Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdimas Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Legislasi Indonesia Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif
Rofi Wahanisa
Unknown Affiliation
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TIPOLOGI SENGKETA TANAH DAN PILIHAN PENYELESAIANNYA (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG) Aprila Niravita; Rofi Wahanisa
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 2 (2015): Juli-Desember 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.527 KB) | DOI: 10.36913/jhaper.v1i2.12

Abstract

Artikel ini berdasarkan inventarisasi kasus pertanahan di Kabupaten Semarang yang relatif cukup banyak. Berdasarkan data yang sudah di inventarisasi pada tahun 2012 terdapat 87 kasus, dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah kasus yakni berjumlah 91 kasus. Upaya penyelesaian kasus pertanahan di Kabupaten Semarang pada umumnya diselesaikan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sedangkan secara litigasi pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; sedangkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang. Pilihan penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui mediasi. Sedangkan peran seksi sengketa konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang lebih kepada proses penyelesaian kasus pertanahan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.Kata kunci: tipologi sengketa, penyelesaian sengketa, kasus pertanahan
TIPOLOGI SENGKETA TANAH DAN PILIHAN PENYELESAIANNYA (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG) Aprila Niravita; Rofi Wahanisa
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 2 (2015): Juli-Desember 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v1i2.12

Abstract

Artikel ini berdasarkan inventarisasi kasus pertanahan di Kabupaten Semarang yang relatif cukup banyak. Berdasarkan data yang sudah di inventarisasi pada tahun 2012 terdapat 87 kasus, dan pada tahun 2013 terjadi peningkatan jumlah kasus yakni berjumlah 91 kasus. Upaya penyelesaian kasus pertanahan di Kabupaten Semarang pada umumnya diselesaikan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, sedangkan secara litigasi pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ungaran, Pengadilan Agama Ambarawa dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; sedangkan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang. Pilihan penyelesaian lebih banyak dilakukan melalui mediasi. Sedangkan peran seksi sengketa konflik dan perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang lebih kepada proses penyelesaian kasus pertanahan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.Kata kunci: tipologi sengketa, penyelesaian sengketa, kasus pertanahan
Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia M Jeffri Arlinandes Chandra; Rofi Wahanisa; Ade Kosasih
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v19i1.790

Abstract

AbstrakPeraturan perundang-undangan yang baik adalah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain pada tingkat yang sama atau pada tingkat yang berbeda akan menimbulkan masalah yang kompleks. Salah satu contoh kontroversi dalam Revisi Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) yang banyak terjadi penolakan oleh berbagai kalangan. dalam pembentukan ataupun Peninjauan Kembali sebuah undang-undang yaitu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Tulisan ini menganalisa mengenai pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia dalam mewujudkan Peraturan perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis, Terpadu. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari penelitian normatif yang didukung dengan data - data empiris penelitian lapangan (field research). Pendekatan menekankan pada pencarian norma-norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach).Hasil pembahasan, bahwa Pengakuan terhadap hukum yang dibuat merupakan suatu hal yang amat penting sehingga setiap tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan harus sebaik mungkin di setiap tahap. Salah satu aspek yang berpengaruh yaitu transparansi dan akuntabel yang tercermin dalam melibatkan partisipasi publik/konsultasi publik dalam setiap tahapannya. Sehingga sangat “urgent” jika pemantauan dan peninjauan sangat penting terhadap suatu UU yang telah dibentuk agar publik dapat melakukan judicial review dan juga legislative review.   Kata kunci: pembentukan peraturan perundangan; judicial review; legislatif review
Identity Politics and Local Regulations: A Critique of Ideology on Local Regulations in the Post-New Order Eko Mukminto; Rofi Wahanisa
Nurani Hukum Vol. 4 No. 2 Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v4i2.12317

Abstract

This article aims to study the identity politics embedded in local regulations in post-New Order Indonesia.  This study used Critical Discourse Analysis to uncover the configuration of identity politics embodied in law and local regulations. After the fall of the New Order regime, the Indonesian government chose decentralization of power, which led to a path to regional autonomy. In its dynamics, several regional policies and regulations tend to project local legal politics with primordialism and conservativism in forming social coherence. Many regulations were criticized because it tends to have a complex nuance for minorities. From the analysis of several regional regulations or policies, the most prominent trend was Islamic identity. This study showed that Islamic identity became popularized and intertwined with local populism because New Order's centralism repressed Islam in the political landscape. Thus, after the fall of the new order regime, decentralization becomes a channel to offer the repressed ideological fantasy of Islamic legality at an elevated level.
SOSIALISASI PENTINGNYA KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI BUKTI PENGUASAAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASAR PP NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DI DESA JETIS KECAMATAN BANDUNGAN KABUPATEN SEMARANG Rofi Wahanisa; Suhadi Suhadi; Nurul Fibrianti
Jurnal Abdimas Vol 14, No 2 (2010): December 2010
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/abdimas.v14i2.26

Abstract

Abstrak. Kepemilikan sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah telah menjadi hal yang sangat penting untuk terus dilakukan sosialisasi atau pun upaya penyadaran terhadap masyarakat. Kepemilikan sertifikat tersebut tidak sekedar terpeuhinya syarat administrative, dan bukti formil saja. Namun lebih dari itu, yaitu sebagai jaminan kepastian hokum. Yang dimaksudkan dengan sertifikat adalah sebagai suatu surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Dari pengertian sertifikat tersebut, maka secara terseirat kekuatan pembuktian suatu sertifikat adalah merupakan ”alat pembuktian yang kuat”, yang mempunyai arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di Pengadilan. Untuk memperoleh suatu sertifikat sebagai bukti penguasaan hak atas tanah ini, harus didahukui dengan kegiatan pendaftaran tanah, baik pendaftaran tanah yang pertama kali maupun pendaftaran tanah setelah terjadi peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Kepemilikan hak atas tanah, Sertifikat, Pendaftaran tanah.
NILAI-NILAI PANCASILA PONDASI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Rofi Wahanisa; R. Benny Riyanto; Septhian Eka Adiyatma; Ahmad Habib Al Fikry
Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif No. 2 (2023)
Publisher : Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/hp.v1i2.155

Abstract

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara dalam pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum”, eksistensi sebagai negara hukum tentu saja membawa konsekuensi bagi negara dalam merumuskan setiap peraturan/instrumen hukum harus berpedoman Pancasila sebagai volkgeits, yaitu sebagai suatu sistem nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang digali sesuai cita-cita, kebudayaan dan perjalanan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi menjadi leitstar atau bintang pemandu dalam setiap segi kehidupan manusia Indonesia, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilainilai dalam setiap silanya adalah hasil perenungan dan digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Merawat dan mengamalkan Pancasila adalah kewajiban setiap manusia Indonesia. Termasuk dalam penegakan hukum, penegakan hukum di negara ini harus lah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena dalam hukum Pancasila adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai batu uji peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dari proses legislasi.
Co-Authors Ade Kosasih Ahmad Habib Al Fikry Aprila Niravita, Aprila Eko Mukminto M Jeffri Arlinandes Chandra Nurul Fibrianti R. Benny Riyanto Septhian Eka Adiyatma Suhadi Suhadi