Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Ilmu Hukum Prima Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Innovative: Journal Of Social Science Research
Rizki Rizki
Universitas Prima Indonesia
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Darma Agung

 1 
PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TERSANGKA YANG MEMILIKI PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA ANAK DI BAWAH UMUR Hana Marselia Sihombing; Raul Novandi Sinaga; Rediyus Gulo; Rizki Rizki
Jurnal Darma Agung Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i2.1570

Abstract

Kekerasan seksual adalah salah satu kejahatan yang meningkat tiap tahun. Tindak pidana kekerasan seksual selalu meresahkan masyarakat. Korban yang menjadi kekerasan seksual tidak memandang usia dan gender. Anak di bawah umur sering menjadi korban pelampiasan nafsu seksual dari orang dewasa. Anak di bawah umur dianggap lemah dan belum mempunyai kekuatan fisik untuk melindungi dirinya sendiri dari kejahatan seksual tersebut. Di Indonesia, beberapa undang-undang mengatur perlindungan anak dari kejahatan seksual. Dalam KUHP diatur dalam pasal 287, 290 dan 292. Selanjutnya dalam UU No. 23 Tahun 2002 berisi Perlindungan Anak dan berubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 berisi Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 juga memberikan perlindungan khusus terhadap tindak pidana kekerasan seksual, diatur dalam Pasal 81 dan 82.
PERMOHONAN WANPRESTASI AKIBAT KETERLAMBATAN KONSUMEN MEMBAYAR UPAH JASA DAN BAHAN BANGUNAN RUMAH DALAM PERJANJIAN PEMBANGUNAN RUMAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 30/Pdt.G/2020/PN Rap) Michael Surya Pranata; Andre Devantri Orlando Hasibuan; Owean Metthew Winata; Rizki Rizki
Jurnal Darma Agung Vol 30 No 2 (2022): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i2.1590

Abstract

Penelitianr ini bertujuanr untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia tentang kerugian akibat wanprestasi yang terjadi dalam sebuah perjanjian, serta permohonan wanprestasi dalam perjanjian pembangunan rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.30/Pdt.g/2020/PN Rap). Untuk mencapai tujuan tersebut , penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis- normatif yangs dilaksanakanp denganr berdasarr padar tinjauanr bahanr pustakar ataur datar sekunderr. Adapunr jenisr penelitianr inir adalahr deskriptifr analisis, dengan jenis data yang terdiri dari 2 (dua), yaknir datar primerr dan datar sekunderr. Sedangkanr teknikr analisisr datar yangr digunakanr dalamr penelitianr inir adalahr teknikr analisisr datar kualitatifr. Hasilr penelitianr menunjukan bahwar Kerugianr akibatr wanprestasir yang terjadi didalam kontrakr bisnisr menurutr pasals 1243 KUH Perdata menyebutkan penggantianr biayar, kerugianr dan bungar karenar tak dipenuhir suatur perikatanr mulair diwajibkanr, bila debiturr, walaupunr telahr dinyatakanr lalair, tetap lalai untukr memenuhhir perikatnr itur , atau jikar sesuatur yangr harusr diberikanr ataur dilakukannyar hanyar dapatr diberikanr ataur dilakukanyar dalamr waktur yangr telahr ditentukanr. Pasalr inir menyatakanr bahwar dalamr suatur perjanjianr/kontrak terjadir lalair atau ketidak sesuaian dengan apa yangr dir perjanjikanr (wanprestasi) makar pihak yang lalai harus mengganti biaya, rugi dan bunga. Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkam kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam yaitu debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata), Dalam Putusan No. .30/Pdt.G/2020/Pn Rap , Majelis Hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan, dikarenakan Fakta Pengadilan hanya mendapatkan klausul nilai materil yang diperjanjinkan oleh Kedua belah pihak.
PENYELESAIAN KONFLIK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MASYARAKAT ADAT SUKU KARO Agiawiro Ivendo Sasra Adhi Seto; Gabriel Immanuel Keliat; Rizki Rizki
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 5 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i5.3756

Abstract

Istilah hukum adat dalam kehidupan sehari-hari sering kita sebut dan kita dengar dengan istilah adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup. Sistem kekerabatan adat suku Karo sangat erat dan memiliki ciri khas yang berbeda dengan adat suku-suku lainnya di Indonesia. Adat suku Karo menganut sistem Patrilineal, yaitu garis keturunan berasal dari Ayah, dimana setiap anak laki-laki suku Karo akan menjadi penerus marga Ayah. Dalam masyarakat Adat suku Karo, disamping berlakunya hukum nasional, juga mengedepankan aturan adat istiadat yang hidup dan berkembang di ruang lingkup kehidupan masyarakat suku Karo dalam menyelesaikan suatu konflik. Konflik mengenai kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam tindak pidana khusus yang harusnya diselesaikan di pengadilan. Namun, dalam masyarakat adat suku Karo, kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan melalui hukum adat terlebih dahulu, karena cara penyelesaian tersebut dianggap mampu mencapai suatu keadilan bagi para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah tangga di ruang lingkup masyarakat adat suku Karo di Desa Rumah Kabanjahe. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologi dengan pendekatan yang melihat gejala-gejalan sosial, ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat, obervasi, dan wawancara.
Co-Authors Agiawiro Ivendo Sasra Adhi Seto Andi Hakim Lubis Andre Devantri Orlando Hasibuan Andre Geovani Simbolon Candra Syahputra Hutasoit Deby Sephira Br Depari Emanuel Lahagu Gabriel Immanuel Keliat Hana Marselia Sihombing Herman Brahmana Itok Dwi Kurniawan Johan Iskandar Michael Surya Pranata Owean Metthew Winata Raul Novandi Sinaga Rediyus Gulo Susanto Susanto Yong An