Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Ilmiah Al-Hadi Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Rustam Ependi
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Al-Hadi

 1 
Upaya Pemerintah Menangkal Gerakan Radikalisme Bahtiar Siregar; Rustam Ependi
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 6 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Radicalism itself is an understanding of the thoughts of a group of people who want renewal for a better life but in a way that is not right because it justifies all means. More and more movements are emerging because of religious, political, and other issues. Most forms of radicalism are actions that are negative for the public. Democracy is supposed to make society more fluid, egalitarian and inclusive, but the opposite is happening. However, it is undeniable that radicalism can easily enter Indonesia, as previously explained. For this reason, the government has prepared various efforts to overcome radicalism in Indonesia. Police agencies, for example, prepare special forces to eradicate radicalism in Indonesia.
PENGEMBANGAN EPISTIMOLOGI PENDIDIKAN BERBASIS KONTEMPELATIF DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM Rustam Ependi
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 7 No 2 (2022): Januari-Juni 2022
Publisher : Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini menjelaskan Pengetahuan intuitif ditempatkan pada posisi yang layak. Pendidikan Islam sekarang menjadikan manusia sebagai objek material, sedang objek formalnya adalah kemampuan manusia. Pendidikan Islam sebenarnya secara spesifik terfokus untuk mempelajari kemampuan manusia itu, baik berdasarkan wahyu, pemberdayaan akal maupun pengamatan langsung. Kalangan pemikir Islam, intuisi tidak hanya disederajatkan dengan akal maupun indera, tetapi bahkan lebih diistimewakan daripada keduanya. mengaktivasi nilai-nilai spiritual dari dalam diri siswa melalui model pembelajaran tertentu perlu memiliki jiwa kepemimpinan spiritual. Jiwa kepemimpinan spiritual perlu dibina dan dikembangkan melalui praktik spiritual yang rutin, sehingga pada gilirannya menjadi karakter seorang guru
DINAMIKA LARANGAN MENGEMUDI BAGI PEREMPUAN DI ARAB SAUDI Sakban Lubis; Rustam Ependi
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 1 (2022): Volume 8 Nomor 1 Juli-Desember 2022
Publisher : Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan hukum Islam di negara-negara Islam Modern sangat dipengaruhi dengan banyak hal baik yang datangnya dari dalam ataupun dari luar negara yang bersangkutan. Penjajahan yang dialami oleh negara-negara Islam ataupun negara yang mayoritas penduduknya muslim merupakan faktor dominan yang merubah cara pandang negara-negara tersebut dalam menyikapi kebutuhan akan adanya undang-undang yang terkodifikasi. Hal ini merubah kebiasaan lama dalam penerapan hukum Islam pra penjajahan yang sifatnya sangat tradisional. Bagaimana pengaruh modernisasi hukum Islam di dunia Islam modern sekarang ini, makalah ini mencoba memaparkan secara ringkas. Tulisan ini mengkaji fatwa terbaru Saudi mengenai diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi dalam perspektif maqashid asy-syaria’ah. Uraian akan difokuskan pada hukum awal tentang larangan perempuan Saudi mengemudi hingga munculnya hukum diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi. Dalam proses perubahan hukum ini telah terjadi dialektika antara Umara‟ (kerajaan), Ulama (lembaga fatwa) dan Ummah. Tidak hanya berhenti sampai Di situ, peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam urusan keagamaan Umara‟ (kerajaan) tetap memiliki otoritas yang melebihi lembaga fatwa. Bagi kita sudah jamak diketahui bahwa perempuan Saudi memiliki ruang gerak yang terbatas di ruang publik. Berbagai putusan hukum Saudi dinilai banyak merugikan kaum perempuan, tetapi kemudian kehadiran fatwa baru ini menjadi angin segar bagi perempuan Saudi. Akan tetapi perlu menjadi catatan bahwa kemunculan fatwa hukum diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi ini tetap mengacu pada maqashid as-syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini kaum perempuan Saudi di satu sisi, dan stabilitas negara di sisi lain.
DINAMIKA LARANGAN MENGEMUDI BAGI PEREMPUAN DI ARAB SAUDI Sakban Lubis; Rustam Ependi
Jurnal Ilmiah Al-Hadi Vol 8 No 1 (2022): Juli-Desember
Publisher : Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan hukum Islam di negara-negara Islam Modern sangat dipengaruhi dengan banyak hal baik yang datangnya dari dalam ataupun dari luar negara yang bersangkutan. Penjajahan yang dialami oleh negara-negara Islam ataupun negara yang mayoritas penduduknya muslim merupakan faktor dominan yang merubah cara pandang negara-negara tersebut dalam menyikapi kebutuhan akan adanya undang-undang yang terkodifikasi. Hal ini merubah kebiasaan lama dalam penerapan hukum Islam pra penjajahan yang sifatnya sangat tradisional. Bagaimana pengaruh modernisasi hukum Islam di dunia Islam modern sekarang ini, makalah ini mencoba memaparkan secara ringkas. Tulisan ini mengkaji fatwa terbaru Saudi mengenai diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi dalam perspektif maqashid asy-syaria’ah. Uraian akan difokuskan pada hukum awal tentang larangan perempuan Saudi mengemudi hingga munculnya hukum diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi. Dalam proses perubahan hukum ini telah terjadi dialektika antara Umara‟ (kerajaan), Ulama (lembaga fatwa) dan Ummah. Tidak hanya berhenti sampai Di situ, peristiwa ini menunjukkan bahwa dalam urusan keagamaan Umara‟ (kerajaan) tetap memiliki otoritas yang melebihi lembaga fatwa. Bagi kita sudah jamak diketahui bahwa perempuan Saudi memiliki ruang gerak yang terbatas di ruang publik. Berbagai putusan hukum Saudi dinilai banyak merugikan kaum perempuan, tetapi kemudian kehadiran fatwa baru ini menjadi angin segar bagi perempuan Saudi. Akan tetapi perlu menjadi catatan bahwa kemunculan fatwa hukum diperbolehkannya perempuan Saudi mengemudi ini tetap mengacu pada maqashid as-syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini kaum perempuan Saudi di satu sisi, dan stabilitas negara di sisi lain.
Co-Authors Bahtiar Siregar Lubis, Sakban M. Yunan Harahap Nazrial Amin Nursaida Yanti Sakban Lubis* Salma Rozana Suci Ananda Retno Tumiran Tumiran Widya, Rika