Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

PEMISAHAN KEKAYAAN PERSEROAN TERBATAS DARI KEKAYAAN PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN DIREKSI Hasnati Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
Ensiklopedia Social Review Vol 1, No 1 (2019): Volume 1 No 1 Februari 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v1i1.220

Abstract

In order for legal entities to interact in legal relationships such as making agreements, conducting certain business activities requires capital. The initial capital of the legal entity came from the founder's wealth which was separated. The initial capital becomes the wealth of the legal entity, regardless of the founder's wealth. This article looks at how the separation of limited company wealth from the wealth of shareholders, board of commissioners and board of directors. The research methodology used is the normative juridical research method. Company Organs are the General Meeting of Shareholders, Directors and Board of Commissioners (Article 1 number 2 of the Company Law). The Board of Directors is the Company's Organ which has the authority and is fully responsible for the management of the Company for the interests of the Company, in accordance with the aims and objectives of the Company and represents the Company, both inside and outside the court in accordance with the provisions of the articles of association (Article 1 number 5 of the Company Law). Whereas the Commissioners are the Company's Organs whose duty is to supervise general and / or specifically in accordance with the articles of association and provide advice to the Directors (Article 1 number 6 of Company Law). In PT, the shareholders delegate their authority to the directors to run and develop the company in accordance with the objectives and business fields of the company. In connection with this task, directors are authorized to represent the Company, enter into agreements and contracts, and so on. If there is a very large loss (above 50%) then the board of directors must report it to the shareholders and third parties, and then close it together. Keywords: Separation of Wealth, Limited Liability Company, Shareholders' Wealth.
MENGENAL FIDUCIARY DUTY DAN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI DAN KOMISARIS Sandra Dewi; Hasnati Hasnati
Ensiklopedia Social Review Vol 1, No 2 (2019): Volume 1 No 2 Juni 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v1i2.226

Abstract

To find out the Fiduciary Duty and Business Judgment Rule for Directors and commissioners, it must be considered the basic provisions governing the duties of management, obligations and especially the responsibilities of the directors of limited liability companies in the Company Law. Regarding the management of the company regulated in the Company Law with fiduciary duty and business judgment rule, it can be said that the basic provisions governing fiduciary duty and the business judgment rule in the Company Law can be found in general rules or provisions in Article 97 of Company Law. . These general provisions then spread in various other articles in the Company Law. Keywords: Fiduciary Duty, Business Judgment Rule, Directors and Commissioner
IMPLEMENTASI CSR PT ASIA FORESTAMA RAYA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 Hasnati Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
Ensiklopedia Social Review Vol 3, No 1 (2021): Volume 3 No 1 Februari 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v3i1.682

Abstract

PT Asia Forestama Raya is a forest product processing factory for the wood industry's raw materials. Based on Article 74 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is stipulated that companies that carry out their business activities in the natural resources sector and / or fields related to natural resources are required to implement CSR. In Article 10 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province, it is stated that CSR programs can take the form of community economic empowerment. This research aims to explain the implementation of PT Asia Forestama Raya's CSR on community economic empowerment during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is socio-legal research. During the Covid-19 pandemic, the public really expected a real contribution from PT Asia Forestama Raya. PT Asia Forestama Raya's obstacle in implementing community economic empowerment in Limbungan Village is that the financial condition of PT Asia Forestama Raya is currently in an unstable state. Efforts that can be made by the people of Limbungan Village if PT Asia Forestama Raya doesn’t carry out a CSR program are to convey their aspirations to Commission IV of DPRD Pekanbaru City. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province, it is stated that if PT Asia Forestama Raya doesn’t carry out CSR towards empowering the community's economy, the company can be subject to administrative sanctions by the Pekanbaru City Government.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Relaksasi Kredit Bagi Nasabah Terdampak Covid-19 Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Hasnati Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v4i2.508

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta-5. Kesimpulannya bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 6% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 78% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan tema ini dilaksanakan tidak hanya kepada masyarakat Kelurahan Limbungan saja, tetapi juga di kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesaha Hasnati Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v5i1.603

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru tentang hak-hak pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (SPTA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perkembangannya. setelah disahkannya Omnibus Law of Job Creation. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru tentang hak-hak pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (SPTA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perkembangannya setelah pengesahan Omnibus Law of Job Creation. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan pendidikan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Sasaran keluaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi Sinta-5. Kesimpulannya, kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 peserta hanya 43,5% yang menjawab sudah mengetahui materi yang akan disampaikan. Sedangkan setelah kegiatan dilaksanakan 84,7% peserta menjawab sudah mengetahui materi yang disampaikan.
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Meneng Hasnati Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v5i2.676

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta-5. Kesimpulannya bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 orang peserta, hanya 43,5% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 84,7% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.
Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia Hasnati Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 3, No 2 (2019): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v3i2.477

Abstract

AbstractIn terms of how to determine prices, banks are divided into two types, namely conventional banks and Islamic banks. Conventional banks and Islamic banks must apply the principles of Good Corporate Governance in their business activities because conventional banks and Islamic banks are intermediary institutions that function to collect funds from the public and channel these funds back to the public on the basis of trust. This research aims to explain the comparison of the principles of Good Corporate Governance in conventional banks and Islamic banks in Indonesia. The method used in this research is normative legal research, using a statutory approach. The principles of Good Corporate Governance, namely the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. Basically, the application of the principles of Good Corporate Governance in conventional banks and Islamic banks is the same, because it refers to the 'Guidelines for Good Corporate Governance of the Indonesian Banking' issued by the National Committee on Governance Policy. The difference is the principle of Good Corporate Governance in Islamic banks is strictly regulated in Article 34 Paragraph (1) of Law No. 21/2008. Another difference lies in the Islamic principles used by Islamic banks because besides being fostered and supervised by the Financial Services Authority, Islamic banks also supervised by the National Sharia Council of the Council of Indonesian Ulama in general and the Sharia Supervisory Board in particular.Keywords: Good Corporate Governance Principles; Islamic Banking; Comparison AbstrakDari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Prinsip Good Corporate Governance yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pada dasarnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada ‘Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia’ yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Perbedaannya adalah prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah karena selain dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus.Kata kunci: Prinsip Good Corporate Governance; Bank Syariah; Perbandingan
Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Perseroan Terbatas Dihubungkan Dengan Good Corporate Governance Sandra Dewi
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.445 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1439

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan prinsip piercing the corporate veil dapat menunjang terwujudnya GCG dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham. Metode penelitian ini hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan), konsep dan kasus. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa prinsip piercing the corporate veil menunjang terwujudnya GCG dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemegang saham. Prinsip piercing the corporate veil tersebut dapat membatasi atau mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemegang saham, komisaris, dan direksi yang memanfaatkan fasilitas perseroan untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan kekayaan perseroan. Kesimpulan penelitian ini bahwa akibat hukum prinsip piercing the corporate veil terhadap tanggung jawab PT apabila dilanggar menyebabkan tanggung jawab perseroan yang tadinya terbatas menjadi unlimited liability (tanggung jawab tidak terbatas) hingga sampai harta pribadi dari pemegang saham. Dalam perkembangannya, tanggung jawab hukum tidak terbatas ini dapat dibebankan kepada organ perseroan lainnya, seperti komisaris atau direksi apabila terlibat dalam pelanggaran prinsip piercing the corporate veil. Dengan penerapan tanggung jawab pribadi berdasarkan prinsip piercing the corporate veil maka menjadi kewajiban hukum dari organ perseroan meliputi direksi, pemegang saham, dan komisaris yang menyalahgunakan wewenang untuk bertanggung jawab sampai pada harta kekayaan pribadi serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi stakeholders (para pemangku kepentingan) yang dirugikan atas kegiatan usaha yang dijalankan para organ.
THE IMPLEMENTATION OF COMPANY’S CSR PROGRAM IN EMPOWERING THE ECONOMY OF RURAL COMMUNITIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC Sandra Dewi
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 2 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i2.344

Abstract

This research aims to explain the implementation of the company's CSR program in empowering the economy of rural communities during the Covid-19 pandemic based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012. The method of the research is socio-legal research. The results of the research explain that the Covid-19 Pandemic has the impact toward the sustainibility local economy of Riau Province, including the people of Palas Village. In addition for expecting social grant from the government, one great opportunity for inhabitants of Palas Village for the enhancement of local economy condition must based on the application on the CSR programs of companies operating system in Pelalawan Regency. Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources must require to carry out CSR. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012, it is stated that companies that do not implement CSR will be worned of administrative sanctions in the form of written warnings and restrictions on business activities, freezing of business activities, and revocation of business activities.
Penyuluhan Hukum Mengenai Bentuk-Bentuk Badan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Hasnati Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama
Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2022): Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Publisher : Kuras Institute & Scidac Plus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51214/japamul.v2i3.283

Abstract

The problem with partners in this community service activity is the people of Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding the forms of business entities for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The solution offered in this community service activity is to increase the knowledge of the people of Lembah Sari Village, Rumbai Timur District, Pekanbaru City regarding forms of business entities for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The implementation method used in this community service activity is to use the lecture, dialogue, and discussion methods in order to provide legal counseling to the people of Lembah Sari Village. Participating partners in this community service activity are the Head of the Development and Community Empowerment Section of Lembah Sari Village and the Head of RW 07 Lembah Sari Village who participated in providing time, providing space, and supporting facilities, and presenting the community as activity participants. The output target of this community service activity is scientific articles published in national journals. The conclusion of this community service activity is that this activity has been successfully implemented and the benefits can be felt directly by the participants. Before the activity was carried out, of the 20 participants, only 19% answered correctly the material to be presented. Meanwhile, after the activity was carried out, 59% of participants answered that they had understood the material presented.