Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.756
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Ilmu Hukum The Juris Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Ilmu Hukum Prima Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Darma Agung Jurnal Esensi Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Herman Brahmana
Universitas Prima Indonesia
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
ESKALASI DAN FORCE MAJEUR DALAM PERUNDANG - UNDANGAN JASA KONSTRUKSI Herman Brahmana; Bismar Nasution; Suhaidi Suhaidi; Mahmul Siregar
USU LAW JOURNAL Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.596 KB)

Abstract

ABSTRACT Escalation is a legal instrument for the contractor to submit a price adjustment in terms of increasing the cost of implementing the value of the work to the value of the work at the time the contract was agreed to form a multi-year contract unit price. In its application the government through a joint decision of the Minister of Finance and the Minister of Public Works in 2008 and in 2013, imposes an escalation of all the projects that will be or are in the stages of processing due to rising prices of raw materials kontsruksi as the impact of rising fuel. Legislation construction services do not define the limits and the escalation of force majeure. Restrictions state is necessary as a handle to gain a complete understanding of the escalation and force majeure. From these results it can be seen escalation may be filed if the service providers comply with the limits that state, the rising cost of execution of work, increasing the cost of implementing such work can not be predicted by the service provider when the contract was agreed, bound service providers complete the work, and service providers are able to complete work, while the force majeure may be submitted by service providers if they meet the restrictions that state, the incident involuntary service providers, events beyond the ability of service providers to complete the work, due to the events that led to losses for service users. Keywords: escalation, force majeure, construction services.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi Rizki Rizki; Herman Brahmana; Johan Iskandar; Yong An; Susanto Susanto
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 4, No 4 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (891.187 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v4i4.1044

Abstract

This article aims to identify the role of law in the protection of personal data and how to deal with violations of consumers' personal rights. The problem is focused on providing legal protection in electronic transactions, and how the role of law in Indonesia in handling cases of consumer privacy violations when transacting electronically, and also emphasizing strict sanctions against privacy data violations in accordance with applicable regulations. In order to approach this problem, theoretical references are used from legal protection theory, consumer protection theory, contract theory, communication privacy management theory and information theory. The data were collected through the study or review of literature books and analysed qualitatively. This study concludes that the importance of optimizing regulations to enforce the law in the event of a failure or leakage of personal data electronically; and the provision of public outreach to increase individual awareness of the importance of protecting personal data and that it should be kept confidential; and also, the completion and ratification of the Personal Data Protection Bill which cannot be delayed any longer.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KEPADA SUKU BATAK (TINJAUAN KASUS NOMOR 2429/PID.SUS/2018/PN.MDN) Aprilia Manurung; Yohanes Saputra Banurea; Herman Brahmana
Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v3i1.52

Abstract

SARA merupakan hal yang sangat sensitif di kalangan individu atau kelompok masyarakat, yang dapat menimbulkan konflik yang menimbulkan perpecahan, khususnya di Indonesia yang terkait dengan konflik SARA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum utama asas-asas hukum yaitu yang berkaitan dengan hukum. Dan sifat penelitian menggunakan analisis deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan yang kejahatan informasi yang tidak benar sehingga menimbulkan rasa kebencian kepada suku Batak baik yang dilakukan terhadap individu atau kelompok tertentu. masyarakat. Dalam kasus ini terdakwa terbukti bersalah dan melakukan penyebaran penyebaran informasi palsu di media sosial.
PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMAKAIAN ALAT RAPID TEST BEKAS Kevin Suhunan Purba; Michael Reynaldo C.S. Hasugian; Bastanta Kaban; Yolanda Irene Stefani; Herman Brahmana
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i1.2539

Abstract

Munculnya wabah virus corona pada pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China menimbulkan rasa takut bagi setiap orang, mengingat karena infeksi virus ini menyebabkan ganguan ringan pada system pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Penyebaran yang sangat cepat dan meluas sampai ke Negara kita Indonesia telah bayak menimbulkan korban di kalangan masyarakat bahkan angka kematiannya terus bertambah. Penyebaran yang masih melalui droplet dan menular melalui salaman, atau melalui benda yang tersentuh orang terkena wabah, oleh perintah yang di upayakan pencegahan dan menghambat lajunya penyebaran covid19 dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitaizer dan jaga jarak, selain itu membuat berbagai peraturan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus covid 19. Akibat mobilitas manusia, di dalam perjalanan baik darat, laut maupun udara, dengan menerbitkan surat edaran No. 12 Tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan dalam negeri, dalam masa pademi cororna virus 2019. Berbagai syarat yang harus dipatuhi berdasarkan ketentuan itu didalam melakukan perjalanan, terutama perjalanan udara denagan menggunakan pesawat udara, maka setiap penumpang diwajibkan membawa surat hasil negative rapid test RT- PCR yang sempelnya di ambil 3x24 jam, sebelum keberangkatan atau hasil negative rapid test antigen yang sampelnya di ambil kurun waktu 2x24 jam sebelum keberangkatan, hasil negatif pemeriksaan rapid test PCR maupun antigen di ambil dari klinik kesehatan maupun rumah sakit. Kebutuhan atas kewajiban hasil rapid test RT-PCR maupun rapid test Antigen untuk keberangkatan dengan menggunakan pesawat udara di bendara Kuala Namu disalah gunakan oleh oknum klinik Kimia Farma Diagnostik untuk mencari keuntungan pribadi, stik yang di pakai hasil daur ulang ini sangat membahayakan bagi pengguna berikutnya. Perbuatan pidana ini di bongkar Direktorat Reserse criminal khusus Polda Sumatra Utara, dan saat ini dilakukan penyidikan dan kepenyelidikan dengan persangkaan pelanggar Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan JO Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
TINDAK PIDANA MENYEBARKAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN KEPADA SUKU BATAK Aprilia Manurung; Yohannes Saputra Banurea; Herman Brahmana
The Juris Vol 5 No 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v5i1.193

Abstract

SARA is a very sensitive matter among individuals or community groups, which can lead to conflicts that lead to divisions, especially in Indonesia related to the SARA conflict. This study uses a normative juridical research based on the main legal material, namely the principles of law related to law. And the nature of the research uses descriptive analysis, in which this research aims to analyze the elements of the perpetrators of criminal acts who spread false information so as to cause a sense of hatred towards the Batak tribe, whether it is committed against certain individuals or groups. Public. The legal policy for the perpetrators of information dissemination that causes hatred to the Batak tribe is a legal fact and the elements contained in article 28 paragraph (2) about how a person / defendant has committed a crime deliberately which can cause feelings of hatred. In this case the defendant found guilty and committed the crime of spreading false information on social media.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI YANG DILAKUKAN OLEH TNI (STUDI KASUS PM PALEMBANG NOMOR. 78-K/ PM.I-04/AD/VII/2019) Novita Sari Ayu Simanjuntak; Jeklyn Yenni Susi Purba; Rahmat Hidayat Sidabutar; Herman Brahmana
The Juris Vol 5 No 1 (2021): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v5i1.202

Abstract

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG (Studi Putusan Nomor 529/ Pid. B /2015/PN-Rap) Hengki Turnaldo Buulolo; Tika Pertiwi; Jessica Nathasya Malau; Yessika Serefine Sitohang; Herman Brahmana; Agus Irawan
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2938

Abstract

Secara hukum, tindakan membuat uang palsu atau menyebarkan uang palsu dapat dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan uang, karena berupa “meniru dan membuat” uang menyerupai yang asli. Peraturan mengenai mata uang di muat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang menjelaskan Rupiah adalah mata uang sah NKRI. Uang mempunyai peran yang sangat penting untuk dijadikan pembayaran serta alat tukar yang legal, tindakan pemalsuan uang memiliki dampak yang cukup besar yang mengakibatkan menurunnya keyakinan masyarakat dengan uang yang di keluarkan oleh “Bank Indonesia”. Berbagai macam factor yang mendukung maraknya tindakan pemalsuan uang, seperti faktor ekonomi, lingkungan, kemajuan teknologi di antaranya computer, scanner (alat pemindaian) serta printer sebagai alat pencetak yang semakin maju, rendahnya tingkat pendidikan, serta nilai tukar yang tinggi dan transaksi tunai yang banyak membuat peluang bagi pelaku untuk melakukan Tindakan tersebut. Hukum Yuridis Normatif yang bersifat kualitatif (kasus) sebagai metode pendekatan yang di gunakan untuk penelitian ini. Data yang di peroleh untuk penelitian meliputi sumber hukum berupa undang-undang, pustaka serta putusan pengadilan No. 529/Pid.B/2015/PN-Rap. Secara fundamental, tanggung jawab dalam mengatasi Tindakan pemalsuan maupun pengedaran terhadap uang yang di palsu menjadi otoritas penegak hukum, mulai dari tingkat Polisi, Jaksa, hingga diakhiri oleh Pengadilan melalui putusan dari Hakim.
KEDUDUKAN BANK INDONESIA CHECKING SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN Fernandez Manurung; Alfredo D.W Tarigan; Herman Brahmana; Alendra Alendra
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3380

Abstract

Di dalam dunia bisnis membutuhkan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga penggunaan Surat Elektronik/BI Checking pada era Globalisasi ini melalui pemanfaatan elektronik membuat alat bukti Tulisan/Surat sehingga semakin meningkat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Surat Elektronik/BI Checking seabgai alat bukti dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Surat Elektronik/BI Checking dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan dijamin keutuhannnya dan dapat di pertanggung-jawabkan. Terhadap pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perkara perdata sangatlah bergantung pada bentuk dan maksud dari dokumen itu dibuat, apabila dokumen elektronik tersebut hanya berisi informasi biasa maka dokumen tersebut termasuk surat biasa atau akta dibawah tangan karena dibuat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen itu dimasukkan sebagai dokumen yang otentik, maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PHK DI ERA PANDEMI COVID 19 DARI PERSPEKTIF UNDANG UNDANG KETENAGAKERJAAN Herman Brahmana; Agus Irawan; Indah Qur'ani Br Ginting; Irenia Eliansi Sianita Br Sidabutar; Intan Anastya Br Ambarita
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3559

Abstract

Hukum Ketenagakerjaan merupakan suatu hukum yang mengatur tentang pekerjaan sebelum, selama, serta sehabis bekerja. Pada akhir tahun 2019, hampir seluruh dunia dilanda penyebaran wabah, yakni adanya kehadiran Pandemi Covid-19 (Virus Corona). Virus Corona telah menjadi momok yang menakutkan bagi bangsa Indonesia, sehingga menyebabkan perekonomian bangsa mengalami degradasi pada saat itu, hal ini tidak terlepas juga dari peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang ada, yaitu dilahirkan kebijakan PPKM yang mempunya tujuan melakukan pembatasan kegiatan sosial diantara masyarakat, yang menyebabkan banyaknya pelaku usaha makro dan UMKM yang gulung tikar dan menyebabkan juga terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja massal di beberapa perusahaan yang ada pada saat itu. Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan ini ialah metode penelitian hukum normative, yang dimana dalam metode ini melakukan kajian terhadap refrensi bacaan buku, jurnal, maupun UU untuk selanjutnya dikelompokkan menjadi data primer, sekunder, dan tersier. Alasan utama Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi pada pihak perusahaan kepada sipekerja yaitu banyak perusahaan menjadikan Covid-19 sebagai dasar diputuskan hubungan kerja tersebut terhadap karyawan. Frasa Force Majeur dalam pasal 164 ayat (1) membuka peluang kepada perusahaan menggunakannya untuk melakasanakan Pemutusan Hubungan Kerjakepada karyawannya. Menurut pengusaha Covid-19 sangat berpengaruh pada kegiatan produksi perusahaan. Menurut UU ketenagakerjaan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industiral yaitu Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu. Adapun dalam melaksanakan perundingan tersebut yang paling diutamakan ialah penyelesaian di luar ruang mahkamah atau musyawarah , dan jika juga tidak ditemukan solusi yang tepat, maka dilanjutkan di ruang mahkamah.
KEPATUHAN HUKUM KONSULTAN PAJAK KOTA MEDAN TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN BPJS KETENAGAKERJAAN: FAKTOR PENYEBAB DAN KONSEKUENSI HUKUM Herman Brahmana; Glenessa Kuara; Alexandra Martha Santoso Sunjoyo; Agus Irawan
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 6 No. 2 (2023): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v6i2.4202

Abstract

BPJS Ketenagakerjaan is a public legal entity formed to conduct Social Security programs in the Employment Sector. Participation is mandatory for workers and companies. A tax consultant also acts as an employee and is not exempt from such BPJS obligations. The public often does not comply with regulations due to various obstacles, including many Medan Tax Consultants. The problem in this research is how Medan Tax Consultants comply with such BPJS registration, factors that cause compliance or non-compliance, and legal consequences resulting from such non-compliance. The research is located in Medan and is empirical descriptive-analytical. Samples were taken using a purposive sampling technique of 10% out of 172 population. Data sources consist of primary and secondary data. The research was preceded by a library study and thennterviews (with questionnaires). Then, qualitative analysis is applied, and conclusions are drawn using the deductive approach. The results show that Medan Tax Consultant’s compliance level still needs to be higher. The main factor causing compliance is to get rid of sanctions, while the leadingause of non-compliance is the need to understand the BPJS regulations. The effectiveness of such BPJS regulations among Medan City Tax Consultants is still low and requires continuous supervision from BPJS.
Co-Authors Agus Irawan Agus Irawan Alendra Alendra Alendra Alexandra Martha Santoso Sunjoyo Alfredo D.W Tarigan Aprilia Manurung Aprilia Manurung Bastanta Kaban Bismar Nasution Elisabet Hana Agatha Sitorus Fadhilah Ramadhani Fernandez Manurung Glenessa Kuara Hengki Turnaldo Buulolo Indah Qur'ani Br Ginting Intan Anastya Br Ambarita Irenia Eliansi Sianita Br Sidabutar Jeklyn Yenni Susi Purba Jessica Nathasya Malau Johan Iskandar Kevin Suhunan Purba MAHMUL SIREGAR Michael Reynaldo C.S. Hasugian Novita Sari Ayu Simanjuntak Rahmat Hidayat Sidabutar Rizki Rizki Suhaidi Suhaidi Susanto Susanto Tika Pertiwi Yessika Serefine Sitohang Yohanes Saputra Banurea Yohannes Saputra Banurea Yolanda Irene Stefani Yong An