Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.018
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Ulum Jurnal Dakwah Tabligh Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam BILANCIA Al-Maslahah Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah International Journal of Social Science Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Madani: Multidisciplinary Scientific Journal
Samin, Sabri
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Manajemen Akat Maal di Kota Makassar : Telaah atas Upaya Produktivitas Zakat St Habibah; Muammar Bakri; Sabri Samin; Hamzah Hasan; Juhasdi Susono
Al-Ulum Vol. 20 No. 1 (2020): Al-Ulum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1258.151 KB) | DOI: 10.30603/au.v20i1.1144

Abstract

This article aims to determine the Urgency of BAZNAS Institution Management, To find out the management of Muztahik criteria determination in getting Zakat Maal, To find out the service system of BAZNAS officers, To find out the management of Maal Zakat management in productivity in Makassar City, To find out the management of Muztahik empowerment in improving their welfare, and To determine the productivity of Zakat Maal in improving the welfare of Muztahik in Makassar City. Data analysis technique used In analyzing the data the method used is a descriptive qualitative. Research Results Show Makassar City Baznas Institution is considered important in managing zakat maal but it has not been given maximum attention by the Makassar city government and the existing Service System in Makassar City Baznas has increased from year to year only to the extent of the institution of Baznas Not until UPZ (Zakat Collecting Unit) which is spread in several districts of Makassar city
PEMMALI: METODE DAKWAH LELUHUR BUGIS MAKASSAR ZAENAL ABIDIN; SABRI SAMIN; MOH SABRI AR
Jurnal Dakwah Tabligh Vol 20 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jdt.v20i1.9603

Abstract

This article examines the pemmali as a method of da'wah by Bugis and Makassar ancestors in maintaining the noble values formulated in the cultural system. This study with the dawah approach found that the Bugis and Makassar people always maintained the most fundamental values, namely siri'. This value is at the core of a cultural system called pangadereng. Implementation of Pangangadereng is always maintained and controlled through paseng (warning / tazkirah) or (message / wasiyah) and pemmali or prohibition and prevention. Paseng has a role in directing the implementation of the values of Pangangadereng, while pemmali as an effort to prevent violations against pangngadereng. Paseng in the science of da'wah aims to amar ma'ruf, while pemmali is directed at the nahi munkar. Amar ma'ruf and nahi munkar in the science of da'wah are part of the function of dakwah activities that must be realized. There are various ways of carrying out these functions, including the tanzīr methods. The tanzīr which means a warning against this threat was taken by the ancestors of the Bugis and Makassar people with pemmali
THE LEGALITY OF SURROGATE MOTHERS FROM THE ISLAMIC LAW PERSPECTIVE Nurul Mujahidah; Sabri Samin; Syatirah Djalaluddin; M. Nur Hidayatullah
Al-Risalah VOLUME 22 NO 1, MAY (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-risalah.vi.27944

Abstract

This study aimed to analyze the legal standing of surrogate mothers from the Islamic law perspective. This study employed library research with a shar'i normative approach. The data were collected through documents related to the surrogate mother, both from books, texts (Qur'an and Sunnah), and scholars’ opinions who discussed the implementation of a surrogate mother. Surrogate mother was one of the efforts made by a married couple to produce descendants. The results of this study indicated that the law of having descendants in a marriage was not something included in the dharuriyyah part or must exist. Additionally, the legal consequences of implementing a surrogate mother would have an impact on the child born, both from the status of the child born from the surrogate mother including legitimate child or illegitimate child, who was the mother or the mother status of children born from the surrogate mother, and the rights inheritance of children born from surrogate mother. Therefore, based on the Qur'an and Sunnah, individual and group scholars' opinions stated that the legal standing of surrogate mothers in Islam was unlawful.
PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI JE’NEBERANG Agus Setiawan; Sabri Samin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai pendirian bangunan yang mengubah fungsi bantaran sungai Je’neberang Kabupaten Gowa menjadi kawasan pemukiman penduduk, dan bagaimana fungsi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk mengontrol pendirian bangunan, serta padangan hukum Islam terhadap keberadaan IMB. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif sesuai kondisi riil yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pembangunan rumah tinggal yang dilakukan oleh masyarakat telah mengubah fungsi bantaran sungai Je’neberang menjadi kawasan permukiman. Sesuai fungsinya, bantaran sungai Je’neberang bukan merupakan kawasan permukiman, sehingga pendirian bangunan pada kawasan tersebut jelas tidak akan memenuhi persyaratan untuk memperoleh IMB sebagai legalitas untuk mendirikan bangunan. Dalam padangan hukum Islam, terdapat kaidah fiqh yaitu mendahulukan kepentingan umum lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi, sehingga dengan mendirikan bangunan di bantaran sungai akan berbenturan dengan kaidah tersebut, sebab mendirikan bangunan di bantaran sungai jelas akan berdampak buruk pada kepentingan umum, termasuk dampak lingkungan.Kata Kunci: Bangunan; Bantaran Sungai; Je’neberang
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN KAJANG Sariana Asri; Sabri Samin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 3 (2020)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian dan faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa hak atas tanah di Kecamatan Kajang serta peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (BPN) Kabupaten Bulukumba dalam menyelesaikan sengketa dimaksud. Keseluruhan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa atas tanah di Kecematan Kajang akan diupayakan melalui jalur non litigasi yang dilakukan oleh kepala suku. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa dibidang pertanahan seperti penyerobotan, tumpang tindih kepemilikan, batas tanah, dan kesalahan administrasi pada saat pencatatan atau penetapan hak milik. BPN Kabupaten Bulukumba dapat bertindak sebagai mediator dalam upaya penyelesaian secara non litigasi, selain itu, BPN juga dapat melakukan penyelesaian secara administratif jika sengketa yang ditimbul disebabkan oleh kesalahan pendataan atau penetapan.Kata Kunci: BPN Bulukumba; Hak Milik; Sengketa; Tanah
PERAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PENGADILAN NEGERI TAKALAR DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN MURAH Mutmainna Mutmainna; Sabri Samin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 1 (2021)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keberadaan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam menunjang transparansi Informasi di Pengadilan Negeri Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis sosiologis dan empiris. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, dengan sistem pelayanan terpadu, para pencari keadilan memperoleh kejelasan, kepastian layanan, dan akuntabel. Selain itu, Konsep pelayanan terpadu sangat mendukung penerapan asas kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yang menjadi salah satu asas dalam penyelenggaraan peradilan. Pengguna akan memperoleh aksesiblitas layanan, transparansi, partisipatif, cepat, murah dan terjangkau. Kedepan, diharapkan ada upaya peningkatan, dengan melibatkan instansi diluar pengadilan yang pelayanannya berkaitan dengan administrasi perkara seperti bank dan kantor pos, sehingga pengguna layanan betul-betul dapat merasakan kemudahan dari sistem pelayanan terpadu.Kata Kunci: Kemudahan; Pelayanan; Pengadilan Negeri Takalar; PTSP
AKSESIBILITAS TRANSPORTASI UMUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013) Anjas Aprizal; Sabri Samin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas pada umumnya memiliki keterbatasan dibanding masyarakat biasa dalam melakukan aktivitas sehari-hari, penyandang disabilitas terkadang mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan mengakses fasilitas umum seperti transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan transportasi umum bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya Bus Trans Mamminasata beserta sarana penunjangnya seperti halte masih belum sepenuhnya ramah bagi para penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan penyandang disabilitas masih sangat minim, hampir semua Halte belum menyediakan ruangan khusus serta keberadaan jalur khusus (ramp) yang tidak sesuai dengan standar. Kondisi tersebut sangat bertentangan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013 yang telah mengamanatkan kepada pemerintah untuk memerhatikan dan menyediakan sarana transportasi umum yang ramah bagi penyandang disabilitas.Kata Kunci: Aksesibilitas; Penyandang Disabilitas; Siyasah Syar’iya; Transpotasi Umum
BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN DANA DESA BUMI PAJO KECAMATAN DONGGO KABUPATEN BIMA Saiful Saiful; Sabri Samin; Abdul Wahid Haddade
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partipisasi masyarakat menjadi kunci suksesnya pelaksanaan program pemerintahan, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Pokok permasalahan yang diangkat adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan apa manfaat yang diperoleh dalam pengelolaan dana desa di Desa Bumi Pajo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, teologi syar’i, dan sosiologis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa, salah satu bentuk partispasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah dengan turut serta dalam melakukan pengawasan pembangunan yang anggarannya bersumber dari dana desa, meskipun bentuk partipasi masih terbilang rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan arah kebijakan penggunaan dana desa. Dalam Islam, pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad dan lebih dikembangkan lagi dimasa khulafaurrasidin, seperti pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Baitul Mal dimasa khalifah Umar bin Khattab. Manfaat yang diperoleh masyarakat Desa Bumi Pajo dapat diklasifikasi kedalam tiga bidang, yaitu bidang pembangunan seperti perbaikan sarana dan prasarana, gedung PAUD/TK, Posyandu, dan jalan tani. Sementara dibidang pembinaan masyarakat seperti penyediaan sarana olah raga, sedangkan dibidang pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Bumi Pajo telah memprogramkan pengadaan bibit sapi untuk meningkatkan taraf hidup para peternak.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengawasan; Dana Desa, Siyasah Syar’iyyah
MASLAHAH REVIEW OF THE DOWRY (MARRIAGE COST) BUGIS-MAKASSAR COMMUNITY Sudirman Sudirman; Sabri Samin; Hasyim Aidid; Abd. Halim Talli Talli
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 17, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v17i2.874

Abstract

The study examines the review of maslahah of uang panaik (bride price) in Bugis Makassar community. This study method used a descriptive qualitative approach that describes the phenomenon in Bugis Makassar's society. The results of the study indicated that uang panaik is a custom or ‘urf in Bugis Makassar community that is implemented at every wedding reception. Previous Islamic jurists have built and developed the Maslahah theory which concludes that all rules in Islam were benefit-oriented. There were three levels of maslahah theory, namely maslahah daruriyyah, maslahah hajiyyah, and maslahah tahsiniyah. Uang panaik was more inclined to maslahah hajjiyyah because it was a necessity in every marriage in Bugis Makassar community.
PELAYANAN IBADAH HAJI KHUSUS MELALUI TRAVEL DI KOTA MAKASSAR Muh. Darmawan Tri Febriansyah; Sabri Samin
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA
Publisher : SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing number of pilgrims every year encourages the renewal of regulations, one of which is through the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia Number 23 of 2016 concerning the Implementation of Special Hajj. This study aims to find out how the service mechanism and standards for determining costs and sanctions for travel that violates the implementation of special hajj in Makassar City. The research uses qualitative methods with data sources in the form of primary data and secondary data. The results showed that ritually, the implementation of special pilgrimages is no different from regular pilgrimages, which distinguishes only in service standards such as facilities and relatively faster waiting times. Differences in service standards result in high special hajj costs when compared to regular hajj. As an authoritative institution, the Ministry of Religious Affairs has regulated the mechanism for implementing special hajj and there are sanctions for travel that commits violations, such as written sanctions, suspension sanctions to the revocation of permits adjusted to the level of violations committed by travel.
Co-Authors ABD Karim Faiz Abd. Halim Talli Talli Abdul Wahid Haddade Achmad Musyahid Agus Setiawan Ahmad Arief Ahmad Saiful Haq Almuhtadi Andi Moh. Rezki Darma Andi Muh. Taqiyuddin BN Andi Muh. Taqiyuddin BN Anjas Aprizal Azizah Azis Dea Larissa Hamzah Hasan Hanaping Hasyim Aidid Hidayatussalam Hidayatussalam Hisbullah Hisbullah Jalaluddin, Syatirah Juhasdi Susono M. Nur Hidayatullah Marzuki Umar Misbahuddin Misbahuddin Misbahuddin M Misbahuddin Misbahuddin MOH SABRI AR Muammar Bakri Muh. Darmawan Tri Febriansyah Muh. Khairul Akmal Muhrim Djakat Mulham Jaki Mutmainna Mutmainna Nurdalia Bate Nurul Mujahidah Saeful Arianto Saiful Saiful Samsidar Jamaluddin Sariana Asri Sofyan St Habibah St. Halimang Sudirman Sudirman Wahidin Wahidin ZAENAL ABIDIN