Garuda - Garba Rujukan Digital

Abd. Rahman Saleh

Universitas Ibrahimy

Author-ID : 2549952

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) “Pasir Putih” Di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Situbondo Heriyanto Heriyanto; Abd. Rahman Saleh
Nusantara Journal of Community Engagement Vol. 2 No. 1 (2021): MARET
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/njce.v1i3.4054

Urgensi untuk meninjau ulang dan memperbaiki dasar yuridis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan prinsip negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbaikan atas paradigma pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih mutlak diperlukan agar tetap sinergis dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan sebagai bahan kajian yuridis tentang sinergitas penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan amanah undang-undang 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta untuk memberikan analisa yuridis pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasir putih sesuai denganamanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini menggunakan metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menganalisis isu atau permasalahan dalam penelitian ini, dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Abd. Rahman Saleh
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Keberadaan data pribadi merupakan data privasi yang harus dilindungi undang-undang. Kemajuan zaman dan kemajuan teknologi informasi membuat segala sesuatu dapat diakses begitu luas. Demikian juga keberadaan data pribadi harus disimpan dengan kuat agar tidak ada yang mencuri data pribadi dan tidak diretas oleh pencuri data pribadi dengan tujuan untuk ditransaksikan. Pelanggaran data pribadi peserta BPJS Kesehatan oleh “Akun Kotz” yang merupakan pembeli dan penjual data pribadi menjadi catatan tersendiri bagi negara untuk hadir guna melindungi pemilik data pribadi agar tidak diretas dan ditransaksikan. Kebijakan hukum pidana adalah solusinya, yaitu negara harus mengatur ruang hukum dan menentukan undang-undang tentang bagaimana sanksi pidana dapat dijatuhkan bagi peretas data. Sehingga orang yang memiliki data pribadi terlindungi secara hukum dan tidak menjadi korban peretasan peretasan data pribadi yang dicuri dan ditransaksikan. Kebocoran data pribadi sangat meresahkan dan sangat merugikan negara dan pemilik data pribadi dimana para pelaku pencurian data harus ditindak secara hukum agar ada perlindungan hukum bagi pemilik data pribadi.

UKURAN PEMIDANAAN TERHADAP KORUPSI PENEGAK HUKUM Abd. Rahman Saleh; Asrawi Asrawi
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Law enforcement is again in the public spotlight without stopping. There are various findings of cases of law enforcers who are involved in actions that should not be carried out by a law enforcer. How about law enforcers who have played the law in law enforcement, of course this is a bad act that destroys the rhythm of law enforcement. Law enforcers who are made without the guts by those who deliberately play with the law with temptations and spices to give a certain amount of money, of course, this is a disgraceful trait, and can also be qualified as a corrupt act. Why is it said to be a corrupt act, none other than because he has received gratification and or has received a number of gifts, either in the form of giving money and or also providing other facilities. That the law enforcers are the Police, Prosecutors, Advocates and Judges. The four of them are chess of law enforcement agencies who have the task of law enforcement. The task of law enforcement is to enforce the law with the existing legal rails as an inherent task for law enforcement with law enforcement standards with the dignity of the law. In this article, we will discuss the sentencing measure of law enforcement corruption.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search