Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Jurnal Psikologi Sosial Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Riant Nugroho
Rumah Reformasi Kebijakan
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Studi Deskriptif Riset Kebijakan Tentang Hak-Hak Difabel di Indonesia Okki Ambarwati; Amalina Putri; Riant Nugroho
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 1 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.1.2022.29-41

Abstract

The current paradigm regarding disability has evolved. Starting from the terminology of the difable that has evolved and the policies that govern it. Other developments are manifested by the growing community, institutions, study, policy research and other elements that are concerned with increasing the dignity of people with disabilities. The purpose of this research is to see trends in policy research as seen from policy research models and research themes based on the rights of people with disabilities as regulated in policies The Systematic Literature Review technique was used to collect literature related to disability policy research in Indonesia in the Scopus database. There were 36 articles relevant to research on disability policy in Indonesia. The results show that following Law Number 8 of 2016 concerning persons with disabilities influenced the development of disability policy research in Indonesia. The policy content research model and the policy environment are the most widely used models in research. Meanwhile, the most discussed theme trends are the right to education, the right to social welfare, the right to justice and legal protection, the right to disaster protection and the right to be free from stigma. Recommendations for further research are to look at research with policy implementation and evaluation models. Further practical implications are discussed in the article.
Pengaruh Digital Leadership dan Digital Collaboration terhadap Digital Skill Semasa COVID-19 Nopriadi Saputra; Riant Nugroho
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 7, No 3 (2021): September 2021
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.7.3.977-986.2021

Abstract

Ketidaksetaraan dalam hal digital skill menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi organisasi baik perusahaan maupun pemerintahan untuk menjamin produktivitas dan efektivitas dalam work from home semasa Covid-19. Pengembangan digital skill menjadi faktor penting yang coba dibahas pada artikel ini.  Apakah digital skill dari pegawai yang melakukan WFH itu lebih dipengaruhi oleh digital leadership dari supervisornya ataukah oleh digital collaboration yang mereka lakukan dalam tim kerja? Riset empiris yang bersifat cross sectional dan melibatkan 824 pekerja kantoran 32 propinsi di Indonesia sebagai responden. Pengumpulan data mengunakan online-questionnaire dengan pendekatan convenience dan snowballing sebagai sampling method. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan structural equation modelling yang berbasis partial least square dalam format first order constructs. Hasil pengujian hipotesis secara statistik menjelaskan bahwa digital skill dipengaruhi secara signifikan oleh digital collaboration dan digital collaboration dipengaruhi oleh digital leadership. Digital leadership berpengaruh tidak langsung terhadap digital skill. Kepemimpinan supervisor selama melewati masa COVID-19 sebaiknya lebih diarahkan untuk mendorong berkembanganya digital collaboration sehingga melalui hal tersebut berkembanglah digital skill.
Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur Selamet Riyadi; Riant Nugroho; Muhammad Himni Muhaimin
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 4 (2022): Proceedings of Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v4i.280

Abstract

Forms of non-formal religious education that are mostly carried out by the community are diniyah education and Al-Quran education. The purpose of holding this non-formal education is to complement Islamic religious education lessons taught in formal education units. The government and local governments have a role in fostering and empowering this non-formal education. Cianjur Regency is one area that has more attention on empowering diniyah takmiliyah education and Al-Quran education. The author is interested in further researching this non-formal education empowerment policy. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Based on the research results, it is known that this policy has succeeded in increasing student participation in attending diniyah takmiliyah education and Al-Quran education. In addition, based on research, the provisions for the application of the requirements for the diniyah takmiliyah diploma and Al-Quran education are only implemented at the registration of new junior high school students/equivalent. Regarding financial support, it is known that the amount is not sufficient for the needs required by educational institutions.
Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Mendukung Potensi Bisnis Transportasi Laut Kepulauan Riau Noni Kusnita; Yogi Sumarsono Wibowo; Irwan Syari Tanjung; Riant Nugroho
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 6 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4261.698 KB) | DOI: 10.59141/cerdika.v1i6.105

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan  pulau-pulau kecil terluar dalam mendukung potensi bisnis transportasi laut kepulauan Riau sebagai Kota Pelabuhan, dan bagaimana pengelolaan tersebut dioptimalkan oleh pemerintah daerah Kepulauan Riau dan juga mendukung pertumbuhan bisnis transportasi laut dan kesejahteraan masyarakatnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisa isi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar melalui metode analisis kebijakan William Dunn. Dengan dibukanya usaha Pelabuhan tersebut bagi pemerintah daerah baik BUMD maupun oleh pihak swasta, tentu diharapkan dapat menjadi salah satu keran pendapatan bagi daerah. Ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6 triliun yang bisa masuk ke kas daerah di wilayah 12 mill laut di Kepri. Sedangkan, khusus Tanjung Pinang, karena Tanjung Pinang merupakan  ibu kota provinsi Riau pada zaman dahulu kemudian menjadi Ibu Kota Provinsi Kepri, maka kota Tanjung Pinang sangat potensial dijadikan sebagai  City port.
Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Yogi Sumarsono Wibowo; Gabriella Susilowati; Riant Nugroho
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 1 No. 7 (2021): Cerdika: Jurnal Ilmiah indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4464.675 KB) | DOI: 10.59141/cerdika.v1i7.127

Abstract

Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan momentum sejarah bagi perwujudan berdemokrasi di Indonesia, sejarah panjang di Indonesia menunjukkan bahwa periode sebelum reformasi tahun 1998 untuk mengakses informasi publik merupakan suatu barang yang mewah untuk mendapatkannya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi keterbukaan publik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang merupakan lembaga yang dilahirkan di era reformasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Lembaga KPPU merupakan jawaban dari tuntutan demokrasi ekonomi tahun 1989. Sebagai Badan Publik (BP), KPPU mempunyai kewajiban menjalankan Undang-Undang KIP. Sepanjang perjalanan KPPU RI selama 20 tahun, banyak informasi yang harus diketahui oleh masyarakat sebagai pemegang demokrasi, yang salah satunya adalah demokrasi mendapatkan hak akses informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi keterbukaan publik di KPPU sudah cukup baik dari aspek kelembagaan maupun substansi. Meskipun dalam hal implementasi belum memenuhi harapan publik, namun KPPU berupaya keras untuk mewujudkan praktek keterbukaan informasi publik. Penelitian ini diperkirakan memberikan manfaat dalam perkembangan implementasi keterbukaan publik di Indonesia, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Badan Publik agar kepercayaan publik lebih baik lagi.
Resiliensi personal para guru dan dosen semasa COVID-19: Menelaah dampak dari kesehatan fisik, mental, dan finansial Nopriadi Saputra; Riant Nugroho; Retnowati WD Tuti
Jurnal Psikologi Sosial Vol 21 No 2 (2023): August
Publisher : Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan Ikatan Psikologi Sosial-HIMPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.7454/jps.2023.18

Abstract

Para pendidik merupakan aktor yang berpengaruh dalam suatu masyarakat, karena itu daya tahan atau resiliensi para pendidik semasa musibah COVID-19 adalah penting. Artikel ini berupaya untuk membahas mengenai resiliensi personal dari para guru dan dosen serta menguji secara empirik pengaruh dari kesehatan fisik, mental, dan finansial terhadap resiliensi personal tersebut. Sebanyak 538 orang pendidik yang berpartisipasi sebagai responden. Mereka terdiri dari para guru (51%) dan dosen (49%). Sebagian besar adalah perempuan (59%), berusia kurang dari 46 tahun (93%), berlatar pendidikan S1 dan S2 (68%), memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun (87%), dan berdomisili di pulau Jawa (87%). Data yang diperoleh diolah dan dianalisis menggunakan PLS SEM dan aplikasi SmartPLS. Hasil analisis menjelaskan bahwa kesehatan mental memainkan peranan mediator dalam hubungan antara kesehatan finansial dan personal resiliensi. Para pendidik di Sumatra mengalami bahwa finansial tidak berpengaruh terhadap personal resiliensi dan kesehatan fisik. Untuk meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap krisis COVID-19, dapat diawali dengan inisiatif untuk meningkatkan kesehatan mental para pendidik.
Co-Authors Amalina Putri Gabriella Susilowati Irwan Syari Tanjung Muhammad Himni Muhaimin Noni Kusnita Nopriadi Saputra Okki Ambarwati Retnowati WD Tuti Selamet Riyadi Yogi Sumarsono Wibowo