Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Jurnal Hukum Novelty SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Jurnal Hukum Respublica Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Ius Poenale Jurnal KALANDRA Jurnal De Lege Ferenda Trisakti
Heru Suyanto
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK SHOWBIZ DI LUAR PENGADILAN Dion Amando Sihombing; Heru Suyanto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.432 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.348-357

Abstract

Dalam penyelesaian sengketa kontrak showbizsering kali para pihak yang bersengketa mengambil tindakan untuk menyelesaikan sengketa kontrak showbiz tersebut melalui jalur litigasi atau pengadilan, ada cara lain yang dapat dipilih oleh pihak yang besengketa yaitu dengan cara melalui Mediasi yang merupakan bagian dari Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek hukum dalam proses mediasi penyelesaian kontrak bisnis showbiz dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi penyelesaian sengketa bisnis. Penelitian ini akan membahas dari perspektif normatif yang kemudian dibandingkan dengan fakta yang terjadi dilapangan serta menggunakan kombinasi pendekatan teoritis dari beberapa referensi. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa mediasi merupakan suatu proses perdamaian berlangsung dan diselenggarakan antara para pihak yang bersengketa dan dibantu penyelesaiannya oleh seorang mediator agar dapat tercapainya hasil kesepakatan akhir yang adil, biaya ringan, akan tetapi tetap efektif dan diterima secara utuh oleh para pihak. pendapat/pandangan para ahli, yang teknik dan caranya bervariasi. Keberadaan mediasi dalam system hukum dan politik harus dilihat sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rasa keadilan seluas-luasnya. Keadilan dapat dicapai dengan cara memutus melalui pengadilan atau arbitrase, tetapi juga dapat diwujudkan melalui cara-cara musyawarah mufakat seperti negosiasi dan mediasi.
TINJAUAN HUKUM E-COURT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN Mutiasari Mutiasari; Heru Suyanto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.096 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i5.1137-1146

Abstract

E-court ini sangat diharapkan dapat mengundang manfaat yang positif dan memberikan kemudahan di masa pandemi Covid-19, namun penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut apakah aplikasi e-court tersebut memang benar-benar dapat menimbulkan manfaat positif atau justru sebaliknya. Maka dari itu penulis ingin membahas mengenai tinjauan hukum e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disertai dengan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait serta pelaksanaan suatu peraturan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dan metode wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan e-court pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan di masa pandemi Covid-19 ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan e-court tersebut menimbulkan kemanfaatan hukum karena memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Hambatan dalam pelaksanaan e-court di masa pandemi Covid-19 pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah adanya salah satu pihak yang berperkara menolak menggunakan e-litigasi dan lebih memilih untuk sidang secara langsung di Pengadilan. Selain itu, pengguna lain diharuskan melakukan aktivasi akun terlebih dahulu pada meja e-court di Pengadilan Agama untuk dapat menggunakan layanan e-court serta masih kurangnya informasi dan sosialisasi membuat ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana dalam menggunakan e-court sehingga mengharuskan pihak tersebut mencari informasi langsung pada pihak meja e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan yang terakhir mengenai server Mahkamah Agung untuk layanan e-court membuat pendaftaran perkara dan pengunggahan melalui e-court terkadang tidak selalu berhasil atau memakan waktu yang lama dalam prosesnya.
EKSISTENSI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 MENGENAI TINDAK PIDANA SUAP DI INDONESIA Hashry Arum Melati Putri Sumbodo; Heru Suyanto
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 2 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.583 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v8i2.327-341

Abstract

Undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap masih berlaku, akan tetapi sampai sekarang tidak seorangpun dikenakan undang-undang tersebut, dikarenakan delik mengenai suap sudah tergabung dalam undang-undang tindak pidana korupsi no 20 tahun 2001 jaksa penuntut umum lebih memilih menggunakan undang-undang korupsi dari pada suap karena pada undang-undang suap deliknya dianggap memiliki klausul yang sulit dibuktikan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana eksistensi undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap dalam sistem peradilan di Indonesia? dan bagaimana undang-undang no 11 tahun 1980 mengenai tindak pidana suap jika dikomparasikan dengan undang-undang no 20 tahun 2001 mengenai tindak pidana korupsi. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, eksistensi pada undang-undang suap kini seakan dilupakan namun masih berlaku hingga kini,baik undang-undang suap dan tindak pidanaa korupsi memiliki peran tersendiri dalam sistem peradilan di Indonesia. Antara kedua undang-undang tersebut memiliki persamaan dan perbedaan satu sama lain yang saling mengikat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA ATAS KEKERASAN DALAM PENYIDIKAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Rafi'i Samsulhadi; Heru Suyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.358 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i02.p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka dalam tahap penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya pencegahan terjadinya praktik kekerasan terhadap tersangka dalam penyidikan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (konseptual approach). Pengumpulan data dari bahan sekunder dilakukan dengan metode kepustakaan dan dianalisa menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap tersangka atas kekerasan dalam tahap penyidikan harus dilakukan dengan cara memaksimalkan ketentuan terkait hak-hak tersangka yang sejatinya sudah diatur dalam KUHAP, UU HAM dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai bentuk jaminan atas perlindungan hukum tersangka, pelanggaran atas hak-hak tersangka dalam penyidikan juga telah diatur dalam beberapa Peraturan Kapolri dengan menerapkan sanksi disiplin, kode etik dan juga pidana terhadap penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran. Selanjutnya, Pencegahan atas praktik kekerasan dalam penyidikan harus dilakukan dengan cara memaksimalkan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Bentuk pencegahan lainnya ialah dengan memaksimalkan peran pengawasan baik dari internal Polri sendiri maupun dari eksternal Polri, pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Kompolnas dan Lembaga lain yang berfokus pada penegakan hak asasi manusia serta tak terkecuali masyarakat pada umumnya. This study aims to find out and understand the form of legal protection for suspects in the investigation stage based on the prevailing laws and regulations in Indonesia and to find out and understand efforts to prevent the practice of violence against suspects in an investigation. This study uses juridical-normative research with a statutory approach and a conceptual approach. Collecting data from secondary materials was carried out using literature methods and analyzed using qualitative methods. The result of this research is the legal protection of suspects for violence in the investigation stage must be carried out by maximizing the provisions related to the rights of the suspects which are actually regulated in the Criminal Procedure Code, human rights Law and other laws and regulations. As a form of guarantee for the suspect's legal protection, violations of the suspect's rights in the investigation have also been regulated in Police Chief Regulations by applying disciplinary sanctions, a code of ethics and also penalties for investigators who are proven to have committed violations. Furthermore, prevention of violent practices in investigations must be carried out by maximizing existing laws and regulations. Another form of prevention is by maximizing the supervisory role both from within the National Police itself and from external to the National Police, external supervision can be carried out by the national police commission and other institutions that focus on upholding human rights and the general public.
Application of Circumstantial Evidence in Criminal Laws in Indonesia Karunia Pangestu; Heru Suyanto; Rosalia Dika Agustanti
Jurnal Hukum Novelty Vol 12, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26555/novelty.v12i01.a16996

Abstract

Introduction to the Problem: Indonesia is a constitutional state; therefore, all citizens must obey the applicable regulations. If someone commits a criminal act and is required to be brought to the court, evidence is an important thing to resolve the criminal case. A judge can determine whether the accused is guilty or not, one of the ways to determine is to consider the evidence. The law of evidence is known to have two types of evidence, namely direct evidence and indirect evidence (circumstantial evidence). Circumstantial evidence is a kind of evidence in which the relationship between the facts that occur and the available evidence can only be seen after drawing some certain conclusions. Circumstantial evidence can be very important if the other evidences are not sufficient to prove a criminal case in a court. However, the circumstantial evidences must be in accordance with the other evidences.Purpose/Objective of the Study: The purpose of this study is to understand the circumstantial evidence in the perspective of criminal law and how it is applied in criminal cases.Design/Methodology/Approach: The research method used in this study is a normative juridical research method, with the statutory approach and conceptual approach. The type of data used in this study is the secondary data using three legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.Findings: Indirect evidence or Circumstantial evidence is one of the legal evidences according to Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law Article 188, namely the indication. However, Circumstantial Evidence is still rarely used by the system of criminal evidence in the courts in Indonesia because its validity is often questioned by the public.Paper Type: Research Article
Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang) Heru Suyanto; Khoirur Rizal Lutfi
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 1 (2017): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.144 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i1.1448

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk-bentuk kejahatan pertambangan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di Kabupaten Lumajang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian menjelaskan model kebijakan penal yang tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan pertambangan yang muncul akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang terdapat indikasi terjadinya beberapa bentuk kejahatan, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga kejahatan terhadap HAM. Untuk itu, beberapa kebijakan penal mesti dilakukan, mulai dari pencabutan atas peraturan daerah yang memberi peluang kejahatan pertambangan terjadi, penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga penindakan atas pelanggaran HAM dengan pendekatan represif. Selain itu, dalam rangka membahas aspek ius constituendum-nya dari model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan, peneliti merekomendasikan bahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk kejahatan tersebut serta kemungkinan penerapan Human Right Due Deligence di masa yang akan datang.
Implementation of Double Track System in Conviction Towards Special Expertise Crime Ahmad Aditya Putra Utama; Heru Suyanto
Ius Poenale Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.129 KB) | DOI: 10.25041/ip.v2i1.2152

Abstract

Sentencing must be guided by the principle of quae sunt minoris culpae sunt majoris infamiae (cruel crimes will be punished with cruel punishment). However, there must be a limit to the punishment (poenae sunt restringenade). In its implementation, the imposition of crimes against convicted people often creates ongoing problems in people's lives. Instead of aiming to popularize the convicts, in fact the imposition of crimes often causes suffering to the perpetrator and even his family. This study aims to determine the basis for justifying the imposition of sanctions in the punishment of criminals with special skills and to formulate the ideal concept of punishment for convicts with special skills in the future. This research is a normative legal research; the data source in this study uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach in this research uses a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach. Based on the results of the study, it shows that the basis for justifying the imposition of sanctions for criminal acts with special expertise is the Mark system of penalties. The use of the Double Track System in the punishment of convicts who have special expertise in the field of science so that it is in line with the criminal purpose of providing education, in addition to being convicted with the main crime, the convict is also subject to acts in the form of social work by teaching/transforming the knowledge/expertise possessed to people, many through certain educational/research institution/institutions online (on line).
REFORMULASI PENGATURAN HAK CIPTA KARYA BUATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI DOKTRIN WORK MADE FOR HIRE Syifa Silvana; Heru Suyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p07

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji potensi reformulasi pengaturan hak cipta terkait karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) melalui penerapan doktrin "work made for hire" dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil studi ini menunjukkan bahwa reformulasi pengaturan hak cipta di Indonesia, dengan mempertimbangkan doktrin "work made for hire," memiliki potensi besar untuk mengatasi kompleksitas hukum terkait karya AI. Reformulasi ini dapat memastikan perlindungan hak cipta yang adil sambil memberikan insentif bagi pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Studi ini juga memberikan referensi dari praktik-praktik hukum internasional yang dapat menjadi panduan dalam merumuskan regulasi hak cipta yang sesuai dengan perkembangan teknologi AI di Indonesia. Dengan implementasi yang cermat, reformulasi ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta karya AI dan mendorong inovasi di era digital. The purpose of this study is to examine the potential for reformulating copyright regulations regarding works produced by Artificial Intelligence (AI) through the application of the "work made for hire" doctrine in the Copyright Law in Indonesia. The writing method used is normative juridical using 3 (three) types of approaches, namely: statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of this study show that the reformulation of copyright regulations in Indonesia, taking into account the "work made for hire" doctrine, has great potential to overcome the legal complexities related to AI works. This reformulation could ensure fair copyright protection while providing incentives for the development of artificial intelligence technologies. This study also provides references from international legal practices that can serve as a guide in formulating copyright regulations that are appropriate to the development of AI technology in Indonesia. With careful implementation, this reformulation can provide a strong legal basis for protecting copyright of AI works and encouraging innovation in the digital era.
Pendampingan Hukum Terhadap Tenaga Satuan Pengamanan Dalam Perkara Wanprestasi Heru Suyanto; Heru Sugiyono; Rosalia Dika Agustanti
KALANDRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 2 (2023): Maret
Publisher : Yayasan Kajian Riset Dan Pengembangan Radisi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55266/jurnalkalandra.v2i2.250

Abstract

Pendampingan terhadap Tenaga Satuan Pengamanan dimulai dengan kegiatan pendidikan sertifikasi Gada Pratama yang diadakan oleh PT. Pratama Siaga Mandiri pada Januari 2019. Peserta yang merupakan Satpam dari salah satu Universitas di Jakarta diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar Rp.5.000.000,00-, yang dapat diangsur selama 10 bulan sebesar Rp.500.000,00- per bulan. Jika ada peserta yang terlambat membayar angsuran, ATM mereka akan ditahan dan gaji bulan tersebut akan dipotong untuk menutup tunggakan. Setelah menyelesaikan pendidikan sertifikasi Gada Pratama, peserta yang lulus dijanjikan akan menerima asli ijazah Sertifikasi Gada Pratama dan Karta Tanda Anggota (KTA) yang disahkan oleh Kapolda METRO JAYA. Pada Januari 2020, semua peserta telah melunasi biaya pelatihan, termasuk biaya ijazah sebesar Rp.5.000.000,00-. Namun, hingga saat ini, PT. Pratama Siaga Mandiri belum menyerahkan asli ijazah sertifikasi kepada peserta yang telah lulus. Meskipun sudah ada upaya mediasi, belum tercapai kesepakatan damai. Tim Pengabdi akan memberikan pendampingan hukum kepada peserta Satpam untuk mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Pratama Siaga Mandiri melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelum proses pendampingan di pengadilan dimulai, Tim Pengabdi memberikan materi tentang Satuan Pengamanan, Tugas dan Kewajiban, Sengketa Perdata, Wanprestasi, Bantuan Hukum, dan Proses Peradilan Perdata kepada peserta. Tim Pengabdi bertekad memberikan bantuan hukum yang diperlukan agar hak-hak peserta Satpam terpenuhi dan masalah ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Dalam upaya ini, kerjasama antara Tim Pengabdi, peserta Satpam, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat
PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK PRODUK RUMAHAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN PADA DESA PURASEDA Dian Khoreanita Pratiwi; Rosalia Dika Agustanti; Rianda Dirkareshza; Heru Suyanto; Desmawati Desmawati
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 7, No 4 (2023): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v7i4.19490

Abstract

ABSTRAKTidak adanya sertifikasi halal pada produk rumahan hasil olahan masyarakat Desa Puraseda membuat daya tarik dan minat beli produk menjadi rendah. Sertifikat halal berperan penting karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi guna peningkatkan perekonomian masyarakat Desa Puraseda yang salah satunya adalah peningkatan daya saing produk dengan didapatkannya Sertifikasi Halal. Kegiatan ini menggunakan metode Metode Participatory Rural Appraisal (PRA) adalah metode partisipatif yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan Masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pelatihan dan pendampingan terkait pendaftaran sertifikat halal ini memberikan pengetahuan serta keterampilan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Puraseda untuk meningkatkan perekonomian desa serta memberikan jaminan dan kenyamanan bagi konsumen. Kata kunci: produk rumahan; sertifikat halal; UMKM. ABSTRACTThe absence of halal certification for home-made food products from the people of Puraseda Village makes the attractiveness and interest in purchasing products low. Halal certificates play an important role because the majority of Indonesian people are Muslim. To overcome this problem, this activity aims to provide solutions to improve the economy of the Puraseda Village community, one of which is increasing the competitiveness of products by obtaining Halal Certification. This activity uses the Participatory Rural Appraisal (PRA) method, which is a participatory method used to collect information and understand the social, economic and environmental conditions of society. The results of community service show that the training and assistance related to halal certificate registration provides knowledge and skills to provide legal certainty for the people of Puraseda Village to improve the village economy and provide guarantees and comfort for consumers. Keywords: home products; halal certificate; MSMEs.
Co-Authors Agustanti, Rosalia Dika Ahmad Aditya Putra Utama Desmawati Dian Khoreanita Pratiwi Dion Amando Sihombing Handar Subhandi Bakhtiar Hashry Arum Melati Putri Sumbodo Heru Sugiyono Karunia Pangestu Lutfi, Khoirur Rizal Mutiasari Mutiasari Rafi'i Samsulhadi Rianda Dirkareshza Syifa Silvana