Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.391
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Morality :Jurnal Ilmu Hukum Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan Jurnal Hukum Malahayati El Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Fathul Mu’in
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
STANDAR PEMBERIAN NAFKAH KEPADA ISTRI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM Fathul Mu’in; Rudi Santoso; Ahmad Mas’ari
JURNAL ASAS Vol 12, No 01 (2020): Asas, Vol. 12, No. 01 Juli 2020
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.508 KB) | DOI: 10.24042/asas.v12i01.6927

Abstract

Life and the harmony of Muslim households cannot be separated from the name of the income. A mandatory income because of the legitimate contract, the surrender of the wife to the husband. The living is only required for a husband because of the demands of the marriage contract and because of the sustainability of fun as the wife must obey her husband, always accompanying it, regulating the household, educating her children. Having is the main responsibility of a husband and his wife's main right. If given to the wife with a chest, without the slightest element of the master, it is the main contribution that can bring the balance and happiness of households. However, in practice, not a few husbands who did not provide a living wife and child. There are also some husbands even if their husbands provide a living in accordance with household welfare standards. Based on the phenomenon it is necessary to research and analyze the standard of living husband to wife in the perspective of the philosophy of Islamic law law. This research concludes the legal income is mandatory. The fulfillment of the living that becomes shopping is in the form of basic needs, such as eating, residence, education and others. Regarding the levels or size of the income that must be met by parents to children or husbands there is nothing certain, because it must be seen from the ability of the livelihood. In terms of philosophical, husband's obligations provide for a wife having great wisdom. When becoming a wife, the wife is shackled with marriage and has an obligation to obey her husband. Therefore the need for a wife is the responsibility of the husband.Keywords: Brivans, Philosophy, Islamic Law
PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) LAMPUNG MENGHADAPI ERA DISRUPSI INFORMASI rudi santoso; Fathul Mu'in
Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi Vol 4 No 1 (2020): Ath-Thariq
Publisher : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Metro-Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/ath_thariq.v4i1.2026

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat berdampak positif dan negatif. Kabar maupun info yang dikeluarkan oleh individu maupun badan usaha melalui media sosial dan elektronik dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok agama.Kemajuan teknologi yang tidak bisa terbendung ini membuat bangsa ini menghadapi disrupsi (disruption). Adanya revolusi industri ini mendorong terjadinya disrupsi dalam berbagai bidang termasuk kehidupan bernegara dan bernegara. Jika hal ini tidak direspon dengan tepat dan cepat oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dampak negatif yang ditimbulkan akan sangat buruk. Salah satu langkah efektif dalam merespons kemajuan teknologi dan era disrupsi informasi tersebut sudah direspon dan diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di pusat hingga daerah.Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan atau library research yang menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Penelitian ini menyimpulkan bahwa MUI Lampung berhasil menjawab tantangan era disrupsi informasi melalui media yang dibangun dan dikembangkan seperti website www.mui-lampung.or.id, buletin Al-Ukhuwah, channel youtube MUI Lampung Online, Fans Page, Faceebook dan Twitter MUI Lampung serta Instagram @muilampung_online. Peran sang Ketua Umum KH. Khairuddin Tahmid selama memimpin MUI Lampung turut mewarnai media sosial dan media cetak di Lampung karena selalu menjadi narasumber rujukan menyangkut isu-isu sosial, politik dan keagamaan yang sedang berkembang di masyarakat.
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung) Nurasari Nurasari; Fathul Mu'in; Ambar Sulistyani
JURNAL ASAS Vol 13, No 1 (2021): Asas, Vol. 13, No. 01 Juni 2021
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.447 KB) | DOI: 10.24042/asas.v13i1.9331

Abstract

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. The large number of the Muslim population makes Indonesia has a large potential for zakat. Through zakat, it is hoped that Indonesia will be able to realize the country's goals. As stated in the preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia, namely "advancing the welfare and the intellectual life of the nation". This type of research used in this research is qualitative research. Qualitative research is a research method based on the philosophy of postpositivism, used to examine the natural conditions of objects. This research is descriptive. Descriptive research is research that is intended to investigate conditions or other things that have been mentioned, the results of which are presented in the form of a research report. The implementation and implications of Law Number 23 Year 2011 in BASNAS Bandar Lampung City are carried out well. And BAZNAS Bandar Lampung City through funds obtained from zakat through several excellent programs such as the Healthy Bandar Lampung program, the Smart Bandar Lampung program, the Mandiri Bandar Lampung Program, the Bandar Lampung Care Program, the Bandar Lampung program, the Bandar Lampung Prosper and Justice.Keywords: Zakat, BAZNAS, Welfare, Bandar Lampung City
Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi Fathul Mu'in; Bobby Oktavianda; Rissa Afni Martinouva; Chandra Muliawan
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i1.4002

Abstract

Kebutuhan  pokok  yang  mendasar  bagi  setiap  manusia  terdiri  dari  kebutuhan  sandang, pangan, dan papan. Pada zaman yang modern ini kebutuhan manusia semakin beragam dan meningkat. Hal tersebut ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi dan internet. Fintech (Financial Technology) merupakan sebuah terobosan baru bagi transaksi keuangan yang mengandalkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi menyediakan peminjaman dana bagi perseorangan dan/pelaku usaha secara cepat dan praktis melalui teknologi yaitu Fintech Peer to Peer Lending. Peer to Peer Lending yaitu penyelengaraan layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam untuk melakukan perjanjian. Permasalahan penelitian ini adalah yang pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi, yang kedua bagaimana upaya dan tindakan preventif terhadap transaksi bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi,   dan   ketiga   bagaimana   upaya   dan   proses   penyelesaian   hukum   terhadap konsumen dalam transaksi bisnis Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan metode  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach),  dan  pendekatan  konsep (conseptual approach). Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan konsep merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.
Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran (“Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019”) Fathul Mu’in; Adi Kurniawan; Tubagus Muhammad Nasarudin; Andre Pebrian Perdana; Erlina -
Jurnal Hukum Malahayati Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v2i2.4595

Abstract

Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pesawaran yang mencapai 56,34 persen.Adapun ukuran IKP, di antaranya, pengawasan terhadap pelanggaran kampanye, hak suara, DPT, politik uang, logistik pemilu, netralitas ASN, SARA, hasil quic count, berita hoaks, dan penghitungan suara (tungsura) di TPS. Terdapat pula akses di beberapa daerah dikabupaten pesawaran yang sulit dijangkau dan tidak ada jaringan (Blank Zone). Rumusan masalah dari skripsi ini adalah Apa Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran pada Pemilu tahun 2019 dan Apa kendala-kendala yang dihadapi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran dalam menjalankan peran dan fungsinya pada Pemilu tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris (terapan) dengan tipe penelitian Deskriptif Analitik yang mengungkapkan peraturan perundangan- undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data yang digunakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian di analisa secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan tata cara pelaksanaan peran dan fungsi badan pengawas pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan pemilu di kabupaten pesawaran. Adapaun Tahapan Pengawasan yang dilakukan mulai dari pendaftaran dan verifikasi, pemutakhiran data, Kampanye dan dana kampanye dan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara.Melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Kendala-kendala yang di hadapi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran dalam melakukan pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesawaran diantaranya Struktur, Geografis, Substansi dan Kultur Budaya. Kata Kunci : Peran dan Fungsi, Pengawasan, Pemilu
REINTERPRETATION OF LIVELIHOODS IN MARRIAGE LAW AND ITS IMPLICATIONS ON FAMILY RESISTANCE IN THE TIME AND POST COVID-19 Fathul Mu'in; Moh. Mukri; K. Khairuddin; Siti Mahmudah
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol 1, No 2 (2021): SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity
Publisher : SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.116 KB) | DOI: 10.24042/smart.v1i2.10965

Abstract

The rules regarding a living in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law imposes the obligation to earn a living only on the husband. These two regulations create problems in society. Many wives demand a living from their husbands. Not a few wives also have jobs and income, but they are spent on their own needs, including for consumptive things, channeling hobbies and others because they think that fulfilling a living is not part of their obligations. This condition is coupled with the interpretation of a number of verses of the Qur'an and the traditions of the Prophet which are still patriarchal. The marriage law and a number of verses of the Qur'an and the Prophet's hadith need to be reinterpreted. This is because the development of an increasingly advanced era makes the role of women not only as wives who only take care of the household, but also as one of the contributors to the economy. This research uses the library research method. This study concludes that the livelihoods in these two laws and regulations need to be updated to be relevant to current conditions. Supposedly, the wife also has the same obligation in matters of livelihood. The reinterpretation of livelihood using the interpretation of mubadalah is to produce the principle of mutuality. The wife can even be the main breadwinner under certain conditions. This interpretation has implications for the fulfillment of the family's economy during the pandemic and post-covid-19 pandemic. Because, in difficult economic conditions, the wife participates in helping the family economy on a macro basis or even as the main provider in the household who changes places with her husband.Keywords: Reinterpretation, Livelihoods, Marriage Law, Family Resistance, Covid-19 
Pendampingan Masyarakat dalam Mewujudkan Keamaan Melalui Program Siskamling Pada Komunitas Peratin Pekon Sukanegara Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Fathul Mu’in; Eriko Mardiansyah; M. Anwar Nawawi
Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.1 No. 1 Juni (2021) Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Agama Islam Ma’arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.115 KB) | DOI: 10.25217/wisanggeni.v1i1.1455

Abstract

Security and public order become the dream of every Indonesian. In realizing the kamtibmas can be done in a variety of ways, one of which is by reviving togetherness and commitment with the community. In this case, the form of community participation Pekon Sukanegara Central Coastal District West Coast District, Lampung Province by conducting environmental security system (Siskamling). Siskamling is a unit that includes components that are interdependent and interconnected and affect each other, which produces the ability to be used as an effort to meet the demands of security and order conditions in the environment. Based on the results of data analysis and discussion, this study concluded that village heads or peratin play a role in the implementation of siskamling. Their role in the implementation of siskamling is as coordinators, facilitators, and motivators. Especially at the time of the burglary there have even been some pekon who complained about the consequences of this theft such as the loss of motorcycles, cars to house break-ins. With this siskamling activity, the village becomes conditioned and avoided theft cases.
Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia Habib Shulton Asnawi; M Anwar Nawawi; Agus Setiawan; Fathul Mu'in
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2022): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v8i1.248

Abstract

Abstrak Upaya perlindungan perempuan dan anak mendapat perhatian yang sangat baik baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Negara Indonesia juga telah meratifikasi. Kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabupaten/Kota Layak Anak sebagaimana tertuang dalam Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Namun nyatanya sampai saat ini perdagangan perempuan dan anak (Human Trafficking) masih sangat tinggi. Fokus artiel ini adalah bagaiamanakah perlindungan korban human trafficking dan faktornya perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Jenis artikel ini adalah kualitatif, yang dianalisis dengan pendekatan normatif. Hasil analisis bahwa komitmen pemerintah sebagai upaya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak kaum perempuan dan anak-anak agar tidak menjadi korban perdagangan manusia telah cukup memadai, namun masih terdapat faktor sehingga trafficking perempuan dan anak hingga saat ini masih terjadi. Masalah trafficking perempuan dan anak dengan alasan dan tujuan apapun tetap merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Perempuan, Anak, Pidana, Hak Asasi Manusia
ANALISIS PERBANDINGAN BATAS USIA PERKAWINAN DI MESIR DAN INDONESIA Fathul Mu'in; Hendriyadi Hendriyadi
El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law Vol 1, No 1 (2020): Juni 2020
Publisher : UIN Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.233 KB) | DOI: 10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7086

Abstract

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam di Mesir hokum keluarga yang berlaku saat ini tidak lagi hanya mengikuti hukum klasik para imam Mazhab seperti Hanafi dan Syafi’i, tetapi lebih komprehensif dengan mengadopsi mazhab-mazhab lainnya yang dianggap relevan selain mengambil bentuk hukum baru. Hukum keluarga di Mesir jika dibandingkan dengan hukum keluarga di Indonesia, ada sejumlah materi yang memiliki persamaan dan perbedaan. Usia perkawinan di Mesir adalah 18 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan di Indonesia umur laki-laki dan perempuan yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun.Batas usia minimum perkawinan antara dua Negara tersebut sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda. Namun, Indonesia lebih progresif karena di antaranya mempertimbangkan faktor kesehatan dan psikologis.
Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah Ario Feby Ferdika; Fathul Mu’in; Abidin Latua; Hendriyadi Hendriyadi
As-Siyasi : Journal of Constitutional Law Vol 2, No 1 (2022): As-Siyasi
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.185 KB) | DOI: 10.24042/as-siyasi.v2i1.12778

Abstract

Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office places the prosecutor's office as an executive body, but Law Number 48 of 2009 concerning judicial power places the position of the prosecutor as a judicial body. In Islamic law, the position of the prosecutor's office is not clearly explained, but the position of the prosecutor's office can be likened to the wilayah al-hisbah. However, the position of the prosecutor's office in Indonesia is still not in accordance with the rules of Islamic law. This study aims to determine the position of the prosecutor in the institutional structure of the Indonesian state and analyze it from the perspective of siyasah fiqh. This research is a normative legal research using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. This study concludes that the position of the Prosecutor's Office is one of the state institutions which is not clearly explained in the siyasa dusturiyah, but the duties and functions of the Prosecutor's Office in general can be similar to the wilayah al-hisbah. The Prosecutor's Office in the general court can be found in Islamic courts, namely the Al-Hisbah Area, or it can also be called in modern language Qadha' Hisbah.  Al-Hisbah Territory  is a body that adjudicate violations of shari'a outside the court, not because of demands from the prosecution, but because of violations. Although in some respects, the Al-Hisbah Region and the prosecutor's office have differences in some tasks and places to adjudicate a case. Where in the wilayah al-hisbah tried him outside the court, while the Prosecutor's Office tried him in the trial or court.
Co-Authors Abidin Latua Adi Kurniawan Agus Setiawan Ahmad Mas’ari Ambar Sulistyani Andre Pebrian Perdana Arif Fikri Ario Feby Ferdika Aye Sudarto Bobby Oktavianda Chandra Muliawan Eriko Mardiansyah Erlina - Faisal Faisal Habib Shulton A Habib Shulton Asnawi Habib Shulton Asnawi Hendriyadi Hendriyadi Hendriyadi Hendriyadi K. Khairuddin M Anwar Nawawi M Anwar Nawawi M. Anwar Nawawi Madnasir Madnasir Martinouva, Rissa Afni Moh. Mukri Mohammad Fikri Nugraha Kholid Muhamad Bisri Mustofa Nurasari Nurasari Rudi Santoso Rudi Santoso Siti Mahmudah Tubagus Muhammad Nasarudin