Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pelaksanaan Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Di Kabupaten Bone Ririn Yulandari Abbas; Syahruddin Nawi; Dachran S. Busthami
Indonesian Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2021): Indonesian Journal of Criminal Law
Publisher : ILIN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The research objective to analyze the effectiveness of implementing the minimum age limit for marriage in Bone Regency based on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the factors that influence it. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) the effectiveness of implementing the minimum age limit for marriage in Bone Regency based on Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is less effective; (2) the factors that affect the effectiveness of the implementation of the minimum age limit for marriage in Bone Regency are factors of legal substance, legal structure, legal culture, society, facilities and infrastructure, promiscuity, economy, and educational factors. Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berjalan kurang efektif; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan batas usia minimal perkawinan di Kabupaten Bone yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, masyarakat, sarana dan prasarana, pergaulan bebas, ekonomi, dan faktor pendidikan.

Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar Ayu Chairun Nisa; Dachran S. Busthami; Ahyuni Yunus
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 3 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Selain itu akan dianalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena dari 15 jumlah perkara yang diterima tidak ada yang berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar adalah 1. Substansi hukum, 2. Struktur hukum, 3. Budaya hukum, 4. Sarana dan prasarana, 5. Kesadaran hukum masyarakat. This research aims to analyze the effectiveness of Islamic economic dispute resolution through mediation at the Makassar Religious Court. In addition, it will be analyzed regarding what factors affect the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court. The research method used is juridical empirical research. This research means that in analyzing the problem, it is done by combining secondary data with primary data obtained in the field. The results showed that the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court was ineffective because of the 15 cases received none were successful. The factors that influence the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court are 1. Legal substance, 2. Legal structure, 3. Legal culture, 4. Facilities and infrastructure, 5. Public legal awareness.

Penuntutan Pengembalian Mahar Akibat Perceraian: Studi Putusan No.517/Pdt.G/2015/Pa.Mrs Nur Ilmi Wahab; Syahruddin Nawi; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami melakukan penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian dan Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara perceraian dengan penuntutan pengembalian mahar Putusan No.517/pdt.G/2015/PA.Mrs. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penuntutan pengembalian mahar akibat perceraian putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs., Faktor-faktor seorang suami menuntut pengembalian mahar alasan suami meminta pengembalian mahar kepada isterinya adalah disebabkan suami merasa dirugikan dan suami mengatakan ke istrinya apabila dia menceraikannya dia akan menuntut pengembalian maharnya karena istrinya belum pernah melayaninya dengan baik atau qabla dukhul. Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian pengembalian mahar pada Putusan No. 517/Pdt.G/2015/PA.Mrs di mana hakim mengabulkan tuntutan penggugat rekonvensi (suami) untuk mengembalikan mahar pernikahan berupa cincin emas 1,5 gram dengan pertimbangan bahwa isteri selaku tergugat rekonvensi rela dan menyanggupi untuk mengembalikan mahar berupa emas 1,5 gram. The research objective is to analyze the factors that cause a husband to prosecute a dowry due to divorce and to analyze the legal considerations of judges in adjudicating divorce cases by prosecuting the return of the dowry of Decision No.517 / pdt.G / 2015 / PA.Mrs. The method used in this research is normative law. The results of this study conclude that the prosecution of the return of the dowry due to the divorce decision No. 517 / Pdt.G / 2015 / PA.Mrs., The factors of a husband demanding the return of the dowry, the reason the husband asks for the return of the dowry to his wife is because the husband feels aggrieved and the husband tells his wife that if he divorces her he will demand the return of his dowry because his wife has never serve him well or qabla dukhul. Judges' considerations in settling divorce cases returning the dowry in Decision No. 517 / Pdt.G / 2015 / PA.Mrs in which the judge granted the claim of the reconstruction plaintiff (husband) to return the wedding dowry in the form of a 1.5 gram gold ring on the grounds that the wife as the defendant was willing and agreed to return the dowry in the form of gold 1.5 gram.

Permohonan Dispensasi Perkawinan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sri Wahyuni Bachtiar; Ma'ruf Hafidz; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.165 KB)

Tujuan penelitian menganalisis perubahan batasan minimal menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh atau tidak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perubahan batasan minimal usia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berpengaruh mengenai batasan usia minimal adalah berpengaruh disebabkan pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar mengalami penurunan atas permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, hal ini dilatarbelakangi karna adanya kesadaran hukum dari Masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permohonan dispensasi kawin dari masyarakat adala faktor lingkungan sosial mempengaruhi, faktor budaya kurang mempengaruhi dan faktor ekonomi mempengaruhi hal ini disebabkan dengan kondisi ekonomi saat ini semakin hari kebutuhan akan kehidupan semakin meningkat sehingga banyak orang tua mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. The research objective is to analyze changes in minimum limits according to Law Number 16 of 2019 have an effect or not and the factors that influence it. The research method uses empirical normative research. The results of this study indicate that: Changes in the minimum age limit according to Law Number 16 of 2019 have an effect on the minimum age limit is that it has an effect because the Makassar Class IA Religious Court has decreased applications for underage marriage dispensation, this is motivated because of the legal awareness of Public. The factors that influence the existence of applications for dispensation of marriage from the community are social environmental factors that influence, cultural factors are less influencing and economic factors affect this because the current economic conditions, the need for life is increasing day by day, so that many parents apply for marriage dispensation.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pencantuman Klausul Baku Dalam Suatu Perjanjian Oleh Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Rika Hardiana; Ahyuni Yunus; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.998 KB)

Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan klausul eksonerasi dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian menggunaka penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pencantuman klausula baku atau klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian merupakan hal yang wajar yang dibuat oleh pelaku usaha sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan aturan mengenai klausula baku/klausul eksonerasi dalam perundang-undangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha dibidang jasa pengiriman barang sebab pada dasarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. The research objective is to analyze the legal protection of consumers for the inclusion of an exonation clause in an agreement and to find out and analyze the arrangement of the exonation clause in statutory regulations. The research method uses normative juridical research. The results of this study indicate that the inclusion of standard clauses or exoneration clauses in an agreement is a natural thing made by business actors as long as these rules do not contradict Article 18 paragraphs (1), (2), (3), (4) and The rules regarding standard clauses / exoneration clauses in legislation are things that need to be considered by every business actor in this case business actors in the field of goods delivery services because basically the Consumer Protection Law regulates the rights and obligations of business actors and consumers.

Implementasi Diversi Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Andi Haerani; Hambali Thalib; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.286 KB)

Tujuan penelitian menganalisis implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan untuk mengetahui kendala implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, Implementasi Diversi, kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam kesepakatan. Kendala Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah faktor masyarakat hambatan dalam pelaksanaan dikarenakan pihak korban dan keluarganya dalam hal ini beranggapan bahwa pelaksanaan hukum cenderung berat sebelah dan memihak kepada tersangka. Alasan-alasan seperti inilah menjadi salah satu penghambat tidak terlaksananya seluruh upaya Diversi yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan mengakibatkan musyawarah Diversi menjadi gagal. The research objective was to analyze the implementation of diversion in the handling of crimes committed by children and to find out the obstacles in implementing diversion in the handling of crimes committed by children. This research was conducted using empirical research methods. The results of this study indicate that: The implementation of diversion in the handling of criminal acts committed by children starts from the level of investigation, prosecution, trial, Diversion Implementation, Diversion agreement between the two parties, then the results of the agreement between the two parties are stated in the agreement. Obstacles to the Implementation of Diversion in the handling of crimes committed by children is a community factor in the implementation of obstacles because the victim and his family in this case think that the implementation of the law tends to be biased and in favor of the suspect. Reasons like this are one of the obstacles in the implementation of all Diversion efforts made against children who are in conflict with the law and result in the Diversi deliberation failing.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Putusan No. Perkara 1259 /Pid.B/2020/PN.Mks Jardianto Jabir; Hambali Thalib; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.159 KB)

Tujuan penelitian menganalisis Aturan hukum dan perundang undangan tentang pendapat Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana yang di atur Pasal 340 KUHP dan Implementasi praktek Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana di kota Makassar Penelitian ini menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris. Hal ini Menyarankan kepada masyarakat untuk memeperhatikan dan menghindari hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana demi keamanan (2) Menyarankan kepada aparat hukum penegak hukum lebih tegas dalam bertindak menyelesaikan masalah kejahatan tanpa pengaruh dari pihak-pihak lain, dengan rasa tanggung jawab yang tinggi sebagai pengabdian dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat (3) kepada aparat penegak hukum perlu lebih giat dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.. The research objective is to analyze the legal and statutory rules regarding the opinion of judges in ruling on premeditated murder which is regulated by Article 340 of the Criminal Code and the implementation of the practice of judges' judgment in making decisions on premeditated murder in the city of Makassar. This research uses a type of empirical normative legal research type. This suggests that the public pay attention to and avoid things that lead to criminal acts for the sake of security (2) Suggest that law enforcement officers are more assertive in solving crime problems without the influence of other parties, with a high sense of responsibility as service and provide a sense of justice for the community (3) law enforcers need to be more active in providing legal education to the community.

Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas lI Majene Rezki Amaliah; Dachran S. Busthami; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.991 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan verstek perkara perceraian sudah sesuai dengan hukum acara dan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II Majene. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa, perkara perceraian nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj merupakan Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek pada Perkara No.175/Pdt.G/2018/PA.Mj sudah sesuai dengan hukum acara perdata pasal 125 ayat 1 HIR. Diantara pertimbangan yaitu tergugat tidak pernah hadir secara proses persidangan dan telah melalui proses mediasi namun tidak berhasil. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian diantaranya: Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim perwakilannya dalam proses persidangan; tergugat tidak pernah keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat; Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dibawa oleh juru sita pengganti. The research objective is to analyze the legal considerations of judges in the decision verstek on divorce cases in accordance with procedural law and the factors that cause the birth of verstek decisions in divorce cases in the Majene Class II Religious Court. The research method uses empirical legal research. The results of the study show that the divorce case number 175 / Pdt.G / 2018 / PA.Mj is a legal consideration by the Judge in imposing the Verstek Decision on Case No.175 / Pdt.G / 2018 / PA.Mj is in accordance with Article 125 of the Civil Procedure Code. paragraph 1 HIR. Among the considerations, the defendant never attended the trial process and went through the mediation process but was unsuccessful. The factors that led to the birth of the verstek decision in divorce cases included: The Defendant was never present during the trial process, the Defendant was never present and never sent a representative to the trial process; the Defendant has never objected to being divorced by the Plaintiff; The Defendant did not receive the summons brought by the substitute bailiff.

Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan & Keamanan Negara A. Anugrah Sakti; Ilham Abbas; Dachran S. Busthami
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 8 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.522 KB)

Tujuan penelitian menganalisis kedudukan tentara nasional indonesia dalam sistem pertahanan dan kemanan negara, dan menganalisis kendala tentara nasional indonesia dalam menjaga sistem pertahanan dan kemanan negara. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan dan kemanan negara di bawah kekuasaan Presiden mengandung konsekuensi Presiden mempunyai kekuasaan terhadap pengerahan kekuatan militer, namun dalam hal pengerahan kekuatan militer ini Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dapat mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia secara langsung. Kendala Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga sistem pertahanan dan kemanan negara adalah belum jelasnya konsep pertahanan keamanan negara. Keterbatasan anggaran Tentara Nasional Indonesia. Masalah kesejahteraan prajurit. Serta sumber daya manusia anggota tentara nasional indonesia. The research objective to analyze the position of the Indonesian National Army in the state defense and security system, and to analyze the constraints of the Indonesian National Army in maintaining the state's defense and security system. This type of research is empirical juridical. The results of the research the authors find that: The position of the Indonesian National Army in the state defense and security system under the authority of the President has the consequence that the President has power over the deployment of military force, but in the case of the deployment of military power, the President must obtain the approval of the House of Representatives. The president can mobilize the strength of the Indonesian National Armed Forces directly. The obstacle for the Indonesian National Army in maintaining the defense and security system of the country is the unclear concept of state defense and security. Limited budget of the Indonesian National Armed Forces. Soldier welfare issues. As well as human resources for members of the Indonesian National Army.

Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan Dachran S. Busthami; Munarsi Sanusi; Syahruddin Nawi
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 9 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.856 KB)

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tujuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin belum efektif tercapai di Kabupaten Sidenreng Rappang karena dilihat dari banyaknya perkawinan yang dilakukan oleh anak dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun dan didukung dengan banyaknya permohonan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal untuk kawin di kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor budaya, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 Paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 regarding the minimum age limit for marriage in the Religious Court of Sidenreng Rappang Regency and the influencing factors. The research method in this study uses the type of empirical research. The results of this study indicate that: (1) The purpose of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage has not been effectively achieved in Sidenreng Rappang Regency because it is seen from the number of marriages carried out by children under the age of 19 (nine twelve) years and is supported by the many applications for dispensation that have been submitted to the Religious Court of Sidenreng Rappang Regency. (2) Factors that affect the implementation of Article 7 Paragraph (1) of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age limit for marriage in Sidenreng Rappang district are cultural factors, social environmental factors, educational factors and economic factors.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search