Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-'Adalah Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Jurnal Hukum Islam
Rahmi Hidayati
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
The Shifting View on the Prohibition of Exogamous Marriage among the Suku Anak Dalam Community Rahmi Hidayati; Ramlah Ramlah
al-'adalah Vol 17, No 2 (2020): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.874 KB) | DOI: 10.24042/adalah.v17i2.5396

Abstract

There have been many previous studies discussing on the theme of prohibition of endogamy and exogamous marriages, but this study will be more focused on the examining exogamous marriages in traditional societies among the Suku Anak Dalam community in Jambi Province. This study uses a combination of descriptive-empirical methods and literature studies. They are used to describe the results of several interviews with the informants and also supported by the literature studies related to the research objective. This study presents the results of empirical research on the determinant factors that influences the shifting of the perspective change on exogamous marriage among the Suku Anak Dalam community, which is analyzed through sociological and anthropological approaches. The result of this study shows that there have been social changes among the Suku Anak Dalam community in the field of family law, especially in matters of marriage law. The change of time, education, economy, religion, and the development of modern society have implicaton to the change of the paradigm of thinking among some of the Suku Anak Dalam community regarding on the prohibition of exogamous marriages.
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pada Suku Anak Dalam Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 16 No 01 (2016): June 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v16i01.342

Abstract

Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku terasing yang terdapat di Propinsi Jambi, dan menggantungkan hidupnya dengan sumber daya alam di hutan. Mereka mengaku beragama Islam dan mengenalperkawinan, perceraian dan poligami. Pemerintah, melalui kepala BKM dan KSPM Propinsi Jambi, telahberupaya memberikan perhatian kepada Suku Anak Dalam untuk berbagai bidang, termasuk bidang HukumKeluarga Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa telah terjadi perubahan sosial pada Suku Anak Dalampada bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian, baik sebelummaupun setelah masuk Islam. Jadi, secara yuridis formal, masyarakat Suku Anak Dalam telah menerapkanhukum Islam (khususnya hukum keluarga) dalam kehidupan mereka
Hukum Islam dan Kelestarian Lingkungan (Studi Tentang Hukum Adat Sebagai Alternatif Terhadap Kerusakan Lingkungan di Jambi Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 15 No 01 (2015): June 2015
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.73 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v15i01.381

Abstract

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kelestarian lingkungan akan terjaga jika menerapkan hukum adat berbasis hukum Islam. Semakin kuat pelaksanaan dan penerapan hukum adat berbasis hukum Islam, maka akan lestari lingkungan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan Kashif M Sheikh (2006) dan Charles Zerner (1994) yang menyatakan bahwa Islam dan adat sangat memperhatikan lingkungan. Konservasi lingkungan berbasis adat tradisi kearifan lokal dan nilai religius agama Islam dapat menjadi solusi mengatasi krisis lingkungan yang terjadi saat ini. Dan membantah pendapat pendapat Mary Evelyn Tucker (2001) dan John A Grim (2003) yang menyatakan bahwa tidak ada satu tradisi religius atau perspektif filosofispun yang mempunyai solusi ideal bagi krisis lingkungan. Peneltian ini membuktikan bahwa hutan adat sesuai dengan perpaduan konsep hukum Islam dan hukum adat mengenai lingkungan dan dapat menjadi contoh tradisi religius dalam mengatasi krisis lingkungan. Hutan adat dapat bertahan dari kerusakan lingkungan karena dijaga dan dilindungi oleh hukum adat yang berasaskan hukum Islam serta didukung nilai agama, sosial budaya, politik, pendidikan dan ekonomi.
Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 13 No 01 (2013): June 2013
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.114 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v13i01.443

Abstract

Artikel ini membahas dinamika politik hukum Islam di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, upaya untuk menerapkan hukum Islam telah mengalami pasang surut. Hal ini sangat tergantung pada ukuran suara pemilu yang diperoleh oleh partai-partai politik Islam untuk menempatkan wakil-wakil mereka di parlemen. Ini berarti, oleh karena itu, tanpa dukungan politik penerapan hukum Islam akan tetap terbayangkan. Semakin baik hubungan antara Islam dan politik, semakin besar peluang untuk pelaksanaan hukum Islam. Namun, lebih jauh hubungan antara mereka, semakin kecil kemungkinan untuk pelaksanaan hukum Islam.
Dinamika Hukum Islam Dalam Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 10 No 2 (2010): Desember 2010
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7120.026 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v10i2.493

Abstract

The article examines the dynamic of slamic political law in indonesia. within the history of indonesia, the efforts to imlement islamic law have experienced ebb and flow. it strongly depends on the size of electoral vote gained by islamic political parties to put their representaves at the parliement. it implies, therefore without political support the implementation of islamic law would remain inconceivable. the better the relationship between islam and politics, the greater the chances for the implementation of islamic law. however, the more distant the relationship between them, the smaller the chances for the implementation of islamic law.
Judge's Dilemma in Marriage Dispensation in the Religious Court Hasyim Sofyan Lahilote; A.A. Miftah; Yuliatin Yuliatin; Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 22 No 1 (2022): June 2022
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.39 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v22i1.979

Abstract

Judges experience various dilemmas when adjudicating marriage dispensation cases in Religious Courts. In particular, there are difficulties associated with applying the principles laid out in the provisions of Article 2 PERMA no. 5 of 2019, which guide such decisions. This study analyzes how judges consider various legal theories when making decisions regarding marriage dispensations using the normative judicial method. The results showed that the judges of Religious Courts primarily rely on the maslahah theory when making decisions on marriage dispensation cases, in spite of the existence of PERMA no. 5 of 2019 as a potential reference for maximizing aspects of justice and legal certainty.
Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pada Suku Anak Dalam Rahmi Hidayati
Al-Risalah Vol 16 No 01 (2016): June 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/alrisalah.v16i01.1354

Abstract

Suku Anak Dalam merupakan salah satu suku terasing yang terdapat di Propinsi Jambi, dan meng-gantungkan hidupnya dengan sumber daya alam di hutan. Mereka mengaku beragama Islam dan mengenal perkawinan, perceraian dan poligami. Pemerintah, melalui kepala BKM dan KSPM Propinsi Jambi, telah berupaya memberikan perhatian kepada Suku Anak Dalam untuk berbagai bidang, termasuk bidang Hukum Keluarga Islam. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa telah terjadi perubahan sosial pada Suku Anak Dalam pada bidang hukum keluarga Islam, terutama dalam masalah perkawinan dan perceraian, baik sebelum maupun setelah masuk Islam. Jadi, secara yuridis formal, masyarakat Suku Anak Dalam telah menerapkan hukum Islam (khususnya hukum keluarga) dalam kehidupan mereka.
EFEKTIVITAS PENERAPAN KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO 379 TAHUN 2018 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA JAMBI Rimardi Harja; Ramlah Ramlah; Rahmi Hidayati
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan Vol. 2 No. 6 (2023): May
Publisher : Lafadz Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v2i6.929

Abstract

The implementation of marriage guidance for prospective bride and groom candidates at the Jambi City Religious Affairs Office is not in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Marriage Guidance for Bride and Groom Candidates. For instance, prospective bride and groom candidates do not get a marriage guidance book and the duration of the guidance is relatively short from the time stipulated by the Director General's Decree. Qualitative approach was used in this study with a research design using a case study conducted at the Jambi City Ministry of Religion Office with the research samples being the Telanaipura District Religious Affairs Office, Kota Baru District Religious Affairs Office and East Jambi Religious Affairs Office. The data was collected by using observation, interviews, and documentation. This research resulted in four things. First, the implementation of marriage guidance is divided into two: face-to-face guidance is carried out at the Jambi City Ministry of Religion office and independent guidance is carried out at the Office of Religious Affairs. Second, the inhibiting factors for the implementation of marriage guidance are internal and external factors. Third, the implementation of marriage guidance at the Jambi City Religious Affairs Office has not run optimally according to the Decree of the Director General of Islamic Guidance Number 379 of 2018. Fourth, the impact of the implementation of marriage guidance is that the bride and groom candidates receive knowledge about the implementation of marriage guidance.
The Shifting View on the Prohibition of Exogamous Marriage among the Suku Anak Dalam Community Rahmi Hidayati; Ramlah Ramlah
al-'adalah Vol 17, No 2 (2020): al-'Adalah
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/adalah.v17i2.5396

Abstract

There have been many previous studies discussing on the theme of prohibition of endogamy and exogamous marriages, but this study will be more focused on the examining exogamous marriages in traditional societies among the Suku Anak Dalam community in Jambi Province. This study uses a combination of descriptive-empirical methods and literature studies. They are used to describe the results of several interviews with the informants and also supported by the literature studies related to the research objective. This study presents the results of empirical research on the determinant factors that influences the shifting of the perspective change on exogamous marriage among the Suku Anak Dalam community, which is analyzed through sociological and anthropological approaches. The result of this study shows that there have been social changes among the Suku Anak Dalam community in the field of family law, especially in matters of marriage law. The change of time, education, economy, religion, and the development of modern society have implicaton to the change of the paradigm of thinking among some of the Suku Anak Dalam community regarding on the prohibition of exogamous marriages.
Regulation of the Maturity of Married Age in Suku Anak Dalam Jambi Province Rahmi Hidayati; Yuliatin Yuliatin; Kholil Syuib
Jurnal Hukum Islam Vol 20 No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jhi.v20i2.6167

Abstract

There have been many previous studies that discussed the theme of early marriage, but the difference from this study is that the people studied are in the majority of isolated communities in Jambi Province (Suku Anak Dalam). The Suku Anak Dalam community has its own rules regarding the practice of marriage and overrides the provisions in the law that have been positive. One of these rules is related to how to measure the maturity of the bride and groom (marriage age limit). For them, girls who have reached puberty are considered capable of getting married, while boys who are mature are marked by a test of dexterity to hunt animals. If the boy passes / passes the test, then he is considered an adult and is able to get married. Because according to the women of the Anak Tribe, the concept of a man's valor lies in his ability to earn a living and hunt. This coincides with the lack of fulfillment of the rules set by the State as stated in Law no. 1 of 1974. This study wants to see what factors cause early marriage and this perspective.
Co-Authors A.A. Miftah Hasyim Sofyan Lahilote Kholil Syuib Ramlah Ramlah Ramlah Ramlah Rimardi Harja Rizki Takriyanti Yuliatin Yuliatin