Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.776
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Wacana Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Bedah Hukum UNES Journal of Swara Justisia Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam
Yussy A. Mannas
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Religion Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER

 1 
UPAYA KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI HUKUM ACARA DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Yussy Adelina Mannas
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.17 KB) | DOI: 10.36913/jhaper.v1i1.5

Abstract

Upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat sangat dibutuhkan, di samping adanya kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul, ternyata dalam penegakan hukumnya terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama yang berkaitan dengan prosedur acaranya. Pasal 52 huruf a UUPK menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang dari BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Pasal 45 Ayat (4) UUPK menyatakan bahwa apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 54 Ayat (3) UUPK menyebutkan bahwa putusan majelis (BPSK) bersifat final dan mengikat. Pasal 56 Ayat (2) UUPK menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK. Kendala lain juga terdapat dalam ketentuan permohonan eksekusi putusan BPSK. Hal ini jelas menimbulkan ketidakpastian dalam hukum. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan solusi sementara untuk memberikan keseragaman pemahaman dalam penerapan hukum acara terhadap UUPK.Kata kunci: upaya keberatan, putusan, penyelesaian sengketa konsumen.
PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA DALAM KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN Devianty Fitri; Yussy A Mannas
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 4, No 1 (2018): Januari – Juni 2018
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.497 KB) | DOI: 10.36913/jhaper.v4i1.61

Abstract

Polygamy is allowed only for those who their law and religion allowing a husband to have more than a wife. Such provision has been stated in general elucidation of Marriage Law at point 4c states that “This Law encourages monogamy. Only if requested by concerned parties, under their law and religion of the concerned parties, which allowing a husband to have more than a wife.” The word “law” in general elucidation of Marriage Law at point 4c refers to the marriage law of the husband. The Judge of Religious Court may have competency to consider any reasons and requirements of request for polygamy. The Judge of Religious Court shall try the case and render its judgment in accordance to the prevailing laws, Al Qur’an, Al Hadits, and the opinion of Islamic scholars. The judgment must have clear and suffi  cient consideration, in which the judge may base its verdict. Article 62(1) of Law No. 7 of 1989 concerning Religious Court provides that all ex parte decisions and judgments rendered by the court shall contain sufficient consideration and refer to certain rules of the prevailing laws both written or unwritten regulation.
KEPASTIAN HUKUM PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK DITINJAU DARI KEBERADAAN LEMBAGA RECHTSVERWERKING (Studi Beberapa Sengketa Hak Milik di Kota Padang) Azmi Fendri; Yussy A. Mannas
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 6, No 2 (2020): Juli - Desember 2020
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v6i2.132

Abstract

Land is a very important entity for human life. There are no activities carried out that are not in contact with land. In its development, land is not only a form of one’s existence, but as an economic value that guarantee one’s life. It is important that land tenure is not only in physical form but also legal control based on rights. In order to realize the community’s desire for land control, an activity known as land registration is carried out. In regulation, land registration is regulated in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. In this provision, there is a principle that guarantees legal certainty for certificate holder, namely the rechtsverwerking institution. The existence of this institution was aimed to provide legal certainty to proprietary right holders of land. However, in reality, this principle does not work as desired, because the judiciary continues to base decisions on the facts found in court.
Co-Authors Ade Putra Prima Anishya Yulia Anggraini Azheri, Busyra Azmi Fendri Calvin Danovand Devianty Fitri Dian Wahyuni Dwi Weka Wirawan Engga Lift Irwanto Engga Lift Irwanto Fatrul Razi Harry Ismaryadi Harsa Khairu Ismansyah Ismansyah Khairani Khairani Nadia Tiara Syahredi Adnani Nadya Muthia Wulandari Rembrandt Rembrandt Rhonny Yusvaldi Siska Elvandari Siti Lauriyanti Imran Syofirman Syofyan Titia Tauhiddah Yulfasni Yulfasni