Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Sosialisasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Masyarakat di Kelurahan Limbungan Yusuf Daeng; Tri Novita Sari Manihuruk; Olivia Anggi Johar
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (888.337 KB) | DOI: 10.54951/comsep.v2i1.36

Abstract

A common problem faced by partners is that they do not understand the Crime of Spreading Hoax Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. They do not yet understand in detail what sanctions are given to spreaders of fake news (hoax) based on the ITE Law. The method of implementing activities is legal counseling. The delivery of material is carried out by lecturers who are members of the team that propose community service activities. In addition, this activity needs to involve the local Village Head as the activity facilitator. The result of this community service activity is an increase in public understanding of the Crime of Hoax Spreading Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions
Penyuluhan Hukum Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai PesisirKota Pekanbaru: Counseling on Criminal Law Enforcement in Narcotics Abuse Cases in Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City Olivia Anggie Johar; Yusuf Daeng; Tri Novita Sari M
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 1 No. 1 (2021): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.237 KB) | DOI: 10.57152/consen.v1i1.67

Abstract

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya).Permasalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai Pesisir ini sendidri memiliki 8 (delapan) kelurahan, salah satu nya Kelurahan Meranti Pandak. Penyebaran permasalahan narkotika ini juga beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman. Pesat nya perkembangan masyarakat menimbulkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya kasus-kasus atau permasalah penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten Pendekatan untuk menyelesaikan persoalan mitra dengan program pengabdian yang dilakukan adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan  prosedur kerja ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Kegiatan Penyuluhan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 di Aula Serba Guna Kantor Kelurahan Meranti Pandak Nantinya dalam program pengabdian ini akan menghasilkan artikel ilmiah sesuai dengan rencana kegiatan pengusul, sedangkan bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai PesisirKota Pekanbaru: ncreasing Public Understanding of Environmental Law Enforcement in Lembah Sari Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City Olivia Anggie Johar; Yusuf Daeng; Tri Novita Sari M
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 1 No. 1 (2021): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.768 KB) | DOI: 10.57152/consen.v1i1.68

Abstract

Enforcement of Environmental Law consists of Enforcement of Environmental Administrative Law, Enforcement of Civil Environmental Law, and Enforcement of Criminal Environmental Law in accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Law Enforcement Environmental Administration requests that those who reject the law or not meet the requirements, stop or approve the original situation (before there is a conflict). Enforcement of Civil Environmental Law is the second law enforcement effort after administrative law because it only focuses on efforts to compensate victims for environmental pollution or damage. Criminal Law Enforcement receives an ultimum remedium or final legal remedy because law enforcement here is intended to cancel a security court or a fine for those who try to pollute and / or destroy the environment. Introductory discussion with dialogue, with work procedures to support the methods offered are lectures / discussions and dialogues conducted according to the schedule requested in accordance with partner requests for improvement in the discussion of program time. In this service program, it will produce scientific articles in accordance with the proposed activity plan, while for partners is knowledge about partners is knowledge about environmental law enforcement for the community of Lembah Sari.
Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Yusuf Daeng; Hafidz Syukri Hamdani; Dedi Adryan; Hendra Gunawan; Yoga Marananda; William Alfred
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5546

Abstract

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta prilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi prilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian. Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian adalah: bagaimana penegakan hukum pidana di Indonesia, bagaimana tahapan menegakan hukum pidana di Indonesia, dan faktor yang seperti apa yang dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif yaitu “penelitian terhadap asas hukum dan perbandingan hukum dengan cara mempelajari penegakan hukum pidana di Indonesiai dan membahasnya dengan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber”. Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “suatu penelitian ini yang bermaksud menggambarkan data seteliti mungkin tentang penegakan hukum pidana di Indonesia. Berdasarkan pembahasan, diketahui bahwa penegakan hukum pidana merupakan tugas yang harus dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah yang timbul di masyarakat. Dalam menangani masalah-masalah yang timbul dalam penegakan hukum pidana Indonesia dilakukan secara penal dan non penal. Tahapan penegakan hukum pidana di Indonesia adalah tahap formulasi, tahapan aplikasi dan tahap eksekusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana di Indonesia diantaranya undang-undang pidana, aparatur penegak hukum, sarana yang memadai, faktor lingkungan sosial dan faktor kebudayaan.
Analisis Kasus Pidana Perpajakan Oleh Rafael Alun Trisambodo Selaku Aparatur Sipil Negara Dirjen Pajak Yusuf Daeng; Noverto Noverto; Raejeb Bagaskara; Robi Hamid
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5806

Abstract

Bermula dari kasus penganiayaan oleh Mario Dandy dan foto sebuah mobil Jeep Rubicon yang menjadi perhatian masyarakat yang ternyata terdaftar atas nama orang lain untuk menghindari pajak yang pada akhirnya menimbulkan kecurigaan terkait adanya kasus penyimpangan pajak yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kasus penyimpangan pajak yang dilakukan oleh pegawai dirjen pajak pak Rafael Alun Trisambodo mulai dari sebab, akibat, aturan yang dilanggar serta upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait untuk memberantas tindak korupsi dan pencucian uang dilingkungan perpajakan supaya kejadian dengan kasus serupa tidak terulang kembali. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang dimana kita meneliti lebih lanjut beberapa tulisan dari beragam sumber tentang kasus tersebut yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan utama dari kasus yang sedang diteliti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar adanya tindak kasus penyelewengan pajak tersebut.
Analisis Penerapan Sistem Keamanan Siber Terhadap Kejahatan Siber Di Indonesia Yusuf Daeng; Jimmy Levin; Karolina Karolina; Muhammad Razzaq Prayudha; Nindy Putri Ramadhani; Noverto Noverto; Susanto Imanuel; Virgio Virgio
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6376

Abstract

Dengan adanya kemajuan teknologi bukanlah tidak adanya tanpa sebuah persoalan, teknologi internet juga dapat menyebabkan kejahatan yang biasa di sebut Cyber Crime. Semakin pesatnya penggunaaaan teknologi maka semakin rawan untuk tingkat kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan asiknya baik penipuan, pencurian, pencemaran nama baik serta kejahatan lainnya melalui internet. Dibentuklah perlindungan hukum terhadap korban cyber crime terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Laporan National Cyber Security Index (NCSI) mencatat, skor indeks keamanan siber Indonesia sebesar 38,96 poin dari 100 pada 2022. Angka ini menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-3 terendah di antara negara-negara G20. Adapun tujuan penulisan ini adalah Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem keamanan siber di Indonesia dan memahami hambatan penerapan sistem kemanan siber di Indonesia, serta upaya mengatasi hambatan dalam penerapan sistem kemanan siber supaya kejahatan siber di Indonesia bisa teratasi dan menurun Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang dimana kita meneliti lebih lanjut beberapa tulisan dari beragam sumber tentang kasus tersebut yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi dan menemukan permasalahan utama dari kasus yang sedang diteliti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar sistem keamanan siber di Indonesia belum bisa mengantisipasi kejahatan siber dengan maksimal.
Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Dalam Menegakkan Hak Konsumen Di Indonesia Yusuf Daeng; Juni Kasmira; Arlenggo Guswandi; Jefri T; Bambang Keristian; Ahmad Khomeini Nasution
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6660

Abstract

Lembaga perlindungan konsumen memiliki peran yang penting dalam menegakkan hak-hak konsumen di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran yang dimainkan oleh lembaga perlindungan konsumen dalam menjaga hak-hak konsumen di tengah dinamika pasar yang berkembang pesat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelusuran dan analisis berbagai literatur terkait hukum konsumen, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang terkait dengan lembaga perlindungan konsumen di Indonesia. Analisis dilakukan terhadap peran lembaga perlindungan konsumen seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta bagaimana lembaga-lembaga ini berkolaborasi dalam melindungi hak-hak konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga perlindungan konsumen memegang peranan krusial dalam menegakkan hak-hak konsumen di Indonesia. Mereka tidak hanya memberikan bantuan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyedia jasa/barang, tetapi juga melakukan advokasi, pendidikan konsumen, dan pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak etis atau merugikan konsumen. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi lembaga perlindungan konsumen, termasuk keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pasar. Oleh karena itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen melalui sinergi antarlembaga, penguatan regulasi, dan pengembangan strategi baru dalam menangani permasalahan yang muncul di era digital saat ini.
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap RokokI legal Tanpa Pita Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Yusuf Daeng; Lina Lina; Mangaratua Mangaratua; Rikardo Rikardo; M. Adri; Fhauzan Fhauzan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6661

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai di Indonesia. Rokok ilegal tanpa pita cukai menjadi isu yang signifikan dalam ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang cukai dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Studi ini mendeskripsikan landasan hukum yang mengatur cukai, peraturan mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi konsumen dari produk ilegal yang berbahaya. Penelitian ini juga menganalisis potensi dampak buruk terhadap kesehatan konsumen serta kerugian ekonomi dan perpajakan yang ditimbulkan akibat peredaran rokok ilegal. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi konsumen dari rokok ilegal tanpa pita cukai. Namun, implementasi hukum dan penegakan peraturan masih menjadi tantangan dalam mengatasi masalah ini. Perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal memerlukan langkah-langkah penegakan hukum yang lebih efektif serta upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mengurangi peredaran produk ilegal yang merugikan bagi kesehatan dan keuangan masyarakat.
Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital: Tinjauan Terhadap Kerangka Hukum Perlindungan Privasi Yusuf Daeng; Nasri Linra; Atan Darham; Derry Handrianto; Risky Risandy Sianturi; Denny Martin; Rendy Pratama Putra; Hendi Saputra
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6662

Abstract

Perlindungan data pribadi menjadi krusial di era digital saat ini, terutama dengan peningkatan signifikan dalam pengumpulan, pengolahan, dan pertukaran informasi pribadi secara daring. Tinjauan terhadap kerangka hukum perlindungan privasi menjadi esensial dalam memahami tantangan, kebutuhan, dan dampak dari peraturan yang ada terhadap perlindungan data pribadi. Artikel ini bertujuan untuk menggali kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi dalam era digital. Dengan menggunakan pendekatan analisis peraturan dan praktik hukum yang ada, artikel ini memaparkan evolusi perlindungan privasi dari peraturan tradisional hingga peraturan yang lebih komprehensif di berbagai yurisdiksi. Diskusi ini menyoroti tantangan utama yang dihadapi oleh kerangka hukum saat menghadapi inovasi teknologi yang terus berkembang. Adapun masalah-masalah seperti perlindungan data lintas batas, penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, serta keterlibatan entitas non-negara dalam pengelolaan data pribadi menjadi fokus dalam analisis ini. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi dampak regulasi perlindungan data terhadap organisasi, individu, dan perkembangan ekonomi di tengah revolusi digital. Analisis terhadap kepatuhan, tanggung jawab, dan upaya-upaya inovatif dalam memenuhi standar perlindungan data juga menjadi perhatian utama dalam tulisan ini. Melalui kerangka hukum yang disajikan dalam artikel ini, diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terhadap perlindungan data pribadi dalam konteks global dan lokal. Implikasi praktis dan saran-saran kebijakan diakhiri sebagai upaya untuk menghadapi tantangan masa depan dalam memperkuat perlindungan data pribadi di era digital yang terus berkembang.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Informasi Tanggal Kadaluwarsa Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yusuf Daeng; Nanda Nanda; Afrimatika Dewi; Rian Rahmadi; Aris Yuliyanta; Firdaus Firdaus
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6663

Abstract

Penelitian ini mengulas perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi undang-undang dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan yang melewati tanggal kadaluwarsa. Metode penelitian melibatkan analisis terhadap peraturan hukum yang ada, studi kasus terkait pelaksanaan hukum terhadap informasi tanggal kadaluwarsa, serta wawancara dengan berbagai pihak terkait termasuk otoritas pengawas dan produsen makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan landasan hukum yang penting bagi perlindungan konsumen terkait informasi tanggal kadaluwarsa produk makanan. Namun, terdapat kekurangan dalam penegakan hukum secara konsisten di tingkat penjualan produk dan pemahaman yang kurang optimal dari konsumen mengenai hak mereka terhadap informasi ini. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang lebih efektif baik dari pemerintah maupun pihak industri untuk memastikan implementasi undang-undang yang lebih efektif guna melindungi konsumen terhadap produk makanan yang telah melewati tanggal kadaluwarsa.