Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

1.152

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Belo

Jetty Martje Patty

Universitas Pattimura

Author-ID : 2538733

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Kekebalan Hukum Pidana dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2 Erwin Ubwarin; Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa; Jetty Martje Patty; Anna Maria Salamor
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21, No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tulisan ini membahas isu tentang kekebalan hukum pidana (immunity) dalam kaitannya dengan penanggulangan Covid-19 oleh semua pengambil kebijakan baik itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan maupun pengambil kebijakan lain yang berhubungan dengan Covid-19, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep yang membahas tentang kekebalan hukum, bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan adalah studi kepustakaan, serta analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa salah satu lambatnya penyerapan anggaran dana bencana dan penanganan lambat adalah prosedur administrasi yang panjang dan pengambil kebijakan takut mengambil kebijakan karena ancaman hukuman mati dalam tindak pidana korupsi. Kekebalan hukum pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memang perlu ada untuk melindungi pengambil kebijakan, dan sifat kekebalan hukumnya tidak absolut sehingga pengambil kebijakan tidak bisa melakukan kesewenang-wenangan karena harus ada itikad baik dalam mengambil kebijakan atau perbuatan dalam peanggan Covid-19. Kesimpulannya kekebalan hukum dalam penanganan perlu ada untuk melindungi pengambil kebijakan namun harus ada itikad baik dalam pengambilan kebijakan atau perbuatan yang dilakukan. Saran perlu peraturan dibahwa undang-undang yang dapat menjelaskan maksud dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

jmp Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera Jetty Martje Patty; Luchy Edmon Teterissa
JURNAL BELO Vol 5 No 1 (2019): Volume 5 Nomor 1, Agustus 2019 - Januari 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

ABSTRAK Pemilu adalah proses pergantian kekuasaan secara damai, salah satunya adalah memilih legislator. Pelarangan mantan terpidana untuk menjadi calon legislator menimbulkan polemik dengan gugatan ke Mahkamah Agung karena dikeluarkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Disatu sisi ada pendapat pelarangan melanggar hak asasi manusia, tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan namun yang berpendapat bahwa hal ini dapat menimbulkan efek jera baik secara general preventie dan specialle preventive. Korupsi merusak bangsa untuk itu demi kepentingan bangsa, maka pelarangan terhadap mantan terpidana korupsi harus dilakukan. Menurut penulis Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus juga dikeluarkan untuk calon Gubernur, Bupati dan Walikota namun pasti akan digugat ke Mahkamah Agung, untuk itu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi dan hakim Pegadilan Tindak Pidana Korupsi harus menjatuhkan pidana pencabutan hak menjadi pejabat Negara, legislator, dan kepala daerah minimal 10 tahun agar menimbulkan efek jera. Kata Kunci : Korupsi, Efek Jera, Narapidana

Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan Jetty Martje Patty; Cindy Agnesia Ratmala
JURNAL BELO Vol 5 No 2 (2020): Volume 5 Nomor 2, Februari 2020 - Juli 2020
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

ABSTRACT ROLE OF THE FAMILY AS A NON PENAL EFFORT IN PREVENTING ACTS OF VIOLENCE AGAINTS CHILDREN IN THE EDUCATION UNIT ENVIRONMENT Schools are required to be anti violence zones, which provides a safe comfortable and enjoyable learning environment. Legal protection made by the government has not provided protection for children from violence that occurs in schools. So that there needs to be other efforts beyond legal measures that can prevent acts of violence against children in school. Non penal efforts through the role of the family.a as the first educational institution in society that plays a role in educating children to shape the character of children. Character education in the family will produce anti violence behavior in children themselves will distance themselves from behavior u violence, because children are equipped with loving behavior, tenderness, religious values, empathy in children.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penguasahan Tanah Yang Bukan Hak Milik Pasca Konfik Sosial. Leonie Lokollo; Jetty Martje Patty; Judy Marria Saimima
JURNAL BELO Vol 6 No 1 (2020): Volume 6 Nomor 1, Agustus 2020 - Januari 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Konflik sosial mengakibatkan banyak orang meninggalkan bangunan dan tanah yang dimilikinya dan pergi kepengungsian, setelah konflik sosial selesai bagunan dan tanah ditempati oleh orang yang bukan memiliki bagunan dan tanah tersebut, bahkan tidak ada perjanjian sewa-menyewa antara pemilik dengan orang yang mendiami bagunan dan tanah yang bukan miliknya. Padahal menempati bagunan atau tanah yang bukan miliknya merupakan tindak pidana, namun penegakan hukumnya lemah dengan masih ada laporan yang masuk ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Hasil penelitian menujukan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengusaan baguanan dan tanah yang bukan miliknya di Kota Ambon oleh Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease terdapat tiga faktor yang mempengaruhi, yang pertama adalag faktor penegakan hukum, banyak penegak hukum yang tidak memahami bahwa mana masalah pertanahan yang merupakan masalah perdata dan mana masalah pertanahan yang merupakan rana pidana, kurangnya kordinasi dan kerjasama antar penyidik dan Badan Pertanahan Negara; faktor yang kedua adalah sarana dan prasarana, bukti yang dimintakan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon sering tidak bisa diberikan karena keterbatasan sarana dan prasarana; dan budaya hukum masyarakat kota ambon merupakan kendala tersendiri dalam penegakan hukum.

Pembuktian Penetapan Kualifikasi Penyalah Guna, Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Jetty Martje Patty; Veral Hendrisco Pattipeilohy
JURNAL BELO Vol 4 No 2 (2019): Volume 4 Nomor 2, Februari 2019 - Juli 2019
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Proof plays a role in determining the qualification abusers, and victims of drug abuse. Proof is based on the book of the law of criminal procedure, with due regard to the evidence tool. Evidence set forth in the criminal procedure law is the testimony of witnesses,expert testimony, letters, instruction testimony of the defendant.

FENOMENA JUDI TOTO GELAP (TOGEL) ONLINE PADA MASYARAKAT (KAJIAN KRIMINOLOGI) Denny Latumaerissa; Jetty Martje Patty; Carolina Tuhumury
JURNAL BELO Vol 7 No 2 (2021): Volume 7 Nomor 2, Desember 2021
Publisher : Criminal of Law Department, Faculty of Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30598/belovol7issue2page236-255

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi togel online serta mengetahui teori kriminologi yang dapat menjelaskan fenomena judi togel online pada masyarakat di kota Ambon. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. lokasi penelitian ini berada di wilayah hukum Polresta P. Ambon dan P.P. Lease, Mapolda Maluku, Negeri Halong, Negeri Nusaniwe, Negeri Passo, Polres Maluku Tengah serta kelurahan Namasina Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan studi keputakaan yang kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat simpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi Togel Online, yaitu: Faktor Ekonomi; Faktor Lingkungan Faktor Hiburan. Adapun teori kriminologi yang dapat dipakai sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena judi togel online yang marak yang terjadi pada masyarakat yaitu teori anomi dari perspektif Robert K. Merton dan teori asosiasi diferensial. Kata Kunci : Togel Online, Kriminologi

Co-Authors Anna Maria Salamor Carolina Tuhumury Cindy Agnesia Ratmala Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa Denny Latumaerissa Erwin Ubwarin Leonie Lokollo Luchy Edmon Teterissa Saimima, Judy Marria Veral Hendrisco Pattipeilohy

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search