Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.354
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis JISPO (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Respublica Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Mizan: Journal of Islamic Law Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Jurnal Gagasan Hukum J-COSCIS : Journal of Computer Science Community Service Riau Law Journal CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement JURNAL KARYA ILMIAH MULTIDISIPLIN
Johar, Olivia Anggie
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PENCEMARAN SUNGAI SIAK DI KOTA PEKANBARU DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN Olivia Anggie Johar
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2019): JISPO Vol 9 No 2 2019
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v9i2.6046

Abstract

Enforcement of Environmental Criminal Law is one of the implementation processes of the utilization of principles, institutions, systems and criminal law sanctions to enforce environmental legal norms. The running or failure of the environmental criminal law enforcement process is very closely related to the settlement of the case. This can be illustrated from the pollution cases that occurred in the Siak River. Enforcement of Environmental Criminal Law must be done so that the Siak River is no longer a polluted river. Various kinds of laws and regulations concerning the protection of rivers from pollution both in the form of general regulations and specific arrangements are seen as not being able to control pollution of the Siak River in the city of Pekanbaru.
REALITAS PERMASALAHAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Olivia Anggie Johar
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 15, No 1 (2021): Jurnal Ilmu Lingkungan
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jil.15.1.p.54-65

Abstract

Handling environmental law enforcement problems in Indonesia can be done in two ways, namely penal and non-penal. The difference between the two is that penal is repressive while non-penal is preventive. In essence, repressive action can also be seen as preventive action in a broad sense. The factors that influence environmental law enforcement in Indonesia are political intervention and power when formulating environmental laws and regulations, low human resources and the judicial mafia in the process of enforcing environmental criminal law in Indonesia. The inconsistency between the rules, between the rules and the criminal justice system and among law enforcers itself is an obstacle in upholding environmental law in Indonesia. The solution that can be done is to improve human resources, both intellectual and moral, to achieve the success of environmental law enforcement. And there must be a common vision, mission, orientation and comprehensive mastery of environmental regulations by each related department so that environmental problems can be harmonized without sacrificing the interests of the community, businessmen, government and environmental interests. The government must also synchronize economic, social and ecological elements in every development policy, so that the policies issued by the government do not harm the environment.
PROMOSI DALAM MENARIK MINAT MAHASISWA BARU: SEBUAH TINJAUAN KEGIATAN PROMOSI DI UNIVERSITAS LANCANG KUNING Jeni Wardi; Gusmarila Eka Putri; Olivia Anggie Johar
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Vol. 19 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jieb.v19i1.8250

Abstract

ABSTRAK Unilak, saat ini unilak belum menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa dibandingkan dengan Perguruan Tinggi lain yang ada di Riau. Untuk itu unilak dapat mengatasi persaingan ketat dengan menugaskan tim promosi unilak untuk membuat berbagai macam strategi promosi, seperti brosur, media social, periklanan, publisitas, dan word of mouth. Akan tetapi strategi promosi tersebut belum berhasil dengan baik dan belum sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi strategi promosi dan efektifitas kegiatan promosi di unilak selama ini serta apa-apa saja yang menjadi kendalanya. . Bagi pengambil keputusan dalam hal ini adalah Pimpinan Universitas Lancang Kuning, hasil penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi untuk memperbaiki strategi promosi dan menemukan kendala-kendala pelaksanaannya sehingga dapat menemukan model promosi yang lebih baik untuk dapat diterapkan dimasa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan di Universitas Lancang Kuning, yang mana pemilihan informan penelitian dilakukan berdasarkan informan yang peneliti anggap relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu Tim Promosi ( tenaga struktural dan fungsional yang terlibat) di Universitas Lancang Kuning dan calon mahasiswa baru tahun 2021 yang mendaftar dan melakukan registrasi ulang pada unilak. Metode sampling untuk mahasiswa adalah rancangan sampel probalitas (probality sampling design) dengan teknik sampel acak sederhana (simple random sampling). Hasil evaluasi terkait strategi promosi melalui Iklan ( Baliho, spanduk, leaflet, poster, brosur, dll), Personal Selling ( Kunjungan sosialisasi ke SMA/SMK), Publisitas ( Jejaring Sosial, Facebook, IG, website, dll) dan Word Of Mouth ( Informasi dari Pegawai, dosen dan mahasiswa) menunjukan Persentase Skor Kepuasan rata-rata 85% yang artinya >84-100 adalah Responden Sangat Puas. Hasil evaluasi efektifitasnya kegiatan promosi unilak yang dilihat dari Aspek Empathy, Persuation , Impact Dan Communication yang dalam hal ini menunjukan Persentase Skor Tingkat Penilaian rata-rata 91% yang artinya >84-100 adalah Sangat Efektif. Kata Kunci: Strategi, Promosi, Efektifitas, Kendala, Unilak
PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Olivia Anggie Johar; Fahmi Fahmi; Dani Marsadi
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 2 No. 01 (2020): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.79 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v2i01.8232

Abstract

Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya untuk pelaku masih ad hambatan. Faktor-faktor penghambat yang timbul penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain secara ekternal dan internal . Upaya mengatasi faktor-faktor penghambat yang timbul pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru bisa dilakukan dengan Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak. Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi Memberikan kesadaran hukum pada masyarakat bahwa masa depan anak-anak cerah jangan rusak dengan menjadikan mereka pelaku Narkotika, sebagai anggota masyarakat dan anak-anak merupakan masa depan bangsa kita wajib untuk membantu mereka untuk sadar dan jera agar tidak melakukannya lagi dengan memberikan kesempatan dengan mempertanggungjawabkan yang dilakukan dengan menerima pembinaan, bimbingan dan lain-lain. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. The application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court Legal Area, especially for perpetrators, still has obstacles. The inhibiting factors that arise from the application of sanctions against perpetrators of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court are externally and internally. Efforts to overcome the inhibiting factors that arise in the application of sanctions against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse in the Pekanbaru District Court can be done by drawing up a work plan and maximizing the performance of each investigator in handling child cases. Establish Intensive Communication with Other Law Enforcement Officials. Conducting Socialization on Diversion in the Community. Making an Agreement on Supervision of the Implementation of the Results of the Diversion Agreement Providing legal awareness to the community that the bright future of children should not be damaged by making them narcotics offenders, as members of the community and children are the future of our nation. do it again by providing opportunities to account for what is done by receiving coaching, guidance and others. The research used is sociological law research.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK OLEH KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS Olivia Anggie Johar; Miftahul Haq
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 3 No. 02 (2021): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (595.504 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v3i02.8905

Abstract

Faktor penghambat Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di kejaksaan Negeri Pekanbaru meliputi; berhadapan dengan anak, lemahnya alat bukti di persidangan (tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, lemahnya surat visum et repertum dan terdakwa tidak mengakui), unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi sehingga Jaksa Penuntut Umum menggunakan KUHP. Upaya Jaksa Penuntut Umum dalam menghadapi kendala dalam penanganan perkara pidana pencabulan terhadap anak dalam rangka penegakan hukum adalah; orang tua (keluarga korban), melakukan upaya hukum terhadap putusan bebas: menggali pendapat para ahli agar unsur-unsur dalam Undang-undang Perlindungan Anak terpenuhi dalam setiap tidak pidana pencabulan yang korbannya adalah anak. Penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis The inhibiting factors of the Public Prosecutor in handling cases of criminal acts of sexual abuse against children at the Pekanbaru State Prosecutor's Office include; dealing with children, the weakness of the tools in the trial (the absence of evidence that saw the incident directly, the weakness of the visum et repertum letter and not admitting), there are no elements contained in the Child Protection Act that is not proclamation so that the Public Prosecutor uses the Criminal Code. The efforts of the Public Prosecutor in dealing with problems in handling criminal cases of child molestation in the context of law enforcement are; the parents (family of the victim), take legal action against the acquittal: explore the opinions of experts so that the elements in the Child Protection Act are fulfilled in every crime of sexual abuse in which the victim is a child. The research is a sociological legal research.
Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam Olivia Anggie Johar
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 2 (2020): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i2.802

Abstract

AbstractThis research aims to explain the crime of forest burning in Riau Province from the perspective of Islamic law. The method used in this research is socio-legal research. Forests are both a gift and a mandate from God which is bestowed on the Indonesian people as one of the most valuable natural resources. Based on Article 50 paragraph (3) letter d Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, it is stated that everyone is prohibited from burning forests. In 2019 there were forest fires in Riau Province covering an area of 75,871 hectares. The implementation of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in Riau Province hasn’t progressed as expected. Riau Provincial Government can take preventive measures to minimize the occurrence of forest fires by providing legal education to the community by cooperating with the police and religious figures who are popular in the community. Based on the Fatwa of the Council of Indonesian Ulama Number 30 of 2016 concerning the Law of Forest and Land Burning and Its Control, it is emphasized that carrying out forest burning which can cause damage, environmental pollution, loss of others, health problems, and other bad impacts is forbidden.Keywords: Forest; Criminal Act; Islamic Law AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau menurut perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hutan merupakan karunia sekaligus amanah dari Allah yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai salah satu kekayaan alam yang sangat berharga. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau seluas 75.871 Ha. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Riau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menggandeng pihak kepolisian maupun tokoh-tokoh agama yang populer di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya ditegaskan bahwa melakukan pembakaran hutan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya hukumnya adalah haram.Kata kunci: Hutan; Tindak Pidana; Hukum Islam
Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau Olivia Anggie Johar; M. Yusuf Daeng; Tri Novitasari Manihuruk
Jurnal Hukum Respublica Vol. 21 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertanggungjawaban pidana perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang tindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang bersifat delik materil (generic crime) dan yang bersifat delik formil (specific crime). Sedangkan tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 116 s/d Pasal 118, serta pengenaan sanksi tata tertib sesuai dengan Pasal 119 UUPLH. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah sanksi penjara dan sanksi denda. Target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah terlaksananya Pertanggungjawaban pidana perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan lokasi penelitian di kantor Kepolisian Daerah Riau
Sosialisasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tri Novita Sari Manihuruk; Muhammad Yusuf Daeng; Olivia Anggie Johar
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1 No 4 (2021): JPMI - Agustus 2021
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.31

Abstract

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah  Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan namun kenyataanya beberapa warga binaan di Lapas Kelas 2A Pekanbaru belum memahami mengenai Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu.  Selama ini, Remisi yang sering diberikan kepada Warga Binaan Lapas Kelas 2A Pekanbaru ialah remisi Umum, maupun remisi Khusus. Sedangkan untuk narapidana tindak pidana tertentu, jarang sekali. Karena salah satu syaratnya adalah narapidana bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, atau yang disebut dengan istilah Justice Collaborator. Hal inilah yang menyulitkan narapidana tindak pidana tertentu untuk mendapatkan Remisi di Lapas kelas 2A Pekanbaru. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan sejak dini kepada warga binaan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam memperoleh remisi. Dengan program pengabdian kepada masyarakat dana hibah Lembaga LP2M Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, kami sebagai bagian dari Civitas Akademik kampus  Universitas Lancang Kuning melakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai sarana untuk membantu permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru sebagai mitra dan langkah awal sosialisasi masyarakat sejak dini. Adapun teknis kegiatan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu. Hasil evaluasi yang dilakukan mencapai 50% dari akurasi evaluasi tingkat pemahaman warga binaan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu.
Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Retribusi Dan Kebersihan Olivia Anggie Johar; Tri Novita Sari Manihuruk
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2021): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v5i6.8798

Abstract

The waste problem in Pekanbaru City is not only the responsibility of the government but also the community. Pekanbaru City has a regulation that regulates waste management, namely PERDA Number 4 of 2000 concerning Cleanliness Retribution. The community must understand how the regulations related to waste management are to create a clean and sustainable environment. Therefore, Community Service activities by conducting counseling to increase legal awareness of the community in Limbungan Village. At this time the legal awareness of the community regarding waste management is still low. After the service, it can be seen that there is an increase in public understanding regarding public legal awareness regarding waste management in accordance with applicable regulations which can be seen from the pre-test and post-test questionnaires given to the community. Permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru tidak hanya menjadi tanggubjawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Kota pekanbaru memiliki regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah yaitu PERDA Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Kebersihan. Masyarakat harus paham bagaimana pengaturan terkait pengelolaan sampah sehingga terciptanya lingkungan yang bersih dan lestari. Maka dari itu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan penyuluhan peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat di Kelurahan Limbungan. Pada saat ini keasadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah. Setelah dilakukan pengabdian terlihat bahwa terjadi peningkatan pemahaman masyarakat terkait kesadaran hukum masyarakat terkait pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dapat dilihat dari kuisioner pre test dan post test yang diberikan kepada masyarakat.
PELAKSANAAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO. 8/VII/2018 TENTANG PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Fahmi Fahmi; Olivia Anggie Johar; Selamat Parlindungan
Riau Law Journal Vol 5, No 2 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.019 KB) | DOI: 10.30652/rlj.v5i2.7880

Abstract

Sebelum berlakunya restorative justice pada tingkat penyidikan proses penegakan hukum cenderung mengedepankan sistem hukum formil yang pada akhirnya justru mencederai rasa keadilan masyarakat, sehingga melahirkan gagasan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sudah dilaksanakan tetapi menemui berbagai kendala. Perkara yang telah mediasi menggunakan pendekatan restorative justice periode dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 September tercatat sebanyak 25 perkara yang telah dimediasi. Mekanisme formil berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 sudah diterapkan dalam setiap perkara yang dimediasi dengan pendekatan restorative justice. Sebelum pemberlakuan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 terlebih dahulu telah dilakukan sosialisasi melalui Bidang Hukum Polresta Pekanbaru terhadap seluruh anggota penyidik Polresta Pekanbaru supaya mereka memahami proses atau mekanismenya. Pemahaman ini jelas menentukan efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Kapolri tersebut. Hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang penerapan Restorative Justice dalam perkara pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yang pernah dihadapi disebabkan salah satu pihak tidak sempurna melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak keberatan. Sementara pemahaman aparat penegak hukum yang selama ini masih berorientasi pada crime control model, infrastruktur yang masih belum memadai dan ego sektoral antarlembaga penegak hukum tidak menjadi hambatan bagi pihak Polresta Pekanbaru dalam melaksanakan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, karena hambatan justru datang dari aspek pelaksanaan perjanjian damai yang telah disepakati para pihak maka upaya mengatasinya penyidik harus selektif dan ditekankan agar benar- benar tidak ada paksaan dalam membuat perjanjian damai. Memediasikan agar perjanjian damai seimbang, supaya terjadi keadilan restorative justice. Dengan kata lain, upaya penyidik memediasi secara berimbang dan berupaya selektif menyelesaikan kasus per kasus secara restorative justice. Kata Kunci: Surat Edaran, Restorative Justice, Polresta, Pekanbaru
Co-Authors Anton Ariyanto Bobi Darmawan Budia Misri Dani Marsadi David Setiawan Dewi Sartika Fahmi Fahmi Fahmi Fahmi Fenty Widya Guntoro, Guntoro Gusmarila Eka Putri Jeni Wardi Jeni Wardi Latifa Siswati Lisnawita Lisnawita Loneli Costaner M. Yusuf Daeng Miftahul Haq Muhammad Yusuf Daeng Muhammad Yusuf Daeng Muhammad Yusuf Daeng Nurhamin Nurhamin Rezmia Febrina Ririn Sari Wati Rizky Octa Putri Charin Selamat Parlindungan Tri Novita Sari M Tri Novita Sari Manihuruk Tri Novita Sari Manihuruk Tri Novitasari Manihuruk Yusuf Daeng Yusuf Daeng