Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Ade M. Yuardani; Ul Qadri; Endang Wahyuni
Eksos Vol 13 No 2 (2017): Eksos
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31573/eksos.v13i2.70

Abstract

Pemilihan umum biasanya disebut dengan Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat Kota Pontianak. Penting bagi masyarakat di kota ini memiliki keterwakilan mereka guna melaksanakan pembangunan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi bagi masyarakat di Kota Pontianak. Keberhasilan Pemilu akan terlihat dari berapa besar minat masyarakat yang berpartisipasi dalam keikutsertaannya untuk memilih wakil yang dipercaya untuk menyuarakan aspirasi mereka nantinya. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan dalam melalui wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya data diolah menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Masyarakat. Hasil Penelitian menunjukkan sosialisasi sudah dilaksanakan KPU dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kota Pontianak sebelum dilaksanakan. Keberhasilan Pemilu yang akan dilaksanakan berdasarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan suaranya dalam Pemilu. Masyarakat lebih banyak berpartisipasi dalam Pemilu legislatif dibandingkan Pemilu Walikota, Gubernur dan Presiden.
Fungsi Pelacakan Alumni Guna Meningkatkan Mutu Pendidikan Endang Wahyuni; Ade M. Yuardani; Verdico Arief
Eksos Vol 14 No 1 (2018): Eksos
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31573/eksos.v14i1.75

Abstract

The function of alumni tracking or commonly called tracer study to improve the quality of education is a research that intends to know how far the role and influence and how the implementation of taracer study activities in order to improve the quality of education. This research takes case study in Study Program D-IV Public Administration State Polytechnic of Pontianak. The research of alumni tracking function to improve the quality of education is done qualitatively. This is done so that researchers can get actual and indepth data about the function of the alumni tracking activities. Whether the alumni tracking activity has a positive benefit or just the opposite. From the results of research that has been done got the results that the actual implementation of alumni tracking activities have quite a variety of functions. As well as promotional media or a means to introduce institutions to the wider community, establishing good relationships between alumni and institutions, a reference for institutions in preparing accreditation forms as well as a reference evaluation of the learning curriculum for the institution concerned.
IMPLEMENTASI PROGRAM DESA MANDIRI MELALUI PENINGKATAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) Endang Wahyuni; UI Qadri; Sri Syabanita Elida
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.489 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v1i2.9

Abstract

Dalam penelitian ini menggunaka metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Badau melalui peningkatan indeks desa membangun (IDM). Adapun hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Badau dengan melibatkan masyarakat dari tahap awal perencanaan sampai tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik 2 rabat beton yang telah dibangun dan 1 masih dalam proses dan 1 drainase. Pemerintah desa juga menitipkan modal kepada PKK dan Bumdes untuk modal, menghimbau gotong royong yang dilakukan pasti dalam 2 bulan, memberikan edukasi dalam mengolah sampah. Untuk kegiatan gotong royong dan mengolah sampah merupakan indeks ketahanan sosial yang memiliki indikator pada kegiatan yang dilakukan. Sedangkan pembangunan fisik rabat beton dan drainase serta pengembangan Bumdes dan PKK merupakan indeks ketahanan ekonomi yang memiliki indikator dari kegiatan yang dilakukan. Indikator-indikator peningkatan IDM terdapat dalam komponen IDM antara lain (1) Indeks ketahanan sosial, terdiri dari dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial, permukiman. Dimensi terdiri dari perangkat indikator, (2) Indeks ketahanan ekonomi, terdiri dari dimensi keragaman produksi, perdagangan, akses distribusi, akses kredit, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah. Dimensi terdiri dari perangkat indikator, (3) Indeks ketahanan lingkungan, terdiri dari dimensi kualitas lingkungan dan potensi dan tanggap bencana. Dimensi terdiri dari perangkat indikator.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Endang Wahyuni; Ismail Umar; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.846 KB) | DOI: 10.38062/jpab.v2i2.19

Abstract

Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu kabupaten yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat. Pada kabupaten ini terdapat berbagai macam objek wisata menarik yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah. Salah satu kecamatan yang paling maju dan memiliki objek-objek wisata yang menarik adalah Kecamatan Sungai Raya. Dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah Kubu Raya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki wewenang dalam mengembangkan sektor kepariwisataan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk melihat sejauh mana pencapaian implementasi Peraturan Daerah tersebut dengan menekankan pada 4 (empat) aspek sebagaimana teori implementasi Kebijakan George C Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi antar implementor, pemberi kebijakan dan kelompok sasaran yang dilakukan sudah baik dan menggunakan teknlogi informasi walaupun terdapat hal-hal yang masih perlu ditingkatkan. Terkait sumber daya, perlu dilakukan peningkatan aparatur baik kapasitas maupun jumlahnya. Selain itu terkait disposisi, kewenangan yang dimiliki SKPD diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kubu Raya. Mengenai struktur birokrasi, terdapat beberapa mekanisme kerjasama yang memudahkan bagi berbagai pihak yang hendak meminta melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Kepariwisataan di daerah Kabupaten Kubu Raya.
STRATEGI RSUD dr. ABDUL AZIZ KOTA SINGKAWANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG KESEHATAN Endang Wahyuni; Ismail Umar; Haris Mirza Saputra
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38062/jpab.v3i2.440

Abstract

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Aziz Kota Singkawang merupakan instansi Pemerintah Daerah Kota Singkawang yang memiliki tanggung jawab besar dalam rangka pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di bidang kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang baik dalam aspek kelebihan dan kelemahan serta strategi dalam menghadapi tantangan dan peluang-peluang terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sebagai sebuah organisasi yang sedang berkembang, RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang memiliki beberapa permasalahan atau tantangan yang menjadi perhatian yang perlu diperbaiki seperti SDM, Prasarana dan lain-lain, mengingat peran besar RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang di bidang kesehatan masyarakat Kota Singkawang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Saat ini RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang sudah dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini BLUD untuk kegiatan operasional tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Untuk memaksimalkan peluang dan mengatasi tantangan dalam memenuhi harapan masyarakat dalam pelayanan rumah sakit daerah. Namun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan yang menjadi tantangan untuk diperbaiki seperti skill SDM, area lahan rumah sakit yang terbatas dan lain-lain. Diharapkan dari penelitian ini secara teoritis adalah memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam pengkajian implementasi kebijakan publik. Selain itu secara praktis dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi RSUD dr. Abdul Aziz Kota Singkawang.
PENDAMPINGAN PERUMUSAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM KEGIATAN PEMEKARAN DESA PERSIAPAN RENGAS KAPUAS KABUPATEN Muhammad Awaluddin; Ade M Yardani; Didi Zulianto; Lilis Listiawati; Endang Wahyuni; Riska Wahyuni; Tri Wahyuarini
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 3, No 1 (2023): Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v3i1.14991

Abstract

Kegiatan pengabdian pada masyarakat (PPM) dilakukan oleh staff pengajar jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak dengan tujuan untuk mempersiapkan Sumberdaya yang di butuhkan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan desa. Kegiatan pendampingan dan penyusunan peraturan memberikan dampak positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Metode Pendampingan dilakukan secara tatap muka dengan memberikan ceramah dan diskusi terkait langkahlangkah perumusan peraturan desa dan membuat format penyusunan peraturan desa. Hasil kegiatan yang diperoleh yaitu seluruh aparatur desa dan perwakilan masyarakat memahami langkah-langkah penyusunan peraturan desa dan format penyusanannya. Selain itu memudahkan cara kerja Pemerintah Desa Rengas Kapuas dalam memahami manfaat ekonomi dan pelayanan publik yang dijalankan pada Pemerintah Desa Persiapan Rengas Kapuas Kabupaten Kubu Raya
THE ROLE OF LOCAL REGULATIONS IN HANDLING DOMESTIC VIOLENCE (KDRT) Supian Ramli; Sulaiman; Endang Wahyuni; Al-Amin
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL AND EDUCATION Vol. 1 No. 2 (2024): May
Publisher : Pondok Pesantren Baitul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to evaluate the role and effectiveness of local regulations in handling domestic violence cases. The method used is a literature review. This study identified that the existence of regional regulations is very important as a legal umbrella to protect victims and provide sanctions for perpetrators of domestic violence. However, the effectiveness of local regulations is still questionable given various challenges, including the capacity of law enforcement officers, inadequate resources and infrastructure, and lack of supervision in their implementation. The results show that while local regulations have been a progressive step in addressing domestic violence, their role is often limited to the normative level and lacking in effective concrete actions. Factors such as unawareness or low knowledge of domestic violence among law enforcement officials and the community, strong social stigma, and a non-integrated referral and victim assistance system, further hinder the implementation of this policy. Therefore, a multi-sectoral approach involving cooperation across institutions and sectors of society is needed to improve the effectiveness of this regional regulation. Capacity building for law enforcers, improved support facilities for victims, intensive socialization, and systematic monitoring and evaluation strategies are needed to ensure that the regional regulation can contribute significantly to reducing domestic violence and effectively protect victims' rights.
STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KAB. KUBU RAYA UNTUK MENINGKATKAN PENANAMAN MODAL DI KAB. KUBU RAYA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Haris Mirza Saputra; Ismail Umar; Endang Wahyuni
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi Vol. 4 No. 2: September 2024 (in press)
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak berlakunya otonomi daerah, masing-masing daerah melakukan berbagai strategi dan inovasi yang dibutuhkan dalam pengembangan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pelayanan publik yang bersifat wajib seperti: pendidikan, kesehatan, kependudukan maupun yang bersifat pilihan sesuai potensi masing-masing daerah seperti pariwisata, pertanian dan pertambangan. Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu pemerintah daerah yang berkembang di Provinsi Kalimantan Barat. Perkembangan ini tidak terlepas dari peran Satuan Perangkat Organisasi Daerah yang salah satu nya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya yang bertugas membuka peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui skema penanamam modal/investasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dengan Jenis penelitian yaitu penelitian deskriftif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Lokasi pengumpulan data yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya untuk Meningkatkan Penanaman Modal di Kab. Kubu Raya dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan aspek-aspek yaitu : kekuatan ( Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang-peluang (Oppurtunities) dan Ancaman-ancaman (Threats) yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secarat teoritis memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya dalam pengkajian implementasi kebijakan publik. Selain itu manfaat yang diharapkan secara praktis yaitu memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Kubu Raya