Articles
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERANAN MEDIASI DALAM UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEKAYAAN INTELEKTUAL ]]>
<![CDATA[Sugianto, Fira Amalia]]>;
<![CDATA[Marpaung, Devi Siti Hamzah]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 5, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/jm-y.v5i1.8756
<![CDATA[Alternatif Penyelesaian Sengketa ialah suatu metode alternatif yang layak dipertimbangkan dalam menyelesaikan sengketa, karena bercirikan win-win solutions (semua pihak merasa happy), dan memiliki banyak keuntungan dalam menyelesaikan masalah pribadi, seperti penyelesaian konflik secara tuntas, sederhana, bebas, cepat, dan lebih murah dibandingkan biaya hukum yang tinggi dan penundaan yang lama pada putusan Pengadilan yang menjadi beberapa faktor yang menyebabkan individu mencari alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang akan diulas pada penulisan ini ialah Mediasi yang mana melibatkan pihak ketiga yaitu Mediator. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peranan Mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. Metode penelitian pada penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan adanya bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang mengkaji studi kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas peranan mediasi dalam upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual ini cukup efektif dilakukan dengan hal yang berhubungan dengan kedua belah pihak, suasana, hasil yang dicapai, dan biaya.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Nadila Salim]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (374.724 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.1063-1072
<![CDATA[Dispute resolution can be carried out through a litigation process or a non- Dispute resolution can be carried out by means of a litigation process or a non-litigation process. Dispute resolution by means of the litigation process is the process of resolving disputes through the courts. Meanwhile, non-litigation settlement is a dispute resolution process carried out outside the court which often occurs with alternative dispute resolution. There are various ways of resolving non-litigation disputes, especially what will be discussed in this paper is dispute resolution through Mediation. Mediation provisions are regulated in the Republic of Indonesia Court Regulation Number 1 of 2016 Mediation Procedures in Court (Furthermore, it will be carried out with PERMA No. 1 of 2016) which is a substitute for Supreme Court Regulation Number 1 of 2008. . If not through the mediation procedure, the dispute resolution violates the provisions of Article 130 HIR and or 154 Rbg which results in the decision being null and void.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DILUAR PENGADILAN (NON LITIGASI) MELALUI JALUR NEGOSIASI (STUDI KASUS TUMPAH NYA MINYAK DI LAUT KARAWANG) ]]>
<![CDATA[Komala Sridewi Lestari]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.797 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.651-660
<![CDATA[tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan dan ganti rugi dari PT. Pertamina Hulu Energi kepada masyarakat sebagai korban pencemaran lingkungan. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Kegiatan pertambangan di Laut Utara Kabupaten Karawang memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan dan negara. Tetapi Akibat pencemaran lingkungan yang terjadi Dari kejadian itu tidak ada lagi keuntungan, melainkan timbulnya kerusakan dan kerugian yang sangat dirasakan oleh masyarakat sebagai korban pencemaran lngkungan. Maka dari itu penyelesaian sengketa dalam kasus ini adalah (non litigasi) penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur negosiasi. Yang menghasilkan sebuah keputusan adanya konpensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan akibat tumpahnya minyak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian di lakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. ]]>
<![CDATA[ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA INSES BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Dhea Yurita]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.886 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1491-1500
<![CDATA[Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak, penulisan ini bertujuan untuk menggali berbagai komponen perlindungan anak sebagai korban hubungan incest, termasuk (interaksi seksual incest). Artikel ini mengkaji aturan perundang- undangan yang berhubungan pada anak, khususnya yang berhubungan pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti pelanggaran inses, dengan menggunakan pendekatan perbandingan (statute method) dan pendekatan penelitian hukum normatif. Karena kami akan membandingkan satu teknik penyelesaian berdasarkan sumber hukum tertulis dengan teknik penyelesaian lain berdasarkan sumber hukum tertulis dalam artikel ini, kami akan mengacu pada "sumber hukum tertulis" di seluruh sisa artikel. Mencermati hasil penelitian, jelaslah bahwa keluarga itu menjadi peranan yang sangat penting dalam tumbuh berkembangnya anak, dimulai dari faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual dalam keluarga, dengan anak khususnya sebagai korban, dan diakhiri dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana inses yang mendasar pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.]]>
<![CDATA[ANALISIS SENGKETA KEPEMIMPINAN PARTAI DEMOKRAT ]]>
<![CDATA[Akmal Latansha Effendi]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (148.657 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.430-435
<![CDATA[Dalam kajian ini menunjukan bahwa, pertama, konflik internal yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrat dimulai dengan adanya informasi terkait isu pengambilalihan kepemimpinan partai yang diterima oleh Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Hal tersebut ia sampaikan kepada publik sembari menyebutkan bahwa ada beberapa pihak yang berasal dari internal partai, dan ada pihak eksternal yang berada di lingkaran Istana (pemerintah). Kedua, terjadi perpecahan dalam tubuh Partai Demokrat yang membagi kubu kedalam 2 golongan, yakni pihak yang tetap mendukung Kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, dan pihak yang mendukung Ketua Umum hasil pemilihan pada KLB di Serdang; Moeldoko. Ketiga, mengenai mekanisme pengadaan Kongres Luar Biasa menurut AD/ART yang berlaku didalam partai demokrat. Keempat, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa menurut AD/ART dan Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Apriliani Indri Ningtyas Putri]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 3 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.581 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i3.1106-1117
<![CDATA[Banyak perusahaan pada beberapa tahun terakhir di Indonesia yang bersengketa atau berperkara lebih memilih menyelesaikan sengketanya dengan arbitrase, baik arbitrase nasional maupun arbitrase internasional. Namun ternyata masih terdapat hambatan bagi putusan arbitrase internasional yang akan dijalankan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan putusan arbitrase internasional dan faktor penyebab putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Teknik pendekatan yang dipergunakan ialah yuridis normatif, yakni menelaah perpu dan beberapa literatur terkait. Hasil riset memperlihatkan bahwa impelementasi putusan arbitrase internasional di Indonesia seringkali dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan salah satunya adalah putusan tersebut bertentangan dengan public policy.]]>
<![CDATA[METODE PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) ]]>
<![CDATA[Kharisma Gemilang]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.204 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.703-715
<![CDATA[Di dalam ilmu hukum dikenal dua (2) macam hukum, ada hukum publik dan hukum privat. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dan negara, sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara individu dengan individu. Dalam pembahasan kali ini penulis akan membahas mengenai salah satu cabang dari ilmu hukum privat yaitu hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen diatur di dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini diciptakan karena ketidakseimbangan kedudukan antara produsen dan konsumen, konsumen memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen, maka dari itu Undang-undang No 8 Tahun 1999 ini hadir untuk membuat keseimbangan kedudukan antara konsumen dan produsen agar terciptanya keadilan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KASUS SENGKETA SERTIFIKAT TANAH GANDA MELALUI JALUR MEDIASI ]]>
<![CDATA[Gina Denayu Hanun]]>;
<![CDATA[Devi Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (231.777 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.936-944
<![CDATA[Permasalahan dalam pertanahan di Indonesia memang sering kali terjadi, khusus nya dalam kasus sengketa tanah. Namun sayang nya akibat kurangnya kemampuan lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa dibidang pertanahan membuat kepercayaan masyarakat menurun. Akibat nya masyarakat mulai menggunakan metode atau cara lain dalam menyelesaikan masalah pertanahan nya. Salah satu bentuk masalah yang sering kali terjadi di Indonesia yaitu tanah yang bersertifikat ganda, yaitu tanah yang memiliki dua sertifikat dalam satu lahan yang sama atau di Indonesia sering disebut dengan tumpang tindih lahan. Salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia yaitu dengan melakukan metode alternatif penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Selain untuk menyelesaikan permasalahan sengketa, mediasi sendiri bertujuan agar permasalahan sengketa dapat diselesaikan dengan lebih murah, cepat dan efektif dan juga diharuskan atas dasar pihak yang bersengketa dapat mendapatkan keadilan dan tidak ada perbedaan.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 ]]>
<![CDATA[Hanifah Isyana Maulidina]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.225 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i1.475-487
<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi sudah menjadikan dunia sebagai pasar bersama sehingga merek mempunyi peran yang penting. Permasalahan yang akan dibahas dan dianalisa pada jurnal ini yaitu bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang karena pelanggaran merek dan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa merek dagang melalui arbitrase berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Metode penelitian hukum yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Dari hasil pembahasan dapat diketahui bahwa merek ialah suatu bentuk karya yang diciptakan oleh seseorang dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara akan memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek terdaftar maupun kepada konsumen. Jika terjadi persoalan sengketa merek dagang dapat diselesaiakan melalui litigasi dan non litigasi. Para pengusaha banyak menggunakan jalur non litigasi khususnya arbitrase dalam menyelesaikan sengketa karena ada beberapa hal yang menjadikannya lebih efektif dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya.]]>
<![CDATA[PERAN LEMBAGA PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI JALUR NON-LITIGASI ]]>
<![CDATA[Novaldi Puji Hartanto]]>;
<![CDATA[Devi Siti Hamzah Marpaung]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.86 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v9i2.839-847
<![CDATA[Di Indonesia penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui jalur persidangan pengadilan. Akan tetapi, ada juga jalur yang biasa disebut jalur arbitrase (diluar pengadilan). Salah satunya adalah ADR (Alternative Dispute Resolution) menurut Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase merupakan suatu usaha perdamaian atau wadah untuk menylesaikan sengketa yang muncul di masyarakat dan berkeputusan tetap. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif sehingga data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun Internasional. Ada berbagai macam peranan pengadilan dalam arbitrase terdiri dari: UNCITRAL Model Law, England Arbitral ACT 1996, atau disebut dengan AA 1996, ICSID, RV, dan UU Arbitrase. Peran pengadilan dalam menentukan kelayakan kewenangan majelis arbitrase untuk mengadili sengketa yang diajukan kepada pihak yang terlibat berdasarkan permintaan dalam penyelesaian sengketa. Dasar yang digunakan pihak dalam bersengketa untuk mengajukan permohonan ini ke pengadilan yang diatur sesuai dengan pasal 32 ayat 2 AA 1996. Sebelum terlaksananya proses penyelesaian sengketa, ICSID tidak dicantumkan dalam ketentuan.]]>
