Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.756

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya AMANNA GAPPA Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Bina Hukum Lingkungan Jurnal Sosio Sains Indonesian Journal of Criminal Law Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum SASI Al-Azhar Islamic Law Review LEGAL BRIEF Perspektif Hukum Bina Hukum Lingkungan

Zulkifli Aspan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Author-ID : 2584920

Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG DI TAMAN NASIONAL TAKA BONERATE (TNT) Zulkifli Aspan
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 2 No 2 (2015): DESEMBER
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v2i2.26

AbstrakTaman Nasional Taka Bonerate (TNT) adalah taman laut dengan kawasan atol terbesar ketiga di dunia setelah Kwajifein di Kepulauan Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. Luas total dari atol ini 220.000 hektare dengan sebaran terumbu karang mencapai 500 km². Terdapat sekitar 295 jenis ikan karang dan berbagai jenis ikan bernilai ekonomis tinggi seperti Kerapu (Epinephelus spp.), Ikan Naopoleon (Cheilinus undulatus), dan Baronang (Siganus sp). Sebanyak 244 jenis moluska di antaranya Lola (Trochus niloticus), Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta), Triton (Charonia tritonis), Batulaga (Turbo spp.). Penelitian ini bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap ekosistem terumbu karang di TNT. Metode peneltian bersifat normatif-kuantitatif. Penelitian ini menunjukan bahwa status sebagai Taman Nasional belum memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap Taka Bonerate. Diperlukan payung hukum yang lebih konkrit untuk melindungi ekosistem terumbu karangnya. AbstractTaka Bonerate National Park is a marine park with the region’s third largest atoll in the world after Kwajifein Suvadiva in the Marshall Islands and the Maldives Islands. The total area of the atoll is 220,000 hectares with coral reefs spreading up to 500 km². There are about 295 species of reef fish and various types of high-value fish such as grouper (Epinephelus spp.), Napoleon fish (Cheilinus undulatus), and Baronang (Siganus sp). A total of 244 species of molluscs in between Lola (Trochus niloticus), Shells Goats Head (Cassis cornuta), Triton (Charonia tritonis), Batulaga (Turbo spp.). This study aims at providing legal protection for biodiversity in the National Park Takabonerate. Other research methods are normativequantitative. This study shows that the status as a national park not provide strong legal protection against Takabonerate. Required more concrete legal basis for protecting biodiversity.

Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Zulkifli Aspan; Wiwin Suwandi
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v5i1.677

Amid the resounding steps of the KPK to carry out the law enforcement function of eradicating Corruption, there are still things that feel stagnant. The KPK does not or has not dared to ensnare political parties in corrupt criminal liability, using corruption laws. In each case with dimensions of political corruption, the KPK only ensnares party elites, but does not at the same time demand criminal liability from political parties. In fact, in several cases investigated, the flow of funds flowed into political parties. As a special offense, revising the Corruption Law, by entering the phrase "legal entity", in addition to the phrase "everyone" is needed to find, or build a channel to ensnare political parties in corruption criminal liability. accompanied by state losses and fines. Administrative sanctions can also be applied through freezing through the Kemenkumham or the dissolution of these political parties through the Constitutional Court's path when the KPK's charges and demands can be proven.

ASAS KEADILAN DALAM KETENTUAN HUKUM PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS Shafira Della Astrina; Achmad Ruslan; Zulkifli Aspan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21246

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas keadilan dalam ketentuan pajak hotel terhadap rumah kos di Kota Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan Pajak Hotel atas rumah kos di Kota Makassar belum mencerminkan asas keadilan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu: Kesamaan keadaan yang dimiliki baik oleh antar Subjek Pajak Hotel maupun antar Wajib Pajak Hotel, namun ada yang dibebankan pajak hotel ada yang tidak; Ketentuan yang menetapkan Wajib Pajak Hotel atas rumah kos berdasarkan jumlah kamar merupakan suatu diskriminasi, karena mengasumsikan rumah kos yang tidak memiliki jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) tidak mempunyai kemampuan untuk dijadikan Wajib Pajak Hotel.

Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup) Zulkifli Aspan
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2508

Megapoyek Centre Point of Indonesia (CPI) seluas 157 ha yang berdiri di atas lahan negara di kawasan pesisir Makassar digugat oleh koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamakan “Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar (ASP)”. Koalisi ASP menggugat karena reklamasi dipandang menyalahi ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Permen Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Gugatan ini didukung hasil kajian ASP bahwa 60% terumbu karang di wilayah pesisir Kota Makassar telah rusak. Alokasi ruang reklamasi yang nantinya akan dilaksanakan dalam sebuah proyek besar reklamasi akan menambah parah persentasi kerusakan terumbu karang. Selain itu, reklamasi juga semakin memperparah pencemaran air laut di sekitar Pantai Losari, Makassar.

Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara Zulkifli Aspan; Ariani Arifin; Anshori Ilyas; Ahsan Yunus
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JANUARI 2019
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Kewenangan izin pengelolaan wilayah pesisir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diberikan kepada pemerintah provinsi. Ini akan lebih efektif karena pemerintah provinsi dapat mengawasi kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengoordinasikan pengelolaan kawasan pesisir, termasuk penetapan rencana zonasi untuk wilayah pesisir. Dalam penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir, pemohon harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota sebagai dasar untuk penerbitan izin pengelolaan wilayah pesisir.

Relasi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel Dzaki Aulia; Aminuddin Ilmar; Zulkifli Aspan
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JANUARI 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Corporate Responsibility to Respect for Human Rights oleh PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia dalam kaitannya dengan ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empirik (empirical legal research) yang dijabarkan secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Desa Papanloe, Kecamatan Pajjukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi perusahaan pengolahan dan pemurnian nikel (smelter) dalam hal ini PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Huadi Nickel-Alloy Indonesia belum melaksanakan tanggung tawab sosial perusahaan yang merupakan kewajiban setiap perusahaan yang berusaha dibidang sumber daya alam. Instrument terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia belum tercapai. Belum ada aturan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sehingga maksud untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat sekitar sebagai wujud kerja sama pemerintah dan korporasi belum tercapai. Dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial, perusahaan harus didukung oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mewadahi untuk memudahkan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

TINJAUAN YURIDIS IZIN REKLAMASI PANTAI MAKASSAR DALAM MEGA PROYEK CENTRE POINT OF INDONESIA Zulkifli Aspan
Bina Hukum Lingkungan Vol 1, No 2 (2017): BINA HUKUM LINGKUNGAN
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKMega poyek Centre Point of Indonesia (CPI) seluas 157 Ha yang berdiri di atas lahan negara di kawasan pesisir Makassar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama PT Yasmin Bumi Asri dan PT Ciputra Tbk sebagai investor. Izin reklamasi digugat oleh koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamanakan “Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar”. Koalisi ASP menggugat karena reklamasi dipandang menyalahi ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Permen Kelautan dan Perikanan No 17 tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Reklamasi. Gugatan ini didukung hasil kajian ASP bahwa 60% terumbu karang di wilayah pesisir kota makassar telah rusak. Alokasi ruang reklamasi yang nantinya akan dilaksanakan dalam sebuah proyek besar reklamasi akan menambah parah presentasi kerusakan terumbu karang. Selain itu, reklamasi juga semakin memperparah pencemaran air laut di sekitar pantai Losari, Makassar.Kata Kunci: Reklamasi, Lingkungan Hidup, CPI.ABSTRACTMega poyek Center Point of Indonesia (CPI) of 157 Ha which stands on state land in coastal area of Makassar is done by Provincial Government (Provincial) of South Sulawesi with PT Yasmin Bumi Asri and PT Ciputra Tbk as investor. The reclamation permit was sued by a civil society coalition that ceded the "Alliance for Coastal Save (ASP) Makassar". The ASP coalition is suing because reclamation is deemed to violate the provisions in Law no. 32 Year 2009 on the Environment, PP. 27 of 2012 on Environmental Permit, Presidential Regulation no. 122 Year 2012 on Reclamation in Coastal Areas and Small Islands, and Candidates of Marine and Fisheries No. 17 of 2013 on Guidelines for Reclamation Licensing. The lawsuit is supported by the ASP study that 60% of the coral reefs in the coastal areas of Makassar have been damaged. The allocation of reclamation space that will be carried out in a large reclamation project will add to the severe presentation of coral damage. In addition, reclamation is also increasingly aggravating sea water pollution around the coast of Losari, Makassar.Keyword: Reclamation, Environment, CPI

Effectiveness of the Implementation of the Dispute Resolution Information System (SIPS) of the General Elections Supervisory Agency Uswatun Hasanah; Anshory Ilyas; Zulkifli Aspan
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (988.969 KB)

The main problems in this study are 1) How Effective is the Implementation of the Dispute Resolution Information System (SIPS) of the General Elections Supervisory Agency?, and 2) What are the efforts made by the Bawaslu of South Sulawesi Province in increasing the effectiveness of the Dispute Resolution Information System (SIPS)?. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Dispute Resolution Information System in Bawaslu, especially in South Sulawesi, and to find out how the efforts made by the Bawaslu of South Sulawesi Province in increasing the effectiveness of the Dispute Resolution Information System (SIPS). This type of research is empirical or often referred to as social legal research, namely research conducted with an approach to the legal reality in society. The research location is South Sulawesi Province, in particular at the office of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) of South Sulawesi Province, which is located at Jl. Andi Prince Pettarani No. 98A, Makassar, South Sulawesi Province. The research population of the Bawaslu of South Sulawesi Province, the General Election Commission of South Sulawesi Province, Political Parties in the South Sulawesi Province, Academics in the South Sulawesi Province, and the People of South Sulawesi Province. Respondents were determined as many as 60 people. Data was collected through observation, questionnaires and interviews. The data were analyzed using a qualitative approach. The results showed: 1) Whereas the Implementation of the Effectiveness of the Dispute Resolution Information System (SIPS) of the General Elections Supervisory Body, especially in the Bawaslu area of ??South Sulawesi Province, is not running effectively; 2) Whereas the efforts made by the Bawaslu of South Sulawesi Province in increasing the effectiveness of the Dispute Resolution Information System (SIPS), namely increasing the Resources of the Organizing Apparatus, facilities and infrastructure, the role of the Community, and Legal Substance. The suggestions put forward are: 1) It is necessary to strengthen and improve the legal substance of the technical implementation of dispute resolution requests through SIPS in the next election by maximizing the implementation of socialization and technical guidance to stakeholders and external parties regarding the procedures and procedures for requesting disputes;

Kedudukan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Visi Dan Misi Calon Kepala Daerah Muhammad Khaidir; Syamsul Bachri; Zulkifli Aspan
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 2 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The Research objective to analyze the function and legal power of notary legalization as an authorized official to make legalization of work programs that are part of the Vision and Mission of candidates for regent and deputy regent. This type of research is a normative legal research. The results of this study indicate that, firstly, the function of notary legalization of the political contract of regional head candidates, is to convince prospective voters and attract voters' sympathizers by being legalized at a notary, secondly, the legal force of notary legalization formally has legal legality but substantially remains the responsibility of the head candidate. the area that makes the vision and mission. Because notary legalization serves to provide signature certainty and certainty of the date of signing of agreements made under the hand which are only binding on the parties and, in general the strength of proof of legalization of private deed lies in the affixing of signatures by the parties, in this case judges or third parties cannot denying the truth of the signature on the deed under the hand that has been legalized before a notary, because the notary has explained at the end of the deed that the deed has been signed before him. Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi dan kekuatan hukum legalisasi notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat legalisasi terhadap program kerja yang menjadi bagian dari Visi dan Misi calon bupati dan wakil bupati. Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, fungsi legalisasi Notaris terhadap kotrak politik calon kepala daerah,adalah untuk meyakinkan calon pemilih dan menarik simpatisan pemilih dengan dilegalisasi di notaris, kedua kekuatan hukum legalisasi notaris secara formal memiliki legalitas hukum tetapi secara substansi tetap menjadi tanggungjawab calon kepala daerah yang membuat visi misi tersebut. Karena legalisasi notaris berfungsi untuk memberi kepastian tandatangan dan kepastian tanggal penandatangan perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang sifatnya hanya mengikat pihak dan, secara umum kekuatan pembuktian legalisasi akta di bawah tangan terletak pada pembubuhan tanda tangan oleh pihak, dalam hal ini hakim ataupun pihak ketiga tidak dapat menyangkal kebenaran tanda tangan pada akta di bawah tangan yang telah dilegalisasi dihadapan notaris, sebab notaris telah menerangkan dalam akhir aktanya bahwa akta tersebut telah ditandatangani dihadapannya.

SANKSI DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir; Zulkifli Aspan; Muh Hasrul
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4891

Dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisi sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika. Tipe penelitian ini adalah socio-legal research, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan kemudian di deskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika adalah dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan dan diberhentikan untuk sementera. Hal ini berdasarkan pada telah adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada 2 orang PNS yang terbukti menjadi penyalahguna narkotika pada tahun 2019, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahuh penjara. Pelaksanaan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Terhadap PNS tersebut, sejak menjadi tersangka dan ditahan yang bersangkutan hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS.

Co-Authors A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir Achmad Ruslan Ahsan Yunus Aminuddin Ilmar Andi Pangerang Moenta Anshori Ilyas Anshori Ilyas Anshory Ilyas Ariani Arifin Dian Utami Mas Bakar Dzaki Aulia Eka Merdekawati Djafar Hasrul, Muhammad Ilham Hidayat Azis Ismail Ismail Muh. Ilham Arisaputra Muhammad Ashri Muhammad Khaidir Mustafa Bola Romi Librayanto Shafira Della Astrina Syamsul Bachri Uswatun Hasanah Wiwin Suwandi

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search