Articles
<![CDATA[Menakar Efektivitas Penggunaan Class Action Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Avisenna Puntoaji]]>;
<![CDATA[Dyna Wahyu Rahmalya]]>;
<![CDATA[Mochamad Ilham Maulana]]>;
<![CDATA[Nurul Jinan]]>
<![CDATA[ Amnesti Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Purworejo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37729/amnesti.v1i1.621
<![CDATA[Perlindungan konsumen mulai dikenal di Indonesia semenjak adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini beriringan dengan semakin berkembangnya konsumen dengan pelaku usaha yang terus mengkikuti perkembangan zaman. Kebutuhan konsumen terhadap barang dan jasa menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan prduksinya secara massal. Dalam proses produksi massal tersebut sering terjadi kesalahan baik yang dilakukan decara sengaja maupun tidak disengaja yang dapat merugikan konsumen dikarenakan produk yang dihasilkan tidak layak untuk digunakan atau dikonsumsi. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan kepada pelaku usaha namun seringkali jumlah ganti kerugian yang diminta jumlahnya kecil sehingga dirasa tidak efektif apabila mengajukan gugatan secara individu. Metode Class Action atau disebut juga gugatan perwakilan kelompok adalah salah satu upaya efektif untuk memperjuangkan hak konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha. Saat ini upaya perlindungankonsumen masih harus terus disuarakan agar para konsumen lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya dan penyempuranaan metode Class Action masih harus dilakukan agar dapat diterima dan memberikan manfaat bagi konsumen di Indonesia]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Nadia Ayu Dewantari]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 5: Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47492/jip.v2i5.919
<![CDATA[Abstrak Pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan meningkatnya jumlah penduduk pendatang seiring dengan tumbuhnya pembangunan yang ada. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah membuat suatu kebijakan tentang bagaimana menetralisir keberadaan penduduk pendatang dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen. Kota Surakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan pendataan penduduk nonpermanen. Pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen ini penting karena untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta. Metode yang penulis gunakan yaitu metode penelitian empiris, dengan pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kombinasi (Mixed Method), yakni campuran metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta dilihat dari dimensi organisasi, interpretasi, dan aplikasi, dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Selain itu, dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendataan penduduk nonpermanen di Kota Surakarta, diantaranya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat disimpulkan hasilnya belum sepenuhnya baik.]]>
<![CDATA[RENCANA UNDANG-UNDANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM LEGISLASI NASIONAL ]]>
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, dan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Rencana Undang-Undang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat telah masuk dalam agenda program legislasi nasional (Prolegnas) sejak tahun 2012, sampai sekarang rancangan undang-undang tersebut diagendakan di tahun 2017. Metode yang digunakan dengan Analisis. Rencana Undang Undang Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat program legislasi nasional 2017 akan memberi kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam mempertahankan tradisi dan budayanya. Rancangan Undang Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang diharapkan dapat memayungi kekuatan hukum hak masyarakat adat dalam membangun kerjasama dengan pemerintah.]]>
<![CDATA[KAJIAN FEMINISME TERHADAP PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Zakki Adlhiyati]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Soehartono Soehartono]]>;
<![CDATA[Harjono Harjono]]>;
<![CDATA[Sri Wahyuningsih Yulianti]]>;
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan Volume 9 Nomor 2 Tahun 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi PPkn Universitas Slamet Riyadi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.197 KB)
|
DOI: 10.33061/jgz.v9i2.4532
<![CDATA[Terjadi perubahan atas eksistensi perempuan sebagai suatu subjek yang independen. Hal ini terlihat dari adanya perubahan relasi antara perempuan dengan laki-laki pada saat ini. Meskipun demikian, Undang-undang Perkawinan (UUP) ternyata belum memberikan perlindungan kepada perempuan atas kesetaraan gender. UUP masih membedakan hak serta kewajiban perempuan dengan laki-laki terkait persyaratan poligami UUP focus pada ketidakmampuan fisik perempuan sebagai alasan poligami. Ketentuan-ketentuan tersebut menempatkan perempuan pada posisi inferior. Feminisme menghendaki adanya pengakuan terhadap perempuan sebagai subjek yang mandiri dengan persamaan status, hak dan kewajiban dengan laki-laki. Oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir Negara dan pemberian pengakuan kepada perempuan sebagai suatu subjek yang independen, dari situ diharapkan negara dapat memberikan kesetaraan gender kepada perempuan.]]>
<![CDATA[BRANDING IN THE DEVELOPMENT OF MATARAM ANCIENT KINGDOM TOURISM VILLAGE IN PLERET KELURAHAN BANTUL, YOGYAKARTA SPECIAL REGION ]]>
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Lia Lestari]]>;
<![CDATA[Muhammad Yusuf Airlangga]]>
<![CDATA[ E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Januari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LP2M STP Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The development of tourist villages is one of the efforts to improve the local community's economy. The development of the potential possessed by the village is one way out that can be offered. Pleret Village, which is located in Pleret District, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta, has various potentials that can be developed. Especially in the field of tourism. The development of tourism potential owned by Pleret is still in the development and revitalization stage. The tourism village branding activities carried out by the 2021 UNS KKN TIM include making profile videos, tourism village logos, and publications on social media. This branding activity is carried out to introduce or promote the potential of Pleret village, especially in the field of tourism to a wide audience. The more recognition of the potential possessed by the village of Pleret will later bring in domestic tourists and will increase the economic lift of the surrounding community who had been affected by the pandemic. Tourism village branding carried out by the 2021 UNS KKN TEAM in collaboration with various parties who participated in helping the smooth running of the program. The expected output is being able to raise the tourism potential of Pleret village, helping to increase MSMEs around tourist destinations, fiber being able to provide a new perspective where the digital world has a very effective and efficient role in various fields, especially in this case tourism village marketing.]]>
<![CDATA[The Transition Of Legal Modernism Paradigm To Legal Postmodernism In The Digital Era ]]>
<![CDATA[Vincentius Patria Setyawan]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI: Journal of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sorong ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstract: Legal construction in Indonesia, which is largely influenced by the influence of the Continental European legal system, the Dutch heritage is identical with the nuances of legal positivism. The flow of legal positivism is in legal modernism, which is included in the form of written rules. The development of human civilization in modern times is so fast and gives birth to a modern digital civilization. The power of legal positivism is strong enough to solve legal problems that develop following the civilization of its people. The new paradigm that can be a solution to problems in this digital era is the post-modernism paradigm. Post-modernism opens up opportunities for diversity in the meaning of law. Rigid written law can be interpreted more flexibly with the context, so that within the framework of that meaning it becomes more flexible in solving problems that occur in society.Keywords: Modernism, Post-Modernism, Digital Era. ]]>
<![CDATA[Gerakan Ketahanan Pangan melalui Budidaya Ikan dalam Ember dalam Menghadapi Pandemik Covid-19 di Desa Kareo, Kabupaten Serang ]]>
<![CDATA[Muh. Herjayanto]]>;
<![CDATA[Aris Munandar]]>;
<![CDATA[Ginanjar Pratama]]>;
<![CDATA[Mas Bayu Syamsunarno]]>;
<![CDATA[Rini Yanuarti]]>;
<![CDATA[Aidil Fadli Ilhamdy]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ PRIMA: Journal of Community Empowering and Services Vol 5, No 1 (2021): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/prima.v5i1.43968
<![CDATA[Desa Kareo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jawilan,. Kabupaten Serang, Banten. Mayoritas penduduk Desa Kareo merupakan pedagang, petani tradisional dan buruh harian lepas. Covid-19 menyebabkan dampak yang signifikan pada sektor perekonomian dan ketahanan pangan. Hal itu terlihat dari banyaknya para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Salah satu solusi untuk menghadapi pandemik Covid-19 dalam sektor ketahanan pangan adalah kegiatan budidaya ikan dalam ember. Kegiatan ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi selama pandemi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara membudidayakan ikan dalam ember sebagai gerakan ketahanan pangan keluarga. Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu tahap persiapan (koordinasi dengan Ketua RT), penyuluhan (survei dan evaluasi pengetahuan masyarakat tentang budikdamber), pelatihan budidaya, aplikasi/praktik langsung yang dilakukan oleh masyarakat, dan yang terakhir adalah monitoring-evaluasi. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang cara budidaya ikan dalam ember. Selain itu, sebanyak 80% warga yang memelihara ikan berhasil dalam mengaplikasikan kegiatan budidaya dalam ember ini.]]>
<![CDATA[Kajian Normatif Mengenai Perbandingan Mekanisme Kepailitan BUMN dan BUMD ]]>
<![CDATA[Ismawati Septiningsih]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Harjono]]>;
<![CDATA[Kristiyadi]]>;
<![CDATA[Annisa Nurul Alimah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.368 KB)
|
DOI: 10.31316/jk.v6i2.2823
<![CDATA[Abstrak Penulisan hukum ini bersifat normatif guna menemukan proses kepailitan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara jo. Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan proses kepailitan Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Daerah jo. Undang–Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan perbandingan komparasi mekanisme atau prosedur pengajuan kepailitan antara BUMN dan BUMD berhubungan dengan tugas dan wewenang termasuk persetujuan permohonan pailit dalam struktur organisasi yang ada di BUMN dan BUMD. Pada Hakekatnya, pembahasan dari artikel ini didapatkan dengan menjabarkan pedoman undang–undang yang mengaturnya sehingga hasil pembahasan diharapkan mampu menjelaskan secara detail mengenai komparasi mekanisme permohonan perkara kepailitan antara BUMN dan BUMD dengan harmonisasi dengan peraturan-peraturan yang masih relevan. Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Kepailitan Abstract This normative legal research being conducted to find bankruptcy process of State-Owned Company based Act Number 19 year 2003 about State-Owned Company jo. Government Regulation year 2005 about Procedures for Establishment, Management and Dissolution of State-Owned Company with the bankruptcy process of Regional-Owned company compared to Government Regulation Number 54 year 2017 about Regional-Owned Company jo. Act Number 37 year 2004 about Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. This study was conducted to find a comparison of the mechanism about bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company related to the duties and authorities including the approval of bankruptcy approval in each other regulations. Furthermore, This article obtained by elaborated the exist regulation specifically that expected to be able to explain harmonization of comparison mechanism of bankruptcy procedures between State-Owned Company and Regional-Owned Company. Keyword: State-Owned Company, Regional-Owned Company, Bankruptcy]]>
<![CDATA[Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology di Indonesia dalam Kacamata Hukum Positif untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0 ]]>
<![CDATA[Putri Maha Dewi]]>;
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (223.65 KB)
|
DOI: 10.31316/jk.v6i3.4042
<![CDATA[Abstrak Terciptanya sistem keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini,institusi keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Hanya saja industri keuangan yang berkembang sangat pesat belum tentu disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat luas dalam sistem perekonomian. Keberadaan Fintech membuat proses transaksi keuangan menjadi lebih praktis dan cepat. Fintech kini berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia dalam menghadapi revolusi industry 5.0. Kata Kunci: Minat Financial Technology, Revolusi Industri 5.0 Abstract The creation of a stable financial system that benefits all levels of society. In this regard, financial institutions play an important role through their intermediary function to promote economic growth, income distribution, poverty alleviation and the achievement of financial system stability. Just industry finance that is growing very rapidly is not necessarily accompanied by access to finance adequate finance. In fact, access to financial services is a prerequisite. The involvement of the wider community in the economic system is important. The existence of Fintech makes the process of financial transactions more practical and faster. Fintech is now developing all over the world, including Indonesia in the face of the 5.0 industrial revolution. Keywords: Interest in Financial Technology, Industrial Revolution 5.0]]>
<![CDATA[Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Budidaya Aquaponik dengan Budikdamber (Budidaya Ikan dalam Ember) di Desa Pendem, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan ]]>
<![CDATA[Itok Dwi Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ajeng Andan Sari]]>;
<![CDATA[Citra Permata]]>;
<![CDATA[Dita Septi Damayanti]]>;
<![CDATA[Emilia Sekar Respati Seto]]>;
<![CDATA[Febrian Dafa Putra]]>;
<![CDATA[Galih Dwi Prasetyo]]>;
<![CDATA[Juli Setyo Rini]]>;
<![CDATA[Rahma Putri Nabilah]]>;
<![CDATA[Yovanisa Meirawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 3 (2022): October 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.304 KB)
|
DOI: 10.31316/jk.v6i3.4089
<![CDATA[Abstrak Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok tani dan masyarakat di Desa Pendem dalam budidaya aquaponik dengan budikdamber. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi dan praktek pelatihan pembuatan budikdamber. Partisipasi dan antusiasme kelompok tani dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ini sangat baik terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan sehingga diskusi dapat berjalan dengan aktif. Dampak dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani beserta masyarakat dalam budidaya aquaponik dengan budikdamber sehingga dapat memberikan hasil panen yang lebih menguntungkan. Metode yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi kepada anggota kelompok tani dan masyarakat dengan rangkaian metode yang efektif untuk memecahkan masalah sekitar. Adapun manfaat dari kegiatan sosialisasi dan pelatihan di Desa Pendem bagi petani dan masyarakat sekitar yaitu sebagai solusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, sumber potensi ekonomi dan inovasi serta diharapkan kegiatan budidaya ini dapat berkembang dan berkelanjutan. Kata Kunci: Aquaponik, Budikdamber, Ikan lele Abstract This community service activity aims to improve the knowledge and skills of members of farmer groups and communities in Pendem Village in aquaponic cultivation with budikdamber. This service activity is carried out with socialization activities and training practices for making budikdamber. The participation and enthusiasm of farmer groups and the community in carrying out this activity is very good as can be seen from the many questions asked so that the discussion can run actively. The impact of this socialization and training activity is that it can improve the knowledge and skills of farmer groups and the community in aquaponic cultivation with budikdamber so that it can provide more profitable harvests. The method carried out is by providing education through socialization activities to members of farmer groups and the community with a series of effective methods to solve surrounding problems. The benefits of socialization and training activities in Pendem Village for farmers and the surrounding community are as a solution in improving food security, a source of economic potential and innovation and it is hoped that this cultivation activity can develop and be sustainable. Keywords: Aquaponics, Budikdamber, Catfish]]>
