Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) “Pasir Putih” Di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Situbondo Heriyanto Heriyanto; Abd. Rahman Saleh
Nusantara Journal of Community Engagement Vol. 2 No. 1 (2021): MARET
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LP2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2020/njce.v1i3.4054

Urgensi untuk meninjau ulang dan memperbaiki dasar yuridis pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan prinsip negara kesatuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perbaikan atas paradigma pengelolaan Perusahaan Daerah Pasir Putih mutlak diperlukan agar tetap sinergis dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan sebagai bahan kajian yuridis tentang sinergitas penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan amanah undang-undang 24 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta untuk memberikan analisa yuridis pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasir putih sesuai denganamanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah. Dalam kegiatan ini menggunakan metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menganalisis isu atau permasalahan dalam penelitian ini, dengan batu uji peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dualisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia Heriyanto Heriyanto
Nusantara Journal of Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2020): September
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.718 KB)

Penelitian ini membahas tentang adanya pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sengketa Perbankan Syariah yang bermain syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sedangkan ayat (2, memberikan peluang bagi lembaga penyelesaian sengketa). di luar Peradilan Agama. Adanya pilihan forum ini mengakibatkan adanya dualisme dalam menentukan lembaga mana yang memiliki kompetensi dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Sehingga perlu dilakukan analisis yuridis dalam menafsirkan aturan sebagaimana yang diamanatkan dalam hukum perbankan syariah. Dalam tulisan ini, kami menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui UU Perbankan Syariah dan peraturan lainnya.Pada penelitian ini, setelah dilakukan analisis yuridis bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama kecuali ditentukan pilihan forum lain yang dapat ditemukan dalam kontrak yang dibuat oleh para ahli.

Memasyarakatkan Hukum: Pembaharuan Hukum yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum yang Berkeadilan Abd. Rahman; Heriyanto Heriyanto
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Perubahan pola dan perilaku di masyarakat terjadi begitu cepat. Perubahan tersebut hampir terjadi dalam semua bidang kehidupan. Oleh sebab itu, terkadang, hukum tidak cepat menyesuaikan dengan perkembangan-perubahan yang terjadi yang mengakibatkan berbagai norma yang dimuat didalamnya selalu ketinggalan dari perubahan yang terjadi. Dari hal tersebut, rumusan masalah pada jurnal ini adalah apakah upaya perubahan dan pembaharuan hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan nilai-nilai hukum dan nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Hal tersebut penting untuk dibahas agar hukum yang ada mampu seiring tidak hanya dengan nilai-nilai keadilan, akan tetapi juga sesuai dengan kemamfaatn bagi masyarakat. Dan pada saat yang sama ialah menjadikan kesadaran hukum masyarakat mampu mengikuti perkembangan dari pengaturan tat hukum modern yang terbaharui. Dengan begitu, maka efektifitas hukum akan terjadi tanpa meninggalkan nilai-nilai keadilan yang ada.

PERAN PPNS DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH Heriyanto Heriyanto; Mustofa Mustofa
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang efektif dan berwibawa diperlukan sebuah instrumen hukum bagi PPNS Daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan, bagaimana instrumen hukum yang menjadi landasan yuridis bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah? Penelitian ini menggunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Guna menghindari upaya/ perilaku “main hakim” ditengah-tengah masyarakat, sebagai peran Pemerintah adalah menjaga ketertiban dalam masyarakat melalui Peraturan Daerah juga berkewajiban menegakkan peraturan daerah yang telah dibuat dan diberlakukan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum yang ada dan berlaku didaerah harus berjalan beriringan, khususnya agenda penegakan hukum atas peraturan daerah. Penting untuk dipahami bersama bahwa, wibawa pemerintah daerah ditentukan oleh sistem penegakan hukum yang berlaku.

ANALISA YURIDIS KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENOLAK PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Heriyanto Heriyanto; Ainun Najib
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Pemerintah atasnama kepentingan umum memiliki kewenangan yang luas demi tercapainya sasaran dan tujuan percepatan pembangunan untuk kepentingan bangsa sesuai dengan amanah konstitusi. Namun disisi lain pemerintah harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal pemberian ganti kerugian. Dalam penelitian ini permasalahan hukum yang dianalisa ialah hak menguasai Negara atas tanah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam penyelenggaraan penyelesaian ganti kerugian di sesuaikan dengan perkiraan penilaian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan nilai atau harga tanah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa adanya sebuah perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam Penyelesaian ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan kaidah-kaidah hierarkhi peraturan perundangan. Dalam penelitian ini ini menggunakan metode Yuridis – normatif melalui pendekan peraturan perundangan. Adapun hasil dari penelitian ini berupa analisa yuridis Penyelesaian ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum daerah.

ANALISIS YURIDIS PENDEKATAN RESTORATIVE TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA Muhamad Yasin; Heriyanto Heriyanto; Fathorrahman Fathorrahman
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2022): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Penyalahgunaan narkotika di indonesia semakin tahun mengalami peningkatan yang menimbulkan pertanyaan bagi kaum pemuda apakah dari metode penanganan yang kurang perhatian lalu mengakibatkan penyalahguna makin bertambah, karena hal tersebut mempengarui dari aspek sosial, kebudayaan, pendidikan dan beberapa yang lain hal ini karena rujukan data BNN pada tahun 2020-2021, Namun ternyata dalam putusanya hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara hal ini menjadi salah satu faktor bertambahnya penyalahguna narkotika sebab penyalahguna telah mengalami kecanduan dan sehingga jika sanksi pidana berupa penjara maka tidak akan menjadi solusi lantaran peneliti menggunakan analisis yuridis normatif dengan pendekatan restorative terhadap tindak pidana narkotika yang memiliki sanksi rehabilitasi jika memenuhi persyaratan sesuai pedoman restorative justice. Bahkan peneliti melakukan perumusan sebuah kajian yang pertama bagaimana metode restorative dalam tindak pidana narkotika sedangkan selanjutnya dalam hal bagaimana penerapan asas restoratife terhadap penyalahguna narkotika, Oleh karenanya peneliti melakukan kajian dengan menggunakan analisis yuridis normatif agar dalam hal pemidanaan lebih memiliki pertimbangan karena mempengaruhi sebuah putusan dan akan menjadikan fatal bagi terdakwa lebih rilnya ialah dalam perkara pengguna narkotika namun ditelaah dengan menggunakan pendekatan asas keadilan restorative justice memiliki arti pengembalian kepada keadaan semula disebabkan Narkotika digunakan menggunakan cara melawan hukum berbahaya atas akibat akan mengalami kecanduan dan mempengaruhi jiwa dan psikis.

Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Heriyanto Heriyanto
Hakim Vol 1 No 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i3.1258

Adolescence is a stage for someone to become an adult who has a high curiosity so that he is at risk of being easily influenced. The BKKBN defines youth as someone who is between the ages of 10 and 24, and it is at this stage that adolescents experience many changes in themselves, starting from their bodies, minds, emotions, to how they get along and socialize with their environment. So that it is not uncommon to find teenagers who are wrong in socializing, they can fall into the use of illegal drugs (narcotics). Throughout 2022 BNN recorded 851 cases which in percentage terms experienced an increase of 11.1% from 2021 of 766 cases. When viewed from the age of users, they are aged 15-35 years with a percentage of 82.4% as users, 47.1% as dealers and 31.4% as couriers. Of course this is very concerning for future generations of the Indonesian nation. From the results of this research article about the role of local government in overcoming narcotics abuse, it is very important to prevent and combat narcotics among adolescents. Among the good things that local governments can do in overcoming the above problems are, first, the government must be able to take an attitude and policy that fighting narcotics is a joint task, not just the National Narcotics Agency, so that it can put pressure on every agency to close the space for movement against narcotics. only include it in the school curriculum at every level, second, local governments can promote the development of positive alternatives for youth to avoid drug abuse. And third, promotive and preventive strategies are the most successful and fundamental approaches to avoiding and eliminating drug use among adolescents. The latter is repression as the most realistic and practical effort, while treatment and rehabilitation are the most humane.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search