Articles
<![CDATA[ETIKA BERBAHASA DALAM KOMUNIKASI SEBAGAI SARANA PEMBINAAN ]]>
<![CDATA[Taufik Rowandy]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (195.34 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1737-1745
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga tempat untuk melakukan pembinaan terhadap wargabinaan untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan. Selama Proses Pembinaan didalam Lapas, hal yang sangat penting ialah Komunikasi. Baik itu komunikasi sesama warga binaan, antar petugas dan warga binaan, warga binaan dan masyarakat serta warga binaan dan aparat penegak hukum lainnya. Pada penulisan artikel ini akan membahas terkait etika dalam berkomunikasi akan mempengaruhi upaya pemulihan hubungan wargabinaan dengan orang lain. Kesalahan penggunaan bahasa sehari-hari pada masyarakat penjara, pada umumnya menggunakan suatu bahasa yang menyimpang. Sedikit sekali orang yang menggunakan bahasa dengan baik dan atau benar. Kesalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Tidak dapat kita pungkiri bahwa hambatan dalam berbahasa yang baik dan benar tersebut akan selalu ada karena latar belakang pendidikan yang berbeda-beda di dalam masyarakat penjara. Penelitian kualitatfi yang dilakukan sebagai dasar peulisan artikel ini, yang dikumpulkan melalui data sekunder dengan studi literatur. Dari penulisan ini dapat ditemukan beberapa hal mengenai sejauh mana komunikasi berpengaruh sebagai sarana pembinaan, hambatan dalam etika berbahasa dan lainnya. Komunikasi yang baik merupakan komunikasi yang dibangun dan didasari dengan etika berbahasa yang baik pula. Dari cara berkomunikasi suatu individu petugas didalam dalam melakukan penilaian dan ini berkaitan dengan pembinaan.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS IIB LUBUK BASUNG MELALUI PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN ]]>
<![CDATA[Muthia Adilah]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (306.518 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1541-1550
<![CDATA[Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pada pasal 14 menegenai Pemasyarakatan menegaskan serta ditetapkan hak dari seorang narapidana. Hak itu meliputi perawatan, pelayanan kesehatan dan hak untuk medapatkan makanan yang layak. Namun pada kenyataannya, hak kesehatan narapidana belum terpenuhi seara maksimal. Masalah yang pada umumnya sering dihadapi antara lain yaitu tidak tersedianya ruang hunian yang sesuai standar kesehatan dengan luas 5x7 m dan dihuni 15 narapidana, tersedia 2 kamar mandi dan WC di dalam kamar hunian serta adanya ventilasi udara yang kecil. Begitu juga apabila ada narapidana yang memerlukan pengobatan, tidak ada petugas kesehatan yang siaga di tempat. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak hak narapidana dalam bidang kesehatan dan pangan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung.penelitian ini berjeniskan denga penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian dengan mendekatkan langsung dengan dtudi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Basung. Data ini di muat mulai dari Undang Undang tentang kesehatan, Undang Undang tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah tentang pemenuhan hak dan narasumber. Hasil dari penelitian ini, pemenuhan hak untuk narapidana belum sesuai dengan standar minimum dari pelayan kesahatan lembaga Pemasyarakatan untuk narapidana. Kesimpulan untuk pemenuhan hak kesehatan untuk narapidana belum memenuhi standar minimal yang sesuai dari peraturan perundang unangan.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT DALAM PELAKSANAAN PERAWATAN TAHANAN DI DALAM RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I CIPINANG ]]>
<![CDATA[Dwika Aldho Gustamajaya]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.625 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1400-1411
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dari kekuatan dan kelemahan yang ada didalam rutan serta kemungkinan peluang dan terjadinya ancaman dari faktor internal dan eksternal, dan juga merumuskan strategi dalam pelaksanaan perawatan terhadap para tahanan yang berada di dalam Rutan Kelas I Cipinang atau di sebut Ruci dengan melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Dilakukan dengan metode penelitian deskriptif yang dimana menggunakan teknik pengumpulan pada data menggunakan observasi, dan assesment. Teknik menganalisis data yang diopergunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menggunakan alat analisis SWOT, maka dapat menggunakan alternatif strategi- strategi berikut : Strategi SO: Pemanfaatan alat kesehatan yang berada dirumah sakit terdekat untuk membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rutan, Mengembangkan SDM, Pengembangan skala pemasaran produk bimbingan kerja. Strategi WO: Pengembangan skala pemasaran produk bimbingan kerja, Penambahan tenaga ahli. Strategi ST: Menjamin kualitas produk bimbingan kerja, Pengembangan motivasi tentang produk bimbingan kerja. Strategi WT: Pengembangan SDM.]]>
<![CDATA[PROGRAM PEMBINAAN BAGI ANAK KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI LPKA KELAS II YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Miftahhusifa Sausan Aza Alattas]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>;
<![CDATA[Ali Muhammad]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.983 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1260-1268
<![CDATA[Fenomena kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di Indonesia kian meningkat. Menurut data KPAI dan LPSK tahun 2019 sebanyak 350 kasus menempati posisi paling atas setelah kekerasan fisik dan psikis. Akibatnya LPKA didominasi dengan kasus pelecehan seksual. Di LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan data bulan Februari-Maret 2021 ketika penulis melaksanakan magang terdapat 16 kasus pelecehan seksual dari 33 anak yang berada di LPKA Kelas II Yogyakarta. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus untuk memberikan pembinaan yang tepat sehingga menekan pengulangan tindak pidana pelecehan seksual oleh anak. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana program pembinaan bagi anak kasus pelecehan seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta serta apa latar belakang anak melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program pembinaan bagi anak kasus pelecehan seksual di LPKA Kelas II Yogyakarta serta latar belakang anak melakukan tindakan pelecehan seksual tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan LPKA Kelas II Yogyakarta belum mempunyai program pembinaan khusus bagi anak kasus pelecehan seksual serta ada 3 faktor yang melatarbelakangi anak melakukan tindakan pelecehan seksual yaitu faktor pergaulan dan lingkungan, faktor media sosial, dan faktor pengalaman masa lalu anak. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mencoba menyusun program pembinaan khusus untuk kasus pelecehan seksual yaitu Program Konseling tingkah laku “Self Management Program”]]>
<![CDATA[PEMBERIAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM ]]>
<![CDATA[I Made Dwi Sudarsana]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (313.902 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i4.1560-1567
<![CDATA[Narapdana merupakan anggota masyarakat yang karena tidak dapat menyesuaikan diri terhadap kehidupan masyarakat lain, sehingga melakukan suatu pelanggaran yang menyebabkan harus diasingkan demi menjalani masa pemidanaan. Selama proses tersebut mereka akan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun begitu mereka tetap memiliki hak salah satunya yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut merupakan salah satu faktor penting bagi Narapdana untuk memperlancar segala kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2017). Dengan menggunakan studi literatur dari berbagai sumber data.Penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak kesehatan dan kelayakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem. Hasil Penelitian, untuk hak kesehatan masih belum sesuai ketentuan, dan juga belum ada standar dari minimnya pelayanan dan sesuai standar. Kesimpulan, pemenuhan hak dan kelayakan air bagi WBP di lapas tersebut masih belum sesuai dengan Undang-undang.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA NARAPIDANA ]]>
<![CDATA[Muhammad Ansyari]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.562 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1540-1547
<![CDATA[Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya menjadi tempat bagi narapidana untuk menjalani hukuman, tetapi juga menjadi tempat dimana mereka dapat mengembangkan diri, salah satunya adalah untuk untuk melatih keterampilan dalam bidang kewirausahaan sebagai bekal yang akan diperlukan dalam melanjutkan kehidupan nya sesudah menjalani masa pidana. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam berwirausaha kepada narapidana sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas Pendidikan Kewirausahaan terhadap minat dan ketertarikan narapidana dalam berwirausaha. Penelitian ini menggunakan metode empiris – deskriptif dengan menggunakan pedekatan kualitatif. Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat narapidana dalam berwirausaha. Dari penelitian ditemukan fakta bawha adanya hubungan positif antara pemberian pendidikan kewirausahaan dengan timbulnya ketertarikan narapidana untuk berwirausaha, semakin baik pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang diberikan maka semakin efektif untuk menimbulkan ketertarikan narapidana untuk berwirausaha.]]>
<![CDATA[PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENANGANI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Calvin Anjar Firdaus]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.668 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i6.1595-1600
<![CDATA[Penelitian ini didasari dengan meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak dan berkembangnya sistem peradilan pidana di Indonesia. Penanganan masalah anak harus ditangani secara terpisah dari kejahatan orang dewasa. Oleh karena itu, satu hal yang membedakan jalur hukum yang dilalui orang dewasa dan anak adalah keberadaan balai pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan menjadi lembaga yang membimbing klien untuk dapat berinteraksi kembali dengan seluruh masyarakat Balai pemasyarakatan merupakan lembaga yang berfungsi untuk meberikan bimbingan kepada narapidana, termasuk anak-anak dengan cara memberi segala informasi yang dibutuhkan, memberikan pemahaman dan beberapa fungsi dan tugas lainnya agar anak tersebut dapat menjadi manusia yang lebih baik lagi, dan mampu diterima kembali dilingkungan sekitarnya Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran dan proses yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan dalam menangani anak-anak yang mempunyai masalah dengan hukum dan apakah sudah terlaksana dengan benar. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi dan tugas balai pemasyarakatan tersbeut belum bisa terlaksana dengan maksimal dan tidak banyak ditemukan perbedaan antara sistem pidana anak-anak dan orang dewasa. Padahal anak-anak memiliki keistimewaaan dalam hukum dan telah banyak peraturan-peraturan yang ditetapkan.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN PENINGKATAN JUMLAH NARAPIDANA PENGGUNA NARKOBA DAN KETERSEDIAAN TENAGA MEDIS TERHADAP PENGIDAP HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ]]>
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>;
<![CDATA[Imaduddin Hamzah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 6 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (459.409 KB)
|
DOI: 10.38043/jids.v6i1.3363
<![CDATA[Perubahan dalam paradigma kesehatan di dunia berakibat pada transformasi kebijakan dan kepedulian untuk menjamin tingkat kesehatan di Indonesia berada dalam kriteria yang baik. Masalah kesehatan terjadi dalam setiap lini kehidupan masyarakat, dalam hal ini khususnya di dalam Lapas dan Rutan sebagai tempat berhuni narapidana dari berbagai latar belakang dan kasus pidana yang dilakukan. Narkoba sebagai masalah besar di dalam UPT Pemasyarakatan tetap menjadi penyumbang signifikan dalam situasi overcrowding di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan terjadinya korelasi peningkatan narapidana pengguna narkoba dan ketersediaan tenaga medis terhadap peningkatan pengidap HIV/AIDS di dalam Lapas dan Rutan. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan melakukan Analisa korelasional dari data-data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasyarakatan. Data-data terkait adalah data pengguna narkoba dan penghidap HIV dalam UPT pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. Dapat disimpulkan korelasi hubungan yang terjadi dalam dua variabel tersebut adalah hubungan yang moderat.]]>
<![CDATA[PROSES PENENTUAN MINAT DAN BIMBINGAN KEWIRAUSAHAAN DI LAPAS KELAS II A BANYUASIN ]]>
<![CDATA[Syafira Rinjani]]>;
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pendidikan Ganesha ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jpku.v9i3.40929
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan agar mengetahui secara detail megenai progrma kewiaruasahaan di Lembaga Pemasyaraktan kelas II A Banyuasin dengan mengunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pendidikan kewirausahaan sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengembangan pendidikan kewirausahaan di Lapas Kelas II A Banyuasin. Hasil penelitian ini menggambarkan kondisi para napi berdasarkan usia, delik kejahatan, agama, dan pendidikan. Di samping itu dipaparkan metode pendidikan kewirausahaan yang selama ini diterapkan di lapas ini memiliki Tahapan penelitian dimulai dengan studi lapangan untuk identifikasi karakteristik napi yang meliputi pendidikan, agama, usia, delik kejahatan, dan minat usaha. Dari data yang diperoleh diketahui bahwa minat usaha. Dari mereka yang memilih usaha dagang, menceritakan bahwa sebelum mereka di lapas, mereka (keluarga) sudah memiliki usaha dagang serta pendidikan kewirausahan yang mereka dapat di lapas memberikan motivasi untuk membuka usaha nantinya.]]>
<![CDATA[CRIME STUDY IN POSTMODERNISM PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Herry Fernandes Butar Butar]]>
<![CDATA[ 卷 3 编号 1 (2020): Journal of Correctional Issues (JCI) ]]>
Publisher : <![CDATA[Polteknik Ilmu Pemasyarakatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52472/jci.v3i1.41
<![CDATA[This research answers how Postmodernism criminology explains about conceptual meaning of crime that differed from modern perspective. With the development of criminology and the rise of new thought in criminology gave us chance at renewing the approach in doing research needed to explain crime and how crime occurred. In post-modernism criminology that has been critically question that modern perspective had not been explained crime as how crime defined empirically. The research is using qualitative perspective with literature study and case study of crime such as environment crime, womanizing, the rise of sentencing in Indonesia and other cases and analysing it with the perspective of post-modern criminology. The case study goals are how to see crime from postmodern and modern criminology and gave the option how to create policy to handle crime]]>
