Garuda - Garba Rujukan Digital

ASAS-ASAS PERJANJIAN DALAM HUKUM KONTRAK SYARIAH Munadi Munadi
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 4 No. 1 (2018): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Membicarakan suatu kontrak haruslah di bangun di atas fondasi dan asas yang kuat. Para pakar sudah mendiskusikan hal ini sejak lama. Demi sah tidaknya suatu kontrak dalam perjanjian terset. Terlebih lagi dalam bangunan Syariah. Terutama terkait perjanjian dan kontrak-kontrak dalam bisnis Syariah. Para pakar menawarkan sehuah formulasi kontrak dalam bingkai Syariah, diantaranya ada yang menawarkan enam asas, dan ada pula yang menawarkan tujuh asas. Kompilasi Hukum Syariah menetapkan sebelas asas sementara Syamsul Anwar memberikan sembilan asas yaitu: al-Ibahah, kebebasan berkontrak, konsensualisme, asas janji itu mengikat, keseimbangan, amanah, keadilan, dan asas personalia akad. Sembilan asas tersebut harus teraplikasikan secara kumulatif dalam adu bangunan perjanjian karenanya apabila tidak teraplikasikan secara kumulatif, maka akan berimplikasi pada sah dan tidaknya suatu perjanjian.

TRANSAKSI PERDAGANGAN DI WILAYAH PERBATASAN KABUPATEN SAMBAS PERSPEKTIF MASLAHAH Munadi Munadi; Sabri Samin; Kasjim Salenda; Kurniati Kurniati
Jurnal Diskursus Islam Vol 5 No 2 (2017): August
Publisher : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdi.v5i2.7002

Penelitian ini ingin melihat sejauhmana transaksi tersebut sesuai dengan konsepsi hukum Islam terutama teori-teori mas}lah}ah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta teori-teori hukum Ekonomi Syariah, sehingga transaksi perdagangan di wilayah perbatasan dapat ditinjau dari kedua pendekatan teori tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk perdagangan di wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat diantara: Perdagangan dengan pemesanan barang, pemesanan barang ini dilakukan oleh para pembeli dari Malaysia yang memesan barang kepada pedagang Indonesia di pasar Temajuk. Mekanisme pemesanan barang ini yaitu dengan pemberian uang panjar. Sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan. Dalam hukum Islam dinamakan dengan ba’i salam, dan ba’i salam telah sesuai dengan aspek-aspek transaksi di sistem Muamalah. Diantara bentuk transaksi perdagangan di wilayah perbatasan lainnya yaitu perdagangan mata uang asing atau biasa disebut dengan jual beli s}arf. Perdagangan mata uang ini dilakukan antara pembeli dan penjual. Hal ini terjadi disebabkan pembeli dari Malaysia menggunakan mata uang Ringgit. Apabila pembelian tersebut terdapat sisa pengembalian maka penjual akan mengembalikannya dengan mata uang Rupiah. Oleh karena itu, disamping para pedagang tersebut menjual barang dagangannya, mereka juga sembari menjual mata uang Rupiah kepada pembeli dari Malaysia, dengan kurs yang mereka sepakati.

The Concept Maslahah of Najamuddin al Tufi and It's Relevance of Sharia Business Munadi Munadi; Budi Iswanto
IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam Vol 9 No 2 (2020): October
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

Al-Tufi is one of the maslahah figures. al-Tufi defines maslahah based on two things, in urf and shar'i, while in urf is a factor that leads to goodness and benefits. Like trading that brings profit. While according to shar'i maslahah is a causal factor that leads to the intention of lawmakers in matters of worship, as well as customs. The rationalization effort based on the spirit of shar'i arguments in its dialectical form delivered Al-Tufi's thoughts towards the re-actualization of Islamic law in the field of muamalah which was more applicable and found a significant momentum. Considering the need for renewal of Islamic law based on a public benefit is more pronounced in this modern era especially in business, with this Al-Tufi method, Sharia business law will be dynamic and progressive again. Is not the Islamic Sharia down to earth intending to achieve human maslahah.

UNCOVER LOCAL WISDOM VALUE OF TRADE AT THE BORDER OF INDONESIA-MALAYSIA: AN ISLAMIC ECONOMICS PERSPECTIVE Budi Iswanto; Munadi Munadi; Suriadi Suriadi
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

This article focuses on the study of local wisdom values of trade at the Indonesia-Malaysia border (in Perspective of Islamic Economics and Islamic teachings). The research location is in the community of Temajuk Sub-district which is directly adjacent to Malaysia. The trading activities undertaken by the Temajuk community have a local value that shows the relation with Islamic values, as well as the value of Islamic teachings. Local wisdom values of Temajuk Malay culture like Belalle ', Talangge ', Sikutuan, and Taware ' in a trading perspective are found in the indigenous ethnolinguistic Malay Temajuk. Ethnolinguistics is the value applied in Temajuk Malay customary as a form of communication which also has the value of Sharia trading. Ethnolinguistics above contains the value of Falah in trade, the form of Ethnolinguistics in trade communications is known by the Malay Community Temajuk and already being applied in the acceptance of trade, but the understanding of the values Contained in the indigenous Ethno linguistics Malay Temajuk has not been known by the Temajuk Malay community, it is due to the interruption of the transfer of values between generations. So that the process of internalization of value needs to be conducted so that cultural functions as a manifestation of ideas that form the behavior of communities in trade can be implemented.========================================================================================================Menguak Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Perdagangan di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Suatu Perspektif Ekonomi Islam. Artikel ini memfokuskan pada kajian Nilai-Nilai Kearifan Lokal Perdagangan Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia (Dalam perspektif Ekonomi dan Pendidikan Islam). Dengan mengambil lokasi penelitian pada masyarakat di Daerah Temajuk yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kegiatan perdagangan yang dilakukan masyarakat temajuk ternyata memiliki nilai lokal yang menunjukan keterkaitan nilai ajaran Islami, serta nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai kearifan lokal budaya Melayu Temajuk seperti belalle’, talangge’, sikutuan, dan taware’ dalam perspektif perdagangan terdapat dalam etnolinguistik adat Melayu Temajuk. Etnolinguistik tersebut merupakan nilai yang diaplikasikan dalam adat Melayu Temajuk sebagai bentuk komunikasi. Dan memiliki nilai perdagangan syariah. Etnolinguistik di atas mengandung nilai falah dalam perdagangan, bentuk etnolinguistik dalam komunikasi perdagangan diketahui oleh masyarakat Melayu Temajuk dan telah diaplikasikan dalam transaksi perdagangan, namun pemahaman terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam etnolinguistic adat Melayu Temajuk tersebut belum diketahui oleh masayarakat Melayu Temajuk disebabkan terputusnya transfer nilai antar generasi. Sehingga proses internalisasi nilai perlu dilakukan, agar fungsi budaya sebagai wujud ide dan gagasan yang membentuk prilaku masyarakat dalam perdagangan yang dapat diimplementasikan.

The Concept Maslahah of Najamuddin al Tufi and It's Relevance of Sharia Business Munadi Munadi; Budi Iswanto
IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2 (2020): October
Publisher : Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/iqtishoduna.v9i2.526

Al-Tufi is one of the maslahah figures. al-Tufi defines maslahah based on two things, in urf and shar'i, while in urf is a factor that leads to goodness and benefits. Like trading that brings profit. While according to shar'i maslahah is a causal factor that leads to the intention of lawmakers in matters of worship, as well as customs. The rationalization effort based on the spirit of shar'i arguments in its dialectical form delivered Al-Tufi's thoughts towards the re-actualization of Islamic law in the field of muamalah which was more applicable and found a significant momentum. Considering the need for renewal of Islamic law based on a public benefit is more pronounced in this modern era especially in business, with this Al-Tufi method, Sharia business law will be dynamic and progressive again. Is not the Islamic Sharia down to earth intending to achieve human maslahah.

THE CONCEPT OF QATH’I ACCORDING TO ASY-SYATIBI IN THE KITAB AL-MUWAFAQAT Munadi Munadi
Cross-border Vol. 6 No. 1 (2023): Januari-Juni
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This topic is written because the concept of qath’i introduced by Ash-Syatibi as contained in his book al-Muwafaqat is different from that conceptualized by Jumhur scholars. According to ash-Syatibi, that all fundamental premises (muqaddimah) in legal theory must be something that is clearly certain (qath’i), and these premises can be rational, conventional or revelation. In his book it is explained that there is no or very little verse of the Qur'an that is qath’i, if what is meant there is no other possible meaning for a while. The concept of qath’i developed by Ash-Syatibi has contributed significantly to the development of the science of Usul fiqh. Methodologically, asy-Syatibi developed his legal theory through inductive reasoning (istiqra’) more broadly which was previously deductive. With the application of the induction method, the qath’i-an (certainty) of the meaning of a nashh is obtained through careful investigation of all Syar'i arguments that contain the same meaning so that the meaning is no longer zhanni but increases to mutawatir Ma'nawiyyah and is named qath’i al-Dilalah.

RESEARCH ON RIBA IN ISLAM AND THE TREND OF CHOICE Munadi Munadi
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 1 No. 2 (2022): MAY
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/injoss.v1i2.10

The purpose of this study is to discuss Riba in an economic system, especially a conventional economic system. The view of the general public who still considers that the conventional bank banking system and Islamic banking are the same and there is no difference, between interest and profit sharing are the same. The interest offered by conventional banking which is more definitely calculated attracts the interest of the Muslim community, rather than the profit sharing system that exists in the Syrian banking. Besides, the blessings of rizki and halalness are not the main measure in transactions in Islamic banking. Halal and haram are no longer the main goal in seeking sustenance. This view has always been the background. Socio-economics always tends to adopt various attitudes and actions of usury. Even though the community understands and understands the possible impact of usury loans, the fact is that moneylenders are still an option.

AL-IJARAH: UNDERSTANDING, LEGAL BASIS AND PROBLEMS OF CONTEMPORARY PRACTICES IN SHARIA BUSINESS Munadi Munadi
INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (INJOSS) Vol. 2 No. 1 (2023): JANUARY
Publisher : ADISAM PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this study is to discuss the concept of al-Ijarah or leasing which is one of the legal contracts or transactions in the world of Islamic banking. When the concept of al-Ijarah is applied in contemporary Sharia business, there are several problems in its application that require solutions in its study. This research is a research with a qualitative descriptive approach using some literature related to the discussion (Libarary Research). After going through some of the literature, it was discussed and analyzed. The conclusions in this study include: Ijarah is a form of transaction in Islamic law which essentially is the existence of two parties who agree to rent out goods or services (labor and or professionalism) with certain rewards. As for the texts that underlie it is QS. 65:6, some hadiths of the Prophet Muhammad and the consensus of the fuqaha. An accountable transaction, Ijarah is completed with the terms and pillars as a measuring tool for whether the transaction is valid, familial or void. The conditions are: The willingness of both parties, the benefits of the object of Ijarah are known with certainty, the leased item has certain specifications, the object for rent is something permissible, can be handed over, not an obligation and wages are something of value. The pillars are: Two parties to the transaction, transaction editor, benefits and wages. The character of the Ijarah transaction is binding on the parties who have made the transaction agreement. The variety is rental, lease purchase and labor. An Ijarah transaction can end when the goal or deadline has been achieved, the default of one of the parties or the death of one of the parties.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search