Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Legal Protection of Children as a Victim Exploitation Aras Firdaus
International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) Vol 1 No 1 (2018): INTERNATIONAL CONFERENCE OF ASEAN PERSPECTIVE AND POLICY (ICAP)
Publisher : International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.629 KB)

Abstract

Crimes that occur in the community tend to be done by adults as well as victims who are adults as well. However, at this time children are also victims of crime, for example, child exploitation. The phenomenon of child labor is a picture of how complex the problem of children. In spite of all these things, honor, awareness and protection of human rights are exalted throughout the world. Since the beginning of the declaration of human rights, the sharing of universal regulation has been issued in support of human rights protection in the world. Safeguards are also followed by law enforcement for the sake of consistent human rights. If we talk about the phenomenon of child labor, the direct human rights field is the right of the child. Both internationally and in Indonesia, issues surrounding the child's life are a major concern for society and government. Many ideal circumstances can solve this social problem. However, other factors such as failure in social institutions also indicate the inability of the government. Based on the description used in this research, that is how the legal forms against children victims of exploitation and how law enforcement officers in taking action against the law of victims of exploitation. To find the answer of the problem, this research is analytical descriptive, the purpose of this research is expected to get a detailed and systematic description of the issues to be studied. Analysis is based on the facts obtained and will be analyzed carefully to answer the problem.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Aras Firdaus; Liza Erwina; Nurmala waty
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.184 KB)

Abstract

ABSTRAK ARAS FIRDAUS * LIZA ERWINA, SH, M.Hum ** NURMALAWATY, SH, M.HUM***     Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu adalah sebagai cara untuk mencapai Pemilu yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan/denda. Penggunaan sanksi pidana sebagai instrument penegakan hukum merupakan penerapan hukum pidana dalam upaya menanggulangi kejahatan sebagai bagian dari politik hukum. Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik). Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu, bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia, dan bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian terhadap data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia adalah dalam bentuk pelanggaran pelaksanaan pemilu dan dalam bentuk kejahatan tindak pidana pemilihan umum. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pemilu ditemui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibagi dalam dua kategori yaitu berupa tindak pidana pemilu yang digolongkan sebagai pelanggaran dari mulai Pasal 273 sampai dengan Pasal 291. Sedangkan tindak pidana pemilu yang digolongkan kejahatan dari mulai Pasal 292 sampai dengan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta segala sifat yang menyertainya.  
MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM: PENGAWASAN TINDAK PIDANA PEMILU ARAS FIRDAUS
JURNAL JUSTIQA Vol 2, No 1 (2020): VOL 2 NO 1 TAHUN 2020
Publisher : Universitas Quality

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The practice of money politics is a crime that often occurs during elections. This is a joint concern to supervise legislative candidates who will carry out these actions and participate in rejecting the practice in order to create clean elections. The problem in this research is how the handling of election criminal acts by the election supervisory body and how to prevent them? And supervision in overcoming the crime of money politics? The research method used in this study is juridical normative. This research is analytical descriptive, the purpose of this study is expected to obtain a detailed and systematic description to answer the problem to be examined. The research results show that sanctions given to perpetrators of money politics should be given strict law enforcement. So that criminal law becomes the foremost law in expressing legal issues related to elections.