Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERIAN GELAR ADAT KEPADA KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO: PROSES, STRUKTUR YANG MEMPENGARUHI DAN KENDALA Iwan Ridwan; Mulia Jaya; Een Siskawati Dewi
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Kabupaten bungo yang di pimpin oleh bupati bungo Mashuri dan wakil bupati bungo Syafrudin Dwi Apriyanto juga di beri gelar oleh LAM-J kabupaten Bungo pada tahun 2016, gelar yang di berikan pada bupati bungo yaitu Datuk Putro Arif Bijaksono Setioardjo dan wakil bupati Datuk Pemangku Setio Mandaliko. Dari paparan latar diatas dapat ada beberapa merumuskan masalah dalam penelitian ini yatu bagaimana proses pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu bungo?, struktur-struktur apa saja yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo, apa saja kendala dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo? Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Mengenai Analis pemberian gelar adat kepada tokoh masyarakat oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yaitu pemberian gelar adat kepada kepala daerah oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, merupakan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pemberian gelar adat yang diberikan kepada kepala daerah merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Nomor 01/LAD/2008 dan Nomor 12/KEP-LAM/2016, yang dituangkan dalam dalam program kerja tahunan,Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo merupakan suatu kebijakan. Dasar pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 485/BPMPD/Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat dan bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo. Struktur-struktur yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo, sepenuhnya diurus oleh Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo.Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Gelar Adat yaitu kendala dalam proses ceremony atau pengukuhan karena financial, tidak adanya keikutsertaan seluruh anggota Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Dalam Perumusan Gelar Adat, panduan atau pedoman pemberian gelar adat kepada kepala daerah belum di bukukan secara legal.

NILAI-NILAI KEKUASAAN DALAM UKIRAN RUMAH TUO DI KELURAHAN KAMPUNG BARUH KECAMATAN TABIR KABUPATEN MERANGIN Mulia Jaya; Dwi Pradana Ariska
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 7 No. 4 (2021): 2021 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/governance.v7i4.12

The values of power possessed by traditional holders or ninik mamak in the Bungo Malay community can be seen from their position in the tuo house. Tuo's house is one of the cultural relics of ancient Malay, Jambi's house is synonymous with Old Malay customs. The method used in this research is a qualitative research method which is a case study. Research informants were selected by purposive sampling method. The results of the study found that the values of power in the carving of the tuo house in Kampung Baruh Village, Tabir District, Merangin Regency, can be seen from the carvings on the tuo house ornaments, including: Carving of Keluk Paku (Pakis Wood) means that every development actor (leader) must be able to protect the The function and role it carries, Tampuk Manggis Carving means that the inner tribe shows politeness, sweet-faced hospitality to any guests who come. Carved Rope Philosophy of a strong bond and close kinship in the family, Carving Mensinding Gulung Paku (Pakis) showing the boundaries between mamak grandmothers, traditional elders, religious leaders with family and guest rooms, Carving Roots related to inner tribes if married their children from elements (matched) from their own family or from the same tribe. The efforts of the Merangin Regency Government in preserving the existence of tuo houses in Kampung Baruh Village, Tabir District, Merangin Regency, include making the area attractive, improving facilities and infrastructure and increasing accessibility.

SOSIALISASI, KRITERIA DAN MEKANISME SASARAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DI DUSUN SUNGAI MANCUR KECAMATAN TANAH SEPENGGAL LINTAS KABUPATEN BUNGO Mulia Jaya; Ediyanto Ediyanto
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 8 No. 2 (2021): 2021 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/governance.v8i2.45

The location of the research was carried out in Sungai Mancur Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency. The research aims to find out the Socialization, Criteria and Target Mechanisms for the Recipients of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD), to analyze the obstacles in socialization, Criteria and Mechanisms of Targeting Recipients of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD), knowing the efforts made by the village government against the obstacles faced in the Socialization, Criteria and Mechanisms of Targeting Recipients of Village Cash Direct Assistance (BLT-DD). This study uses a qualitative method. The results showed that the Socialization, Criteria and Target Mechanisms for Recipients of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) for Victims of Non-Natural Disasters in the form of a Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic in Sungai Mancur Hamlet, Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency were as follows includes (a) the stages of socialization, (b) the stages of determining the criteria for the recipients of the BLT-DD, (c) the target recipients of the Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD). -DD) for Victims of Non-Natural Disasters in the form of a Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic in Sungai Mancur Hamlet, Tanah Sepenggal Lintas District, Bungo Regency, namely: a) Less than optimal socialization carried out by the hamlet government, b) Hamlet Government Difficult to Determine Criteria Prospective Recipients, c) There is a Negative Perception of the Community towards the Hamlet Government in Determining the Criteria for Candidates for BLT-DD Recipients and the Efforts made by the Government sub-village government regarding the obstacles faced in the Socialization, Criteria and Mechanism of Targeting Recipients of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD) for Non-Natural Disaster Victims in the form of a Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic in Sungai Mancur hamlet, Tanah Sepenggal Lintas Regency, Bungo namely: a) Optimizing the socialization of the BLT-DD program to the community, b) BLT-DD being distributed to people who are really affected by Covid-19 and c) Increasing community participation is an effort made by the hamlet government against negative assumptions about the criteria for prospective recipients BLT-DD

PEMBERIAN GELAR ADAT KEPADA KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BUNGO: PROSES, STRUKTUR YANG MEMPENGARUHI DAN KENDALA Iwan Ridwan; Mulia Jaya; Een Siskawati Dewi
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial Vol 3 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Kabupaten bungo yang di pimpin oleh bupati bungo Mashuri dan wakil bupati bungo Syafrudin Dwi Apriyanto juga di beri gelar oleh LAM-J kabupaten Bungo pada tahun 2016, gelar yang di berikan pada bupati bungo yaitu Datuk Putro Arif Bijaksono Setioardjo dan wakil bupati Datuk Pemangku Setio Mandaliko. Dari paparan latar diatas dapat ada beberapa merumuskan masalah dalam penelitian ini yatu bagaimana proses pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu bungo?, struktur-struktur apa saja yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo, apa saja kendala dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo sebagai wujud kesepakatan sosial etnis melayu Bungo? Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Mengenai Analis pemberian gelar adat kepada tokoh masyarakat oleh Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yaitu pemberian gelar adat kepada kepala daerah oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo, merupakan hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Pemberian gelar adat yang diberikan kepada kepala daerah merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Nomor 01/LAD/2008 dan Nomor 12/KEP-LAM/2016, yang dituangkan dalam dalam program kerja tahunan,Surat Keputusan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo merupakan suatu kebijakan. Dasar pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 485/BPMPD/Tahun 2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengukuhan Gelar Adat dan bekerjasama dengan Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo. Struktur-struktur yang mempengaruhi dalam pemberian gelar adat kepada kepala daerah Kabupaten Bungo, sepenuhnya diurus oleh Lembaga Adat Melayu Kab.Bungo.Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Gelar Adat yaitu kendala dalam proses ceremony atau pengukuhan karena financial, tidak adanya keikutsertaan seluruh anggota Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bungo Dalam Perumusan Gelar Adat, panduan atau pedoman pemberian gelar adat kepada kepala daerah belum di bukukan secara legal.

Kebijakan Pengoperasian Terminal Kota Lintas Muara Bungo: Dinamika Dan Permasalahannya Ridwan Ridwan; Mulia Jaya; Hasrul Mubaraq
Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora Vol 2, No 1 (2018): Juni
Publisher : Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio

Penelitian ini dilakukan di Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Muara Bungo dengan pertimbangan penulis ingin mengetahui kebijakan pengoperasian Terminal Kota lintas yang telah berjalan saat ini, khususnya peran Bidang Perhubungan Darat dalam mengoptimalkan keberadaan terminal. Adapun metode yang dipergunakan adalah deskriftif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang dianggap relevan dengan penelitian. Penelitian ini dapat menggambarkan kesimpulan bahwa pengoperasian Terminal Kota lintas yang telah berjalan belum terlaksana secara dengan baik kesimpulan ini didasari atas hasil observasi dan keterangan sejumlah informan yang menjadi objek penelitian. Keberhasilan dari terlaksananya perencanaan program

Partisipasi Petani Sawit Dalam Program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo 2021 Tri Martial; Mulia Jaya; Arsika Mia Febiawati
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.115

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai partisipasi dan faktor apa saja yang mempengaruhi pada masyarakat petani sawit di Desa Giriwinangun dalam keikutsertaan sebagai peserta pada program Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Desa Giriwinangun Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo adalah Desa yang berhasil mendapatkan penghargaan Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tahun 2019. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif pendekatan kualitatif dengan teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff dan faktor yang mempengaruhi partisipasi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Slamet. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari informan utama,sumber tertulis dari arsip dan dokumen, serta foto yang dihasilkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu: 1) masyarakat petani sawit Desa Giriwinangun menjadi peserta utama dalam program tersebut: sistem pembayaran yaitu dengan iuran setiap bulannya sebesar Rp 45.000 per jiwa dan bagi perangkat desa pembayaran dengan dilakukan potong gaji setiap bulannya: masyarakat petani sawit terdaftar dalam program BPJS yaitu kategori sebagai Bukan Penerima Upah (BPU): masyarakat petani sawit terdaftar hanya dalam programÂ jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sedangkan dalam perangkat desa terdaftar dalam 4 program (jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jamiana pensiun): 2) faktor yang paling utama mempengaruhi dalam partisipasi petani sawit ini adalah di tingkat penghasilan dan pekerjaannya selain itu adanya faktor pendukung yaitu adanya komunikasi dari pihak Desa terhadap masyarakatnya dan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat desa giriwinangun dalam keikutsertaan menjadi peserta BPJS tersebut.

Keterlibatan Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo Mulia Jaya; Anggi Fanrezha
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/jppd.v5i1.111

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada subjek (pemilih pemula) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Tujuannya, untuk mengetahui peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo. Peran Masyarakat Sebagai Mitra Polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang Kecamatan Bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Peran Masyarakat dalam Promosi dan Pencegahan Narkoba, Melakukan Pembinaan Kepada Masyarakat, Melakukan Penindakan dengan cara melaporkan kepihak Kepolisian, Memberikan informasi tentang Pemulihan pasca penggunaan Narkoba. Faktor penghambat Peran Masyarakat Sebagai Mitra polisi Dalam Penanganan Narkoba di Dusun Pelayang kecamatan Bathin II pelayang yaitu Kurangnya minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhanÂ narkoba,Â Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jenis-jenis narkoba, Waktu Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang tepat, Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Keengganan Melapor, Ketakutan atas Kerahasiaan Identitas Pelapor. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam peran masyarakat sebagai mitra polisi dalam penanganan narkoba di dusun Pelayang Kecamatan bathin II Pelayang Kabupaten Bungo yaitu Meningkatkan minat masyarakat menghadiri sosialisasi dan penyuluhan narkoba, Meningkatkan Dukungan Kerja Sama Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkotika Berupa Penanaman Budaya Kearifan Lokal, Meningkatkan Peran Tokoh Agama Terhadap penyalahgunaan Narkoba serta meningkatkan komitmen bersama.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search