Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

1.8

P-Index

This Author published in this journals

All Journal AL-Daulah JUSTITIA JURNAL HUKUM Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Restorative Justice Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN

Tri Novita Sari Manihuruk

Fakultas HUkum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Author-ID : 2587059

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tri Novita Sari Manihuruk; M Yusuf Daeng
Justitia Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i02.5267

AbstrakUang Pengganti merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan bersama pidana pokok sesuai dengan Undang-Undang Tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti merupakan upaya untuk memulihkan kondisi keuangan negara atas kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penulisan jurnal ini difokuskan terhadap pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, serta melihat bagaimana kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaaan Eksekusi Uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht. Hambatan yang dihadapi yaitu: terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, Belum ada sinergitas antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru apabila terpidana tidak membayar Uang Pengganti. Upaya nya yaitu: Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantinya dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidair uang pengganti; Meningkatkan Sinergitas antara Kejari, Kejati, Kejagung dengan Kementerian Keuangan dalam Pelaporan Uang Pengganti. Kata Kunci: Eksekusi Uang Pengganti, Terpidana, Korupsi

PROBLEMATIKA PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI BANGKINANG DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA Tri Novita Sari Manihuruk
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.v9i2.16840

desa di Provinsi Riau kerap kali dijadikan sebagai sasaran korupsi. Banyaknya penyelewengan dana desa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara serta menimbulkan keresahan di setiap masyarakat. Fakta dilapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau, salah satunya di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika dan upaya Kejaksaan Negeri Bangkinang dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mencermati efektivitas hukum di dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Problematika penyidik kejaksaan negeri bangkinang dalam menangani tindak pidana korupsi dana desa diantaranya; Pertama, Adanya Perbedaan Persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan Negara, Kedua, Sulitnya menghadirkan saksi, Ketiga, Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara. Adapun Upayanya; Pertama, Penegak hukum melakukan gelar perkara dengan melibatkan Polda Riau, Polres Kampar, Mabes Polri, BPKP Provinsi Riau, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Riau dan Kejaksaan Bangkinang. Sehinga dari gelar perkara tersebut disepakati bahwa Auditor yang digunakan adalah auditor dari Inspektorat Kabupaten Kampar. Kedua, Kejaksaann Negeri Bangkinang melakukan Penelurusan asset terhadap harta kekayaan terpidana, guna untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara. Namun faktanya, setelah dilakukan penelusuran asset ternyata terpidana korupsi tidak membayar uang pengganti, sehingga lebih memilih subsider.

Sosialisasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tri Novita Sari Manihuruk; Muhammad Yusuf Daeng; Olivia Anggie Johar
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1 No 4 (2021): JPMI - Agustus 2021
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.31

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan namun kenyataanya beberapa warga binaan di Lapas Kelas 2A Pekanbaru belum memahami mengenai Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu. Selama ini, Remisi yang sering diberikan kepada Warga Binaan Lapas Kelas 2A Pekanbaru ialah remisi Umum, maupun remisi Khusus. Sedangkan untuk narapidana tindak pidana tertentu, jarang sekali. Karena salah satu syaratnya adalah narapidana bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, atau yang disebut dengan istilah Justice Collaborator. Hal inilah yang menyulitkan narapidana tindak pidana tertentu untuk mendapatkan Remisi di Lapas kelas 2A Pekanbaru. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan sejak dini kepada warga binaan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam memperoleh remisi. Dengan program pengabdian kepada masyarakat dana hibah Lembaga LP2M Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, kami sebagai bagian dari Civitas Akademik kampus Universitas Lancang Kuning melakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai sarana untuk membantu permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru sebagai mitra dan langkah awal sosialisasi masyarakat sejak dini. Adapun teknis kegiatan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu. Hasil evaluasi yang dilakukan mencapai 50% dari akurasi evaluasi tingkat pemahaman warga binaan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu.

Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan Olivia Anggie Johar; Tri Novita Sari Manihuruk
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2021): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v5i6.8798

The waste problem in Pekanbaru City is not only the responsibility of the government but also the community. Pekanbaru City has a regulation that regulates waste management, namely PERDA Number 4 of 2000 concerning Cleanliness Retribution. The community must understand how the regulations related to waste management are to create a clean and sustainable environment. Therefore, Community Service activities by conducting counseling to increase legal awareness of the community in Limbungan Village. At this time the legal awareness of the community regarding waste management is still low. After the service, it can be seen that there is an increase in public understanding regarding public legal awareness regarding waste management in accordance with applicable regulations which can be seen from the pre-test and post-test questionnaires given to the community. Permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru tidak hanya menjadi tanggubjawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Kota pekanbaru memiliki regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu PERDA Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan. Masyarakat harus paham bagaimana pengaturan terkait pengelolaan sampah sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan lestari. Maka dari itu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan penyuluhan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat di Kelurahan Limbungan. Pada saat ini keasadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah. Setelah dilakukan pengabdian terlihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terkait kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat dilihat dari kuisioner pre test dan post test yang diberikan kepada masyarakat.

Sosialisasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Masyarakat di Kelurahan Limbungan Yusuf Daeng; Tri Novita Sari Manihuruk; Olivia Anggi Johar
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

A common problem faced by partners is that they do not understand the Crime of Spreading Hoax Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. They do not yet understand in detail what sanctions are given to spreaders of fake news (hoax) based on the ITE Law. The method of implementing activities is legal counseling. The delivery of material is carried out by lecturers who are members of the team that propose community service activities. In addition, this activity needs to involve the local Village Head as the activity facilitator. The result of this community service activity is an increase in public understanding of the Crime of Hoax Spreading Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions

Sosialisasi Larangan Membakar Hutan dan Lahan di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru: Socialization of the Prohibition of Burning Forests and Land in Lembah Sari Village, Pekanbaru City Olivia Anggie Johar; Muhammad Yusuf Daeng; Tri Novita Sari Manihuruk
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 2 No. 1 (2022): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)

Kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan mutlak harus dilaksanakan secara serius, bersama-sama (kolaboratif ), bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Hal inilah yang mendasari pentingnya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru terkait larangan membakar hutan dan lahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada diantara nya adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup. Saat ini banyak masyarakat Kelurahan Lembah Sari belum mengetahui larangan dan sanksi yang didapatkan apabila membakar hutan dan atau lahan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi larangan membakar hutan dan lahan kepada masyarakat di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru.. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai larangan membakar hutan dan lahan. Keyword: larangan, membakar, hutan dan lahan, Lembah Sari Pekanbaru Forest and land fires have caused widespread, serious, and direct impacts on public health, the economy, disruption of human activities, ecological balance, and environmental damage. For this reason, efforts to prevent and control forest fires absolutely must be carried out seriously, together (collaboratively), in synergy by all components of society, including the business world. This is what underlies the importance of socializing to the community of Lembah Sari Village, Pekanbaru City regarding the prohibition of burning forest and land in accordance with existing regulations, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Currently, many people of Lembah Sari Village do not know the prohibitions and sanctions that will be obtained when burning forests and or land. Therefore, it is necessary to do community service in the form of socialization on the prohibition of burning forest and land to the community in Lembah Sari Village, Pekanbaru City. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementation team is lecturers from the Faculty of Law, Lancang Kuning University who are competent in mastering materials regarding the prohibition of burning forests and land. Keyword: Prohibition, burning, forest and land, Sari Valley Pekanbaru

Problematika Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dalam Mengeksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi Tri Novita Sari Manihuruk
Jurnal Selat Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Selat
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

The criminal execution of paying replacement money becomes a problem when the prosecutor as the executor will carry out the execution. The facts on the ground show that many convicts do not pay replacement money. The problems of the Pekanbaru District Attorney's Office in carrying out the execution of replacement money for convicted criminal acts of corruption are: First, the convict does not pay the replacement money charged to him; and the convict does not have sufficient property to pay the replacement money. Second, there is no synergy between the Ministry of Finance and the Pekanbaru District Attorney if the convict does not pay the replacement money. The efforts of the Pekanbaru District Prosecutor's Office in Executing Replacement Money Against Corruption Convicts, namely asset tracing (asset tracking), and increasing synergy between the Ministry of Finance and the Pekanbaru District Attorney if the convict does not pay the replacement money.

PENAFSIRAN PASAL 156 KUHP TERHADAP PENGHINAAN ATAS SUATU DAERAH DALAM KASUS TEMPAT JIN BUANG ANAK Erdianto Effendi; Tri Novita Sari Manihuruk
Jurnal Restorative Justice Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Insult to an area in the case of "where the genie throws children" is interpreted by Article 156 of the Criminal Code. Looking at the facts of the case, it can be seen that it is true that the expression "jinn throws away children" is a derogatory idiom or expression, but the object in that expression is a certain place or area or region, not the group of people who are there. As for the object referred to in Article 156 which becomes the object of the offense is a person or ethnicity, ethnicity or population group. The research method used is normative research. The results of the study show that in the case of the statement where the genie disposes of the child, even though the words are demeaning, the statement cannot be applied as an offense against a tribe, race or class, because the statement is addressed to a region or region not to a particular community. However, it is possible to apply Article 14 paragraph (2) or Article 15 of Law Number 1 Year 1946.

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nurul Widhanita Y. Badilla; Tri Novita Sari Manihuruk
Jurnal Restorative Justice Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v7i1.5126

Narcotics abuse is an act that is contrary to laws and regulations. Currently narcotics abuse covers all levels of society whether poor, rich, old, young, and even children. Seeing the facts of the case, what are the factors that cause the crime of narcotics abuse and how are the efforts to deal with the crime of narcotics abuse. The research method used is empirical juridical. The research results show that Factors causing the crime of narcotics theft in Merauke district are economic factors, family factors, environmental factors, educational factors, and sociological factors as well as several other factors, namely, selfish feelings, the will to be free, mental turmoil, and a sense of awareness. Efforts to deal with narcotics crimes by the Merauke resort police are preventive efforts in the form of counseling and outreach through universities, schools, mass media. And repressive efforts in the form of law enforcement.

Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau Tri Novita Sari Manihuruk
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 5, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Dana desa yang dikelola belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum korupsi dana desa di Provinsi Riau beserta penyelesaian hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa belum berjalan maksimal, karena terdapat kendala di antaranya: perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, tersangka kabur, sulitnya menghadirkan saksi, sumber korupsi tidak hanya dana desa, dan terpidana tidak membayar uang pengganti. Penyelesaian hukumnya dengan penjatuhan pidana penjara, denda, dan pidana tambahan bagi terpidana.

Co-Authors Erdianto Effendi Johar, Olivia Anggie M Yusuf Daeng Muhammad Yusuf Daeng Muhammad Yusuf Daeng Muhammad Yusuf Daeng Nurul Widhanita Y. Badilla Olivia Anggi Johar Yusuf Daeng

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search