Articles
<![CDATA[Company Culture As An Alternative Solution To Prevent Fraud In Workplace ]]>
<![CDATA[prasetyo, handoyo]]>
<![CDATA[ Veteran Law Review Vol 2, No 1 (2019): Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.088 KB)
|
DOI: 10.35586/velrev.v2i1.523
<![CDATA[The company is one of the supporting factors for national economic and development, contributors to foreign exchange and taxes to the state and provides jobs and workplaces needed by many people to fulfill their daily needs, so that their presence in daily life cannot be ignored and has become a necessity which is non-negotiable. Along with the development of the corporation which is increasing its operational activities, opportunities arise to conduct unethical behavior carried out by some employees to obtain additional benefits illegally by utilizing their position and experience in the workplace (called The Trust Violator Officer). Many attempts were made to prevent and overcome fraudulent behavior, but the authors offer one more solution to prevent behavior fraud in the workplace, which focuses more on the root problem of the emergence of fraud behavior, namely by fixing the character of new employees by early instilling the company's noble culture that contains universal good norms, in which a commitment is also made to take actions based on business ethics and work ethics. With the development of this anti-fraud commitment early on when new employees are accepted and start work, it is hoped that it will cut the fraud learning chain which traditionally flows from senior to junior fraudsters.]]>
<![CDATA[Company Culture As An Alternative Solution To Prevent Fraud In Workplace ]]>
<![CDATA[prasetyo, handoyo]]>
<![CDATA[ Veteran Law Review Vol 2, No 1 (2019): Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (320.088 KB)
|
DOI: 10.35586/velrev.v2i1.523
<![CDATA[The company is one of the supporting factors for national economic and development, contributors to foreign exchange and taxes to the state and provides jobs and workplaces needed by many people to fulfill their daily needs, so that their presence in daily life cannot be ignored and has become a necessity which is non-negotiable. Along with the development of the corporation which is increasing its operational activities, opportunities arise to conduct unethical behavior carried out by some employees to obtain additional benefits illegally by utilizing their position and experience in the workplace (called The Trust Violator Officer). Many attempts were made to prevent and overcome fraudulent behavior, but the authors offer one more solution to prevent behavior fraud in the workplace, which focuses more on the root problem of the emergence of fraud behavior, namely by fixing the character of new employees by early instilling the company's noble culture that contains universal good norms, in which a commitment is also made to take actions based on business ethics and work ethics. With the development of this anti-fraud commitment early on when new employees are accepted and start work, it is hoped that it will cut the fraud learning chain which traditionally flows from senior to junior fraudsters.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENCANTUMAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA BARANG YANG DIPERDAGANGKAN DALAM NEGERI ]]>
<![CDATA[Waluyo, Bambang]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Handoyo]]>;
<![CDATA[-, Subakdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2260
<![CDATA[Dalam suatu rangkaian kegiatan ekonomi, peran perusahaan pembuat produk (produsen) sangat besar. Produsen akan menentukan produk-produk apa yang akan dibuat dan sekaligus memastikan produk-produk yang dibuatnya tersebut akan laku dijual dan terserap pasar dengan baik. Perusahaan akan menggiring dan kemudian menjaring konsumen untuk mengkonsumsi produk yang dibuatnya. Produsen akan memanfaatkan seoptimal mungkin peran mass media untuk mempromosikan produk yang dibuatnya, baik melalui media konvensional seperti televisi, surat kabar maupun media online atau media sosial seperti youtube, facebook, Instagram dan lain-lain yang saat ini semakin dikenal masyarakat. Sarana penjualan produk dilakukan melalui jalur distribusi barang konvensional, mulai dari produsen dijual ke distributor lalu didistribusikan ke grosir dan terakhir ke pengecer sebelum dijual ke konsumen. Selain itu juga dijual melalui media jual beli online yang saat ini semakin marak dipergunakan masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dalam proses penjualan produk, produsen diwajibkan untuk senantiasa mentaati norma dan tata cara perdagangan barang yang diatur oleh pemerintah guna melindungan konsumen. Pepatah konsumen adalah raja adalah benar karena tanpa konsumen, produsen niscaya akan tutup karena tidak akan memiliki pendapatan (revenue) sehingga konsumen harus dilayani dengan benar dan jujur. Konsumen berhak atas informasi yang jelas dan lengkap atas barang yang dikonsumsinya agar terhindar dari bahaya dan kerugian fatal akibat mengkonsumsi barang yang salah dan berbahaya. Oleh karena itu diperlukan sanksi yang tegas tapi terukur melalui ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan hak-hak perlindungan konsumen dan dengan demikian diharapkan para pelaku usaha tidak semata-mata hanya mengejar keuntungan namun juga menjaga produknya agar aman dan nyaman dikonsumsi oleh konsumen, sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan kepada konsumen selaku pihak yang memiliki peran paling penting dalam kegiatan perekonomian.]]>
<![CDATA[Acquit Et De Charge to the Responsibilities of the Management of Limited Liability Companies ]]>
<![CDATA[Aisyah, Rizka Rahadiyani]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Handoyo]]>;
<![CDATA[Fahrozi, Muhammad Helmi]]>;
<![CDATA[Surahmad, Surahmad]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v4i4.3008
<![CDATA[The form of a limited liability company is the most widely used form of economic activity today. In the General Meeting of Shareholders, the Managements and Commissioners in realizing the accountability for what they have done in one financial year, are obliged to submit an annual report. With the approval of the annual report responsibilities from the Board of Directors, the Managements gets "acquit et de charge" (release and settlement). This research uses the statutory approach method and the conceptual approach method with data collection by means of literature study, namely studying and systematically analyzing, books, scientific works, and legislation. The result of this research is that the principle of acquit et de charge does not eliminate the Managements from criminal responsibility. This can be seen from Article 155 of the Limited Liability Company Law and there is no guarantee that this principle can free oneself from criminal responsibility against the Board of Directors. However, with the Business Judgment Rule (BJR) as a legal protection which has the condition that as long as the Managements prioritizes the principle of prudence, good faith and full responsibility.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA ALAT PELINDUNG DIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PT BRILIAN CIPTA NUSANTARA) ]]>
<![CDATA[Dwi Winda Lestari]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.252 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i1.269-282
<![CDATA[Seiring mewabahnya covid-19 ke ratusan negara, membuat dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia sehingga menimbulkan aksi pembelian alat kesehatan seperti Baju APD yang sangat dibutuhkan oleh konsumen terutama tenaga kesehatan dan APD mengalami kelangkaan di pasaran. Isu kelangkaan APD mendorong banyak industri dalam negeri yang tentunya berniat baik untuk berpartisipasi memproduksi APD dalam memenuhi kebutuhan konsumen terutama bagi tenaga kesehatan. Namun, masih terdapat Perusahaan yang tidak memenuhi standar mutu keamanan alat kesehatan sehingga memberikan kerugian bagi konsumen. UU Perlindungan Konsumen hadir memberikan payung hukum atas hak konsumen. Dalam penelitian ini, penulis menemukan berbagai permasalahan dan perlu mendapatkan jawaban yakni : (1) Bagaimana Pengaturan Standar Alat Pelindung Diri Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia? (2) Bagaimana Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Yang Optimal Kepada Konsumen Terkait Standar Kualitas Alat Pelindung Diri Yang Digunakan? Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.]]>
<![CDATA[TINDAKAN EUTHANASIA PASIF OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putri Azzuri]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 4 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (185.905 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i4.717-728
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang timbul dengan dilakukannya tindakan euthanasia pasif oleh dokter terhadap pasien di Indonesia dan bagaimana seharusnya kebijakan formulasi mengenai euthanasia pasif itu diterapkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa dokter bisa melakukan euthanasia pasif yang berupa penghentian pemberian pertolongan medis dalam keadaan tertentu dan dilakukan jika memperoleh persetujuan setelah memberi informasi yang lengkap kepada pasien dan keluarganya. Dokter akan diancam dengan Pasal 304 KUHP jika melakukan penelantaran terhadap pasien bukan karena telah melakukan euthanasia pasif. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuat peraturan perundang-undangan baru yang lebih jelas dalam mengatur euthanasia khususnya euthanasia pasif yang didalamnya memuat tentang bagaimana euthanasia pasif tersebut seharusnya dilakukan dan ancaman pidana bagi dokter yang melakukan euthanasia pasif tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang.]]>
<![CDATA[PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG LINTAS NEGARA ]]>
<![CDATA[Achmad Firdaus]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (164.577 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.301-308
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi dalam Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Transnasional dan hambatan beserta upaya nya dalam menangani kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pengumpulan data dari data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan (Library Research) dan dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penyelesaian hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tindak pidana pencucian uang transnasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya banyak sekali ditemukan hambatan dan kendala yang sulit dalam memberantas kejahatan yang bersifat lintas negara, seperti kurang pemahaman dan koordinasi antara lembaga apparat penegak hukum, penerapan hukum yang masih mengedepankan kepastian hukumnya, dan disharmonisasi UU ditambah dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum mengatur secara rinci terkait pengembalian asset dalam kejahatan tindak pidana.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN KONTEN UNTUK KEPERLUAN KOMERSIAL PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM ]]>
<![CDATA[Yanathifal Salsabila Anggraeni]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (184.827 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i2.254-261
<![CDATA[Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sangat dapat dirasakan manfaatnya. Hampir semua orang kini memiliki gawai yang dapat mereka gunakan untuk mengunduh dan mengakses beberapa media sosial bahkan menjalankan bisnis secara online. Salah satu media sosial yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Banyak sekali pengguna Instagram yang memanfaatkan media sosial ini untuk berkomunikasi, berbisnis, dan lain sebagainya. Mudahnya akses Instagram membuat media sosial ini sangat digemari, namun sayangnya, dalam beberapa kesempatan Instagram malah dimanfaatkan oleh pengguna yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan kejahatan salah satunya pencurian konten untuk keperluan komersial. Hal ini merupakan pelanggaran hak cipta dan banyak menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Diharapkanuntuk penelitian selanjutnya, dapat dikaji lebih luas untuk menyelesaikan kasus yang sedang diangkat.]]>
<![CDATA[PENDAMPINGAN SCHOOL BULLYING SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SMA ISLAM AL AZHAR 1 JAKARTA ]]>
<![CDATA[Imam Haryanto]]>;
<![CDATA[Handoyo Prasetyo]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (635.415 KB)
<![CDATA[Banyak sebab siswa melakukan perilaku bullying. Beberapa konsep perilaku sosal digunakan untuk menganalisis bagaimana praktik bullying itu terjadi, apa saja motif dan bagaimana praktik bullying itu dimaknai oleh pelaku. Dalam dunia pendidikan kasus bullying sering terjadi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti orang tua terlalu memanjakan anaknya, keadaan keluarga yang berantakan sehingga diri anak tersisihkan, atau hanya karena anak tersebut meniru perilaku bullying dari kelompok pergaulannya serta tayangan yang bernuansa kekerasan di internet atau televisi. Tingkatan ringan kasus bullying bisa menjadi berat ketika pelaku bullying merasa sakit hati berkepanjangan dan memendam rasa dendam terhadap seseorang yang berujung kematian. Melalui sosialisasi mengenai school bullying kepada siswa-siswi serta guru, tindakan ini cukup membantu untuk mengurangi terjadinya hal tersebut, tidak hanya kepada pelaku bullying, tetapi juga kepada korban bullying.]]>
