Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.456

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Hukum tora: Hukum mengatur dan melindungi masyarakat PROGRESIF: Jurnal Hukum Jurnal Simbur Cahaya ADIL : Jurnal Hukum Yure Humano JURNAL MITRA MANAJEMEN

Fransiska Novita Eleanora

Unknown Affiliation

Author-ID : 2549819

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Mediasi Penal dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ika Dewi Sartika Saimima; Fransiska Novita Eleanora; Widya Romasindah
Simbur Cahaya VOLUME 26 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : Universitas Sriwijaya

Tindak pidana mengalami perkembangan yang sangat kompleks. Awalnya bersifat konvensional, kini tindak pidana berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan mengalami perkembangan modus yang beraneka ragam. Perkembangan tindak pidana yang terjadi saat ini memiliki motif ekonomi yang terus berkembang saat menjalankan kejahatannya. Salah satu tindak pidana dengan motif ekonomi adalah tindak pidana perdagangan orang. Secara konvensional, tindak pidana perdagangan orang dilakukan dengan mengajak seseorang dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang besar. Saat ini, perekrutan dilakukan secara online dengan cakupan yang sangat luas. Masalah utama dari tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah korban tidak mudah untuk mendapatkan restitusi atas tindak pidana yang terjadi pada dirinya. Pelaku tindak pidana perdagangan orang seringkali menghindar untuk memberikan restitusi, bahkan bersikap seolah-olah tidak memiliki harta apapun yang diperoleh dari bisnis perdagangan orang tersebut. Untuk menghindari penolakan pembayaran restitusi kepada korban perdagangan orang, perlu dilakukan mediasi sejak proses penyidikan. Upaya mendapatkan ganti rugi tersebut dilakukan melalui mediasi penal. Upaya perdamaian melalui mediasi penal tidak akan menghapus tuntutan atas tindak pidana yang terjadi, namun hanya mempermudah penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil dari tindak pidana perdagangan orang.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN SEBAGAI KONSUMEN KESEHATAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA, PIDANA DAN ADMINISTRASI Fransiska Novita Eleanora
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 10, No 2 (2013): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Patient as consumer commodity/service at least gets enjoyment and satisfaction especially in health service given by medical doctor, nurse and the side of hospital. But in fact, exactly many happened loss experienced by patient and results the patient is handicap, even pass away action effect from the side of doctor/nurse/hospital pain in curing. Protection of law to patient. consumer can be done in civil, criminal and Administration. Responsibility in civil through default or deed fights against law, criminally existence of assertive sanction and explains in sections in Criminal Law and in Administration existence of repeal of permit from practice and permit from work. Show that is bibliography study, the result is how protection of law got by patient as consumer and applying of sanction to medical doctor conducting action malpractice in civil, criminal and administration.

SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Fransiska Novita Eleanora
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 14, No 1 (2016): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Children are the future generation so to note what became of his rights in the protection and maintenance and always puts the best interests of each child, so the child can grow over time and evolve. This is done in line with children as victims or perpetrators, where given a specificity or differences with penalties against adults so as not to affect the psychological and psychiatric the children. Formulation of the problem is the system of punishment How children and child rights protection According to Law no. 11 in 2012. The method of research is the study of literature, by examining the existing literature related to Child Punishment. The goal is to determine whether the presence of Punishment System imposed by Law. 11 The year 2012 may provide a deterrent effect as well as the recovery of the child as a criminal and how the difference prior to the act, especially in a criminal case anyway and the result is that Law. 11 The year 2012 gives more freedom in settling disputes out of court child melaliu diversion and restorative justice

KESADARAN HUKUM SEBAGAI PERWUJUDAN NEGARA DEMOKRASI Fransiska Novita Eleanora
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 10, No 1 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Sense of justice is awareness of the every man whereof the law or does ought to punish that, a certain category from psychological life of we are by which we differentiate between laws and doesn't punish, between properly are done and not properly is done. Effective action or way to increase public sense of justice is in the form of drastic a keepment for example memperberat law threat or with interest tightens settlement of adherence of citizen to code/law. Research Method is bibliography study, the result in forming of sense justice democratic country plays a part to form an state order is cleanness, and orders made by power can be implemented by public, without existence of element of constraint from others, and sense of justice is materialization a state, what can bring the citizen toward democratic country.

PEMBUKTIAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYUAPAN Fransiska Novita Eleanora
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 9, No 2 (2012): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Bribery is part of corruption crime where bribing (bribe) be one of crime type that is most difficult of the verification, which because good of giver bribes (active) and also receiver bribes (passive) be itself crime perpetrator, therefore in the eradication, big possibility that giver bribes and receiver to bribe to be each other protect one another, that the crime becoming not can be asked it the responsibility. Verification of visible bribery crime elements from character is fighting against formal law and material.

KODE ETIK ADVOKAT SEBAGAI PEDOMAN DALAM PENEGAKAN HUKUM Fransiska Novita Eleanora
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 12, No 1 (2014): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Advocate is a person whose profession gives legal services that include providing legal advice, legal assistance, exercise the power, represent, assist, defend, and perform other legal acts for the benefit of clients both inside and outside the court by getting the honorarium or fee received for legal services based on agreements with clients or provide legal services free of charge to clients who can not afford and have a requirement under the provisions of law. Advocates as a law enforcement position that has the equivalent of other law enforcement agencies in enforcing the law and justice. Any legal proceedings, whether criminal, civil, administrative, and even statecraft, always involves professional advocates whose position is equivalent toother law enforcement agencies. Advocate is an integral part of the judicial system itself, have a moral obligation to help ensure that the principles of justice (administration of justice) that both must be met in the legal system to seek fair trial and right (fair trial).

PANCASILA SEBAGAI NORMA DASAR DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia, nama ini terdiri dari duakata dari bahasa sansekerta : paÃ±ca berarti lima dan Å›Ä«la berarti prinsip atau asas.Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegarabagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologinasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai pancasila dijadikanlandasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia.Metode penelitian adalah studi kepustakaan, tujuannya adalah untuk mengetahuibagaimana fungsi pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia.Hasilnya adalah bahwa pancasila sebagai norma dasar merupakan pandanganhidup bangsa yang tercermin dalam 5 (sila) dalam pancasila.

TINDAK PIDANA Illegal Logging MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Illegal logging kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaiankegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatanjual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan denganaturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakanhutan. Illegal logging dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan padalingkungan hidup, sehingga ekosistem didalamnya dapat punah. MetodePenelitian adalah Studi Pustaka, Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimanapenerapan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Illegal logging (penebangan liar).Hasilnya bahwa Illegal logging merupakan pencemaran dan perusakan lingkunganperubahan langsung dan / atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan /atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkunganhidup.

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Anak merupakan keturunan dan kebanggaan orang tua, sehingga anak tersebutharus dilindungi dan diberikan pemenuhan akan kelangsungan hidupnya,dikarenakan adanya hak-hak hidupnya yang lebih kita kenal dengan Hak AsasiManusia (HAM). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanaproses dan bentuk penerapan sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindakpidana, Permasalahannya adalah Apakah sanksi berupa tindakan yangdiberlakukan kepada anak sudah memberikan efek jera kepada pelaku anak, dandalam hal apa sanksi tindakan diberlakukan kepada anak. Metode yang dipakaiadalah berupa penelitian kepustakaan yaitu dengan menganalisa buku-buku,peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan materipenulisan. Hasilnya adalah Penerapan sanksi tindakan masih dapat diberlakukanuntuk anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan.

PERDAGANGAN ORANG (TRAFFICKING IN PERSONS) DITINJAU DARI KUHP DAN HAK ASASI MANUSIA Fransiska Novita Eleanora
Jurnal ADIL Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Human trafficking is a type of trade involving public migration and trans-law system, andits existence is illegal for the labors work by force, and its main aim is very much close toslavery. This research applies literature-study method. The findings of this researchsuggest that the number of articles related to the punishments for the involvement in humantrafficking in the Criminal Code (KUHP) is reasonably numerous since such an actsubstantially deprives oneâ€™s rights to live, grow, and develop. Human trafficking is alsoclearly against human rights to which a person is inherently entitled. From the humanrights perspective, human trafficking is considered a serious violation which deprives oneâ€™srights to live, grow, and develop. The contributing factors of this issue are poverty, pooreducation, poor birth recording system, culture, slavery-like jobs, early marriage, legalpolicy, gender bias, and corruption.

Co-Authors Aidy, Widya Romasindah Andang Sari Saimima, Ika Dewi Sartika

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search