Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : ADIL : Jurnal Hukum

PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.222 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i1.838

Abstract

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, nama ini terdiri dari duakata dari bahasa sansekerta : pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas.Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegarabagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologinasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikanlandasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia.Metode penelitian adalah studi kepustakaan, tujuannya adalah untuk mengetahuibagaimana fungsi pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia.Hasilnya adalah bahwa pancasila sebagai norma dasar merupakan pandanganhidup bangsa yang tercermin dalam 5 (sila) dalam pancasila.
TINDAK PIDANA Illegal Logging MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.82 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i2.809

Abstract

Illegal logging kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaiankegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatanjual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan denganaturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakanhutan. Illegal logging dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan padalingkungan hidup, sehingga ekosistem didalamnya dapat punah. MetodePenelitian adalah Studi Pustaka, Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimanapenerapan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Illegal logging (penebangan liar).Hasilnya bahwa Illegal logging merupakan pencemaran dan perusakan lingkunganperubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan /atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkunganhidup.
KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.99 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v6i2.819

Abstract

Anak merupakan keturunan dan kebanggaan orang tua, sehingga anak tersebutharus dilindungi dan diberikan pemenuhan akan kelangsungan hidupnya,dikarenakan adanya hak-hak hidupnya yang lebih kita kenal dengan Hak AsasiManusia (HAM). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanaproses dan bentuk penerapan sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindakpidana, Permasalahannya adalah Apakah sanksi berupa tindakan yangdiberlakukan kepada anak sudah memberikan efek jera kepada pelaku anak, dandalam hal apa sanksi tindakan diberlakukan kepada anak. Metode yang dipakaiadalah berupa penelitian kepustakaan yaitu dengan menganalisa buku-buku,peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan materipenulisan. Hasilnya adalah Penerapan sanksi tindakan masih dapat diberlakukanuntuk anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan.
PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS) DITINJAU DARI KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.53 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v2i3.845

Abstract

Human trafficking is a type of trade involving public migration and trans-law system, andits existence is illegal for the labors work by force, and its main aim is very much close toslavery. This research applies literature-study method. The findings of this researchsuggest that the number of articles related to the punishments for the involvement in humantrafficking in the Criminal Code (KUHP) is reasonably numerous since such an actsubstantially deprives one’s rights to live, grow, and develop. Human trafficking is alsoclearly against human rights to which a person is inherently entitled. From the humanrights perspective, human trafficking is considered a serious violation which deprives one’srights to live, grow, and develop. The contributing factors of this issue are poverty, pooreducation, poor birth recording system, culture, slavery-like jobs, early marriage, legalpolicy, gender bias, and corruption.
KORBAN KEJAHATAN DAN KEADILAN RESTORATIF DI INDONESIA Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.473 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v4i2.806

Abstract

Korban kejahatan merupakan orang yang tertindas, dikarenakan dalampemenuhan hak-haknya seringkali tidak mendapatkan keadilan seperti yangdiharapkan. Salah satunya adalah berkaitan dengan ganti rugi yang layak yang didapatkan si korban kejahatan manakala cacat bahkan meninggal dunia. Tujuantulisan ini adalah untuk mengetahui apakah ganti kerugian yang tercantum dalamKUHAP sudah memenuhi rasa keadilan terhadap korban kejahatan atau tidak.Sedangkan metode penelitian adalah studi pustaka, hasilnya adalah bahwa gantikerugian yang di dapat oleh korban kejahatan belum memenuhi rasa keadilan,khususnya keadilan restorasi, artinya dalam pemenuhan hak-hak korban belumterpenuhinya keadilan yang merupakan bagian dari hak utama korban kejahatan