Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS OPEN GOVERNMENT DI PROVINSI JAMBI : IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SITUS WEB PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS OPEN GOVERNMENT DI PROVINSI JAMBI Cholillah Suci Pratiwi
Khazanah Intelektual Vol. 2 No. 1 (2018): Khazanah Intelektual
Publisher : Balitbangda Provinsi Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37250/newkiki.v2i1.18

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan egovernment dalam pemerintahannya dengan memanfaatkan teknologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan observasi pada seluruh situs/website resmi Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi untuk mendapatkan data-data yang bersifat primer. Saat ini instansi pemerintah di Provinsi Jambi sudah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi mayoritas situs web pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Jambi masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua (pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) belum tercapai. Artinya, implementasi e-government di Provinsi Jambi baru pada tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah mengaplikasikan e-government, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama terletak pada kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelaku dan bukannya teknologi pendukung e-government. Apabila hal tersebut tidak diatasi maka dapat mengakibatkan timbulnya digital divide. Lebih jauh lagi transparansi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan semakin sulit dikelola dan akan menutup jalan ke arah demokratisasi yang sempurna. Maka untuk meningkatkan pengelolaan e-government pemerintah Provinsi Jambi harus meningkatkan sumber daya manusia, merubah kultur atau budaya kerja yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pengembangan e-government. Hakekat tujuan diterapkannya e-goverment adalah agar pemerintah dapat menerapkan suatu praktik yang disebut sebagai good governance berupa suatu kontrak sosial yang menuntut demokratisasi terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan. Jika pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen melakukan hal ini secara serius, maka akan menunjang optimalisasi e-government sebagai bentuk tercapainya open government di Provinsi Jambi.
Analisis Perilaku Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Pada Politik Lokal Tahun 2018: Analisis Perilaku Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Pada Politik Lokal Tahun 2018 Cholillah Suci Pratiwi
Khazanah Intelektual Vol. 3 No. 3 (2019): Khazanah Intelektual
Publisher : Balitbangda Provinsi Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37250/newkiki.v3i3.40

Abstract

Perilaku pemilih erat kaitannya dengan bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam sebuah pemilihan umum, terutama terkait dengan ketertarikan dan pilihan politik mereka terhadap suatu partai politik atau kandidat yang akan dipilihnya berdasarkan etnis ataupun daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah di Kota Jambi Tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tiga model/pendekatan perilaku memilih masyarakat Kota Jambi dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Pertama, model/ pendekatan sosiologis dimana perilaku memilih ditentukan oleh latar belakang sosiologis seseorang. Latar belakang sosiologis yang dimaksud antara lain adalah umur, wilayah asal seseorang (misalnya: Jawa, Luar Jawa), tempat tinggal seseorang (misalnya: kota, desa), jenis kelamin, ras dan etnis, status pekerjaan, status sosial-ekonomi, dan orientasi keagamaan. Kedua adalah model/pendekatan identifikasi partai yakni rasa kedekatan dengan partai politik tertentu. Serta yang terakhir adalah model/pendekatan pilihan rasional dimana perilaku memilih seseorang ditentukan berdasarkan evaluasi subjektif terhadap berbagai kondisi (ekonomi-politik-sosial) di tingkat individu maupun masyarakat.
SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DI KOTA JAMBI Cholillah Suci Pratiwi; Faizah Bafadhal
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2020): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v3i3.76

Abstract

Kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu dalam politik dan pengambilan kebijakan di tingkat daerah, kecamatan dan desa; 2) adanya partisipasi aktif dari pemerintah Kota Jambi, kecamatan, desa, partai politik, KPU dan anggota legislatif dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, baik berbentuk sosialisasi maupun kegiatan rutin terjadwal; dan 3) terbentuknya sarana pendidikan politik masyarakat, khususnya komunitas disabilitas berbentuk pendidikan politik bagi komunitas disiabilitas tuna rungu di Kota Jambi. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, dan audio visual. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan melalui tahap perencanaan dan pendekatan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi disimpulkan bahwa kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari tingkat kehadiran dan hasil evaluasi pencapaian kegiatan, bahkan tidak terlihat adanya kesulitan dari peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Adanya persiapan yang baik oleh tim PKM serta dukungan dari seluruh stakeholder, sehingga kegiatan ini terlaksana dengan baik dan memperoleh capaian yang telah direncanakan, seperti bertambahnya pemahaman peserta terhadap pendidikan politik serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya ikut dalam partisipasi politik khususnya politik di Kota Jambi. Oleh karena itu, secara umum kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas komunitas disabilitas tuna rungu dalam menghadapi dinamika politik di Kota Jambi, supaya tidak lagi terjadi pembodohan secara politik bagi komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi.
PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA DENGAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS REMAJA CERDAS BERMEDIA DALAM MENGHADAPI POLITIK ELEKTORAL 2019 DI KOTA JAMBI Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2019): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v2i2.193

Abstract

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula untuk cerdas bermedia dalam menghadapi politik elektoral 2019. Hal ini dikarenakan remaja sebagai pengguna media terbesar sangat rentan diserang hoax. Maka, dibutuhkan tindakan dari pemerintah maupun masyarakat dalam cerdas bermedia. PKM ini dilakukan dengan turun ke jalan, ke beberapa SMA guna melakukan penyuluhan, sosialisasi dan berdiskusi dalam kesiapan menghadapi politik elektoral tersebut. Penyuluhan dan sosialiasi dilakukan dengan membawa papan/spanduk bertuliskan beberapa kata interaktif untuk sadar akan politik serta penolakan terhadap berita hoax dan lainnya. PPM ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran politik khususnya bagi pemilih pemula dan berdampak baik bagi masyarakat Kota Jambi umumnya. Kegiatan PKM dilaksanakan di SMAN 1 Kota Jambi, SMAN 5 Kota Jambi, SMAN 7 Kota Jambi, dengan jumlah subyek 200 siswa dan beberapa titik jalanan Kota, yaitu Perempatan Lampu Merah Kantor Gubernur Provinsi Jambi, Telanai Pura serta Tugu Juang Sipin. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan metode, yaitu: 1) lokakarya, 2) ceramah interaktif, 3) diskusi, 4) studi lapangan. Dari hasil PPM diajukanlah policy brief kepada pemerintah Kota Jambi sebagai solusi permasalahan yang terjadi melalui Pembentukan Komunitas Remaja Cerdas Bermedia yang mengedukasi remaja dan masyarakat.
PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA SEBAGAI MOTOR GENERASI MUDA DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESADARAN POLITIK cholillah suci pratiwi; Arfa'i Arfa'i
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2021): Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v4i3.815

Abstract

Community service activities (PKM) in the form of political education for novice voters as the motor of the younger generation in increasing political participation and awareness at the University of Jambi are aimed at: 1) Increasing students' knowledge and understanding as the motor of the younger generation in increasing political participation and political awareness in the environment. Jambi University thereby increasing participation in politics; 2) There is an active participation from stakeholders, in providing political education for students as the motor of the younger generation in increasing political participation and political awareness within the Jambi University, both in the form of counseling and socialization as well as regular scheduled social gathering activities for political education for the community in the District. Alam Barajo; 3) Establishment of forums and facilities for public political education in the form of political socialization for students at Jambi University. PKM activities are carried out through lecture, discussion, and audio visual methods. The stages of implementing political education activities are carried out through the planning stage and the approach stage. Based on the results of the implementation of PKM activities in the form of political education for novice voters as a motor for the younger generation in increasing political participation and awareness at the University of Jambi, it can be concluded that this political education activity provides new enlightenment and knowledge for the millennial generation to participate and be aware of politics by increasing knowledge. and the understanding of students as the motor of the younger generation in increasing political participation and political awareness in the Jambi University environment so that it has an impact on increasing participation in politics.
Pendidikan Politik Pemilih Pemula Dengan Pembentukan Komunitas Remaja Cerdas Bermedia Dalam Menghadapi Politik Elektoral 2019 Di Kota Jambi Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2019: 1. Pengembangan Pendidikan Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.624 KB) | DOI: 10.18196/ppm.21.477

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini adalah memberikanpendidikan politik kepada pemilih pemula untuk bisa cerdas bermedia dalam menghadapi politikelektoral 2019. Memasuki tahun politik elektoral 2019, remaja sebagai pengguna media terbesar sangatrentan diserang hoax. Maka dari itu dibutuhkan suatu tindakan dari pemerintah maupun masyarakatsendiri dalam cerdas bermedia. PPM ini dilakukan dengan turun ke jalan, datang ke beberapa sekolahSMA guna melakukan penyuluhan, sosialisasi dan berdiskusi dalam kesiapan menghadapi politikelektoral tersebut. Penyuluhan dan sosialiasi dilakukan dengan membawa papan/spanduk bertuliskanbeberapa kata interaktif untuk sadar akan politik serta penolakan terhadap berita hoax dan lainnya.PPM ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran politik khususnya bagi pemilihpemula dan berdampak baik bagi masyarakat Kota Jambi umumnya. Dari hasil PPM diajukanlahsebuah policy brief kepada pemerintah Kota Jambi sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi melaluiPembentukan Komunitas Remaja Cerdas Bermedia yang dapat mengedukasi remaja dan masyarakat.
Strategi Marketing Politik Kepala Desa Pertahana Pada Pilkades Di Desa Sidomukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Cholillah Suci Pratiwi; Faizah Bafadhal; Ade Siska Giovani
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v4i4.1502

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran politik kepala desa petahana di desa Sidomukti yang mampu mempertahankan kekuasaannya selama tiga periode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara dengan masyarakat desa, tim sukses, dan kepala desa petahana. Sebagaimana diketahui kepala desa memegang jabatan selama enam tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Kepala desa yang menjabat di desa Sidomukti saat ini mampu menduduki jabatan sebagai kepala desa selama tiga periode berturut-turut, tentu memerlukan strategi untuk dapat mempertahankan kedudukannya itu. Jika di analisa dengan teori 4p marketing politik yaitu produk, promosi, harga, dan penempatan. Pada produk Sutrisno menyalurkannya lewat visi misi dan program kerja. Pada promosi Sutrisno melakukan kampanye secara terus-menerus dan tidak terbatas pada waktu kampanye yang ditentukan. Pada harga sutrisno menjual kinerjanya yang sudah terbukti baik dalam membangun desa. Kemudian pada penempatan dengan melakukan pencitraan. Namun hal itu saja tidak cukup, sesuai dengan hasil penelitian Sutrisno diketahui melibatkan birokrasi pemerintahan desa untuk melakukan kampanye dan jaringan keluarganya yang cukup luas di Desa Sidomukti karena memiliki tiga orang istri yang terlibat kampanye politik untuk memenangkan Sutrisno.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 Firmansyah Putra; Cholillah Suci Pratiwi
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v7i2.1755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) cenderung bersikap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan untuk mengetahui upaya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal/penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Objek penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui penelitian analisis dan lapangan (field research), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. (ASN) pada Pilkada di Provinsi Jambi belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ASN yang tidak netral. Kedua, ketidaknetralan ASN masuk ketegori ringan. Proses mekanisme penjatuhan sanksi kepada ASN yang tidak netral pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi juga masih berjalan. Bawaslu dan KPU dalam hal ini sudah berupaya melakukan beberapa tindakan preventif guna menghilangkan ketidaknetaralan ASN dalam Pilkada, antara lain melakukan sosialisasi dengan berbagai kegiatan yang berisikan tentang etika dan netralitas ASN yang wajib dijunjung tinggi serta asas-asas netralitas yaitu tidak berpihak, netral, bebas konflik kepentingan, bebas intervensi politik, adil, dan melayani. Pewujudan netralitas ASN dalam Pilkada dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal peranan beberapa institusi terkait, antara lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu.
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI KECAMATAN ALAM BARAJO Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi; Syamsir Syamsir
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v5i2.1092

Abstract

Community Service Activity (PKM) in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo District, Jambi City, aims to: 1) Increasing community knowledge and understanding in Alam Barajo District, Jambi City so that it has an impact on increasing public participation in politics and decision-making policies at the regional, sub-district and village levels; 2) There is an active participation from the Jambi City government, sub-district government, village government, political parties, the General Election Commission, and others in providing political education for the community in Alam Barajo District both in the form of counseling and socialization as well as regular scheduled social gathering activities for politic educators for the people in Alam Barajo District; 3) Establishment of forums and facilities for public political education in the form of social gathering for political education for the community in Alam Barajo District. PKM activities are carried out through lecture, discussion, and audio-visual methods. The stages of implementing political education activities are carried out through the planning stage and the approach stage. Based on the results of the implementation of PKM activities in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo Subdistrict, Jambi City, it was appreciated by the community, seen from the level of attendance and participation in activity discussions, and it can be concluded that there was an increase in knowledge and understanding of the community in Alam Subdistrict. Barajo Jambi City so that it has an impact on increasing community participation in politics and policy making at the regional, sub-district and village levels in the future.
REKRUTMEN POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF STUDI PEREMPUAN PARTAI DEMOKRAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 Cholillah Suci Pratiwi; Alva Beriansyah; Hatta Abdi Muhammad
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 11 No 2 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v11i2.3293

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang ‘Rekrutmen Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif: Studi terhadap Perempuan Partai Demokrat Provinsi Jambi Tahun 2019’. Penelitian ini berangkat dari temuan bahwa Partai Demokrat Provinsi Jambi berhasil mendudukkan kader perempuannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi di urutan teratas dibanding partai politik lainnya. Namun hal tersebut diduga karena memanfaatkan jejaring keluarga kandidat yang telah mapan secara aspek sosial, politik dan kapital. Penelitian ini dmenggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengkombinasikan kekuatan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutment yang dilakukan Partai Demokrat adalah rekrutmen sistem terbuka. Akan tetapi, sistem rekrutmen Partai Demokrat Provinsi Jambi sangat inkonsistensi dengan ideologi dan platform partai yg mengusung gagasan nasionalis religious. Dalam rekrutmenm perempuan menjadi anggota partai, Demokrat mengalami kesulitan karena umumnya perempuan di jambi tidak ada ketertarikan dengan Parpol. Sehingga perempuan yang memiliki karir secara profesional bagus di pekerjaan mereka, cenderung tidak masuk Parpol. Hal ini menyebabkan Partai Demokrat mayoritas anggota perempuannya adalah pedagang kecil UMKM (wiraswasta). Untuk dicalonkan ke legislatif provinsi, cara yang dilakukan Demokrat adalah mencalonkan mereka yang memiliki jejaring keluarga yang sudah mengakar secara kapital yang besar dan modal sosial yang sudah mengakar. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 caleg perempuan Partai Demokrat yang terpilih di legislatif DPRD Provinsi, kesemuanya karena dinasi keluarga.