Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.844
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAHKAMAH Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat IJEBD (International Journal Of Entrepreneurship And Business Development) JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Kosmik Hukum Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Sapientia Et Virtus JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Indonesian Journal of Cultural and Community Development DEDIKASI PKM Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Abdimas Bina Bangsa Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia International Journal of Applied Business and International Management
Nany Suryawati
Dosen Universitas Katolik Darma Cendika
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
ANALISA YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENGENAI TANAH EIGENDOM BEKAS MILIK BELANDA (STUDI KASUS AHLI WARIS DARI FRANS HADIPURBOJO) Aristia Ulli; Nany Suryawati
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2022): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.803 KB) | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.736-742

Abstract

Tanah memiliki peran yang sangat penting, sehingga kepemilikan tanah menjadi obyek yang banyak diperebutkan. Untuk menghindari konflik hak atas tanah, kepastian kepemilikan hak atas tanah juga penting. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah UUPA di Indonesia dapat efektif bagi mantan pemegang hak eigendom. (2) Untuk mengetahui apakah putusan hakim No. 14/Pdt.G/2013/PN Sby menjadi yurisprudensi atau tidak untuk penyelesaian sengketa pemegang hak atas tanah yang belum dikonversi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) pertimbangan yuridis Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/Pdt.G/2013/PN Sby didasarkan pada Putusan No. 482/Pdt.G/1990/PN Sby dan juga berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya No. 316/PDT/2014/PT Sby, berdasarkan Akta Damai tanggal 10 Juni 1991 No. 618/Pdt.Plw/1990/PN Sby. Sedangkan Putusan Mahkamah Agung No. 2105 K/Pdt/2015 didasarkan pada aspek yuridis bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum karena sesuai dengan Akta Damai No. 618/Pdt.Plw/1990/PN Sby. (2) Akibat hukum yang timbul adalah pembatalan Putusan Verstek No. 482/Pdt.G/1990/PN Sby, sehingga Penggugat tidak memiliki hak atas obyek yang dipersengketakan.
FAKTOR NON-YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA Nany Suryawati; Victor Imanuel W. Nalle
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 1 No 01 (2016): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v1i01.1720

Abstract

Proses legislasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yuridis. Faktor-faktor non-yuridis juga mempengaruhi proses legislatif. Bahkan faktor non-yuridis kadang mempengaruhi lebih besar dari faktor yuridis. Sedangkan produk legislasi apapun harus memenuhi kriteria legislasi yang baik berdasarkan teori legisprudensi. Kualitas legislasi di DPRD Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar teks undang-undang. Oleh karena itu, proses legislasi di DPRD Kota Surabaya menarik untuk dianalisis karena tentu faktor non-yuridis tetap berpengaruh dalam proses legislasi. Namun faktor-faktor ini dapat diakomodasi sedemikian rupa agar sesuai dengan tuntutan aspek yuridis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosio legal. Berdasarkan penelitiandengan pendekatan sosio-legal, proses legislasi di DPRD Kota Surabaya (2009-2014) dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis. Faktor-faktor non-yuridis dipengaruhi oleh kepentingan perebutan pengaruh di basis konstituen. Di sisi legislator, ada minat untuk membangun basis konstituen secara berkelanjutan. Di sisi eksekutif, ada kebutuhan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepentingan satu sama lain saling terkait atau terakomodasi dalam dinamika pembahasan rancangan peraturan yang berkaitan dengan anggaran.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo) Wahju Krisnanto; Nany Suryawati
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 19, No 3 (2019): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (630.29 KB) | DOI: 10.33087/jiubj.v19i3.705

Abstract

Giving greater authority to local governments to carry out development innovations in the era of regional autonomy is both an opportunity and a challenge. The granting of such authority requires the support of the capacity of the regional government apparatus to be able to plan innovative development program activities based on the needs of the region. In fact, there are still many local government apparatus that do not yet have the capacity to plan innovative development program activities. Data information is needed to determine the factors that become the root cause of the low capacity of local government officials to carry out development planning. The purpose of knowing the root factor that causes the low capacity of government apparatus in carrying out development planning is to obtain solutions that can be done by local governments to increase the capacity of their government apparatus. As a research location, Probolinggo City was chosen. The method used in this study uses a qualitative descriptive approach. The results of the study revealed that there were several factors causing the low capacity of the regional government apparatus, the evaluation mechanism was not effective, there was no documentation and communication of the results of development program activities, lack of Human Resources development plans, weak development program of input data planning and the rapid mutation intensity of bureaucratic apparatus.
Taxpayer Efforts in the Examination Procedure to do not Continue in the Investigation Process Alberth Limandau Alikin; Nany Suryawati
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v6i2.1336

Abstract

The obligation to pay taxes that are compelling for the needs of state development, which is regulated based on the 1945 Constitution, in Article 23A. Purpose to find out (1). The process of examining taxpayers in decision No.19 / PIS / SUS / 2015 / Pekan Baru High Court is in accordance with applicable procedures. (20). This is to determine the legal remedies for taxpayers in the audit process so that they are not processed during investigation. The research method using juridical normative using primary law, namely: (a). KUHP, KUHAP (b). Tax laws and regulations, (c). Secondary legal materials as an explanation of primary law, namely: (1). Research form (2). Type of normative legal research (3). The process of collecting and analyzing data. Conclusion: There is an examination process for tax violations that refers to the existing laws and regulations. (1). Investigate tax violations (2). Carry out investigations guided by the provisions of the Criminal Procedure Code Keywords: Taxpayer, Examination Procedure, Investigation Process
Pemberdayaan Wanita Lanjut Usia Yang Produktif Melalui Kegiatan Pelatihan Kerajinan Tangan Yang Bernilai Ekonomis Nany Suryawati; Martin Depores Don; Yovita Wado Peka; Ingggrid Farahdita P.H; Johan Pratama; Teddy Wardhana Boedi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Manage Vol 1, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.244 KB) | DOI: 10.32528/jpmm.v1i1.3290

Abstract

Program pengabdian masyarakat yang di laksanakan di UPTD Griya Werdha Jambangan yang berlokasi di Jl. Ketintang Madya VI No. 15A, Jambangan, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60232 bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada wanita lanjut usia yang produktif berupa keterampilan kerajinan tangan yang nantinya bisa digunakan atau dikembangkan di panti jompo tersebut, agar dapat menghasilkan nilai jual yang tinggi untuk membantu pendanaan Griya Werdha Jambangan. Metode yang dipakai pada program ini adalah pendampingan mitra melalui penyuluhan dan pelatihan keterampilan kerajinan tangan. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui penyuluhan berupa keterampilan; membuat gantungan kunci menggunakan tutup galon, menjahit handuk polos, membuat gelang nama, dan menghias dompet polos. Pendampingan kepada lansia melalui keterampilan ini, dapat mendukung program Pemerintah Surabaya untuk dapat menghasilkan buah tangan yang nantinya bisa membantu meringankan pendanaan UPTD Griya Werdha Jambangan Surabaya, dan dapat menampung lebih banyak lagi lansia yang membutuhkan tempat tinggal.
Strategi Pemasaran Pada Usaha Kecil Kelompok PKK Desa Pesanggrahan Desrina Yusi Irawati; Nany Suryawati; Lasman Parulian Purba; Theresia Meliana Mystica Ave
GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 6, No 1 (2022): GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/gervasi.v6i1.3088

Abstract

Ibu-ibu PKK desa Pesanggrahan memiliki kegiatan ekonomi mandiri berupa memproduksi makanan ringan. Namun dalam kenyataannya usaha tersebut menghadapi beberapa permasalahan, yaitu kemasan produk tanpa label dan pemasaran dilakukan secara offline. Dari permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah memberikan penyuluhan dan melakukan desain kemasan label. Penyuluhan berisi pembahasan tentang perencanaan produksi, strategi pemasaran, dan cara membuat akun bisnis. Kegiatan pengabdian ini melalui beberapa tahap yaitu tahap identifikasi masalah, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi. Hasil yang dirasakan ibu-ibu PKK dari penyuluhan dan desain kemasan adalah menambah keyakinan ibu-ibu untuk merintis usaha, membuka wawasan bahwa media sosial dapat dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli, menularkan kegiatan positif kepada ibu-ibu PKK lainnya, dan kemasan memiliki desain label yang menarik. Realisasi ketercapaian dari kegiatan penyuluhan adalah 80%, dan desain label kemasan adalah 90%.
Meningkatkan Perekonomian Warga Sekitar Jembatan Suroboyo Berdasarkan Analisa Sosial Nany Suryawati; Jonathan Acel Fabianrico; Amelia Andrianti Sudiyanto; Lia Nurlika; Andreas Therius Risadi; Andre Ronaldo Hariyanto
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 9, No 1 (2019): Juli 2019
Publisher : LPPM UNINUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/jpkm.v9i1.522

Abstract

Surabaya is one of the largest metropolitan cities in Indonesia and center of the economy. But Surabaya is no less interesting in terms of tourism. Surabaya has a tour of Kenjeran Beach which in recent years has become very developed, and is likely to be a promising tourism sector. Among the beauty of Kenjeran Beach, certainly not all feel it. Residents who live around Kenjeran Beach for example, in the Sukolilo area, Lor, they complain that their economic life is always below the average. Problems arise, namely the various businesses that are less attractive to visitors or customers. The UKDC students who pay attention to this issue feel the need for change to improve the economy of the surrounding community so as to provide counseling in the form of masks, gloves, and haircap to maintain hygiene of processed products and the importance of hygiene in production, teaching the use of more simple and trendy plastic packaging for souvenir food, give a sticker in the form of a business logo that can be affixed to a ziplock plastic, teach how to shop online by using Go-Pay at the place of business, and give a signboard to the local RT and RW.  After 3 months training, the place of business experienced an increase in sales, there was a new income from Go-Pay, a place of business that used to only be crowded with adults, is now beginning to expand to teenagersSurabaya is one of the largest metropolitan cities in Indonesia and center of the economy. But Surabaya is no less interesting in terms of tourism. Surabaya has a tour of Kenjeran Beach which in recent years has become very developed, and is likely to be a promising tourism sector. Among the beauty of Kenjeran Beach, certainly not all feel it. Residents who live around Kenjeran Beach for example, in the Sukolilo area, Lor, they complain that their economic life is always below the average. Problems arise, namely the various businesses that are less attractive to visitors or customers. The UKDC students who pay attention to this issue feel the need for change to improve the economy of the surrounding community so as to provide counseling in the form of masks, gloves, and haircap to maintain hygiene of processed products and the importance of hygiene in production, teaching the use of more simple and trendy plastic packaging for souvenir food, give a sticker in the form of a business logo that can be affixed to a ziplock plastic, teach how to shop online by using Go-Pay at the place of business, and give a signboard to the local RT and RW.  After 3 months training, the place of business experienced an increase in sales, there was a new income from Go-Pay, a place of business that used to only be crowded with adults, is now beginning to expand to teenagers.
Perlindungan Hukum Inkulturisasi Keagamaan dalam Sistem Hukum Nasional Nany Suryawati; Wahyu Krisnanto
Kosmik Hukum Vol 21, No 3 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v21i3.11255

Abstract

Sistem religi dan upacara keagamaan merupakan salah satu unsur keberagaman masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari konfigurasi kultural yang terfokus pada nilai dan norma religious yang mempengaruhi perilaku dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Perbedaan budaya inilah yang terintegrasi dalam Bhinneka Tunggal Ika dan dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945. Hal ini menegaskan bahwa Negara Indonesia dengan sistem hukumnya, telah memberikan kemerdekaan kepada setiap warga negaranya untuk beribadat dengan menggunakan tata cara sesuai dengan budaya masing-masing daerah. Konsep ‘Ketuhanan’ dari Sila pertama Pancasila, adalah konsep ‘Ketuhanan yang Berkebudayaan ‘bukan ‘keagamaan yang institusional’. Konsep ‘Ketuhanan yang Berkebudayaan’ ini memiliki keterbukaan dan penerimaan terhadap cita rasa religius yang plural, menyebar dan hidup di hati masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sosio-legal, data dikumpulkan dari tiap agama dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Proses Sosial dalam struktur sosial termasuk perubahan sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai segi kehidupan bersama, khususnya keagamaan. Perlu adanya kesadaran akan keragaman budaya yang melengkapi dinamika dalam norma religius, sehingga terwujudlah keserasian dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen, melalui inkulturisasi keagamaan dan kepercayaan di Indonesia.
Implementation of Smart City Development Policy in Bandung City, Indonesia Ika Widiastuti; Nany Suryawati
IJEBD (International Journal of Entrepreneurship and Business Development) Vol 4 No 1 (2021): January 2021
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.813 KB) | DOI: 10.29138/ijebd.v4i1.1271

Abstract

Purpose: Traffic congestion problems that occur in Bandung, Indonesia are suspected to be implemented using technology and information-based transportation system Smart City. Smart cities in several countries can overcome problems in the fields of economy, health, education, governance, transportation, and the environment. This research is designed to describe the implementation of smart city development policies in the city of Bandung. Design/methodology/approach: This study uses qualitative. The object of this research is the implementation of smart city development policies implemented in the city of Bandung, Indonesia. The subjects of the study were Bandung City, Indonesia Transportation Department employees. Data collection techniques using the method of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and conclusion. Findings: The results showed that: (1) Bandung city government website contains information about the city of Bandung, government, tourism, education, investment, maps, articles, prayer schedules, and weather forecasts. (2) Online public services for the aspirations and complaints of the people of Bandung. (3) RW Net services in the city of Bandung. BIRMS (Bandung Integrated Resource Management System) is an online public service in the form of integrated information, which is supported to help manage government resources. (2) Online public services for the aspirations and complaints of the people of Bandung. (3) RW Net services in the city of Bandung. BIRMS (Bandung Integrated Resource Management System) is an online public service in the form of integrated information, which is supported to help manage government resources. (2) Online public services for the aspirations and complaints of the people of Bandung. (3) RW Net services in the city of Bandung. BIRMS (Bandung Integrated Resource Management System) is an online public service in the form of integrated information, which is supported to help manage government resources. Research limitations/implications: Results of this research can be used as references in implementing the smart city concept in other cities in Indonesia. Practical implications: The use of technology is the key to implementing smart city policies in a city. The technology used does not have a negative impact on the environment, the technology is innovative and sustainable, is aware of the environment. Smart City is used to represent the ability of a city in providing services to the community by providing the information needed about the city Originality/value: This research is original. Paper type: Research paper
Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi Nany Suryawati; Ika Widiastuti
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 7, No 1 (2021): January 2021
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.7.1.143-152.2021

Abstract

Kosakata ‘demokrasi’ menjadi bagian dari banyak bahasa besar didunia, padahal kata ‘demokrasi’ berasal dari bahasa Yunani: ‘ demokratia’; akar maknanya ‘demos’ yang berarti rakyat; dan ‘kratos’ yang berarti memerintah. Pada awalnya demokrasi dimaknai sebagai bentuk pemerintahan yang merupakan kebalikan dari bentuk monarkhi dan aristokrasi. Pada susunan masyarakat Yunani, Athena-lah yang memulai dan mngembangkan benih demokrasi modern dengan susunan polis-nya. Polis ini menjadi dasar tumbuhnya demokrasi modern, dan juga masyarakat negara. Para pendukung demokrasi memandang bahwa apa yang baik untuk individu, adalah juga yang baik untuk warga negara. Kedaulatan Rakyat sebagai sumber tertinggi dalam sistem pemerintahan negara, dan pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dilakukan secara demokratis, dengan memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hukum dan law enforcement (pemaksaan hukum) menjadi hak yang penting, terutama pada saat warga masyarakat berhadapan dengan institusi negara. Constitutional Reform ini mengandung legislation reform dan judicial reform. Legislation reform tidak hanya untuk pengaturan hal-hal baru, tetapi juga penyesuaian dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Hukum yang di reformasi harus dibuat dengan cara aspiratif, lebih menjamin hak-hak rakyat, transparan, sehingga dapat mewujudkan keadilan. Adanya Constitutional Reform ini untuk mematangkan demokrasi yang masih belum menampakkan wujud sebenarnya dalam negara Indonesia yang negara hukum demokratis ini.
Co-Authors Alberth Limandau Alikin Amelia Andrianti Sudiyanto Andre Ronaldo Hariyanto Andreas Therius Risadi Aprizal Aprizal Ariel Julianus Pical Aristia Ulli Desrina Yusi Irawati Elsyana Sanjaya Kandu Hanna Kristina Ika Widiastuti Ika Widiastuti Ingggrid Farahdita P.H Johan Pratama Jonathan Acel Fabianrico Krisnanto, Wahyu Lasman Parulian Purba Lia Nurlika Martika Dini Syahputri Martika Dini Syaputri, Martika Dini Martin Depores Don Paskalis Armin Retno Dewi Pulung Sari Teddy Wardhana Boedi Theresia Meliana Mystica Ave Victor Imanuel W. Nalle Wahju Krisnanto Yovita Wado Peka