Articles
<![CDATA[REFORMASI HUKUM BIDANG INVESTASI ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Joko Trio Suroso]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 (2016): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XV:1:2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lembaga finansial seperti bank, biasanya menerima tabungan kemudian meminjamnkan di mana penawar dan peminta dana dipertemukan melalui perantara, seperti pasar saham, pasar obligasi dan pasar opsi. Harga dari wahana investasi dalam pasar, merupakan hasil dari keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan. Dengan disepakatinya General Agreement On Tariff and Trade (GATT) di Uruguay Arround tahun 1994, dan kemudian menjadi World Trade Organizatiom (WTO) dapat dikatan merupakan cikal bakal awal terjadinya arus terjadinya investasi besar-besaran antar Negara-negara, khususnya dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Salah satu hal yang berkaitan dengan kesepakatan GATT – WTO yang dimaksud yaitu mengenai perdagangan investasi yang disebut dengan Trade Related Investment Measures (TRIMs). Dalam TRIMs ditentukan bahwa setiap negara penandatangan perseujuan TRIMs tidak boleh membedakan antara modal dalam negeri dan modal asing. Dari ketentuan TRIMs tersebut bahwa investasi asing tidak lepas hubungannya dengan kegiatan perdagangan internasional, karena setiap kegiatan investasi selalu berbarengan dengan jalur perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan.]]>
<![CDATA[Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs ]]>
<![CDATA[Joko Trio Suroso]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 1 (2019): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVIII:1:2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32816/paramarta.v18i1.65
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk membedah mengenai aturan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet Dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs dan berusaha untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap aturan tersebut, sehingga diharapkan pemerintah dapat menjalankan kewajibannya tanpa melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak dasar warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum sekunder dan tersier dipelajari, dianalisis dan kemudian dituliskan secara deskriptif analitis. Kewenangan pemerintah untuk melakukan pemblokiran situs internet bermuatan negatif telah diperkuat melalui UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengertian mengenai konten negatif dan ilegal yang ditetapkan oleh pemerintah dipandang terlalu luas dan multitafsir. Selain itu, perlu dikembangkan model pemblokiran situs internet yang transparan dan akuntabel.]]>
<![CDATA[Ketentuan Pidana Tentang Ujaran Kebencian di Indonesia ]]>
<![CDATA[Joko Trio Suroso]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 18 No 2 (2019): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XVIII:2:2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32816/paramarta.v18i2.72
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan mengenai ujaran kebencian dalam kerangka ketentuan pidana di Indonesia sehingga masyarakat dapat memahami dengan baik. Selain itu, tulisan ini juga berusaha untuk memberikan masukan mengenai pengaturan ketentuan mengenai ujaran kebencian secara jelas dalam peraturan perundangan di Indonesia sehingga mampu memberikan rasa kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif yaitu mempelajari bahan hukum sekunder dan tersier dan kemudian menganalisis dan menyimpulkannya. Ketentuan pidana mengenai ujaran kebencian memang telah diatur didalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, namun ketentuan tersebut masih belum mampu menciptakan rasa kepastian hukum didalam masyarakat, terutama belum terdapat definisi ujaran kebencian, yang dibuktikan dengan pro kontra wacana yang masih berkembang didalam masyarakat.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PEMBERIAN AKTA HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIEME PORTIE DITINJAU DARI PERSFEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Joko Trio Suroso]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 2 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:2:2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32816/paramarta.v20i2.109
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata bahwa hibah adalah “sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Menurut ilmu hukum perdata bahwa hibah terdiri dari 2 yaitu hibah dan hibah wasiat, pada dasarnya bahwa kedua hibah tersebut ialah memberikan suatu harta dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah siapun itu. Meskipun pemberi hibah memiliki kebebasan atas harta bendanya akan dihibahkan kepada siapapun. Namun seringkali pemberi hibah tidak memperhantian ketentuan adanya bagian mutlak (legitieme portie) untuk para ahli warisnya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi dikemudian hari akan terjadinya sengketa gugatan dan/atau pembatalan atas akta hibah tersebut karena merugikan para ahli waris. Sehingga permasalahan dalam penulisan dan penelitian ini ialah Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya bagian mutlak (legitime portie) yang dilanggar. Adapun Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalis secara lebih pasti bagaimana ketentuan pemberian hibah agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis memfokuskan pada bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Tujuannya untuk menghasilkan uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, dan/atau hasil penelitian, kemudian dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Hasil penelitian dan penulisan menunjukkan bahwa Pemberi hibah memiliki kebebasan untuk memberikan hibah kepada siapapun. Meskipun terdapat kebebasan yang diberikan dalam mengatur harta benda yang dimilikinya, namun tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 913KUHPerdata dan apabila melanggar dapat dimintakan pembatalan atas hibah tersebut mengacu pada pasal 920 KUHPerdata oleh para ahli warisnya.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP) YANG TIDAK DIUMUMKAN DALAM BERITA NEGARA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG ]]>
<![CDATA[Joko Trio Suroso]]>
<![CDATA[ Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 4 (2021): Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum XX:4:2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32816/paramarta.v20i4.124
<![CDATA[Perseroan Komanditer/Commanditaire Vennootschap (CV) diatur dalam Pasal 19 KUHD yaitu merupakan Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. KUHD sendiri tidak ada pengaturan secara khusus mengenai cara mendirikan, karena Perseroan Komanditer adalah firma. Maka dari itu, Perseroan Komanditer didirikan dengan akta pendirian yang dibuat di muka notaris, kemudian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat dan petikan Akta diumumkan dalam Berita Negara. Pokok permasalahannya Bagaimana kedudukan hukum Perseroan Komanditer yang tidak diumumkan dalam berita Negara dan bagaimana tanggung jawab para pengurus Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) yang Akta pendirian tidak diumumkan dalam Berita Negara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum. Perseroan Komanditer yang tidak atau belum diumumkan dalam Berita Negara Kedudukan hukum tetap sah, akan tetapi Perseroan Komanditer tersebut dianggap hanya seperti Firma. Dengan demikian tindakan Persero Komanditer terhadap pihak ketiga dianggap dilakukan secara umum, dianggap didirikan untuk waktu yang tidak tertentu dan tidak satu persero yang diperkecualikan. Jika Perseroan Komanditer dianggap sama kedudukannya seperti Firma, maka Pesero Komanditer sama dengan Pesero Pengurus. Oleh karena itu tanggung jawab baik Pesero Komanditer maupun Pesero Pengurus sama yakni tanggung jawab tidak terbatas dan terhadap perikatan pada Pihak Ketiga bertanggung jawab renteng.]]>
<![CDATA[Law Enforcement Against Mill Criminal Activities During The Implementation Of Ppkm In West Java ]]>
<![CDATA[Yani Swakotama]]>;
<![CDATA[Joko T. Suroso]]>;
<![CDATA[Edy Santoso]]>
<![CDATA[ LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field ]]>
Publisher : <![CDATA[IHSA Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (974.018 KB)
|
DOI: 10.35335/legal.v11i2.303
<![CDATA[The implementation of Community Activity Restrictions (PPKM) in its implementation is still not effective based on data, that as of April 8, 2021 the number of people who were positively exposed to Coronavirus Disease-19 (Covid-19) spread across various provinces in Indonesia, amounting to 1,552,880 people, with recovery infected patients amounted to 1,399,382 people and the number of deaths was 42,227 people in Indonesia. In addition, there are cases of PPKM violations during the Covid-19 pandemic on West Java Provincial Regulation Number 05 of 2021 concerning the Implementation of Peace, Public Order and Community Protection, as happened in the jurisdiction of the Purwakarta District Court which has decided the case with Decision Number 19 /Pid.C/2021/PN.Pwk. jo. Decision Number 28/Pid.C/2021/PN.Pwk. The method used is normative juridical with descriptive analytical research specifications with data collection techniques carried out through document studies and interviews which are then analyzed by qualitative normative methods without using mathematical formulas and numbers. Based on the results of the research, that in practice in the field it is resolved through the Court although it is still not effective.]]>
<![CDATA[RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Herwan Budiah]]>;
<![CDATA[Dudu Duswara Machmudin]]>;
<![CDATA[Joko T Suroso]]>
<![CDATA[ Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (11286.216 KB)
<![CDATA[The handling of corruption cases in practice turns out to require a very large cost, each law enforcement institution has different standards both on the Police, KPK and Attorney General. The high cost of handling cases of corruption has caused discussion among legal practitioners, so there is a discourse not to follow up on the legal process of alleged criminal acts of corruption with a small state loss value as a form of implementation of restoraive justice, but in Article 4 of the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Acts as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (Corruption Eradication Law) states that the return of state financial losses or the country's economy does not eliminate criminal conviction. The author in the preparation of this thesis uses a method with a normative juridical approach because the target of this study is the law or norm through a historical approach, interpretation of the law and comparison of the legal system. This research is analytical descriptive, where in analyzing existing problems more using the bibliography approach, so in this study do not use statistical calculations. After conducting the study, the authors conclude that the regulation of restorative justice in corruption in Indonesia does not yet have a strong legal umbrella, because it is still an internal law enforcement agency and is considered to be in conflict with Article 4 of the Anti-Corruption Eradication Law if it is associated with recovering state financial losses. The constraints on the application of restorative justice in criminal acts of corruption associated with the recovery of state financial losses is still being controversially addressed because the application of restorative justice is considered to only apply to real victims or individuals or groups of people and cannot be applied to criminal acts whose victims are the state or national development interests so to be mediated is impossible.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI UNSUR MENS REA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Puspita Lasambu]]>;
<![CDATA[Hernawati RAS]]>;
<![CDATA[Joko T Suroso]]>
<![CDATA[ Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (6385.157 KB)
<![CDATA[The duty of a country of law is to carry out order and justice. The existence of the Indonesian Penal Code is an example of Indonesia's role as a state of law. One of the principles to impose criminal is the principle of error (Mens Rea). However, in the practice of court decisions, there are convictions in the absence of Mens Rea. Therefore, it needs to be investigated how the legal power of the conviction of where in its legal consideration states that there is no Mens Rea found? and how does the legal effort of convicted convicts that are already convicted while in their legal considerations, there's an absence of Mens Rea? This research uses a normative juridical approach, while the research specification is descriptive analytical. This research was conducted in two stages, through library research and field research, using qualitative methods as a method of data analysis and data collection techniques done by studying documents and the field.Based on the results of the study, it was found that in the Criminal Decision which in legal considerations there is no element of Mens Rea, is a decision that is legally flawed, therefore it can be terminated through legal effort. Penalty decisions that do not fulfill a sense of justice and already have permanent legal force, can be overturned through PK, and an effort of examination on the decision. However, the examination will not overturn the judge's decision.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS ANTARA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DAN POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GARUT ]]>
<![CDATA[Gun Gun Nugraha]]>;
<![CDATA[Joko T Suroso]]>;
<![CDATA[Dudu Duswara Machmudin]]>
<![CDATA[ Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 1 No 1 (2019): Vol 1, No 1, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (5112.865 KB)
<![CDATA[The emergence of Civil Servant Investigators (PPNS) as institutions outside the National Police to assist police duties in conducting investigations is strictly regulated in the Criminal Procedure Code and the Law of the Republic of Indonesia No.2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. From the two laws, it is clear that the existence of the Civil Servant Investigator (PPNS) in the investigation process is at the level of helping, so that control over the investigation process remains with the police.This study aims to determine the role of the Civil Servant Investigator (PPNS) of the Department of Transportation and the implementation of Law Number 22 Year 2009 concerning Road Traffic and Transport and to determine the obstacles and solutions to overcome these obstacles. This research method is a type of normative legal research. Sources of data obtained from secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal sources. Data collection methods through library research. Data analysis techniques used are qualitative data analysis with inductive methods.Based on the results of the study it can be concluded that, the Authority of Civil Servant Investigators (PPNS) of the Department of Transportation in enforcing Law Number 22 Year 2009 Regarding Road Traffic and Transport is as a technical implementer of the law, so that all actions owned and carried out by the Employee Investigator Civil Affairs (PPNS) Transportation Department in the enforcement of traffic and road transportation must be based on and in accordance with applicable laws and regulations. Authority of Civil Servant Investigators (PPNS) of the Department of Transportation within the scope of traffic and road transportation at terminals and weigh bridges.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Jeffry Leonard P. Tobing]]>;
<![CDATA[Joko Trio Suroso]]>
<![CDATA[ Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 2 (2021): Vol 2, No 2, Juni 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2534.131 KB)
<![CDATA[ABSTRACT Government Regulation Number 74 of 2020 concerning Investment Management Institutions (LPI) confirms that the government grants at least 3 (three) privileges to LPI referring to: 1) Article 72 states that LPI cannot be bankrupted, unless it can be proven in an insolvency condition, 2) Article 55 stipulates that State-Owned Enterprises (BUMN) assets that are used as investment by the central government can be transferred directly to the LPI joint venture, and 3) Article 52 provides special treatment in the event that the annual report consisting of activity reports and financial statements is audited by a public accounting firm selected by the Board of Directors. LPI is based on the approval of the LPI Supervisory Board. The purpose of this research to identify, analyze and provide an overview the limitation of the authority of Investment Management Institutions to avoid conflicts between Government Institutions. This research is included in legal research which is descriptive-qualitative analysis, which describes the applicable laws and regulations related to legal theories and positive law implementation practices concerning problems. This research is included in normative juridical research, which is research that examines and analyzes legal norms that have been set by the competent authorities. The results of the analysis and discussion can be concluded that the authority of the Investment Management Agency (LPI) associated with Law Number 1 of 2014 concerning the State Treasury is carried out by considering the existence of other similar institutions prior to the establishment of the LPI, the role of State-Owned Enterprises (BUMN), as well as the use of goods. State-owned (BMN) as the main capital in attracting investors to invest in Indonesia. Limiting the authority of Investment Management Institutions (LPI) is carried out to avoid conflicts between Government Institutions by limiting the authority to implement regulations under the Ministry of Finance which is directly responsible to the President, and the mechanism for financial supervision in the use of State Property (BMN) by Public Accountants under the legalization of the Supreme Audit Agency (BPK), however, the role of BPK is still needed in the monitoring function and involvement of international public accountants so that aspects of governance and transparency can be demonstrated properly. Keywords: State Property, Authority, and Investment Management Institution]]>
