Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.554

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum jurnal hukum das sollen GUYUB: Journal of Community Engagement Nusantara Journal of Islamic Studies Batulis Civil Law Review Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Legal Studies Journal

Faridy Faridy

Universitas Nurul Jadid

Author-ID : 2550934

Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Problematika Praktik Poligami di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo dalam Tinjauan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Faridy Faridy
Nusantara Journal of Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2021): Maret
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.656 KB)

Artikel ini membahas hasil penelitian tentang praktik poligami di Desa Karanganyar Paiton Probolinggo. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini ialah hokum islam dan undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Walaupun secara agama islam dan undang-undang perkawinan poligami bukanlah sesuatu yang aib, senyampang syarat-syaratnya dipenuhi. Akan tetapi dampaknya terhadap keberlangsungan kehidupan keluarga sangat nyata. Problem yang muncul dalam praktik poligami di Desa Desa Karanganyar Paiton Probolinggo ialah tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam dan peraturan perundang-undangan. Hal terjadi karena kurangnya pemahaman poligami, sehingga tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kata Kunci: Problematika, Praktik Poligami, Islam dan Undang-Undang

PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN PADA MASYARAKAT PEDESAAN (ANALISIS YURIDIS UU NOMOR 56 PNRP 1960) Faridy Faridy
JURNAL HAKAM Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Gadai tanah pertanian sebagai konsepsi lembaga hukum yang didasarkan atas ketentuan hukum adat,dimana dalam pelaksanaannya mengandung unsur eksploitasi/pemerasan,sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak penggadai tanah.Oleh karena itu perlu pemerintah menetapkan pembatasan pembatasan dalam pelaksanaannya,agar tidak menimbulkan kerugian terutamanya bagi penggadai tanah,maka dalam Pasal 53 UUPA ditempatkan hak gadai sebagai hak yang bersifat sementara dan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan,Untuk itu diterbitkan Undang Undang No.56 Pnrp 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian,yang didalamnya terdapat ketentuan tentang pembatasan pelaksanaan gadai tanah pertanian.

PROBLEMATIKA PENBEBANAN JAMINAN FIDUSIA Faridy Faridy
JURNAL HAKAM Vol 1, No 2 (2017): Desember
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Perkembangan dunia perekonomian juga menuntut bidang hukum untuk memberikan perhatian yang serius khususnya lembaga jaminan, karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh kebutuhan akan kredit atau fasilitas kredit untuk penambahan modal, hal ini perlu adanya lembaga jaminan. Jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan yang dibutuhkan oleh dunia usaha, pada awalnya tidak diatur dalam perundang – undangan, hanya dipelihara melalui putusan putusan pengadilan atau yurisprudensi.Dengan diterbitkannya Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia, maka akan memberikan kepastian tentang apa saja yang dapat dijadikan objek dan yang dapat dibebani fidusia dan hak-hak apa yang melekat, baik bagi pemberi fidusia (debitur) maupun penerima penerima fidusia (kreditur). Aturan Undang - Undang ini masih baru dan tentu masih terdapat kekuranggan atau kelemahan, maka perlu penyempurnan melalui regulasi yang dibuat oleh lembaga – lembaga yang berwenang.Kata Kunci: Problematika, Jaminan Fidusia

Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Oleh Negara Faridy Faridy
JURNAL HAKAM Vol 1, No 1 (2017): Juni
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Tanah dalam kehidupan manusia merupakan hal yang sangat urgen, di mana pertambahan penduduk yang begitu pesat yang tidak diiringi dengan penambahan luas tanah ini telah menimbulkan persoalan, terutama dalam pengadaan sarana prasarana kehidupan, oleh karena itu nagara harus membuat regulasi yang tepat untuk pengadaan tanah, mengingat tanah yang dikuasai oleh negara terbatas sedangkan kebutuhannya yang sangat mendesak cukup luas dan sering menimbulkan konflik kepentingan antara pihak yang berhak dengan pelaksana pengadaan tanah.Tulisan ini memakai pendekatan yuridis normatif, pengadaan tanah bagi pembangunan infrastruktur atau fasilitas umum sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan warga negara oleh negara, dengan disertai beberapa contoh putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewesdezaak)Negara sebagai organisasi kekuasaan dapat membuat regulasi yang tepat dalam pengadaan tanah dan dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan antara pihak yang berhak dengan penyelenggara pengadaan tanah, maka diterbitkannya UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tasnah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.Kata kunci: Penyelesaian, Perselisihan, Tanah.

ANALISIS PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA PRINGGONDANI KECAMATAN SUMBER JAMBE KABUPATEN JEMBER Lujeng Rizkiyah; Faridy Faridy
JURNAL HAKAM Vol 4, No 1 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

The phenomenon of marriage at a young age is still happening in the community, especially in Pringgondani Village, Sumber Jambe District, Jember Regency. Marriage at an early age is the practice of marriage between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal household, but the ages of both of them have not yet reached the predetermined date.Early marriage in Pringgondani Village, Sumber Jambe District is caused by several factors including tradition / culture factors, parental factors, educational factors, and customs factors. Early marriage also has several positive impacts, namely faster independence, preventing adultery and reducing the economic burden on parents, while the negative impact is the loss of adolescence and play for adolescents and immature reproductive organs, especially if pregnancy occurs. And the 'urf' analysis of early marriage in Pringgondani Village is if viewed from the object, it includes 'urf' amali, seen from its scope including 'urf khos' and if seen from its validity it includes 'ufr shahih because it does not contradict syara's argument'.

MENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN MANDIRI Faridy Faridy
JURNAL HAKAM Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid

Negara hukum merupakan negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Salah satu prinsip negara hukum adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam negara hukum adanya perhubungan antara negara dan hukum, negara hukum memerlukan adanya fondasi, substansi dan tujuan yang memberikan arah, di mana kekuasaan negara dibatasi (limitasi) oleh hak hak warga negara. Oleh karena, kekuasaan dan kelakuan didasarkan pada adanya kesepakatan dan semua perhubungan ditundukkan pada aturan aturan yang ditetapkan bersama. Dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial, maka dilakukan regulasi dengan kearah kekuasaan kehakiman yang mandiri dan ini merupakan tuntutan di era reformasi, maka digantilah beberapa aturan yang menghambat terciptanya kekuasaan kehakiman yang mandiri seperti UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. diganti dengan Unadang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai Mushafi Mushafi; Faridy Faridy
Batulis Civil Law Review Vol 2, No 1 (2021): VOLUME 2 NOMOR 1, MEI 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v2i1.473

This article discusses the legal provisions for the distribution of gono gini assets to divorced married couples. The research objective is to reveal the legal aspects and juridical provisions regarding the distribution of gono gini assets for divorced married couples. The research method used in writing this article is normative juridical. Based on the results of the research that the distribution of Gono gini assets in divorce cases and divorce cases, each husband and wife gets an equal half of the share. The gono gini distribution of assets refers to al-Quran Surat an-Nisa ayat 32, where it is stated that for all men there is a part of what they earn and all women have a share of what they earn as well.

PKM Pelatihan Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Upaya Pendisiplinan Siswa di Lembaga Pendidikan Az-Zainiyah III Desa Randumerak Probolinggo Faridy Faridy; Taufiqul 'Amal; Aulia Oktarisa; Viqi Fadilatur Rizqiyah; Siti Maymuna; Amirul Fauzah; Dzurrotul Muniroh Ahdaniah; Zilfiyah Firdausiy; Rizka Amalia
GUYUB: Journal of Community Engagement Vol 2, No 3 (2021): Pendampingan Sektor Pendidikan, Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/guyub.v2i3.3092

Pengabdian ini dilakukan dengan metode pemberdayaan partisipatoris. Peneliti melakukan pengabdian berupa pelatihan dan penyuluhan hukum dengan berpartisipasi langsung dengan para guru. Sasaran penyuluhan hukum ini adalah seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III di Desa Randumerak Paiton. Jumlah keseluruhan dari guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III di Desa Randumerak Paiton adalah 30 orang. Adapun tindak lanjut pengabdian ini disesuaikan dengan dana dan fasilitas yang tersedia maka pada saat ini kegiatan tersebut sudah terealisasikan. Pengabdian ini telah mencapai indikator, antara lain meningkatnya pemahaman peserta mengenai pendisiplinan yang harus dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Desa Randumerak Paiton. Pemahaman mengenai pendisiplinan guru bagi guru-guru RA, MI, MTs Az-Zainiyah III Desa Randumerak Paiton berdampak pada menurunnya jumlah pelanggaran dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

RELEVANSI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DENGAN AGENDA REFORMASI: DIMENSI NASIONAL DAN INTERNASIONAL Ismail Marzuki; Faridy Faridy
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 5, No 2 (2020): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

In life, humans certainly cannot be separated from their social interactions with others. Friction between individuals or between nations is something that is inevitable. That is because the understanding of the legal system and culture of a different society. The difference in opinion certainly needs to be harmonized by not locking up the meeting room of everyone's expression. From here, the existence of legal rules/norms on the one hand becomes important in people's lives. On the other hand, the recognition, respect and protection of human rights are also important to be accommodated. Therefore, this article examines the law as a means of maintaining social order, and human rights as a set of rights that describe the existence of human freedom in expressing their actions, and how relevant they are to the reform agenda, namely enforcing the law against violators of human rights seriously, both in national and international.

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PENYELESAIAN KLAIM PERJANJIAN ASURANSI MELALUI EX GRATIA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM Faridy; Mushafi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2030

Artikel ini mengkaji tentang keabsahan penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui ex-gratia. Penyelesaian klaim perjanjian asuransi melalui nonlitigasi yaitu dengan cara negosiasi, mediasi melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Ajudikasi dan Arbitrase. Akan tetapi belakangan mulai banyak perusahaan-perusahaan asuransi dalam menyelesaian klaim perjanjiannya menggunakan ex gratia. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 214 tentang Asuransi tidak ditemukan pasal yang menjelaskan ex gratia sebagai salah satu sarana penyelesaian klaim perjanjian asuransi. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak ditemukan ketentuan yang jelas. Untuk itulah, melalui penelitian ini akan diungkap dan dianalisis keabsahan hukum penggunaan ex gratia sebagai wahana penyelesaian klaim perjanjian asuransi. Kata Kunci: Keabsahan, Klaim Perjanjian Asuransi, Ex Gratia dan Kepastian Hukum

Co-Authors Amirul Fauzah Aulia Oktarisa Dzurrotul Muniroh Ahdaniah Fitria Wulandari Idrus Ali Ismail Marzuki Lujeng Rizkiyah Muflahatul Hasanah Mushafi, Mushafi Rizka Amalia Siti Maymuna Taufiqul 'Amal Viqi Fadilatur Rizqiyah Wahyu Wulan Suci Zilfiyah Firdausiy

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search