Garuda - Garba Rujukan Digital

SIKLUS POLITIK ANGGARAN DI KABUPATEN PONOROGO (Studi Kasus Dana Hibah dan Bantuan Sosial APBD 2013) Sulton .
ARISTO Vol 3, No 2 (2015): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Perdebatan publik terkait besarnya alokasi anggaran hiba dan bantuan sosial padaAPBD Ponorogo 2013, diduga terkait dengan kepentingan elite dalam kontestasi politik tahun2014. Dengan teori ekonomi politik terutama siklus politik anggaran model Rogoff dan Sibert(1988) yang menegaskan bahwa pemilih lebih memilih politisi dan membentuk ekspektasirasional mengenai kemampuan incumbent terkait hasil kebijakan fiskal, penelitian iniberusaha mendiskripsikan bagaimana siklus politik anggaran di kabupaten Ponorogoterutama dalam kasus alokasi hiba dan bantuan sosial pada APBD tahun 2013, Datadihimpun dari dokumen, hasil observasi dan wawancara, serta diskusi terfokus denganinforman yang ditetapkan secara purposive, terutama dari unsur TAPD, Satker terkait, dananggota badan anggaran DPRD. Analisis data dengan teknik komparasi model interaktifmenyimpulkan bahwa alokasi anggaran hibah dan bantuan sosial pada ABPD Ponorogotahun 2013, terkait dengan kontestasi politik dalam pemilu tahun 2014. Pertimbangan alokasianggaran lebih pada faktor discretionary power eksekutif dan legislatif daerah. Pengelolaandana hiba dan bantuan sosial diliputi berbagai penyimpangan karena lemahnya mekanismepengelolaan anggaran. Modusnya berupa pemberian bantuan tanpa pengajuan, melebihialokasi, pemotongan bantuan, tidak adanya pertanggungjawaban, dan proposal atau bantuanfiktif. Ini terjadi karena adanya korupsi politik, yaitu ekspliotasi politik oleh eksekutif dan legislatif daerah dalam upaya memperoleh keuntungan politik tertentu. Akibatnya pengelolaan anggaran hiba dan bantuan sosial, jauh dari prinsip-prinsip transparansi danakuntabilitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan-udangan yang berlaku.

An Introduction To Character Education For Early ChildhoodThrough Music Instruments In Wayang Golek Reyog Ponorogo Sulton .; Betty Yulia Wulansari; Prihma Sinta Utami
JURNAL INDRIA (Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Awal) Vol 5, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/jin.v5i2.3047

The Indonesian nation has experienced a decline in patriotism for the country. According to Sulton et al. (2020: 299)1, foreign cultures coming with access 5.0 very quickly affect the younger generation. People are starting to leave traditional art as a cultural heritage. One of them is the lack of socialization of musical instruments accompanying Reyog Ponorogo. Efforts to socialize patriotism can start from an early age. This is because early childhood is in the golden age where all information provided can be received easily. In this research, the instrument that was introduced to introduce Cinta Tanah Air character education in PAUD was the Reyog Ponorogo musical instrument used to accompany the Wayang Golek (Rod Puppet) Reyog Ponorogo art performance. The musical instruments, according to Mr. Shodiq Pristiwanto, S.Sn (2020) as Chairman III of Reyog Ponorogo Foundation, include kempul, trumpet, angklung, kendang, seven kenong as the identity of Wayang Golek Reyog Ponorogo music accompaniment. This research aimed to introduce Wayang Golek Reyog Ponorogo Musical Instrument since early childhood. This research method used a qualitative research with data collection using interviews. The results of this research show Wayang Golek Reyog Ponorogo can be used to introduce patriotism since earlychildhood .

CHARACTERS OF WAYANG GOLEK REOG PONOROGO IN PATRIOTISM EDUCATION LEARNING TO EARLY CHILDHOOD Sulton .; Betty Yulia Wulansari; Prihma Sinta Utami
JURNAL INDRIA (Jurnal Ilmiah Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Awal) Vol 4, No 2 (2019): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

This study aimed to get to know the characters of Wayang Golek Reog Ponorogo (Rod Puppet) in the learning of patriotism education to children in early childhood. This research used qualitative description research. The results of this study are the understanding of the characters of patriotism in the following characters: Prabu Klono Sewandono including wise, brave, and concerned with the interests of the people than personal interests. Patih Bujang Ganong has the characters of patriotism such as loyal and responsible.Warok has the character of patriotism like faithful, calm, and wise. Jathilan warriors are brave in defending the homeland, Singo Barong is loyal in defending the homeland.

ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL Sulton .
ARISTO Vol 2, No 2 (2014): July
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Perubahan pada dasarnya menyangkut berbagai hal, mulai dari aspek fisik sampai perubahan kehidupan manusia. Perubahan kehidupan manusia atau terkait dengan lingkungan kehidupannya itulah yang kemudian disebut sebagai perubahan sosial. Sejumlah pertanyaan tersebut menggambarkan realitas sosial dengan berbagai dinamikanya sejalan dengan pilihan jawaban yang ditetapkan. Menjawab pertanyaan tersebut Charles F. Andrain mengemukakan klasifikasi pola perubahan sosial sebagai berikut :Pertama, Golongan revolusioner, mengambil pilihan perubahan sosial secara fundamental dan cepat dengan kekerasan secara meluas untuk menggugah massa yang pasif dan membalas tekanan elit yang menentang perubahan.Islam sebagai sistem keyakinan atau tata nilai memuat generalisasi atau konseptualisasi yang memberikan kerangka bagaimana seharusnya manusia berpikir dan berperilaku dalam hidup dan kehidupan bersama. Fanatisme kelompok atau golongan di internal umat Islam itu sendiri dengan klaim-klaim kebenarannya yang final telah mereduksi universalitas ajaran Islam itu sendiri, termasuk peluangnya untuk mengambil peran potensial dalam mendorong perubahan sosial

REALITAS PENDIDIKAN NILAI DI LINGKUNGAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT Sulton .
JURNAL DIMENSI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN Vol 4, No 1 (2016): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Fenomena demoralisasi dan dehumanisasi yang sedang terjadi telah memicu terjadinya krisis nilai dan moral di negeri ini. Maraknya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, pembunuhan, perkelahian, tawuran, penganiayaan, penipuan, penyuapan, penggelapan, mafia hukum, makelar kasus dan krisis nilai serta moral lainnya adalah salah satu penanda. Disamping faktor eksternal, faktor internal bernama pendidikan nilai dan moral baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat diyakini menjadi penybab utamanya. Saat ini eksistensi pendidikan nilai pada tiga gatra pendidikan tersebut memang sedang dilanda krisis dan mendesak untuk dikaji serta dikembalikan perannya. Keluarga tidak boleh hanya menjadi simbol keterikatan anggotanya, tetapi harus mengambil peran pertama dan utama dengan orang tua sebagai anggota utamanya untuk melakukan tranformasi nilai dan moral kepada anak-anak. Sementara sekolah, lebih dari sekedar mengejar target prestasi akademiknya, juga dituntut untuk mendesain keseluruhan programnya terintegrasi dengan agenda pendidikan nilai dan moral yang diperlukan anak-anak. Sedangkan masyarakat, tentu diharapkan dapat menjadi rumah besar bagi tumbuh dan berkembangnya pranata nilai yang menjadi sandaran dan orientasi nilai dan moral oleh anggotanya termasuk anak-anak. Untuk itulah, melalui regulasi dan kebijakannya pemerintah diharapkan mengambil peran dalam membimbing dan mengawal proses transformasi nilai dan moral pada tiga gatra pendidikan dimaksud. Sementara para elite dan segenap stakeholders pendidikan nilai seperti orang tua, guru, dan para tokoh diharapkan dapat memberikan contoh dan keteladanan yang baik, sebagai salah satu bentuk praktis dalam memberikan pemahaman, pembimbingan,dan penyadaran dalam kerangka penanaman nilai dan moral yang ada

IMPLEMENTASI PRINSIP CHECKS AND BALANCES ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA (Studi Kasus Desa Tegalombo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan) Ismail .; Sulton .; Prihma Sinta Utami
EDUPEDIA Vol 2, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

The great agenda of reform is the government system of the State of Indonesia in the form of decentralization that is a government that gives authority to the regions to manage their own households. The emergence of regional autonomy is marked by the issuance of Law No. 22 Th 1999, then revised into Law No. 32 Th 2004, and refined into Law No. 23 Th 2014. Regional autonomy gives authority to the village to manage the potential of the village owned by this is reinforced by the issuance of Law No. 6 Th 2014 About Village. The purpose of this research is; 1). To know the implementation of the checks and balances principle of the Village Consultative Body with the village government in drafting the village regulations, 2). To know the implementation of the checks and balances principle of the Village Consultative Body with the village government in the discussion of village regulations draft, 3). To know the implementation of the principle of checks and balances of the Village Consultative Body with the village government in determining the village regulation draft. The type of this research is qualitative research object in Tegalombo Village, Tegalombo District Pacitan Regency, the type of research used is case study, the procedure used to collect data is observation, interview, and documentation. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study are: 1). In the preparation of village regulation draft has not happened checks and balances because the formulation of village regulations is dominated by the village government where the Village Consultative Council is powerless to propose the draft of village regulations there are three factors that menyebapkan the empowerment of the Village Deliberation Agency include: Anggae Angotanya, weakness of political education resulting perception errors In relation to its position and duties, and the Village Consultative Body does not have administrative and kaitanya communication with its duties and authorities, 2). In the discussion of the village regulation draft, there have been no checks and balances since the Village Consultative Board has no effort to control the village regulation draft proposed by the village government. This empowerment is not permitted because BPD does not have a set of rules for the preparation of village regulations because it lacks political education 3) . In the determination of village regulations there has not been any checks and balances due to the regulations set forth although the Village Deliberative Council agreed but the approved draft regulation does not contain the following principles: protection, justice, equality, orderliness, and balance. The core has not been able to prosper the community as a whole.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search