Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.693
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Selat Jurnal Hukum Respublica Bina Hukum Lingkungan Recital Review Jurnal Sains Sosio Humaniora WAJAH HUKUM Mendapo: Journal of Administrative Law DATIN LAW JURNAL Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Bina Hukum Lingkungan
Eko Nuriyatman
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Kewenangan Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perambahan Hutan Di Taman Nasional Kerinci Seblat Raharja, Ivan Fauzani; Nuriyatman, Eko; Permatasari, Bunga
Jurnal Selat Vol 6 No 1 (2018): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (917.462 KB) | DOI: 10.31629/selat.v6i1.635

Abstract

Law the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry defines Forest is a unit of ecosystem in the form of a stretch of land containing biological natural resources dominated by trees in their natural environment, which cannot be separated from one another, in this research researchers conduct research Large Kerinci Seblat National Park (BBTNKS) and at the location of Kerinci Seblat National Park (TNKS), where this study obtained data that in the TNKS area forest encroachment activities are activities for forest clearing with the aim of owning, controlling and utilizing the results forest without seeing and paying attention to the main functions carried out by a forest area. The forest encroachment activities carried out by the community in the TNKS area for agricultural activities which arise due to the need for agricultural land and only a few people in the TNKS area that has their own agricultural land. In this study discussed two things, namely regarding the authority of regional government supervision in overcoming forest encroachment in the TNKS area and the form of forest encroachment control by BBTNKS in the Kerinci National Park area. The research method used in this study is a non doctrinal (empirical) research method to discuss the incompatibility between dasolen and dasein, and to interview several parties that make it possible to provide information related to ongoing research.
PENDAMPINGAN KARANG TARUNA DESA SIMPANG SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA DALAM MEMBUAT PROGRAM KERJA TAHUNAN BERBASIS IPTEK Haryadi Haryadi; Hapsa Hapsa; Eko Nuriyatman
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2018: 1. Penguatan Inovasi Sosial Humaniora Bagi Pemerintah Daerah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.315 KB)

Abstract

Karang Taruna menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan untuk melatih kepedulianmasyarakat terhadap permasalahan sosial. Memiliki jiwa muda dan kemajuan perkembanganIPTEK yang begitu cepat, diharapkan karangtaruna sebagai wadah yang tepat untukmemaksimalkan perapaduan antar keduanya. Bukan sebaliknya fenomena dimana organisasikarang taruna tidak lagi diminati oleh para pemuda karena terkesan masih tradisional, tidakmengikuti arus kemajuan teknologi informasi, kurangnya inovasi berupa kegiatan-kegiatan dan tidakbisa mengantisipasi cepatnya dinamika pemuda itu sendiri. Sehingga selama Pengabdianberlangsung tim intens dalam memberikan kajian tentang pentingnya partisipasi civil societytermasukkarangtaruna. Salah satu program yang dilakukan yaitu Adaptif KolaboratifManajemen, timmenjadi fasilitator dalam setiap kegiatan karang taruna dalam kurun waktu tiga bulan. Hasil capaianyang diperoleh tim terlihat dari intensitas dan kuantitas anggota karangtaruna dalam partisipasiketerlibatan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Desa dan memaksimalkan penggunaanmedia sosial sebagai media komunikasi dalam pembuatan program kerja. Adapun sistematikapelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut, Langkah 1 Metode Ceramah (matericivil society dan Open Goverment), Langkah 2 Metode Tutorial dan Langkah 3 diskusi (FGD).
Konsep Pelayanan Publik Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Regulasi Endang Putri Ayu; Eko Nuriyatman
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.11358

Abstract

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang (masyarakat) yang mempunyai kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata cara yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen regulasi yang berlaku. Artikel ini akan membahas bagaimana regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 diera new normal. penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati. Kesimpulan dari artikel ini yaitu: Pertama, komponen standar pelayanan publik yang terdapat pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus dapat disesuaikan dengan kondisi new normal. kedua, pemerintah daerah harus menindaklanjuti keputusan pemerintah tingkat pusat yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik diera new normal sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di daerah masing-masing.
Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kota Jambi Ersa Yuhana; Arrie Budhiartie; Eko Nuriyatman
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i1.11379

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memaparkan tentang kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder dengan pendekatan analisis deskriptif. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini terjadi dikarenakan masih banyak di temukannya pelayanan yang kurang maksimal dan bahkan masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang di lakukan baik petugas itu sendiri maupun oleh masyarakatnya. Meskipun pemerintah telah merancang peraturan perundang-undangan terkait prosedur yang harus di taati oleh semua pihak, namun ternyata hal tersebut belum mampu mengatasi masalah yang terjadi. Beberapa permasalahan tersebut di sebabkan karena minimnya pengawasan, kurang ketatnya sistem pengendalian kinerja petugas dan lain sebagainya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan peran pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pembuatan Surat Izin Mengemudi serta didukung dengan cara menerapkan asas transparansi agar sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan tersebut dapat di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
PEMBUKAAN RAHASIA MEDIS PASIEN COVID-19 SEBAGAI IMPLEMENTASI DI ERA NEW NORMAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN Tara Eria Blencisca; Eko Nuriyatman
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i2.11402

Abstract

Dalam era modern seperti sekarang ini, semua hal menjadi layak untuk dikonsumsi termasuk informasi kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan dikenal adanya rahasia medis pasien, rahasia medis pasien berisi data pribadi kesehatan seseorang yang termsuk informasi yang dikecualikan untuk dapat dibuka kepada public. Namun, dalam situasi pandemic seperti sekarang segala informasi di bidang kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19, dalam hal ini tidak terkecuali informasi tentang rahasia medis seseorang. Dari artikel ini dapat diketahui bahwa ternyata rahasia medis seseorang dapat dibuka kepada public, hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19. Undang-Undang tentang Kesehatan dan Praktek Kedokteran memberikan pengecualian terhadap kerahasian data pasien apabila berhubungan dengan kepentingan umum maka kerahasiaan pasien dapat dibuka kepada public. Namun, keterbukaan rahasia medis pasien Covid-19 hanya sebatas identitas lengkap sepeti nama dan alamat sebagai syarat untuk mengetahui contact tracing pasien, sedangkan mengenai riwayat penyakit yang selama ini dialami oleh pasien tetaplah menjadi ranah hukum private antara pasien dan pemberi pelayanan kesehatan, sehingga tidak dibenarkan bagi masyarakat umum untuk menyebarluaskan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien Covid-19.
PENGATURAN PEMBANGUNAN RUMAH DAN TOKO ATAU RUKO DI KOTA JAMBI BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN Nursina Afriyana Usman; Rts. Fanny Inayah; Eko Nuriyatman
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11454

Abstract

Artikel ilmiah ini membahas mengenai Pengaturan Pembangunan Rumah dan Toko atau Ruko di Kota Jambi berdasarkan konsep Tata Ruang Perkotaan. Permasalahan yang di bahas dikarenakan banyaknya bangunan rumah dan toko atau ruko yang pemanfaatan kurang efektif dan efisien serta letaknya yang sering kali tidak sesuai dengan konsep Tata Ruang Perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui peraturan pembuatan izin mendirikan bangunan rumah dengan toko atau ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik hukum, dan/atau ketidak jelasan/kekaburan suatu norma hukum, isu hukum atas penelitian ini adalah kekaburan hukum atau yang biasa disebut dengan ketidak jelasan suatu aturan. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa adanya ketidak jelasan norma tentang izin mendirikan bangunan ruko berdasarkan konsep tata ruang wilayah perkotaan. Sebagaimana yang tercantum di dalam rangkuman pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang menyebutkan bahwa ruang kawasan metropolitan dan/atau kawasan megapolitan harus memuat tujuan, arah kebijakan, startegi penataan ruang, rencana struktur ruang kawasan, rencana pola, arah pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang serta sanksi. Namun, kenyataanya dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 tidak ada penjelasan atau pasal terkait dengan arahan seperti dalam Undang-Undang Tata Ruang, yaitu terkait seperti apa izin lokasi, lokasi seperti apa yang tidak membahayakan atau yang tidak menimbulkan gangguan kepada masyarakat serta tidak adanya arahan penempatan lokasi yang baik dan benar.
Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ratna Dewi; Eko Nuriyatman
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.977 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1444

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan efektifitas kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan. Pendekatan penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu data dari responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan setiap kebijakan yang dibuat oleh Sri Sultan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika tidak diimplementasikan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Implementasi desentralisasi asimetris di DIY belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa amanat UUK DIY yang belum diterapkan dalam hal: Pertama, dalam hal penyerapan dana keistimewaan, belum diimplementasikan dengan baik dikarenakan penyaluran anggaran pada tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berefek pada keterlambatan transfer anggaran dan mundurnya agenda-agenda yang telah direncanakan oleh masing-masing KPA. Kedua, dalam hal kebudayaan belumlah optimal dikarenakan Pemerintah DIY dan pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum menyelesaikan Perdais tentang Kebudayaan. Kesimpulan penelitian ini bahwa Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Keistimewaan DIY mengenai 5 (lima) kewenangan belum dilakukan secara maksimal, karena baru dapat diselesaikan tiga Perdais tentang pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY, tentang rencana tata ruang wilayah dan tentang kelembagaan. Namun, pada saat penelitian ini dilakukan ada 2 (dua) Raperdais yang belum selesai, yaitu tentang kebudayaan dan pertanahan.
Analisis Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina dalam Menunjang Pengembangan Masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi Tahun 2015-2016: Pertanggung Jawaban Perusahaan Eko Nuriyatman
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.454 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1572

Abstract

Tujuan penelitian untuk menjelaskan analisis program CSR Pertamina dalam menunjang pengembangan masyarakat di Kecamatan Sungai Gelam Provinsi Jambi tahun 2015-2016. Metode penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan metode yuridis-empiris. Hasil penelitian bahwa program CSR yang dilakukan PT Pertamina EP Field Jambi salah satunya di Kecamatan Sungai Gelam, merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada lingkungan perusahaan. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pertamina EP Field Jambi pada tahun 2015-2016 sangatlah bermanfaat dan berguna untuk masyarakat dimulai dari TOGA, Posyandu, kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan penanaman jagung pada lahan tidur di Desa Kebun Sembilan dan Desa Talang Belido. Kegiatan ini mampu menunjang dan memperbaiki perekonomian warga secara baik bila dilakukan secara berkelanjutan oleh PT Pertamina EP Field Jambi.
PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM Elita Rahmi; Rustian Mushawirya; Eko Nuriyatman
Bina Hukum Lingkungan Vol 5, No 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v5i2.170

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi umbrella act dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundang-undangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam. Kata kunci: omnibus law; prospektif; sumber daya alam.ABSTRACTThe purpose of this research is to review the Prospective model of natural resource regulation, which can be an umbrella act and cohesion in uniting natural resources policy (institutional), so that a synergy of natural resource management is formed in order to realize sustainable development can photograph government actions. The research method used is normative juridical using primary, secondary and tertiary legal materials. While the approach used is a historical approach, a statutory approach, a concept approach and a prospective approach, based on questionnaires that become the primary legal material. The results showed that the regulation of natural resources encountered in many laws and regulations became the cause of uncontrolled environmental damage and pollution due to the inevitable conflict of norms. The model of the harmony of natural resources legislation in the form of omnibus law whose faces overlap need to be ended. It is time for the regulation and institutionalization of natural resources to be streamlined in an integrated institution, so that policy coordination in the ecological, economic and social fields can be supervised through a sustainable development system. Natural Resources policy synergy will speed up the development process and minimize conflicts and disputes in the field of Natural Resources.Keywords: omnibus law; prospective; natural resources.
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG KEGIATAN PERTAMBANGAN Eko Nuriyatman; Trias Hernanda
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 1: Februari 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i1.332

Abstract

This scientific article contains writings about the juridical review of local government law regarding mining activities in Indonesia. In this article the researcher discusses two things, namely the authority of the regional government in mining and inconsistencies between local government laws and coal mineral laws. The research method used in writing this article is a normative research method, the legal concept used is that proposed by Soetondyo Wigyosoebroto who has five legal concepts, but in this article the author uses the second and fifth concept concepts presented by Soetondyo Wigyosoebroto. Based on the results of writing this article, it is found that after the issuance of Law Number 23 of 2014 the authority to grant mining activities permits lies with the provincial government and this is contrary to what is contained in Law Number 4 of 2009, so that in the application of the lex principle applies specialis derogate legi generalisi. The development of mining activities that occur in Indonesia has a very large impact on mining activities, with the authority for mining activities having the aim that management of mining activities is not centralized and can increase the economy and increase local revenue. Keyword: Regional Government, Mining, Licensing.
Co-Authors Afif Syarif Arrie Budhiartie Elita Rahmi Endang Putri Ayu Ersa Yuhana Hapsa Hapsa Haryadi Haryadi Ismi Fadjriah Hamzah Ivan Fauzani Raharja Jingga Mulia Nursina Afriyana Usman Permatasari, Bunga Permatasari, Bunga Purwaningdyah Purwaningdyah Ratna Dewi Rts. Fanny Inayah Rustian Mushawirya Sri Wahyu Kridasakti Tara Eria Blencisca Trias Hernanda Windarto Windarto Zulham Adamy