in implementing diversion in juvenile justice.Keywords: Restorative Justice, Diversion, Children Facing the Law

Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan Siti Aniza Rahmah; Kamarusdiana Kamarusdiana; Mara Sutan Rambe
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i1.19705

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan diversi dan peran penyidik pada kurun waktu 2018-2019 dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, pengkajian bahan sekunder yaitu dengan buku-buku, jurnal, dan literasi yang berhubungan dengan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses diversi pelaksanaan yang dilakukan dalam peran penyidik belum sepenuhnya dapat dijalankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 27 dan Pasal 29 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat faktor penghambat yakni adanya intervensi atau paksaan dari pihak korban untuk tidak adanya proses diversi. Kata Kunci : Penyidikan, Diversi, Tindak pidana Anak

PERAN PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN Siti Aniza Rahmah; Kamarusdiana Kamarusdiana; Mara Sutan Rambe
JOURNAL of LEGAL RESEARCH Vol 3, No 6 (2021)
Publisher : Faculty of Sharia and Law State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jlr.v3i6.15875

Studi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan diversi dan peran penyidik pada kurun waktu 2018-2019 dalam kasus tindak pidana yang dilakukan anak, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan di Polres Metro Jakarta Selatan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Penelitian yang dilakukakan dengan melakukan pengkajian bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, pengkajian bahan sekunder yaitu dengan buku-buku, jurnal, dan literasi yang berhubungan dengan skripsi ini. Peneliti juga meneliti mengenai implementasi ketentuan hukum (normatif) dalam kenyataan.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses diversi pelaksanaan yang dilakukan dalam peran penyidik belum sesuai dengan aturan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 27 dan Pasal 29 dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai hasil penelitian terdapat faktor penghambat, dimana faktor penghambat terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Dalam penelitian yang menjadi faktor eksternal adalah adanya tokoh masyarakat yang membantu dalam musyawarah dan pelaksanaan diversi. Dalam faktor penghambat yaitu adanya intervensi atau paksaan dari pihak korban untuk tidak adanya proses diversi.

Studi Etnografi Dalam Kerangka Masyarakat Dan Budaya Kamarusdiana Kamarusdiana
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 6, No 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v6i2.10975

AbstractCommunities with all their cultures have quite strong sociological roots. Culture that results from social interaction makes a distinctive value in that society. The forerunner of culture is an important aspect in the social framework. Research on this aspect of culture uses ethnographic studies. In its implementation ethnography emphasizes the existing aspects of culture. This is an important feature of ethnographic studies. As ethnographic qualitative research conducts in-depth analysis of the culture under study. On the other hand, there is a fairly close link between ethnography and society and culture as a result of their creativity. Therefore, this linkage needs to be applied positively, where it is necessary to use ethnographic studies as an alternative form of conducting research on culture in the community.Keywords: Ethnography, Culture, Society AbstrakMasyarakat dengan segala kebudayaannya memiliki akar sosiologis yang cukup mengakar kuat. Kebudayaan yang dihasilkan dari interaksi sosial menjadikan nilai distingsi tersendiri dalam masyarakat tersebut. Cikal bakal kebudayaan merupakan aspek penting dalam kerangka sosial kemasyarakatan. Penelitian akan aspek kebudayaan ini menggunakan studi etnografi. Dalam implementasinya etnografi menekankan pada aspek kebudayaan yang ada. Hal inilah menjadi ciri penting dari studi etnografi. Sebagai penelitian kualitatif etnografi melakukan analisa secara mendalam terhadap kebudayaan yang diteliti. Disisi lain, terdapat keterkaitan yang cukup erat antara etnografi dengan masyarakat dan kebudayaan sebagai hasil kreatifitasnya. Oleh sebab itu, keterkaitan tersebut perlu diaplikasikan secara positif, di mana perlunya menggunakan studi etnografi sebagai bentuk alternatif dalam melaksanakan penelitian tentang kebudayaan di masyarakat. Kata Kunci: Etnografi, Kebudayaan, Masyarakat

Disparity In The Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce (An Analysis of The Verdict In The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court) Kamarusdiana Kamarusdiana
Jurnal Cita Hukum Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jch.v6i1.8266

Abstract. There is a discretion in the South Jakarta Religious Court with the provisions of the Compilation of Islamic Law. Thus, the fundamental problem of legal theory and theory which is used by the Judge to decide upon the joint property, why the decision is different between the judges at the first level, the appeal and the cassation, and how the parties' argument in acquiring the common property. The result shows that the argument used by the panel of judges at the first level is in fact of the law property obtained from the income of the wife in addition to meet the sense of justice and benefit. While the judges at the higher level and Cassation in the Supreme Court are more normative to the existing of legal norms. The theoretical approach used by judges at the first level is the theoretical approach of legal realism while the judges at appeal level and Cassation use theories of legal positivism. Keywords: Joint Property, Legal Positivism, The Ijtihad Of Judges, The Disparity Of The Verdict. Abstrak. Terdapat ketidaksesuaian putusan mengenai pembagian harta bersama pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, yang menjadi permasalahan mendasar hukum dan teori apa yang digunakan oleh Hakim untuk memutus harta bersama tersebut, kenapa putusan tersebut berbeda antara hakim ditingkat pertama, banding dan Kasasi, serta bagaimana argumentasi para pihak dalam memperioleh harta bersama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, Argumentasi yang digunakan majelis hakim ditingkat pertama ialah secara fakta hukum harta yang diperoleh lebih banyak dari hasil penghasilan isteri disamping untuk memenuhi rasa keadilan dan kemaslahatan. Sedangkan hakim ditingkat II (PTA) dan Kasasi di Mahkamah Agung lebih normatif kepada norma hukum yang sudah ada. Pendekatan teori yang digunakan oleh hakim ditingkat pertama lebih kepada pendekatan teori realisme hukum sementara hakim ditingkat banding dan Kasasi lebih banyak menggunakan teori positivisme hukum.Kata Kunci: Harta Bersama, Positivisme Hukum, Ijtihad Hakim, Disparitas Putusan. DOI: 10.15408/jch.v6i1.8266

Pre-Marital Education: Concepts and Regulations in Indonesia and Malaysia Kamarusdiana Kamarusdiana; Burhanudin Yusuf; Maman Rahman Hakim; Harapandi Dahri
Al-Ahkam Vol 32, No 1 (2022): April
Publisher : Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

One of the most significant ways to create a happy family and minimize divorce is premarital education. Indonesia and Malaysia are two countries that have realized it and have regulated it in the regulations of their respective countries. This paper focuses on studying the concept and regulation of premarital education in these two countries. This paper uses a normative juridical approach using library research and comparative law. This study found that premarital education aims to create household happiness to avoid divorce. Indonesia regulates it in the Decree of the Director-General of Islamic Religion by implementing the Office of Religious Affairs or institutions recognized by the Ministry of Religion. Meanwhile, in Malaysia, it differed according to state regulations, such as enactment 11 of 2003 amendment of the Islamic Family Law (Negeri Sembilan) 2003 Part II of Marriage Section 16 concerning Applications for Marriage Truth and carried out by the Malaysian Islamic Progress Office. Premarital education, although both aim to create a family and minimize divorce, in Indonesia, it only provides guidelines, while in Malaysia, it is a mandatory requirement for prospective brides to get married.

The Constitutionality of State Authority Over Water Resources Management Based on Human Rights Principles Ricko Anas Extrada; Kamarusdiana Kamarusdiana
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 5, No 1 (2021)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v5i1.20769

This study intends to investigate the contrast between the private sector's implementation of water privatization in Indonesia and the state's responsibility for managing water resources in light of human rights standards. In accordance with the mandate of the constitution, which states in Article 33, paragraph 3, that "Earth and water, as well as the natural resources contained therein, are under the control of the state and used for the greatest prosperity of the people," the state controls and uses all natural resources for the benefit of the people. This research employs normative legal research methods, while its methodology is a statutory approach, library research methods, and a conceptual approach that will be harmonized with statutory provisions. According to the findings of this study, the state is responsible for managing water resources in compliance with the constitutional requirement to ensure, defend, and fulfill human rights to water. Water administration by the private sector (water privatization) that is monopolistic, exclusive, and materialistic is contrary to the spirit of the Indonesian constitution and the foundation of the nation. In addition, based on the decision of the Constitutional Court to invalidate the Water Resources Law, it mandates that the state manage water resources for the sake of societal welfare.

Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Kamarusdiana Kamarusdiana; Ita Sofia
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i1.14534

AbstractMarriage dispensation is a legal solution because most of the perpetrators of marriage dispensation are those who do not yet have formal legality to get married, so they then take the legal initiative so that marriages can be recognized. This study aims to determine the perspective of Islamic law, Marriage Law and Compilation of Islamic Law regarding marriage dispensation. The method used is qualitative with primary data sources from the Marriage Law, the Book of Fiqh and the Compilation of Islamic Law while secondary data are books, journals, magazines related to marriage dispensation. The results of this study found that Islamic law does not specifically regulate marriage dispensation because the majority of scholars only mention balig as a condition for marrying a person and do not specify a minimum age of marriage, whereas Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law strictly regulates underage marriage , i.e. must go through a court hearing mechanism to obtain a marriage dispensation permit.Keywords: Marriage Dispensation, Compilation of Islamic Law AbstrakDispensasi Nikah sebagai solusi hukum karena para pelaku dispensasi nikah kebanyakan mereka yang belum memiliki legalitas formal untuk menikah, sehingga kemudian mengambil ikhtiar hukum agar pernikahan yang dilakukan dapat diakui. Penelitian ini bertujuan mengetahui perspektif hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang dispensasi nikah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari Undang-Undang Perkawinan, Kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan data sekunder adalah buku-buku, jurnal, majalah yang terkait dengan dispensasi nikah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Hukum Islam tidak mengatur khusus dispensasi nikah karena mayoritas ulama hanya menyebutkan balig sebagai syarat menikah seseorang dan tidak menentukan minimal usia perkawinan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur ketat tentang perkawinan di bawah umur, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinanKata Kunci: Dispensasi Nikah, Kompilasi Hukum Islam

HADHANAH BAGI ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ (Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT) Kamarusdiana Kamarusdiana; Najla Nurul Aini; Muhammad Ishar Helmi
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 5, No 2 (2021): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v5i2.1000

This study aims to determine the considerations and basis for the decision of the Panel of Judges Number: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb who hadhanah to his mother and Decision Number: 1476/Pdt.G/2017/PAJT which is the second child who is not yet mumayyiz under his father's upbringing This research is a qualitative research with a statute approach and a case approach which refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions by analyzing two decisions relating to the determination of hadanah rights decisions. Based on the results of the study, it was concluded that the Panel of Judges in deciding a hadhanah case solely prioritized the interests of the child, the Panel of Judges of the Marabahan Court gave hadhanah rights to the mother in accordance with the will of the law and the benefit of the child, as well as the judges of the East Jakarta Religious Court set the child who has not mumayyiz to the father because he is considered capable of taking care of the child based on the benefit of the child..Keywords: Hadhanah; Religious Court Decisions; Legal Theory in Judge Decisions AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan dasar putusan Majelis Hakim Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb yang hadhanah kepada ibunya dan Putusan Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PAJT yang mana anak kedua yang belum mumayyiz di bawah asuhan bapaknya Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan menganalisis dua putusan yang berkenaan dengan penetapan putusan hak hadanah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara hadhanah semata-mata mendahulukan kepentingan sang anak, Majelis Hakim Pengadilan Marabahan memberikan hak hadhanah kepada ibu sesuai kehendak peraturan Undang-Undang dan kemaslahatan anak tersebut, begitu pula majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur menetapkan anak yang belum mumayyiz kepada bapak karena dinilai mampu untuk memelihara anak berdasarkan kemaslahatan anak tersebut.Kata Kunci: Hadhanah Belum mumayyiz; Putusan Pengadilan Agama; Teori Hukum dalam Putusan Hakim

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search