Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERIAN GELAR ADAT KEPADA KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO: PROSES, STRUKTUR YANG MEMPENGARUHI DAN KENDALA Iwan Ridwan; Mulia Jaya; Een Siskawati Dewi
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Kabupaten bungo yang di pimpin oleh bupati bungo Mashuri dan wakil bupati bungo Syafrudin Dwi Apriyanto juga di beri gelar oleh LAM-J kabupaten Bungo pada tahun 2016, gelar yang di berikan pada bupati bungo yaitu Datuk Putro Arif Bijaksono Setioardjo dan wakil bupati Datuk Pemangku Setio Mandaliko. Dari paparan latar diatas dapat ada beberapa merumuskan masalah dalam penelitian ini yatu bagaimana proses pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu bungo?, struktur-struktur apa saja yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo, apa saja kendala dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo? Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Mengenai Analis pemberian gelar adat kepada tokoh masyarakat oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yaitu pemberian gelar adat kepada kepala daerah oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, merupakan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pemberian gelar adat yang diberikan kepada kepala daerah merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Nomor 01/LAD/2008 dan Nomor 12/KEP-LAM/2016, yang dituangkan dalam dalam program kerja tahunan,Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo merupakan suatu kebijakan. Dasar pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 485/BPMPD/Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat dan bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo. Struktur-struktur yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo, sepenuhnya diurus oleh Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo.Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Gelar Adat yaitu kendala dalam proses ceremony atau pengukuhan karena financial, tidak adanya keikutsertaan seluruh anggota Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Dalam Perumusan Gelar Adat, panduan atau pedoman pemberian gelar adat kepada kepala daerah belum di bukukan secara legal.

Efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Domri Domri; Ridwan Ridwan; Mulia Jaya
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 1, No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Kesejahteraan masyarakat merupakan tolok ukur perkembangan suatu bangsa. Tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian perlu diperhatikan. Program Harapan Keluarga yang dicanangkan oleh pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PKH efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana PKH adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin. Sedangkan hambatannya adalah rendahnya partisipasi masyarakat, kendala teknis dalam proses pendataan penerima program PKH, kendala teknis dalam pendampingan program PKH, serta kendala teknis dalam penyaluran/pendistribusian dan penggunaan dana program PKH. Adapun upaya Pemerintah Desa Pulau Lebar Kecamatan Tabir Barat dalam mengatasi hambatan pada program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diantaranya; meningkatkan sosialisasi, pemutakhiran data penerima PKH, kepastian jadwal pembayaran, penangguhan atau pembatalan peserta.

Implementasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi parkir di tempat khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Alamsyah Richard Braksa; Ridwan Ridwan
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

The study was conducted at the Merangin District Transportation Agency. This location was chosen purposively. Considering that the Department of Transportation is an institution that is given the authority and responsibility of the Merangin Regency Regional Government in implementing the Regulation No. 3 of 2011 concerning parking fees in a special place in parking management to increase Regional Original Revenue (PAD). This research was conducted in May 2018 until June 2018. This study aims to determine the implementation of the Merangin District Regulation No. 3 concerning Parking Levies in Special Places and to find out the obstacles of the Department of Transportation in implementing Local Regulations on Parking Levies in Special Places in parking management to increase the original revenue of Merangin Regency. To obtain the data needed in this study, various techniques are used, namely Interview, Observation and Documentation. The results of the research show that the process of implementing the Merangin District Regulation No. 3 concerning Parking Levy in Special Places in parking management to increase Local Revenue (PAD) in general is quite effective in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The obstacles faced by the Department of Transportation in the implementation of Regional Regulations on Parking Levies in Special Places in parking management to increase the original income of the Merangin Regency are the availability of inadequate parking facilities and infrastructure and parking management systems that have not been effective and the lack of public awareness of parking in a special place.AbstrakPenelitian dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin. Lokasi ini dipilih secara “purposive” yaitu dengan sengaja. Dengan pertimbangan bahwa Dinas Perhubungan merupakan lembaga yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dari Pemerintah daerah Kabupaten Merangin dalam melakukan implimentasi perda No.3 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di tempat khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2018 sampai Juni 2018. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 3 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus dan untuk mengetahui kendala-kendala Dinas Perhubungan dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik yaitu Wawancara, Obsevasi dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No. 3 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya sudah cukup efektif dilihat komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin adalah ketersediaan sarana dan prasarana parkir yang belum memadai dan sistem pengelolaan parkir yang belum efektif serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perparkiran di tempat khusus.

Implementasi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan Pada Kawasan Industri Di PT. Perkebunan Nusantara VI Ridwan Ridwan; Sukma Delima
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah industri kelapa sawit dan pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya adalah, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kadis Dinas Lingkungan Hidup, Staf Pegawai Dinas Lingkungan Hidup, Humas PTPN VI (Persero), RT Desaa Tirta Kencana, RT Desa Sapta Mulya, dan Masyarakat sekitar Pabrik PTPN VI (Persero). Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan pada kawasan industri minyak kelapa sawit Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo belum efektif. Hal ini dikarenakan PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero) Rimbo Bujang masih membuang limbah cair melalui parit dan anak sungai yang bermuara ke Sungai Alay sehingga menyebabkan pencemaran. Beberapa hambatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengelolaan air limbah industri minyak kelapa sawit Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, diantaranya adalah Faktor cuaca dan Faktor terbatasnya SDM (Sumber Daya Manusia).

STRATEGI LEMBAGA ADAT MELAYU DUSUN MUARA KUAMANG DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN Ridwan Ridwan; Yuli Nopriyani
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/governance.v7i4.13

In the social life of indigenous Malay community has an important role, both as a basis for the action, as well as how to solve the problems. Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang has been actively involved in land conflicts in Hamlet menyelsasikan Kuamang Estuary. This study examines the strategies of the Institute of Traditional Malay village in Muara Kuamang menyelelesaikan land conflicts in Dusun Muara Kuamang. This research was conducted in Muara Kuamang Hamlet with the research period January to April 2020. The results of the study found that customary law can be used as an alternative to conflict resolution that is more knowledgeable and prudent. Customary law is able to provide a major role in resolving land conflicts that occur in the hamlet of Muara Kuamang. Strategy Board Raya Dusun Muara Kuamang in land conflict resolution in Dusun Muara Kuamang including through mediation and custom assembly. The constraints Lembaga Adat Melayu Dusun Muara Kuamang. in the settlement of the land conflict in Dusun Muara Kuamang, that is, the disputing parties did not comply, the limitations of witnesses in the trial and the order of the trial were not complied with by the disputing parties.

STRATEGI POLITIK H. SYAMSURI AL PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DAN TAHUN 2019 Ridwan Ridwan; Alek Tri Wibowo
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/governance.v8i2.48

The research was carried out in Dapil II (Central Ilir, Tebo Ilir and Tabir). This location was chosen purposively, that is, on purpose. Considering that H. Syamsuri AL is a member of the legislature in the Dapil II region where in the 2014 Election H. Sayamsuri AL failed to occupy a legislative seat because he lost votes to other candidates and in the 2019 Election in the same Dapil region H. Syamsuri AL won votes from other candidates so that he became one of the elected candidates and occupied the legislative seat of Tebo Regency. This research was conducted from June 2021 to August 2021. To obtain the data needed in this study used various techniques, namely Interview, Observation and Documentation. The types of data that will be used in the study are primary data and secondary data. Data that has been collected, processed and used qualitative research and domain analysis to obtain a general and comprehensive picture of the object by explaining analysis techniques during the field, and carried out interactively through the process of data reduction, data display and verification. The results showed that the political strategy of H. Syamsuri AL in the 2014 election was an enterprise strategy without a personal door to door approach and H. Syamsuri AL's political strategy in the 2019 election was also to use an enterprise strategy with a personal door to door approach and also carry out religious activities and social activities. . The factors that caused the defeat of H. Syamsuri Al in the 2014 Election were the presence of political opponents who were incumbent for 2 periods from the same supporting party, the formulation of uncertain targets, communication with the success team and unclear strategy control, the absence of target groups, key instruments and witnesses at the polling stations. The factor that caused H. Syamsuri Al's victory in the 2019 Election was that H. Syamsuri Al used a large number of successful teams, a personal door to door approach, carried out religious activities and social activities, as chairman of the PAN party and target groups, implemented clear concepts.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MERANGIN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WARISAN BUDAYA BENDA PUSAKA RAMBUT PANJANG Ridwan Ridwan; Mulia Jaya; Yandra Hartomi
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 2 No 02 (2019): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

This research was conducted to determine the Merangin Regional Government's policy in managing and preserving long-haired heirloom cultural heritage in Air Liki Village, Tabir Barat District, Merangin District in 2018 and to determine the obstacles and efforts of the Merangin Regional Government in overcoming obstacles in the management and maintenance of heirloom cultural heritage. long hair. The method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature. The method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature. The informant selection technique used by researchers in this study is to use a purposive sampling method (sampling technique with certain considerations). The results of this study indicate that the policy of the Merangin Regional Government in the management and maintenance of long-haired heirloom cultural heritage in Air Liki Village, Tabir Barat District, Merangin District in 2018 does not exist, this is evidenced by the absence of a special placement of the existence of long hair and access road to the location which is not repaired (only using river channels). Merangin Regional Government Constraints in the management and maintenance of long-haired heirloom cultural heritage in Air Liki Village, Tabir Barat District, Merangin Regency in 2018 include budget constraints and are not yet registered as cultural heritage. The efforts of the Merangin Regional Government in overcoming obstacles in the management and maintenance of the cultural heritage of long hair heirlooms, including: budgeting through the Village Fund and coordinating with the Merangin District Tourism Office.

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Perencanaan Pembangunan Di Desa Sepakat Bersatu Tahun 2019 Ridwan Ridwan; Intan Mariani Putri
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan perencanaan pembangunan Desa Sepakat Bersatu. Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan semestinya. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan. Pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat tersebut. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Tujuan penelitian ini adalah untuk bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan pembangunan desa di Desa Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan berupa metode observasi, interview, dokumentasi, dan analisis data. Penulis mengambil data sampel dengan menggunakan Purposive Sampling, yaitu 7 orang. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, terdapat beberapa tahapan pembangunan, yaitu:(1) Perencanaan (2) Pengambilan Keputusan (3) Pelaksanaan (4) Evaluasi, serta (5) Pemanfaatan Hasil Pembangunan. terlaksananya pembangunan tersebut selain ikut terlibat masyarakat memberikan bantuan berupa tenaga, dan pemikiran.

Dinamika Sosial Masyarakat Multikultural Dalam Penyatuan Nagari Ridwan Ridwan; Zumri Munajab
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.101 KB)

Nagari is a customary law community unit that lives within the Minangkabau community unit area which has clear natural boundaries, under the leadership of the chief, has its own rules and carries out arrangements based on consensus. In its development there is a lot of unification of several nagari into one nagari like in the Nagari Ranah Palabi. The reason for the union of the two Nagari into one Nagari was due to the impact of regional expansion which eventually directly changed the geographical pattern of the region. Considering the territory of the Palabi Territory whose territory is insufficient for criteria, it was finally put together with the village of Bukit Tujuh (sp8). From the merging or unification of the two villages between the villages of Ranah Palabi (SP 6) and the Village of Bukit Tujuh (SP 8), a new dynamic was created, both in terms of social, customs and customs. The occurrence of such assimilation certainly raises new social dynamics and is certainly different from the dynamics of the origin of each village so that it can foster customs, lifestyles and habits of the community itself. The formulation of the problem in this research is how is the social dynamics of the community as a result of the union of two villages? and what are the steps of the Nagari government in dealing with these social dynamics? The method in this study uses a qualitative descriptive method. Nagari Ranah Palabi is a nagari formed from the merger of two nagari, namely Nagari Ranah Palabi sp6 and Bukit Tujuh sp8. The research found that the unification gave rise to social dynamics of the community which disrupted the development and development of the country, especially towards the Nagari Ranah Palabi community. The social dynamics can be seen in all aspects such as the aspects of development, religion and youth. In the development aspect many developments are carried out based on a (primordial) kinship system where if there is a representative of their region who becomes a village apparatus or in the Nagari government, development must be carried out in their area as well as the struggle for the implementation of development by each of the respective regions. For this reason, it is necessary to have actions or efforts by the Nagari Ranah Palabi government to solve these problems so that the achievement of a unified, peaceful and equitable community. The role of the Nagari Government is very necessary in this matter because the Nagari government is the highest government institution in or in the Nagari.

Pengelolaan Persandian Dalam Menjaga Informasi Rahasia Negara Pada Pemerintah Kabupaten Bungo Ridwan Ridwan; Mulia Jaya; Rusdi Rusdi
Kemudi Vol 4 No 2 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (698.351 KB)

Encoding is one of the mandatory matters that is not related to basic services. To elaborate regional authority related to coding matters, mapping of coding affairs is carried out in the context of structuring the Provincial / Regency / City Regional Institutional Apparatus in the Field of Encoding according to the direction of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. With the enactment of Law Number 23 Year 2014 in the Jambi Provincial Government, especially in the Bungo District, realizing harmonization of policies between the center and the regions that synergize with each other and will achieve the goals of Regional Autonomy in the welfare of people's lives. In the Bungo Regency in the coding activity supported by 17 sub-districts within the Regency area, the implementation was not yet optimal. This research uses qualitative research methods, qualitative research has a flexible nature. This research found that the implementation of the duties and functions of the Bungo Regency coding team in maintaining confidential government information in the context of efforts to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) had not gone well. This is evidenced by the lack of awareness and responsibility of the coding team on the duties and functions of the coding field. Obstacles or obstacles facedby the coding team in carrying out their functions in safeguarding confidential government information in an effort to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, including lack of awareness and full support from superiors or officials authorized to carry out coding functions and functions, there is no means from the government in the implementation of duties and functions in the coding field.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search