Garuda - Garba Rujukan Digital

Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Bengkulu Toha Andiko; Fauzan Fauzan
Al-Ulum Vol. 19 No. 1 (2019): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

This article examines the problem of Muslim husband civil servants (ASN) who are going to divorce, obtaining permission from officials in their place of work, must go through a long and quite long hierarchical procedure. The stages passed by husbands who work under the City and Regency Governments are longer and longer, compared to those working in the Ministry of Religion. The husband who submits divorce application without written permission from the official, then he is threatened with severe disciplinary punishment. In addition, if the husband submits a divorce application for no reason according to PP No. 45 of 1990, will be deducted 2/3 of his salary, and if there are no children, then his salary is 1/2 for his ex-wife. As a result, the ex-husband became difficult to remarry because his salary was severely deducted. As a result, the majority of husbands chose to remain in their marital status, even though they had separated the house. However, there are also several husbands who manipulate their wife’s condition so that they are not subject to the rules.

PERUBAHAN STATUS DAN AKIBAT HUKUM PELAKU TRANSGENDER TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB Agususanto Agususanto; Toha Andiko; Iim Fahima
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3022

Permasalahan transgender menjadi polemik tersendiri. Pemahaman yang salah terhadap pemaknaan transgender berakibat salah dalam pemahaman hukum yang mengikutinya terutama dalam hal kewarisan karena menyangkut gender. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penetapan perubahan status pelaku transgender dalam perspektif Hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui akibat hukum atas perubahan status pelaku transgender terhadap kewarisan dalam perspektif fikih empat mazhab. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sedangkan metode pendekatannya yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan cara pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, perubahan status transgender dengan tanpa alasan yang dibenarkan agama, tidak memiliki kekuatan hukum dalam syari’at Islam meski ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sekalipun. Lain halnya dengan perubahan setatus transgender dengan alasan yang dibenarkan agama memiliki akibat hukum dan dalam penetapan hukumnya, dikedepankan sikap kehati-hatian dan penuh ketelitian agar tidak terjadi dzalim-mendzalimi karena ketidaktahuan. Sikap itulah yang menjadi pondasi imam empat mazhab fikih dalam ijtihad pengambilan hukum tentang kewarisan transgender. Kehadiran transgender dalam ahli waris tidak membuat rusaknya kewarisan, sehingga transgender tetap menerima bagian waris namun dengan beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh imam-imam empat mazhab.

Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko Tri Aji Pamungkas; Imam Mahdi; Toha Andiko
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan wilayah di Distrik Mukomuko, dan untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dan efektivitas dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur di Mukomuko Distrik dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kerangka berpikir induktif, yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan bergerak di Distrik Mukomuko, yaitu dalam prosedur untuk mengimplementasikan pengadilan sirkuit penyelesaian kasus yang didengar di balai desa di bidang pemohon, sementara dalam hal biaya dan waktu persidangan tidak menemukan perbedaan dan penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan secara umum di kantor pengadilan; 2) Penerapan kepastian hukum dan keefektifan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam adalah efektivitas penyelesaian kasus perceraian melalui sistem pengadilan keliling oleh Arga Makmur Pengadilan Agama dalam upayanya membantu orang miskin agar menjadi efektif hanya dalam hal waktu perjalanan dan biaya transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama, tidak ada perbedaan yang ditemukan seperti penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan. Relevansi sistem kebijakan untuk menyelesaikan kasus perceraian di Indonesia adalah bahwa pengadilan wilayah dalam konteks kasus perceraian tidak tepat, karena pada dasarnya perceraian dilarang. Dan jika prosedur perceraian difasilitasi, lebih banyak orang di Indonesia akan bercerai.

Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an Toha Andiko
Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Understanding wealth (al-mal) in the Qur’an includes food (tha`am), soil (ardhun), and money (dirham). Meaning of senonim with al-mal is qintharah, tsamarun, kanzun, khaza’in, maghanim, al-anfal, mata`, al-khair, and al-turath. According to the Koran, Alloh is the absolute owner of wealth. Wealth as private asset is intended for direct human character and attitude to look for, own, and use it on the right path. Wealth as belonging together meant that all humans have the opportunity to look for wealth, no one is given the right to strict circulation of wealth in the human environment and in every one’s wealth there are parts of others. Function of wealth as a provision for worship, support life, as a test of faith, the support to be a leader, and one of the jewelry of life. Obtaining wealth should not be by way of vanity, its use must be balanced, the management must be careful, honest, sincere, and transparent and able to provide benefits to the community.

PERUBAHAN STATUS DAN AKIBAT HUKUM PELAKU TRANSGENDER TERHADAP KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH EMPAT MAZHAB Agususanto Agususanto; Toha Andiko; Iim Fahima
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3022

Permasalahan transgender menjadi polemik tersendiri. Pemahaman yang salah terhadap pemaknaan transgender berakibat salah dalam pemahaman hukum yang mengikutinya terutama dalam hal kewarisan karena menyangkut gender. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penetapan perubahan status pelaku transgender dalam perspektif Hukum Islam. Selain itu juga untuk mengetahui akibat hukum atas perubahan status pelaku transgender terhadap kewarisan dalam perspektif fikih empat mazhab. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sedangkan metode pendekatannya yang digunakan bersifat yuridis-normatif dan cara pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah, perubahan status transgender dengan tanpa alasan yang dibenarkan agama, tidak memiliki kekuatan hukum dalam syari’at Islam meski ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sekalipun. Lain halnya dengan perubahan setatus transgender dengan alasan yang dibenarkan agama memiliki akibat hukum dan dalam penetapan hukumnya, dikedepankan sikap kehati-hatian dan penuh ketelitian agar tidak terjadi dzalim-mendzalimi karena ketidaktahuan. Sikap itulah yang menjadi pondasi imam empat mazhab fikih dalam ijtihad pengambilan hukum tentang kewarisan transgender. Kehadiran transgender dalam ahli waris tidak membuat rusaknya kewarisan, sehingga transgender tetap menerima bagian waris namun dengan beberapa pendekatan yang dirumuskan oleh imam-imam empat mazhab.

Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Arga Makmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko Tri Aji Pamungkas; Imam Mahdi; Toha Andiko
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i1.3023

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan wilayah di Distrik Mukomuko, dan untuk mengetahui penerapan kepastian hukum dan efektivitas dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur di Mukomuko Distrik dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah kerangka berpikir induktif, yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur dan melalui pengadilan bergerak di Distrik Mukomuko, yaitu dalam prosedur untuk mengimplementasikan pengadilan sirkuit penyelesaian kasus yang didengar di balai desa di bidang pemohon, sementara dalam hal biaya dan waktu persidangan tidak menemukan perbedaan dan penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan secara umum di kantor pengadilan; 2) Penerapan kepastian hukum dan keefektifan sidang keliling Pengadilan Agama Arga Makmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam adalah efektivitas penyelesaian kasus perceraian melalui sistem pengadilan keliling oleh Arga Makmur Pengadilan Agama dalam upayanya membantu orang miskin agar menjadi efektif hanya dalam hal waktu perjalanan dan biaya transportasi saja, untuk prosedur pelaksanaan dan lainnya tetap sama, tidak ada perbedaan yang ditemukan seperti penyelesaian kasus perceraian melalui persidangan pada umumnya di kantor pengadilan. Relevansi sistem kebijakan untuk menyelesaikan kasus perceraian di Indonesia adalah bahwa pengadilan wilayah dalam konteks kasus perceraian tidak tepat, karena pada dasarnya perceraian dilarang. Dan jika prosedur perceraian difasilitasi, lebih banyak orang di Indonesia akan bercerai.

PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM (Analisis Terhadap Regulasi Poligami dan Keberanjakannya dari fikih) Toha Andiko
Nuansa : Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan Vol 12, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/nuansa.v12i2.2807

Tulisan ini menjelaskan regulasi poligami di lima negara Islam, khususnya tentang sebab-sebab kebolehan dan pelarangannya. Metode yang umum digunakan untuk pembaruan hukum keluarga di lima negara tersebut, tampaknya lebih dominan menggunakan metode extra-doctrinal reform dan sedikit dengan intra-docrinal reform, itupun masing-masing dengan modifikasi dan tekanan yang berbeda-beda. Secara vertikal, keberanjakan hukum keluarga pada kelima negara di atas dari kitab-kitab fikih mazhab cukup tinggi. Yang tertinggi adalah Iran, disusul Malaysia, lalu Somalia, dan terakhir Indonesia. Semakin rinci dan banyak sebab yang disebutkan untuk kebolehan poligami karena keadaan istri, berarti semakin longgar dan besar peluang poligami. Sedangkan Tunisia melarang poligami secara mutlak.

Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah Nurdina Purnama Sari; Nurul Hak; Toha Andiko
Journal of Sharia and Legal Science Vol. 2 No. 1 (2024): Journal of Sharia and Legal Science
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jsls.v2i1.414

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual ?. Bagaimana ketentuan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak korban kekerasan seksual perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah?. Metode penelitian adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pengumpulan data menggunakan teknik membaca, mengutip informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sering menjadi korban kekerasan terutama kekerasan seksual, oleh sebab itu pemerintah menambahkan aturan yang akan menjadi sanksi tegas bagi pelaku tersebut. Sanksi yang dimaksud yaitu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak pasal 81, 81A dan 82. Ketentuan Perlindungan Anak Perspektif Fikih Siyasah dusturiyah selain berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits, juga berpedoman pada hukum yang berlaku di Negara tersebut sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan anak akan diselesaikan dengan semua sanksi yang berlaku.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search