Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica JALOW | Journal of Agribusiness and Local Wisdom Jurnal Sains Sosio Humaniora JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Mendapo: Journal of Administrative Law Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Ratna Dewi
Dosen Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DENGAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS REMAJA CERDAS BERMEDIA DALAM MENGHADAPI POLITIK ELEKTORAL 2019 DI KOTA JAMBI Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.193

Abstract

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula untuk cerdas bermedia dalam menghadapi politik elektoral 2019. Hal ini dikarenakan remaja sebagai pengguna media terbesar sangat rentan diserang hoax. Maka, dibutuhkan tindakan dari pemerintah maupun masyarakat dalam cerdas bermedia. PKM ini dilakukan dengan turun ke jalan, ke beberapa SMA guna melakukan penyuluhan, sosialisasi dan berdiskusi dalam kesiapan menghadapi politik elektoral tersebut. Penyuluhan dan sosialiasi dilakukan dengan membawa papan/spanduk bertuliskan beberapa kata interaktif untuk sadar akan politik serta penolakan terhadap berita hoax dan lainnya. PPM ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran politik khususnya bagi pemilih pemula dan berdampak baik bagi masyarakat Kota Jambi umumnya. Kegiatan PKM dilaksanakan di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 5 Kota Jambi, SMAN 7 Kota Jambi, dengan jumlah subyek 200 siswa dan beberapa titik jalanan Kota, yaitu Perempatan Lampu Merah Kantor Gubernur Provinsi Jambi, Telanai Pura serta Tugu Juang Sipin. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan metode, yaitu: 1) lokakarya, 2) ceramah interaktif, 3) diskusi, 4) studi lapangan. Dari hasil PPM diajukanlah policy brief kepada pemerintah Kota Jambi sebagai solusi permasalahan yang terjadi melalui Pembentukan Komunitas Remaja Cerdas Bermedia yang mengedukasi remaja dan masyarakat.
Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ratna Dewi; Eko Nuriyatman
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.977 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1444

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan efektifitas kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data dari responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan setiap kebijakan yang dibuat oleh Sri Sultan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika tidak diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Implementasi desentralisasi asimetris di DIY belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa amanat UUK DIY yang belum diterapkan dalam hal: Pertama, dalam hal penyerapan dana keistimewaan, belum diimplementasikan dengan baik dikarenakan penyaluran anggaran pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berefek pada keterlambatan transfer anggaran dan mundurnya agenda-agenda yang telah direncanakan oleh masing-masing KPA. Kedua, dalam hal kebudayaan belumlah optimal dikarenakan Pemerintah DIY dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum menyelesaikan Perdais tentang Kebudayaan. Kesimpulan penelitian ini bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Keistimewaan DIY mengenai 5 (lima) kewenangan belum dilakukan secara maksimal, karena baru dapat diselesaikan tiga Perdais tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, tentang rencana tata ruang wilayah dan tentang kelembagaan. Namun, pada saat penelitian ini dilakukan ada 2 (dua) Raperdais yang belum selesai, yaitu tentang kebudayaan dan pertanahan.
Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi H. Irwandi; Ratnadewi Ratnadewi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 2 No. 2 (2018): Volume 2, No (Issue) 2, Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.898 KB) | DOI: 10.22437/jssh.v2i2.5963

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peranan Camat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa di kecamatan Sungai Gelam berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Pemerintah Kecamatan memiliki strategi dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa melalui pemetaan daerah atau desa yang mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan adminsitasi pemerintah desa. Pada dasarnya pemerintah kecamatan sudah melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tetapi secara rinciannya tidak dicantumkkan dalam program kerja. Hal ini terbukti dalam setiap 6 bulan pemerintah desa diminta untuk evaluasi kinerja supaya jangan ada kesalahan”. Dan selalu membina perangkat desa dengan pola ketika perangkat desa mempunyai masalah dilapangan selalu berkonsultasi kepada kasi pemerintahan dan diterima dengan baik”.Program pembinaan dan pengawasan camat selalu mengadakan evaluasi dalam persoalan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi secara implementasi program tersebut tidak dirinci tetapi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pemerintah desa..Dalam hal ini masyarakat diberikan tanggungjawab untuk selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa yang tidak benar.. kemudian Masyarakat masih sangat kurang mengetahui adanya peran camat dalam mengawasi dan membina pemerintah desa karena yang dilihat masyarakat adalah camat menghadiri suatu acara saja.salah satu faktor penghambat adalah pembinanaan dan pengawasan terhadap administrasi desa yaitu dengan meningkatkan kemampuan serta sumber daya manusia yang belum memadai sertanya kurangnya staf yang mempunyai keahlian. Hendaknya Pemerintah kecamatan memberikan dorongan motivasi serta apresiasi terhadap perangkat desa supaya meningkatkan semangat kerja dalam menjalankan pemerintahan desa.
Implementasi Penataan Administrasi Desa di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Netty Netty; Irwandi Irwandi; Ratna Dewi
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jssh.v5i2.15787

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 6 Tahun 2014,selanjut dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.. Pasal 2 ayat (1 dan 2) menentukan pembentukan desa dengan memperhatikan asal usul desa dan syarat yang sudah ditentukan. Menurut penelitian pendahuluan penulis, bahwa pelaksanaan administrasi desa pada pemerintah desa dalam wilayah Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan belum sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku karena yang hasilnya belum mengayomi masyarakat dalam melakukan suatu pembinaan di bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa. Implementasi penataan administrasi pemerintahan desa dan faktor apa dapat mempengaruhi pelaksanaan penataan administrasi pemerintahan desa Kegunaan penelitian ini dapat sebagai acuan dan masukan bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam mengembangkan ilmu peneliti dalam mata kuliah hukum pemerintahan desa dan hukum administrasi desa, khususnya tentang fungsi pemerintah desa.(kepala desa) dalam penyelenggaraan penataan administrasi pemerintahan desa. Metode digunakan metode yuridis empiris (legal research) dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran tentang penataan administrasi desa dan pelaksanaan tugas kepala desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode yuridis – normatif dan metode yuridis-empiris. Sumber data diambil dari data lapangan dan data sekunder dan primer. Terhadap data yang telah terkumpul dalam penelitian ini , kemudian diinventarisir dan diambil yang relevan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil yang diharapkan terlaksanaan administrasi pemerintahan desa yang sesuai dengan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat desa. Kesimpulan: penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa belum berjalan karena ada beberapa kendala. Saran ,Pemerintah Desa dalam wilayah Kecamatan Kumpeh ulu harus meningkatkan pengetahuannya dan kesadaran sendiri untuk belajar dan memahami pelaksanaan administrasi desa demi majunya Desa yang dipimpinnya.. Luaran Hasil Penelitian: (1). Harapan terbentuknya administrasi desa yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku. (2) Publikasi Ilmiah pada Jurnal LPPM Universitas Jambi.
Tingkat Motivasi Petani Dalam Menggunakan Bibit Unggul Kelapa Sawit Di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Sri Harimurti; Rusnani Rusnani; Ratna Dewi
Journal of Agribusiness and Local Wisdom Vol. 5 No. 1 (2022): Journal Agribusiness and Local Wisdom
Publisher : Program Studi Agribisnis bekerja sama dengan PERHEPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study (1) to determine the level of motivation of farmers to use superior oil palm seeds in Bajubang District (2) to determine the motivational factors of farmers using superior oil palm seeds in Bajubang District. The selection of the research location was based on the consideration that this area contained the most oil palm farmers and had used superior oil palm seeds. The search, collection and processing of data was carried out on August 7 to October 5, 2021. Sampling was carried out using the Accidental Sampling method. To determine the level of motivation of farmers to use high-yielding oil palm seeds in Bajubang District, scoring intervals of 3, 2, and 1 were used with high criteria if there were intervals from 2.34 to 3.00; moderate criteria if any at intervals of 1.67 – 2.33; the last criterion is low if there is an interval of 1.00 – 1.66. The results obtained that the level of motivation of farmers to use superior oil palm seeds in Bajubang District, Batang Hari Regency is high, this can be seen in the average value interval of 2.61. To find out the motivational factors for using superior oil palm seeds in Bajubang District, the F test was carried out. The calculated F value was 3.376, this indicates that the six significant variables simultaneously affect the dependent variable. The value of the regression coefficient on the income variable is 2.478 which is greater than the significant value of 0.549 at the 95% confidence level, meaning that there is a relationship between the income variable and the level of motivation of farmers in using superior seeds in Bajubang District.
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI KECAMATAN ALAM BARAJO Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi; Syamsir Syamsir
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v5i2.1092

Abstract

Community Service Activity (PKM) in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo District, Jambi City, aims to: 1) Increasing community knowledge and understanding in Alam Barajo District, Jambi City so that it has an impact on increasing public participation in politics and decision-making policies at the regional, sub-district and village levels; 2) There is an active participation from the Jambi City government, sub-district government, village government, political parties, the General Election Commission, and others in providing political education for the community in Alam Barajo District both in the form of counseling and socialization as well as regular scheduled social gathering activities for politic educators for the people in Alam Barajo District; 3) Establishment of forums and facilities for public political education in the form of social gathering for political education for the community in Alam Barajo District. PKM activities are carried out through lecture, discussion, and audio-visual methods. The stages of implementing political education activities are carried out through the planning stage and the approach stage. Based on the results of the implementation of PKM activities in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo Subdistrict, Jambi City, it was appreciated by the community, seen from the level of attendance and participation in activity discussions, and it can be concluded that there was an increase in knowledge and understanding of the community in Alam Subdistrict. Barajo Jambi City so that it has an impact on increasing community participation in politics and policy making at the regional, sub-district and village levels in the future.
Sosialisasi Dan Edukasi Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Ivan Fauzani Raharja; Dhils Noviades; Iskandar Zulkarnain; Ratna Dewi; Windarto Windarto
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.926 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v6i1.19364

Abstract

Artikel ini merupakan hasil dari kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan uraian dan masukan secara verbalisan mengenai upaya mendisiplinkan diri dengan mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti program Vaksinasi Covid-19, guna memutus mata rantai penyebaran pandemi covid -19 di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci. Pokok bahasan yang diangkat dan difokuskan dalam hal ini adalah tentang bagaimana upaya meningkatkan kedisiplinan diri masyarakat menggunakaan protokol kesehatan serta melakukan Vaksinasi guna memutus mata rantai penyebaran pandemi covid -19 di Provinsi Jambi dan apakah dengan meningkatnya kedisiplinan diri masyarakat dan kepatuhan menggunakan protokol kesehatan penyebaran pandemi covid-19 dapat dicegah di Provinsi Jambi. Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi (Sallus Populi Suprema Lex Esto). Tim PPM memberikan beberapa langkah strategi terkait menjaga kepatuhan hukum terhadap protokol kesehatan dalam setiap aktivitas masyarakat, seperti: jaga jarak, sering cuci tangan dan pakai masker, serta sanksi hukum yang tegas bisa diterapkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD di desa masing-masing. Diharapkan dengan sosialisasi dan edukasi ini, semua elemen masyarakat dapat bergerak serentak untuk menekan angka penyebaran covid-19 di Kecamatan Gunung Tujuh dan ekonomi masyarakat bisa segera bangkit.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SANKSI DALAM PERATURAN WALIKOTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Elfi Nola Tumangger; Latifah Amir; Ratna Dewi
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i1.19449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap Sanksi Denda Dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Rumusan masalah bagaimana substansi peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 memuat Sanksi administrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Apakah Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2020 Dapat Memuat Denda Administratif  Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu produk hukum yang dianggap bertentangan dengan yang lebih tinggi  menjadi batal demi hukum atau adanya ketidakpastian hukum dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pasal 15 ayat (1) mencantumkan bahwa ketentuan sanksi hanya dapat dimuat dalam Undang-undang; Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Disisi lain, Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 mencatumkan adanya ketentuan sanksi adminitratif, berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi dan sanksi adminitratif menitikberatkan kepada badan/pejabat tata usaha negara yang secara hukum melanggar kewenangan di dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan, oleh sebab itu peraturan Walikota Jambi secara hukum dianggap batal demi hukum dan ketidaksahaannya pengaturan sanksi tersebut diatur dalam peraturan kebijakan daerah di masa pandemi saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan.
ANALISIS PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA RANTAU BAYUR Ratna Dewi; Faturahman Faturahman; Nurfitri Martaliah
Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia Vol 8, No 2 (2023): JIAI (JURNAL ILMIAH AKUNTANSI INDONESIA)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jiai.v8i2.21132

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di desa Rantau Bayur kecamatan Muara Siau kabupaten Merangin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan, kendala dan hambatan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Rantau Bayur kecamatan Muara Siau kabupaten Merangin. Teknik pengumpilan data yang digunakan adalah melaksanakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis mengunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dirangkum hingga mengarah kepada inti permasalahan, kemudian data tersebut disajikan dengan menguraikan penjelasan bersifat deskriptif serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesusai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis mengunakan informan, yaitu orang yang benar-benar mengetahui suatu permasalahan yang akan diteliti darinya, penulis dapat memperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Diantaranya ada kelapa desa, sekretaris, bendahara/kaur keuangan, kaur pemerintahan dan perangkat desa lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Rantau Bayur kecamatan Muara Siau kabupaten Merangin. Telah terlaksanakan secara optimal atau efektif, disebabkan sumber daya manusia Desa Rantau Bayur yang masih rendah dan aparat desa yang masih kurang memahami penerapan Siskeudes ini, namun kesiapan pemerintah untuk mengoperasikan sistem keuangan desa (Siskeudes) dapat dikatakan sangat baik dan meningkat. Berkenaan dengan hasil penelitian ini, maka pemerintah desa tuntut untuk meningkatkan kemampuan teknologi lebih luas dan memberikan pelatihan tambahan kepada aparat desa agar seluruh aparat dapat mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) agar dapat menggunkan aplikasinya dengan benar.Kata Kunci: Otonomi Desa, sistem keuangan desa, pemerintahan desa
Co-Authors Dhils Noviades Eko Nuriyatman Elfi Nola Tumangger Faturahman Faturahman Irwandi Irwandi Iskandar Zulkarnain Ivan Fauzani Raharja Latifah Amir Netty Netty Nurfitri Martaliah Rusnani Rusnani Sri Harimurti Suci Pratiwi, Cholillah Syamsir Syamsir Windarto Windarto