Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Aidy, Widya Romasindah]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.956 KB)
|
DOI: 10.31599/sasana.v5i1.90
<![CDATA[Tujuan penulis meneliti mengenai bagaimanakah pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai prinsip yang terdapat dalam Standard Minimum Rules for The Administration of Juveniles Justice/Beijing Rules dan The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Liberty/JDL, adalah untuk mendeskripsikan sejauhmana pelaksanaan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai prinsip yang terdapat dalam Standard Minimum Rules for The Administration of Juveniles Justice/Beijing Rules dan The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Liberty/JDL dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan anak berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Sistem peradilan pidana anak telah mengkonstruksi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu dengan tidak lagi diposisikannya anak sebagai objek dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Dalam penerapan prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, dengan pendekatan keadilan restorasi. Mekanisme diversi dilakukan dalam semua jenjang peradilan pidana anak (dimulai dalam tahap penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, diversi bisa juga dilakukan pada saat penuntutan, pada saat di Pengadilan, dan diversi bisa dilakukan pada saat tahap pelaksanaan putusan).]]>
<![CDATA[Mediasi Penal dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Ika Dewi Sartika Saimima]]>;
<![CDATA[Fransiska Novita Eleanora]]>;
<![CDATA[Widya Romasindah]]>
<![CDATA[ Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.666 KB)
|
DOI: 10.28946/sc.v26i2.537
<![CDATA[Tindak pidana mengalami perkembangan yang sangat kompleks. Awalnya bersifat konvensional, kini tindak pidana berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan mengalami perkembangan modus yang beraneka ragam. Perkembangan tindak pidana yang terjadi saat ini memiliki motif ekonomi yang terus berkembang saat menjalankan kejahatannya. Salah satu tindak pidana dengan motif ekonomi adalah tindak pidana perdagangan orang. Secara konvensional, tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan mengajak seseorang dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang besar. Saat ini, perekrutan dilakukan secara online dengan cakupan yang sangat luas. Masalah utama dari tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah korban tidak mudah untuk mendapatkan restitusi atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang seringkali menghindar untuk memberikan restitusi, bahkan bersikap seolah-olah tidak memiliki harta apapun yang diperoleh dari bisnis perdagangan orang tersebut. Untuk menghindari penolakan pembayaran restitusi kepada korban perdagangan orang, perlu dilakukan mediasi sejak proses penyidikan. Upaya mendapatkan ganti rugi tersebut dilakukan melalui mediasi penal. Upaya perdamaian melalui mediasi penal tidak akan menghapus tuntutan atas tindak pidana yang terjadi, namun hanya mempermudah penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil dari tindak pidana perdagangan orang.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Widya Romasindah Aidy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v5i1.90
<![CDATA[Tujuan penulis meneliti mengenai bagaimanakah pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai prinsip yang terdapat dalam Standard Minimum Rules for The Administration of Juveniles Justice/Beijing Rules dan The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Liberty/JDL, adalah untuk mendeskripsikan sejauhmana pelaksanaan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai prinsip yang terdapat dalam Standard Minimum Rules for The Administration of Juveniles Justice/Beijing Rules dan The United Nations Rules for The Protection of Juvenile Deprived of Liberty/JDL dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan anak berkonflik dengan hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Sistem peradilan pidana anak telah mengkonstruksi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu dengan tidak lagi diposisikannya anak sebagai objek dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Dalam penerapan prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, dengan pendekatan keadilan restorasi. Mekanisme diversi dilakukan dalam semua jenjang peradilan pidana anak (dimulai dalam tahap penyelidikan/penyidikan di Kepolisian, diversi bisa juga dilakukan pada saat penuntutan, pada saat di Pengadilan, dan diversi bisa dilakukan pada saat tahap pelaksanaan putusan).]]>
<![CDATA[Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum ]]>
<![CDATA[Widya Romasindah Aidy]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Sasana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v7i2.871
<![CDATA[Anak sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan pada dasarnya, terjadinya kenakalan remaja menunjukkan adanya ketidakdisiplinan remaja terhadap aturan dan norma yang berlaku, baik itu keluarga, sekolah, masyarakat maupun norma diri sebagai individu, dan penanaman norma tersebut sebelumnya tentu harus diberikan kepada individu remaja agar mereka mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan norma tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengidentifikasi anak yang berhadapan hukum dari aspek psikologi hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif dan dianalisis data secara kualitatif dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mencatat literatur, peraturan perundang-undangan serta data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menangani anak yang berhadapan hukum perlu adanya pendekatan secara psikologi dalam hukum yaitu mengacu pada penerapan-penerapan spesifik psikologi hukum di dalam hukum dalam menganalisis sebab-sebab pelanggaran yang dilakukan oleh anak serta penyebab adanya pelanggar hukum yang masih anak-anak atau juvenile offenders.]]>
<![CDATA[Victims of Child Sexual Violence from a Legal Perspective ]]>
<![CDATA[Widya Romasindah Aidy]]>;
<![CDATA[Mochammad Syafruddin Rezky Sanaky]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i1.1063
<![CDATA[Law enforcement officers give appropriate punishments to perpetrators of sexual violence, so that the rule of law is truly enforced and order is created in society. Sanctions are intended to provide a deterrent effect for perpetrators of sexual violence so as not to repeat their behavior and prevent others from committing the crime because of the threat of severe punishment. The purpose of this study is to find: 1) children who are victims of criminal acts of sexual harassment; 2) the impact of children as victims of crimes of sexual violence; and 3) efforts to tackle crimes of sexual violence against children. The results of the study are as follows: efforts to overcome crimes of sexual violence against children are the role of parents who play an important role in protecting children from the risk of sexual violence; legal care as well as psychological rehabilitation support and psychological services for both children and their parents; and the role of the community to ensure the protection of children; also the role of the State, in the form of rehabilitation, which is an integrated process of treatment activities by restoring the child's condition. Rehabilitation in question is a process of organizing physical, mental, and social rehabilitation activities in an integrated manner so that the child can continue to carry out his social functions and skills in social life.]]>
<![CDATA[Sextortion (Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan) ]]>
<![CDATA[Amalia Syauket]]>;
<![CDATA[Ika Dewi Sartika Saimima]]>;
<![CDATA[Rajanner P Simarmata]]>;
<![CDATA[Widya Romasindah Aidy]]>;
<![CDATA[Nina Zainab]]>;
<![CDATA[Rahadi Budi Prayitno]]>;
<![CDATA[Cornelia Evelin Cabui]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 22 No. 3 (2022): September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (417.154 KB)
|
DOI: 10.31599/jki.v22i3.1210
<![CDATA[There seems to be something different from the results of Transparency International Indonesia (TII) including sextortion or sexual extortion in the Global Corruption Barometer Asia 2020. This is extortion in the form of violence or sexual harassment. Generally a form of abuse of power. Sextortion is different from the corruption we know in a legal context. In terms of regulations and institutions, the practice of sextortion or sextortion is a case that occurs quite a lot but is not yet known in corruption eradication institutions in Indonesia. Sextortion is a new area that opens everyone's eyes to the fact that corruption is not only about money. This study uses a qualitative approach to answer how the form of legal protection for victims of sextortion is rife lately in the educational environment. The conclusions of this study indicate that the form of legal protection for victims of sextortion in the educational environment is in the form of assistance, protection and recovery of victims by strengthening the legal aspect in the form of SOPs for Handling Sexual Violence in each educational institution as well as the installation of detection devices. The novelty of this research can be used for extensive interpretation of legal findings by judges to protect victims of sextortion. And the importance of education on strong self-protection awareness, boldly rejecting or saying no.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak ]]>
<![CDATA[Ika Dewi Sartika Saimima]]>;
<![CDATA[Fransiska Novita Eleanora]]>;
<![CDATA[Widya Romasindah]]>
<![CDATA[ Perspektif Hukum VOLUME 19 ISSUE 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Hang Tuah University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30649/ph.v19i1.97
<![CDATA[The rise of child crime is increasing, even using networks on socialmedia (Facebook), the culprit is not only personal, but also the corporation, inhandling it using Law Number 11 of 2008 concerning Information and ElectronicTransactions (ITE), by looking at forms of criminal liability corporation in child pornography content providers. the purpose of the study is to find out the criminal liability of the corporation providing the content of child pornography, and to know the obstacles in the prevention of child sexual crime (social media) through internet media. The results obtained were more emphasizing and directing the accountability of corporations providing child pornography content (official loly candy; s group case studies), and the penalties given to perpetrators could provide: deterrent effects and were given punishments in the form of actions and rehabilitation to perpetrators, and the law Indonesia in tackling child crime on social media]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM PERAN KOMUNITAS AKADEMIK DALAM PENDIDIKAN DI ERA DIGITAL DI SMA NEGERI 11 JAKARTA TIMUR ]]>
<![CDATA[Edi Saputra Hasibuan]]>;
<![CDATA[Widya Romasindah Aidy]]>
<![CDATA[ Abdi Bhara Vol 1 No 2 (2022): Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (637.648 KB)
|
DOI: 10.31599/abhara.v1i2.1529
<![CDATA[Indonesia amat menjunjung tinggi norma-norma adat dan budaya yang sudah ada sedari dulu, salah satunya dengan gotong royong. Gotong royong atau kerja sama adalah ciri khas Indonesia dan modal masyarakat Indonesia mencapai kemerdekaan dan refleksi jelas nilai-nilai komunal yang menjadi nafas dari kemasyarakatan Indonesia. Nilai komunalitas terlihat dalam berbagai budaya dan kearifan local yang tersebar diseluruh nusantara, seperti budaya rewang, kumpulan PKK dan kebiasaan Siskamling. Akan tetapi, penggunaan media digital dan pandemi COVID-19 menggeser pertemuan masyarakat dari ruang fisik ke ruang maya atau digital. Pola interaksi ini menyebabkan menyebabkan besarnya rasa individualitas dan rentan konflik serta perpecahan. Oleh karena itu diperlukan kesadaran untuk membangun komunitas akademik yang ajeg dan memperhatikan semangat kebersamaan dan gotong royong untuk membangun kembali nilai budaya komunalitas tersebut. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah SMA Negeri 11 Jakarta Timur yang dihadapkan pada permasalahan minimnya pemahamannya terkait peran komunitas akademik khususnya bagi para siswa SMA dalam dunia digital.]]>
<![CDATA[Economic Security and Sharia Fintech Regulation in Indonesia: A Portrait of Strengthening the Sharia Business Ecosystem ]]>
<![CDATA[Adi Nur Rohman]]>;
<![CDATA[Sugeng]]>;
<![CDATA[Diana Fitriana]]>;
<![CDATA[Widya Romasindah Aidy]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v17no3.2919
<![CDATA[The existence of sharia fintech will always be homework for the government. As one of the pillars of economic security, the development of sharia fintech still leaves various problems, especially regarding existing regulations. On the other hand, strengthening the sharia fintech business ecosystem in Indonesia provides a lot of homework to be done. This research is classified as normative legal research that applies a statutory approach regarding primary legal materials in the form of laws and regulations related to sharia fintech and other financial regulations. This study found that the Islamic economic master plan and the Indonesian Islamic financial architecture master plan do not represent the institutions and regulations for Islamic fintech as a sub-sector of Islamic finance that has the potential to develop further. To strengthen the sharia fintech business ecosystem, regulations from relevant authorities are needed that are in line with industrial needs. Strengthening regulations is expected to create a strong and stable economy and accelerate Islamic finance nationally so that Indonesia can become one of the financial centers in South East Asia Region and the world.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Aru Diba Al-hafidz]]>;
<![CDATA[Edi Saputra Hasibuan]]>;
<![CDATA[Widya Romasindah Aidy]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF LAW AND NATION Vol. 2 No. 4 (2023): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[INTELIGENSIA MEDIA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research is motivated to analyze a criminal act of corruption that abuses authority by government agencies and/or officials in making decisions and/or actions in government administration that are carried out by exceeding authority, and/or acting arbitrarily. Corruption is a form of extra ordinary crime problem where the actions of corruption committed not only affect human life as the category of extra ordinary crime. The purpose of this study is to find out how the criminal responsibility of perpetrators who abuse authority because of position to benefit themselves and harm the State. The research method used is a normative research method with a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary materials using the collection of legal materials. The results obtained in the conclusions and suggestions of this study, Law enforcement against criminal acts of corruption that harm state finances pay attention to the elements of legal certainty, expediency, and justice. In general, the implementation of law enforcement is carried out in two ways, namely preventive and repressive. Acts of abuse of authority that can harm state finances against perpetrators of criminal acts must also pay attention to legal impunity (impunity), not affecting the running of legal processes when associated with the authority of perpetrators of corruption crimes as regional officials because equality before the law must work, as one of the fundamental principles of a state of law.]]>
