Terdapat perbedaan pengelola Kelas Khusus Olahraga (KKO) antara SMP dan SMA. KKO SMP dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten, sedangkan KKO SMA dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Hal tersebut menyebabkan kebijakan yang berbeda antara SMP dan SMA. Siswa yang mengikuti KKO memperoleh fasilitas seperti pelatihan oleh pelatif profesional, tempat berlatih dengan fasilitas lengkap, serta perlengkapan olahraga untuk masing-masing siswa secara gratis. Dispora tidak membatasi cabang olahraga yang dipilih sehingga cabang olahraga siswa yang dipilih sangat luas. Hal tersebut menyebabkan kekurangefektifan pendanaan cabang olahraga, terutama yang sepi peminat. Dengan permasalahan tersebut, kemudian dilakukan pengabdian masyarakat berupa sharing session terkait usulan langkah-langkah yang diambil serta memperkenalkan big data untuk mengkaji mengenai sustainability Kelas Khusus Olahraga (KKO) Yogyakarta terkait keberadaan KKO, pilihan cabang siswa, serta pendataan (tracer). Agar dapat melakukan kajian untuk pengambilan keputusan yang tepat, terdapat usulan untuk melakukan pengumpulan data dilanjutkan dengan pengolahan data dengan big data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, survey, FGD, serta mengumpulkan data dari pihak Dispora, KONI, Bapedda, sekolah. Dari data-data tersebut kemudian dapat menjadi bahan mentah untuk big data.