Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

5.067

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Qistie: Jurnal Ilmu Hukum LAW REVIEW Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Panorama Hukum JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Jurnal Meta-Yuridis JURNAL ILMIAH LIVING LAW WAJAH HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Jurnal Abdimas Mahakam Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana LEGAL BRIEF Jurnal Analisis Hukum Abdimas: Papua Journal Of Community Service Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan De Juncto Delicti: Journal of Law I-Com : Indonesian Community Journal JURNAL PENGABDIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (JPPM)

Hana Faridah

Universitas Singaperbangsa Karawang

Author-ID : 2587737

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Aspek Sosiologis Tindak Pidana Perzinaan Atas Suami Yang Nikah Dibawah Tangan (Siri) Tanpa Izin Poligami Pura, Margo Hadi; Faridah, Hana
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 14 No. 2 (2020): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v14i2.141

Pernikahan siri yang secara agama dianggap sah pada kenyataannya justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Nikah siri tanpa adanya izin dari istri yang sah dapat memberi ruang delik perzinaan, perzinaan diatur dalam pasal 284 KUHP sepanjang pelaku nikah siri tidak dapat membuktikan bahwa benar telah ada perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, dan hanya bisa dituntut berdasarkan adanya pengaduan dari istri/suami yang tercemar (delik aduan). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan masyarakat atas nikah siri menjadi sah menurut agama serta berdasarkan pasal 284 dan mengetahui perlindungan hukum bagi istri yang ditelantarkan oleh suaminya yang sudah nikah siri. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif (penelitian hukum kepustakaan) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menyertai pernikahan siri, khususnya bagi perempuan, antara lain masalah keluarga, masalah sosial serta psikologis. Secara hukum, pernikahan siri bagi perempuan adalah bahwa istri tidak dianggap sebagai istri sah dan tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.

ANALISIS TERKAIT TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNAAN BORAKS DAN FORMALIN PADA MAKANAN Rahmawati, Ely
Jurnal Meta-Yuridis Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/jm-y.v4i2.8334

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan boraks dan formalin pada makanan, metode penelitian ang digunakan yaitu metode hukum normatif mencangkup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Hasil penelitian menunjukan bahwa tanggung jawab pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen dan wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sama nilainya, atau perawatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundangn undangan. Cara penyelesaian dapat melalui litigasi (dipengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan), untuk penyelesaian secara non litigasi (diluar pengadilan) menurut Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya dengan tiga cara yaitu, konsoliasi, arbitrase dan mediasi.

ANALISIS KASUS KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN TEORI KRIMINOLOGI Alfahriandra Perdana Putri; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban serta penanggulangannya perilaku pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan perspektif kriminologi. Metode yang dilakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif sesuai dengan pengaturan pembentukkan peraturan perundang – undangan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual karena riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan bebas melancarkan aksinya dan cara berpakain korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Upaya pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual dilakukan dengan upaya pencegahan seperti terapi psikologis, meningkatkan kesadaran pengawasan orang tua agar tidak menjadi korban apalagi sampai menjadi pelaku dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayangnya.

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KREDIT MACET KPR PADA BANK BTN MELALUI BPSK KARAWANG Wilma Virgiawati; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dewasa ini semakin banyak debitur yang melakukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BTN Kota Karawang. Karena banyak sekali perminatan debitur dalam membeli rumah dengan cara kredit. Sekitar kurang lebih 70% masyarakat Kota Karawang melakukan perjanjian kredit dengan Bank BTN untuk membeli perumahan. Oleh karena itu Bank BTN ditunjuk oleh pemerintah agar membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperoleh bantuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini banyak sekali permasalahan yang akan menyebabkan debitur melakukan wanprestasi. Seperti tidak dipenuhinya kewajiban debitur untuk membayar angsuran kepada Bank dan juga debitur telat membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan.

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA (KDRT) Eza Mahendra; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Anak ialah sebuah karunia dan amanah Tuhan YME yang mempunyai martabat serta harga aku seutuhnya sebagai manusia. Dalam memelihara martabat serta harkat seorang anak maka seorang anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Seorang anak menurut kodratnya mempunyai daya pikir yang tidak terlalu baik untuk bisa memberikan perbedaan mana yang buruk dan baik. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak umumnya ialah suatu tahapan dalam peniruan atau dipengaruhi oleh tingkah laku lingkungan sekitarnya dikarenakan pada masa kecil ialah masa pembangunan kepribadian watak dan tingkah laku seorang individu. Tujuan penelitian ini untuk mengenal implementasi perlindungan hukum bagi korban kekerasan psikis pada anak dalam rumah tangga. Reset ini memakai teori yuridis normatif yang dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dilakukan dengan, melalui kegiatan pendidikan. Tiap anak mempunyai hak terhadap keberlangsungan hidupnya tumbuh dan kembang serta hak untuk perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

PENEGAKAN HUKUM ATAS PENYIMPANAN DAN PEREDARAN UANG PALSU SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG DIRAGUKAN KEASLIANNYA Rizki Akbar Maulana; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pentingnya keberadaan uang maka seseorang berlomba-lomba untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara salah satunya dengan mengedarkan, memakai, menyimpan, dan/atau membelanjakan uang palsu. Masalah yang dibahas adalah Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.120/Pid.Sus/2021/PN Pml dan Bagaimana Penegakan Hukumnya Atas Penyimpanan dan Pengedaran Uang Palsu. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif melalui pendekatan berdasarkan kasus dan perundang-undangan. Pada dasarnya yang dilakukan oleh Nurichah dan Karyono merupakan perbuatan yang secara langsung telah bertentangan dengan hukum. Terkait dengan penegakan hukumnya atas penyimpanan dan pengedaran uang tidak asli tersebut telah diatur secara rinci di dalam Pasal 244 dan 245 KUHP serta Pasal 26 ayat (3) dan 36 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan menganut asas “lex specialis derogat legi generalis”.

ANALISIS YURIDIS FINTECH LENDING BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 Jumadi Anwar; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Dengan adanya perkembangan yang begitu pesat dari teknologi dan informasi, banyak perusahaan yang menawarkan layanan peminjaman uang menjadi lebih mudah dan tumbuh meningkat dari bawah ke atas dengan inovasi yang baru yaitu fintech lending. Dengan perkembangan tersebut maka perlu diketahui pengaturan mengenai fintech lending. Selain itu, banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung yang memanfaatkan perkembangan tersebut sehinggan muncul lah fintech lending illegal yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang dapat merugikan. Sebab dari itu dibutuhkan pemahaman mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 serta pemahaman dari sumber-sumber lainnya seperti buku, jurnal ilmiah, maupun peraturan hukum yang berkaitan dengan pinjaman online. Selanjutnya untuk menghindari terjerumusnya dari fintech lending illegal, masyarakat disarankan untuk lebih teliti dan melihat fintech lending yang telah terdaftar atau memiliki izin di website resmi OJK sebelum melakukan pinjaman online.

PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DALAM MEDIA MASSA SEBAGAI WUJUD KETIDAKBERPIHAKAN KORBAN Mega Fadhillah Chaidir; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 6 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tulisan ini membahas isu tentang pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan dampak yang ditimbulkan terhadap anak. Dalam pengaturan hukum, anak harus dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan salah satunya adalah kekerasan seksual. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Sebagai bentuk perlindungan anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.

TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEMAKIN MENINGKAT Inka Lidiya; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 4 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktoruyang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan seksual dan untuk menganalisis upaya penegakan hukum dan masyarakat terkait kekerasan terdahap anak. Penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis yaitu menggunakan jenis penelitan normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaaan atau data sekunder. Penelitian tersebut difokuskan dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-normaudalam hukumUpositf khususnya dalam kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual di indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, namun korbanya bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan anak-anak yang dibawah umur. Dalam tindakan kekerasan seksual pada anak akan berdampak emosional dan fisik kepada korbannya. Hal ini disebabkan kebanyakan anak menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor, kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan dan rasa trauma yang berkepanjangan.

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PLATFORM ONLYFANS Moch Abdul Aziz; Hana Faridah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Penggunaan teknologi secara masif dewasa ini merupakan tanda bahwa manusia telah banyak berkembang dari masa ke masa. Berdasarkan statistik Patroli Siber dari Januari 2020 sampai Juni 2021 total laporan yang ada telah mencapai 2.259, Pornografi dengan jumlah 208 menduduki peringkat tiga setelah Penyebaran Konten Provokatif 1.048 dan Penipuan Online 649. Dalam tulisan ini digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian yuridis normatif. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa OnlyFans mirip dengan media sosial lain hanya berbeda dalam pembatasan jenis konten serta berbayar yang nominalnya dikehendaki oleh konten kreator. Sanksi bagi konten kreator, pelanggan, dan pihak OnlyFans yang memuat, mengakses atau menyediakan konten pornografi dapat dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (“UU Pornografi”) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

Co-Authors Adila Hana Widiastari Alfahriandra Perdana Putri Alfiansyah Alfiansyah Andrew Christian Banjarnahor Aryo Fadlian Devi Siti Hamzah Marpaung Dewi Fitri Yani Dzakiyah Noor Mughni Eza Mahendra Fakhri Rizki Zaenudin Galih Raka Siwi Grasiara Naya S Indra Yudha Koswara Inka Lidiya Jumadi Anwar Karina Luana Pramesti Widodo Koswara, Indra Yudha Maharani Nurdin Margo Hadi Pura Mega Fadhillah Chaidir Mela Nurhayati Mery Suryanti Moch Abdul Aziz Muhamad Tanto Mulyana R. Bagus Irawan Raisya Setya Cahyani Reviansyah Erlianto Rizki Akbar Maulana Rona Apriana Fajarwati Samantha Varania Ekasuci Sautsnida Mizuro Supandi Darmawan Sylvia Dwi Andini Vina Tiarawati Wilma Virgiawati

Title

Found 40 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 40 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 40 Documents
Search